Category Archives: Pendidikan

Pendidikan

8 dari 10 Siswa Bikin Tugas Pakai AI, Separuhnya Sulit Bedakan Info yang Salah

Leave a comment


Jakarta –

Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini semakin akrab dengan dunia pendidikan. Namun, laporan Teaching the AI-Native Generation menunjukkan banyak remaja ternyata masih kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah saat menggunakan AI untuk belajar.

Melansir BBC News, laporan Oxford University Press (OUP) tersebut berangkat dari survei yang melibatkan 2.000 lebih pelajar usia 13-18 tahun di Inggris pada Agustus 2025. Hasilnya, 8 dari 10 siswa mengaku menggunakan AI untuk mengerjakan tugas sekolah.

Namun, lebih dari separuh mengatakan mereka sulit mengidentifikasi apakah informasi yang dihasilkan AI itu akurat.


Guru Jadi Andalan, Tapi Masih Banyak yang Gagap AI

Para siswa yang khawatir kemudian minta bantuan pada guru. Namun, sepertiga di antaranya menilai guru mereka tidak percaya diri menggunakan alat AI.
Dan Williams, asisten kepala sekolah sekaligus koordinator AI di Bishop Vesey’s Grammar School, Sutton Coldfield, West Midlands, Inggris mengatakan sebagian muridnya memanfaatkan AI dengan baik. Mereka bahkan menjadikannya semacam tutor pribadi untuk belajar mandiri.

Namun, Williams mendapati kebanyakan siswanya menyalin jawaban dari AI.

“Mereka belum memiliki bank pengetahuan dan pengalaman untuk menguji apakah sesuatu itu benar atau tidak,” ucapnya.

Williams juga mengaku, bahkan ia sendiri terkadang kesulitan mengidentifikasi apakah orang yang tampak pada sebuah video merupakan ciptaan AI atau manusia sungguhan.

AI Bukan Ancaman Saja, Tapi Juga Alat Keterampilan Baru

Walaupun banyak kekhawatiran, OUP juga menemukan sisi positif dari penggunaan AI. Dr Alexandra Tomescu, peneliti di OUP, mengatakan 9 dari 10 siswa justru merasa mendapatkan manfaat dari penggunaan AI, terutama dalam pengembangan keterampilan menulis kreatif, berpikir kritis, dan memecahkan masalah.

“Kita sering mendengar bahwa AI akan membuat generasi muda terlalu bergantung padanya,” ujar Tomescu.

“Tapi kenyataannya, banyak siswa merasa AI justru membantu mereka berkembang secara intelektual,” imbuhnya.

Mengutip Digital Watch, Geneva Internet Platform, OUP menindaklanjuti temuan tersebeut dengan meluncurkan platform digital AI and Education Hub. Melalui platform ini, guru dapat mengasah keterampilan teknologi.

Sementara itu, Departemen Pendidikan Inggris juga merilis panduan penggunaan AI secara aman di kelas.

(twu/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Kemendikdasmen Pastikan Anak PAUD/TK Dapat PIP 2026, Ini Targetnya

Leave a comment



Jakarta –

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pastikan pemenuhan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid PAUD/TK pada 2026. Langkah ini dinilai sebagai upaya perwujudan Wajib Belajar 13 Tahun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut PIP menjadi dukungan dari pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Saat ini, PIP baru diberikan untuk murid jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Tahun depan bantuan PIP itu, nanti mulai TK kita berikan. Sekarang kan baru SD, SMP, SMA PIP itu. Nah. mulai tahun depan nanti, TK juga insyaallah dapat bantuan PIP itu,” tutur Mu’ti dalam wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


Ia menjelaskan, kehadiran PIP di ranah PAUD/TK didasarkan pada keadaan ekonomi masyarakat Indonesia. Mu’ti melihat sebagian orang tua di RI tidak menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD/TK karena alasan biaya.

“Nah sekarang kita coba dorong PIP itu, mudah-mudahan bisa menjadi ya sedikit sumbangan lah dari pemerintah untuk anak-anak ini bisa punya pengalaman belajar di TK,” sambungnya.

