Category Archives: Pendidikan

Kepsek Tampar Siswa yang Merokok di Sekolah, Pakar UGM Soroti Ortu Lapor Polisi

October 22, 2025 admin Leave a comment

Jakarta –

Kasus murid yang merokok di SMAN 1 Cimarga, Banten dan mendapat tamparan dari kepala sekolahnya tengah menjadi sorotan. Sebab, orang tua murid justru melaporkan kepala sekolah ke polisi, yang berujung penonaktifan sementara.

Meski sudah berakhir dengan saling memaafkan dan damai, buntut penyelesaian kasus ini menimbulkan rasa waswas bagi Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria. Ia khawatir ke depan apa yang bisa terjadi kepada dirinya jika menegur siswa lagi, padahal ia hanya mendidik karakter generasi bangsa.

“Perasaan saya sudah memaafkan, cuma perasaan waswas masih tetap ada. Kenapa? Karena saya khawatir teguran yang dilakukan, sampai saya berpikiran ke depan apa yang terjadi pada diri saya, saya adalah putri bumi pertiwi yang peduli terhadap generasi penerus bangsa, pendidikan karakter itu harus ditegakkan,” ucap Dini di SMAN 1 Cimarga, Lebak, Kamis (16/10/2025), dikutip detikNews, Sabtu (18/10/2025).

Sudah Tepat Guru Mendisiplinkan Siswa yang Merokok di Sekolah

Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Subarsono, M Si, MA, mengatakan pendisplinan kepala sekolah terhadap anak yang merokok di lingkungan sekolah adalah sudah tepat. Ini karena sekolah adalah kawasan bebas rokok.

“Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar untuk mentransfer ilmu, tetapi juga berfungsi sebagai pendidik, agar murid menjadi anak berkualitas, berkarakter dan berbudi luhur,” ungkapnya kepada detikEdu, Jumat (17/8/2025).

Namun, ia menggarisbawahi bahwa metode pendisiplinannya perlu dievaluasi. Sebab, cara pendisiplinan era dulu dan sekarang sudah berbeda.

“Penting bagi guru untuk memberikan metode pendisiplinan yang tepat di era kekinian, misalnya murid yang salah karena merokok diminta membuat karya pendek sekitar 500 kata apa dampak dari bahaya merokok dalam waktu 24 jam. Saya pikir anak akan mencari materi dari berbagai sumber di google,” lanjut Subarsono.

Orang Tua Perlu Berpikir Ulang dan Tidak Gegabah

Menurut Subarsono, tindakan melaporkan pendidik ke polisi karena pendisiplinan murid perlu dipikir ulang. Orang tua, sejak awal seharusnya bisa membangun komunikasi dan kepercayaan ketika menyekolahkan anak mereka.

“Saya percaya bahwa guru tidak akan memberikan sanksi melebihi kepantasan ketika seorang murid melakukan kesalahan. Laporan kepada polisi justru akan merusak relasi antara orang tua dan murid di satu pihak dengan institusi sekolah dan guru di pihak lain,” ujar Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM itu.

Subarsono berpendapat, orang tua boleh protektif kepada anaknya, tetapi tidak perlu berlebihan sampai ke ranah hukum. Terlebih jika masalah awalnya karena anak yang melakukan pelanggaran berat di sekolah.

Kasus yang melibatkan guru dan siswa, bisa diselesaikan melalui jalur di luar peradilan atau polisi, yakni melalui mediasi antara ortu dengan sekolah dan guru. Ini juga biasa dikenal sebagai restorative justice (keadilan restoratif).

“Cara penyelesaian di luar kepolisian akan lebih enak dan bisa menghindari lahirnya luka batin baik bagi pelaku maupun korban,” tuturnya.

Solidaritas Siswa yang Kurang Tepat

Untuk diketahui, usai murid yang merokok ditampar, ratusan siswa SMAN 1 Cimarga sempat mogok sekolah. Ini dilakukan sebagai aski protes.

Namun, Subarsono menilai, solidaritas yang dilakukan siswa tidak tepat. Sebab, merokok di lingkungan sekolah merupakan kesalahan dan itu bukan sesuatu hal yang harus didukung.

Larangan merokok khususnya di fasilitas pendidikan seperti sekolah telah diatur berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 pasal 151 dan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Secara spesifik, kementerian pendidikan sudah mengeluarkan Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, khususnya di pasal 5 ayat 1 berbunyi:

“Kepala sekolah, guru, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok di lingkungan sekolah.”

Dalam hal ini, pendisiplinan dengan menampar juga tidak dibenarkan. Sebab, kekerasan dalam bentuk apa pun dilarang di lingkungan sekolah, diatur dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.

Jadi untuk siswa, solidaritas antarteman sangat penting. Namun, perlu diwujudkan dalam koridor yang tepat.

“Membangun solidartas antarsiswa tidaklah salah, tetapi solidaritas perlu diwujudkan dalam konteks yang tepat, bukan membabi buta,” tutur Subarsono.

(faz/pal)

Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Kemendikdasmen Tegaskan Sekolah Adalah Kawasan Tanpa Rokok, Ini Aturannya!

October 22, 2025 admin Leave a comment

Jakarta –

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat SMA menegaskan bila sekolah adalah kawasan tanpa rokok. Penegasan ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 Tahun 2015.

“Setiap sekolah baik negeri maupun swasta, dari jenjang SD hingga SMA/SMK wajib menjadi kawasan bebas rokok,” tegas Direktorat SMA Kemendikdasmen dikutip Sabtu (18/10/2025).

Lalu bagaimana rincian peraturan tentang kawasan tentang rokok di lingkungan sekolah ini? Berikut penjelasan selengkapnya.