Target Jumlah Penerima PIP PAUD/TK 2026

Perjalanan kehadiran PIP PAUD/TK di Kemendikdasmen tidak mulus. Program ini semula menjadi bagian pembahasan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Nasional (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

Tambahan terkait anggaran PIP PAUD/TK yang diusulkan sebesar Rp 2,7 triliun. Namun, pada rapat kerja terakhir bersama Komisi X DPR RI, Senin (15/9/2025) lalu, Kemendikdasmen hanya mendapat tambahan anggaran RAPBN 2026 sebesar Rp 400 miliar. Jumlah ini tidak termasuk untuk berbagai program, salah satunya PIP untuk PAUD.

Kendati demikian, dalam momen Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen, Rabu (22/10/2025) lalu, Menteri Mu’ti membeberkan pihaknya tetap menarget PIP PAUD 2026 terlaksana.

Ia mengatakan, PIP 2026 akan diberikan khusus untuk murid PAUD/TK dari keluarga tidak mampu dengan target 888 ribu murid. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk 2026 adalah Rp 400 miliar.

Wajib Belajar 13 Tahun Jenjang PAUD

Seperti yang disebutkan sebelumnya, PIP PAUD menjadi bagian dalam berlangsungnya kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun. Pada 2026, PAUD/TK atau pendidikan prasekolah bersifat wajib.

Untuk melangsungkan kebijakan ini, ia mengatakan udah mempelajari berbagai penelitian yang menunjukkan pengaruh dan pengalaman belajar di pendidikan anak usia dini terhadap sustainability atau keberlanjutan diri anak.

Mu’ti menjabarkan, pendidikan prasekolah akan berfokus pada bagaimana anak membangun rasa percaya diri, menanamkan kecintaan pada ilmu, sosialisasi, dan mengenal norma-norma. Hal-hal tersebut menurutnya sangat penting.

“Terutama yang tadi, membangun rasa percaya diri, itu juga bagian dari kenapa mereka kemudian punya learning sustainability yang lebih, dibanding mereka tidak punya pengalaman,” bebernya.

Saat ini, Kemendikdasmen telah meneken komitmen bersama Kementerian Desa untuk menghadirkan satu desa satu TK. Anggaran untuk membangun TK ini diambil dari anggaran Kemendikdasmen pada program revitalisasi pendidikan.

“Revitalisasi tahun ini yang 16.170 juga untuk TK-TK juga, termasuk pendirian unit sekolah baru atau renovasi TK yang sudah ada,” ucapnya.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

25 Bahasa dengan Penutur Terbanyak di Dunia, Indonesia dan Portugis Nomor Berapa?

Leave a comment


Jakarta –

Miliaran orang di seluruh dunia berbicara lebih dari satu bahasa. Bahasa Inggris, misalnya, memiliki kurang dari 400 juta penutur asli (native speakers), tetapi lebih dari 1 miliar penutur non-asli.

Sebaliknya, bahasa Mandarin yang memiliki jumlah penutur asli tertinggi di antara bahasa-bahasa di dunia, memiliki relatif sedikit penutur non-asli di luar China. Demikian pula beberapa bahasa, seperti bahasa Jawa dan Italia, termasuk di antara 25 bahasa yang paling banyak digunakan dalam hal penutur asli, tetapi jumlah penutur non-asli dari bahasa-bahasa tersebut sangat sedikit.

Menariknya, berdasarkan data katalog bahasa Ethnologue, bahasa Indonesia termasuk dalam salah satu dengan total penutur terbanyak. Daftar bahasa dengan penutur terbanyak ini juga bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk belajar bahasa.


Bahasa dengan Penutur Terbanyak di Dunia

Dikutip dari ensiklopedia Britannica, berikut ini adalah daftar 25 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak. Pemeringkatan adalah berdasarkan katalog bahasa Ethnologue dan didapat dari data awal tahun 2020-an.

  1. Bahasa Inggris: 1.456.448.320 penutur
  2. Bahasa Mandarin: 1.138.222.350 penutur
  3. Bahasa Hindi: 609.454.770 penutur
  4. Bahasa Spanyol: 559.078.890 penutur
  5. Bahasa Prancis: 309.804.220 penutur
  6. Bahasa Arab standar modern: 273.989.700 penutur
  7. Bahasa Bengali: 272.828.760 penutur
  8. Bahasa Rusia: 254.997.130 penutur
  9. Bahasa Portugis: 263.638.850 penutur
  10. Bahasa Urdu: 231.717.940 penutur
  11. Bahasa Indonesia: 199.113.300 penutur
  12. Bahasa Jerman: 133.245.880 penutur
  13. Bahasa Jepang: 123.445.570 penutur
  14. Bahasa Pidgin Nigeria: 120.650.000 penutur
  15. Bahasa Arab Mesir: 102.436.230 penutur
  16. Bahasa Marathi: 99.216.870 penutur
  17. Bahasa Telugu: 95.981.790 penutur
  18. Bahasa Turki: 90.028.000 penutur
  19. Bahasa Tamil: 86.640.030 penutur
  20. Bahasa Kanton: 86.633.370 penutur
  21. Bahasa Vietnam: 85.807.700 penutur
  22. Bahasa Tiongkok Wu: 83.421.190 penutur
  23. Bahasa Tagalog: 83.054.910 penutur
  24. Bahasa Korea: 81.740.540 penutur
  25. Bahasa Farsi: 78.623.350 penutur.

Perlu diketahui, peringkat bahasa dengan penutur terbanyak dapat berbeda tergantung pada apa yang dianggap sebagai bahasa tersendiri. Misalnya, bahasa Arab secara tradisional dianggap sebagai satu bahasa yang terdiri dari beberapa ragam lisan, yang tidak selalu dapat dipahami satu sama lain, tetapi disatukan oleh penggunaan dialek yang sama dalam konteks sosial tertentu.

Jika dihitung bersama-sama, jumlah total penutur semua ragam bahasa Arab akan melebihi jumlah total penutur bahasa Prancis (peringkat kelima). Namun, karena banyak penutur bahasa Arab fasih dalam lebih dari satu ragam bahasa Arab, sulit untuk menghitung semua penutur bahasa Arab tanpa menghitung satu penutur beberapa kali.

Ragam bahasa Arab (juga, berbagai ragam bahasa Mandarin dan Melayu) yang masing-masing masuk dalam 25 peringkat teratas, oleh karena itu dibedakan dalam daftar ini.

Bahasa dengan Penutur Asli Terbanyak di Dunia

Sementara, dari 8 miliar penduduk di dunia ada sekitar 5 miliar yang merupakan penutur asli (native speakers) dari 25 bahasa.

Berikut adalah daftar 25 bahasa dengan jumlah penutur asli terbanyak. Peringkat ini berdasarkan katalog bahasa Ethnologue dan didapat dari data awal 2020-an,

  1. Bahasa China: 1.346.000.000 penutur (bahasa Mandarin: 939.237.350 penutur)
  2. Bahasa Spanyol: 485.063.960 penutur
  3. Bahasa Inggris: 379.682.200 penutur
  4. Bahasa Arab: 373.000.000 penutur (bahasa Arab Mesir: 77.436.230 penutur)
  5. Bahasa Hindi: 344.650.870 penutur
  6. Bahasa Portugis: 236.266.650 penutur
  7. Bahasa Bengali: 33.808.880 penutur
  8. Bahasa Rusia: 146.954.150 penutur
  9. Bahasa Jepang: 123.285.670 penutur
  10. Bahasa Lahnda: 103.000.000 penutur (bahasa Punjabi Barat: 66.715.480 penutur)
  11. Bahasa Vietnam: 85.023.700penutur
  12. Bahasa Turki: 84.010.500 penutur
  13. Bahasa Marathi: 83.201.270 penutur
  14. Bahasa Telugu: 82.966.790 penutur
  15. Bahasa Melayu: 82.200.000penutur (bahasa Indonesia: 43.666.200 penutur)
  16. Bahasa Korea: 81.721.540 penutur
  17. Bahasa Prancis: 80.770.190 penutur
  18. Bahasa Tamil: 78.587.030 penutur
  19. Bahasa Jerman: 75.282.080 penutur
  20. Bahasa Urdu: 70.555.140 penutur
  21. Bahasa Jawa: 68.278.400 penutur
  22. Bahasa Italia: 64.647.380 penutur
  23. Bahasa Farsi: 57.192.350 penutur
  24. Bahasa Gujarat: 57.076.220 penutur
  25. Bahasa Pashtun: 53.800.000 penutur.

Pemeringkatan di atas dapat berbeda tergantung pada apa yang dianggap sebagai bahasa yang berbeda. Misalnya, bahasa Mandarin dan bahasa Arab terdiri dari banyak ragam lisan yang tidak selalu dapat dipahami satu sama lain.

Dalam beberapa konteks, ragam lisan tersebut dihitung sebagai bahasa yang terpisah, yang masing-masing memiliki jumlah penutur yang jauh lebih sedikit. Ragam bahasa Arab dengan jumlah penutur asli terbanyak, bahasa Arab Mesir, akan berada di bawah bahasa Tamil (ke-18) jika ragam bahasa Arab tersebut diperlakukan sebagai bahasa yang berbeda.

Sebaliknya, bahasa Hindi dan bahasa Urdu (yang masing-masing berada di peringkat ke-5 dan ke-20) dapat dipahami satu sama lain dalam ucapan meskipun memiliki sistem penulisan dan tradisi sastra yang berbeda. Jika keduanya dihitung sebagai satu bahasa, bahasa Hindustan, maka bahasa tersebut akan berada di peringkat ke-3 di atas bahasa Inggris, berdasarkan jumlah penutur asli.

(nah/nwk)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Anggaran Revitalisasi Sekolah Turun, Mendikdasmen Berharap Ada Penambahan

Leave a comment



Jakarta –

Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025. Revitalisasi sekolah juga termasuk program utama pendidikan yang diluncurkan sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.

Dari target awal 10.440 satuan pendidikan, Kemendikdasmen merevitalisasi 16.170 sekolah. Anggaran yang disediakan untuk 2025 adalah Rp 16,97 triliun dengan pelaksanaan menggunakan konsep swakelola.

Konsep swakelola memungkinkan program ini juga menyerap tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, dan perekonomian. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan di 2026?


Anggaran Program Revitalisasi Sekolah Turun

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut, anggaran program Revitalisasi Satuan Pendidikan/Sekolah pada 2026 mengalami penurunan. Dari Rp 16,9 triliun pada 2025, anggarannya menjadi Rp 14 triliun pada 2026.

Mu’ti berharap akan ada kebaikan hati dari DPR maupun Menteri Keuangan agar besaran anggaran ini bisa bertambah. Setidaknya, ia mengatakan, anggaran revitalisasi satuan pendidikan 2026 diharapkan bisa sama dengan besaran pada 2025.

“Mudah-mudahan nanti bisa ada kebaikan hati dari DPR atau dari Kementerian Keuangan, bisa ditambah, gitu. Minimal sama lah dengan tahun ini, Rp 16,9 triliun,” ungkap Mu’ti dalam wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).

Anggaran yang stabil ini menurutnya memungkinkan seluruh sekolah di Indonesia sudah mendapat bantuan perbaikan atau direnovasi dalam 5 tahun ke depan.

Dalam momen Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen, Rabu (22/10/2025), Menteri Mu’ti menyampaikan target program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026. Sebanyak 11.744 satuan pendidikan direncanakan mendapat bantuan tersebut dengan total anggaran Rp 14,57 triliun.

Ruang lingkup revitalisasi meliputi:

1. Rehabilitasi prasarana.

2. Pembangunan prasarana.

3. Pembangunan unit sekolah baru.

100 Ribu Lebih Sekolah Rusak Berat-Ringan

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen, Menteri Mu’ti menyebut masih ada lebih dari 100 ribu sekolah di seluruh wilayah RI mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Mayoritas kerusakaan terjadi pada ruang kelas.

Pada 2025, Mu’ti menyebut peningkatan target program ini mencapai 52 persen. Jumlah ini dinilai baik sebagai langkah awal untuk mencapai target besar: seluruh sekolah direvitalisasi.

Dari jumlah tersebut, Mu’ti menyatakan sekitar 10 persen di antaranya telah selesai menjalankan program. Terutama yakni sekolah-sekolah yang mendapat bantuan untuk hanya menambah 2 ruang kelas baru atau toilet.

“Sekarang sudah ada beberapa yang selesai, sudah sekitar 10 persen selesai. Misalnya mereka hanya menambah 2 ruang kelas yang baru atau mereka hanya menambah toilet. Itu banyak yang sudah selesai,” ucapnya.

(det/det)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

BGN Respons Usulan Mendikdasmen soal School Kitchen untuk MBG

Leave a comment



Jakarta –

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang menyampaikan sikap terbuka terhadap usulan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait skema school kitchen (dapur sekolah) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nggak apa-apa nanti kita matching. Nanti di daerah tertinggal itu kita matching, asal ada sekolahnya mampu, kita enggak ada masalah,” ungkap Nanik dalam gelar wicara “Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa Melalui Program MBG” di Antara Heritage Center di Jakarta pada Kamis (23/10/2025), dikutip melalui YouTube BGN.

Namun, ia juga menyinggung pernah ada konsep school kitchen yang gagal dilakukan di Bogor dan Lampung.


“Masalahnya sampai saat ini, ada yang pernah dicoba di Bogor, kantin nih ada beberapa yang mengelola. Ternyata gara-gara pemiliknya berantem, malah makanannya juga keracunan. Di Lampung juga pernah dicoba,” jelasnya.

Meski demikian, Nanik kembali menegaskan pihaknya terbuka. Ia menerangkan dapur MBG juga ada yang berupa mitra mandiri.

Mitra mandiri membangun dapurnya sendiri. Walau demikian, di wilayah 3T, ada dapur-dapur yang dibangun pemerintah daerah atau desa.

“Mitra mandiri itu semua yang membangun dapurnya adalah mitra. Tapi nanti di wilayah 3T nanti ada dapur-dapur itu yang dibangun oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa. Nanti disewa oleh BGN 4 tahun di depan itu kita bayarkan di depan 4 tahun sewanya,” terangnya.

“Lalu kalau misalnya ada, ‘Boleh nggak, Bu itu ada sekolah kitchen school?’ Boleh aja. Kalau memang sekolahnya mampu, why not? Nggak masalah. Kita mix nanti,” ujar Nanik.

Ia mengatakan Mendikdasmen merupakan bagian dari tim koordinasi pihaknya. Nanik memastikan ada pembicaraan antara Kemendikdasmen dan BGN.

Sebelumnya, Mendikdasmen mengusulkan ada perubahan dalam skema dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menawarkan mengganti dapur MBG dengan school kitchen.

Usulan Mendikdasmen juga telah disampaikan kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana.

(nah/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Mendikdasmen Ungkap Usul Insentif Guru Honorer Naik Rp 200 Ribu, Tapi Belum Disetujui

Leave a comment



Jakarta –

Insentif bagi guru honorer naik dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu. Ternyata, ada cerita di balik kenaikan tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut kenaikan insentif tersebut merespons kesejahteraan guru sebagau hal krusial yang perlu ditangani. Pihaknya menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan guru honorer.

“Sehingga untuk pertama kali kan tunjangan atau insentif Rp 300 ribu itu baru sekarang diberikan, sebelumnya belum pernah ada,” ujar Mu’ti kepada Eduardo Simorangkir dari detikSore dalam sebuah wawancara, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


Mendikdasmen Usul Kenaikan Rp 200 Ribu, Tapi Belum Disetujui

Untuk tahun anggaran 2026, Menteri Mu’ti menyebut telah mengusulkan penambahan insentif guru honorer sebesar Rp 200 ribu. Namun, usulan ini belum disetujui.

“Nah kami sempat mengusulkan supaya dinaikkan Rp 200 ribu sehingga menjadi Rp 500 ribu per bulan per guru. Tapi belum disetujui,” cerita Mu’ti.

Ia menjelaskan, usulan kenaikan tersebut tetap direspons DPR dan Kementerian Keuangan. Hanya saja, jumlah yang disetujui baru setengahnya, yakni Rp 100 ribu.

Karena itu, guru honorer akan menerima insentif sebesar Rp 400 ribu per bulan per guru pada 2026. Insentif ini akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing.
Ketika ditanya apakah kenaikan ini akan berlangsung setiap tahun, Menteri Mu’ti tak bisa memastikan. Ia berharap Menteri Keuangan bisa berbaik hati menambah kenaikan setiap tahunnya.

“Nah nanti kita lihat keuangannya. Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan berbaik hati bisa setiap tahun. Paling tidak kalau misalnya tahun depan Rp 100 ribu, 2027 bisa Rp 100 ribu lagi, (jadi) Rp 500 ribu kan, mudah-mudahan,” harapnya.

Pendapatan Guru Tidak Single Salary

Lebih lanjut, Mu’ti menjelaskan pendapatan guru pada dasarnya tidak single salary atau pendapatan dari satu komponen tunggal. Untuk guru honorer sendiri, ada beberapa tunjangan lain dari pemerintah daerah.

Ia berharap, besaran total pendapatan guru dari gaji dan tunjangan tersebut bisa mencapai Upah Minimum Regional (UMR).

“Kalau nanti dikumulatifkan dari pemerintah pusat berapa, pemerintah daerah berapa, kemudian dari yayasan atau sekolahnya di mana guru honorer ini bekerja berapa, dikumulatif ya, mudah-mudahan lah bisa mencapai jumlah UMR setempat, mudah-mudahan,” ucapnya.

Mu’ti mengaku gaji guru seharusnya memang di atas UMR. Kendati demikian, ia mengatakan keadaan keuangan Indonesia dinilai belum bisa memenuhinya.

“Idealnya memang di atas UMR ya, tapi kan keuangan negara memang belum memudahkan untuk itu semuanya bisa dipenuhi,” sambungnya.

Sebagai catatan, pemberian insentif ini hanya ditujukan untuk guru honorer saja. Mu’ti menilai, kesejahteraan guru ASN sudah baik dengan kebijakan yang juga jelas.

Ia menjabarkan, guru ASN mendapatkan gaji berdasarkan aturan pemerintah sesuai golongannya. Para guru yang sudah bersertifikasi pendidik juga mendapat tunjangan sebesar 1 kali gaji per bulan, ditransfer langsung ke rekening masing-masing.

Sementara itu, peningkatan gaji guru ASN ditegaskan Mu’ti berada di luar kewenangan kementeriannya.

“Tergantung nanti apakah Kementerian Keuangan bersama Pak Presiden akan meningkatkan lagi gajinya atau tunjangannya. Itu kan nanti kebijakannya di luar kami,” kata Mu’ti.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Waspada Hujan Lebat hingga Januari 2026, Pengaruh La Nina?

Leave a comment



Jakarta –

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2025/2026 terjadi lebih awal dari biasanya di sebagian besar wilayah Indonesia. Wilayah ini mencakup 294 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 42,1% ZOM.

Berdasarkan laporan Prediksi Musim Hujan 2025/2026 di Indonesia dari BMKG, durasi musim hujan 2025/2026 juga diperkirakan lebih panjang dari biasanya. Namun, perlu digarisbawahi, awal musim hujan berbeda-beda di berbagai daerah.

Sementara itu, puncak musim hujan 2025/2026 diperkirakan banyak terjadi pada bulan November-Desember 2025 di Indonesia bagian barat. Puncak musim hujan diperkirakan berlanjut pada bulan Januari hingga Februari 2026 di Indonesia bagian selatan dan timur.


Dijelaskan BMKG, musim hujan RI salah satunya dipengaruhi La Nina. Potensinya sekitar 50-70% pada periode Oktober 2025-Januari 2026.

Pengaruh La Nina pada Musim Hujan 2025/2026

Prediksi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) menunjukkan kecenderungan ENSO Netral sepanjang tahun 2025. Namun, ada sebagian kecil model iklim global yang memprediksi La Nina lemah akan muncul pada akhir tahun 2025.

Keberadaan La Nina lemah dapat berkontribusi pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Dr Emilya Nurjani, SSi MSi menjelaskan La Nina merupakan fenomena yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan di Samudra Pasifik.

Saat La Nina terjadi, tekanan udara di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Samudera Pasifik sisi timur, di Amerika Selatan. Kondisi ini memicu peningkatan potensi hujan di Indonesia.

“Sebetulnya La Nina ini termasuk dalam gangguan dan itu tidak bisa dicegah karena itu sistem tekanan udara yang regional bahkan bisa menjadi global,” ucapnya, dikutip dari laman UGM, Jumat (24/10/2025).

Beda Daerah, Beda Dampak

Emilya menggarisbawahi, tidak semua wilayah RI akan mendapat dampak La Nina yang sama.

“Belum tentu bahwa La Nina berpengaruh di Jogja juga mempunyai pengaruh yang sama seperti di Kalimantan atau Jakarta,” ucapnya.

Sementara itu, secara umum, wilayah yang paling sering terkena dampak La Nina dimulai dari Indonesia bagian timur menuju bagian barat. Namun, topografi wilayah RI yang beragam membuat pengaruh La Nina sangat lokal.

Musim Hujan 2025/2026, Potensi Banjir?

Ia menjelaskan, La Nina tidak serta-merta berujung pada hujan terus-menerus yang mengakibatkan banjir. Sebab, keterjadiannya bergantung pada kondisi wilayah masing-masing.

“Jadi dampaknya tidak bisa diuniversalkan seluruh Indonesia, tidak bisa disamaratakan, kalau kita bicara cuaca dan iklim,” kata Emilya.

Sebaliknya, ia juga mengingatkan bahwa musim kemarau bukan lantas berarti tidak hujan. Ia berharap BMKG bisa menjelaskan peringatan dini cuaca, terutama cuaca ekstrem, dengan bahasa yang lebih mudah dipahami warga sehingga tidak salah paham.

“Sebenarnya tidak seperti itu, musim hujan dan kemarau itu dilihat dari curah hujannya,” ucapnya.

(twu/nwk)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Kemendikdasmen Akan Buka Sekolah Satu Atap, Khususnya di Daerah 3T

Leave a comment



Jakarta –

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan membuka atau menghidupkan kembali Sekolah Satu Atap. Apa itu?

Sekolah Satu Atap adalah sekolah yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, tetapi berada di lokasi yang sama. Pengaturannya mengikuti keluasan waktu masing-masing daerah penyelenggara Sekolah Satu Atap.

Hal tersebut dijelaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti pada wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


“Jadi misalnya SD, SMP: misalnya SD-nya masuk pagi, SMP-nya masuk siang. Atau SMP dan SMA, yang pengaturannya diatur sesuai dengan keluasan waktu yang ada di masing-masing daerah,” kata Mu’ti.

Ia menyebut Sekoalh Satu Atap salah satunya merespons kondisi geografis RI, yang merupakan salah satu tantangan bagi pendidikan Indonesia.

Dijelaskan Mu’ti, ada daerah-daerah tertentu yang secara geografis sangat sulit dijangkau. Ketika didirikan sekolah baru, sekolah pada wilayah yang sulit dijangkau berisiko tidak bisa berkembang lantaran jumlah penduduknya yang sedikit.

Di samping itu, ia mengatakan, upaya menghadirkan satu sekolah baru juga harus dilengkapi dengan infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM).

“Sehingga kemudian, udahlah, daripada bikin sekolah baru, kita bikin saja Sekolah Satu Atap atau pembelajaran jarak jauh,” sambungnya.

Pelaksanaan Sekolah Satu Atap Bertahap

Saat ini, Mu’ti menyebut penghadiran Sekolah Satu Atap mulai dilakukan secara bertahap. Ia berharap jumlahnya terus meningkat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Apalagi kan memang DPR, khususnya Komisi X, itu memberikan perhatian khusus untuk pendidikan di daerah 3T,” kata Mu’ti.

Tantangan pendidikan di daerah 3T menurut Mu’ti tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang biasa. Perlu perhatian khusus yang melibatkan banyak pihak, seperti Sekolah Satu Atap tersebut.

3 Model Pemerataan Kesempatan Belajar

Tidak hanya Sekolah Satu Atap, Menteri Mu’ti menyatakan pihaknya juga berupaya meratakan kesempatan belajar lewat pendidikan nonformal. Ia menjelaskan, pembelajaran dalam hal ini menggunakan paradigma learning, bukan schooling.

“Artinya, pembelajaran itu tidak hanya di sekolah formal, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan nonformal,” urai Mu’ti.

Ke depan, ia mengatakan lembaga pendidikan nonformal akan dikembangkan melalui tiga model, yakni:

1. Penguatan penyetaraan

2. Homeschooling

3. Sekolah terbuka.

Layaknya Universitas Terbuka (UT), model Sekolah Terbuka memungkinkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Salah satu implementasi PJJ sudah diluncurkan beberapa waktu lalu kepada anak-anak pekerja migran Indonesia di Kinabalu, Malaysia.

“Mereka anak-anak pekerja migran itu mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan sekolah yang ada di Jawa Barat. Pakainya tadi, teknologi digital,” jelas lebih lanjut.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Syarat Jadi Kepala Sekolah Akan Diperketat, Tak Lagi dari Sekolah Penggerak

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti soroti proses pengangkatan kepala sekolah yang dinilainya lebih mempertimbangkan aspek politik dibanding aspek meritokrasi. Untuk itu, ke depan, pihaknya akan memperketat syarat pengangkatan jadi kepala sekolah.

“Jadi misalnya kepala sekolah ini dulu mendukung yang menang, maka diangkat. Kadang-kadang memang itu membuat sebagian kepala sekolah tidak nyaman bekerja atau ada beban politik yang terlalu berat,” tuturnya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Mu’ti pada wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


Tak Lagi Angkat Kepsek dari Sekolah Penggerak

Melihat keadaan yang ada, Mu’ti mengatakan akan pelan-pelan menata pengangkatan kepala sekolah. Dalam hal ini, kewenangan pengangkatan ini tetap akan ada di pemerintah daerah, tapi persyaratannya akan lebih diperketat.

Misalnya, untuk sekolah negeri, kepala sekolah harus sekurang-kurangnya berasal dari ASN golongan IIIC. Kedua, calon kepala sekolah ia harus mengikuti pelatihan dan dinyatakan memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

“Artinya dengan persyaratan ini, pemerintah daerah tidak bisa mengangkat kepala sekolah yang tidak memenuhi kualifikasi itu,” ungkapnya.

Alasan Mengapa Kepala Sekolah Tak Lagi dari Guru Penggerak

Mu’ti menyatakan, selama ini belum ada syarat seperti itu untuk pengangkatan kepala sekolah. Sebelumnya, di era Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, kepala sekolah dipilih melalui program Guru Penggerak.

Menurut Menteri Mu’ti, program Guru Penggerak diikuti banyak lulusan baru. Mereka lulus tes program Guru Penggerak, kemudian jadi kepala sekolah.

“Padahal mungkin dia belum punya pengalaman menjadi guru dalam waktu yang cukup lama. Nah ini yang coba kita tata lagi,” tegas Mu’ti.

Sentralisasi Guru

Proses manajemen guru menjadi permasalahan yang juga diperhatikan Kemendikdasmen. Sampai sekarang ini, rekrutmen dan penugasan guru serta kepala sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Mu’ti menilai, hal ini seringkali memicu kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron. Imbasnya antara lain distribusi guru yang tidak merata, beban kerja yang berlebih, maupun kekurangan beban kerja.

Sementara itu, guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan minimal beban kerja 24 jam per minggu jadi terhambat untuk mendapat sertifikasi pendidik. Di samping berdampak pada pengembangan karier, hal ini juga berdampak pada penerimaan tunjangan atau kesejahteraan guru bersangkutan.

“Akhirnya sertifikatnya enggak dapat. Nah ini kan problem,” ujarnya.

Kendati demikian, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ia menegaskan sudah ada pernyataan bahwa ada proses sentralisasi guru. Pada proses sentralisasi guru, maka rekrutmen hingga distribusi guru akan dikelola secara penuh oleh pemerintah pusat.

“Karena rasio guru dan murid kita sebenarnya ideal, karena 1:15. Jadi sebenarnya kalau melihat rasio itu, kita enggak kekurangan guru. Problem kita adalah distribusi guru karena tadi oleh pemerintah daerah itu,” papar Mu’ti.

Masalah lain yang berkaitan dengan distribusi guru adalah proses pemindahan tugas ketika menjadi PNS atau PPPK. Contohnya, seorang guru yang mengajar di sekolah swasta ditarik untuk mengajar ke sekolah negeri saat lulus seleksi PPPK.

Menurut Mu’ti, mekanisme tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Ia menjelaskan, seharusnya guru PPPK tersebut juga bisa bertugas di sekolah swasta.

Untuk menangani isu penarikan guru yang lolos PPPK dari sekolah swasta, Kemendikdasmen menerbitkan Peraturan Mendikdasmen (Permendikdasmen) No 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Aturan itu memungkinkan guru ASN, baik PNS maupun PPPK, dapat ditugaskan di satuan pendidikan swasta. Ia menyebut langkah ini juga menjadi imbal balik bantuan dari pemerintah kepada sekolah swasta.

“Kami kan tidak bisa mencapai banyak hal tanpa dukungan sekolah-sekolah swasta dan dukungan masyarakat,” ucapnya.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com