Aturan Sekolah Tanpa Rokok

Permendikbud Nomor 46 Tahun 2015 terdiri dari 8 Pasal yang sudah berlaku sejak 29 Desember 2015 dan diresmikan oleh Mendikbud kala itu yakni Anies Baswedan. Bila dirinci, aturan ini memuat tentang:

Penjelasan
Tujuan kawasan tanpa rokok
Sasaran peraturan
Kewajiban sekolah untuk mendukung kawasan tanpa rokok
Tindakan yang perlu dilakukan Kepala Sekolah jika ada yang ketahuan merokok
Larangan penjualan permen atau benda lain berbentuk rokok
Peran Dinas Pendidikan dan pembinaan kepada siswa yang merokok.

Dalam postingannya, Direktorat SMA menyoroti dua pasal penting yakni Pasal 2 dan Pasal 5. Keduanya berbunyi:

Pasal 2

Pasal 2 menjelaskan tentang tujuan adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, yang berbunyi:

“Kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan Lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok.”

Penjelasan tentang kawasan tanpa rokok merujuk pada Pasal 1 ayat (4) yang diartikan sebagai:

“Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan rokok”.

Pasal 5

Sedangkan Pasal 5 menyatakan tindakan yang perlu dilakukan Kepala Sekolah jika ada yang ketahuan merokok. Secara rinci pasal ini berisikan tentang:

(1) Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah.

(2) Kepala sekolah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila melakukan larangan.

(3) Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan Pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan Kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.

(4) Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di Lingkungan Sekolah.

(5) Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan Kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau Pihak lain.

Peran Kepala Sekolah kembali diperkuat dalam Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

“Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar Lingkungan Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah.”

Singgung Polemik Kepsek Tampar Siswa Merokok di Banten?

Pada dasarnya, Kemendikdasmen tidak menyatakan secara gamblang bila postingan ini menyinggung polemik tentang kepala sekolah yang menampar siswa karena ketahuan merokok di Banten, Jawa Barat. Kendati demikian, polemik tersebut kini dinyatakan selesai usai dimediasi oleh Gubernur Banten, Andra Soni.

Dengan menggelar pertemuan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (15/10/2025), Kepsek SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak Banten Dini Fitri bertemu dengan murid yang ketahuan merokok bernama Indra.

Hasil pertemuan itu baik, kedua pihak baik siswa Indra dan Kepsek Dini saling bermaafan terhadap kejadian itu.

“Saya minta maaf atas kesalahan saya,” ucap Indra.

“Ibu maafkan, dan ibu juga minta maaf atas kata-kata ibu. Semoga di hati Indra bisa ikhlas,” balas Dini seperti yang dikutip dari detikNews.

Orang tua murid yang ketahuan merokok tidak terima dan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan ke polisi pada Jumat (10/10/2025) lalu. Kendati demikian, orang tua murid memastikan akan mencabut laporan polisi usai anaknya dan Kepsek menyatakan damai.

(det/pal)

Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Ubah Kebijakan Nadiem Makarim-Deep Learning

October 22, 2025 admin Leave a comment

Jakarta –

Pada Senin, 20 Oktober 2025 menjadi tanda 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan hadirnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah nahkoda Menteri Abdul Mu’ti. Kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan?

Pendidikan menjadi salah satu bagian yang dituliskan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini pendidikan masuk dalam poin ke-4 yang berbunyi:

“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

Sejak dilantik menjadi Mendikdasmen, Abdul Mu’ti sudah meninjau kembali berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Menteri Nadiem Anwar Makarim.

Seperti misalnya menghidupkan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dihapus mulai tahun ajaran 2024/2025 lalu. Sistem penjurusan ini untuk mendukung penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pengganti Ujian Nasional (UN) yang juga dihapuskan Nadiem Makarim pada 2021 lalu.

Mu’ti juga mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pada SPMB tak ada lagi jalur zonasi yang berubah menjadi jalur domisili. Selain itu, kuota masing-masing jalur di SPMB turut mengalami perubahan.

Selain itu, Mu’ti juga memasukkan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) dalam kerangka dasar kurikulum. Pendekatan ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Dikutip dari laman resmi Kemendikdasmen, Sabtu (18/10/2025) ini rincian kebijakan yang telah dikeluarkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Kebijakan Kemendikdasmen Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

1. Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan nasional untuk membentuk karakter murid. Dengan demikian, mereka bisa menjadi individu yang berpikiran, berhati, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dalam program penguatan pendidikan karakter ada 4 kebijakan yang dikeluarkan, yakni:

Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH): Berisi setiap kebiasaan yang bertujuan untuk membangun kesehatan fisik, menumbuhkan ketangguhan mental, disiplin, dan kepedulian sosial anak-anak Indonesia.
Pertemuan Pagi Ceria: Program turunan 7 KAIH yang diterapkan di sekolah yang bertujuan agar membiasakan murid memulai hari dengan semangat positif, disiplin, dan rasa cinta tanah air.
Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH): Bertujuan untuk membiasakan murid melakukan aktivitas fisik yang menyehatkan sekaligus menyegarkan pikiran.
Album Lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat: Sarana edukatif untuk menanamkan nilai kebiasaan baik melalui karya musik. Diketahui ada lebih 1.900 karya lagu yang masuk, terpilih karya terbaik yang dibukukan dalam album tersebut.

2. Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Wajib belajar 13 tahun menjadi kebijakan besar yang diterapkan Kemendikdasmen pada tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini menetapkan jenjang pendidikan PAUD wajib ditempuh anak Indonesia.

Dalam mendukung kebijakan ini, berbagai upaya yang telah dilaksanakan Kemendikdasmen yaitu:

Konsolidasi data dan profiling daerah terkait layanan PAUD.
Penyusunan desain besar wajib belajar 1 tahun prasekolah.
Peningkatan kapasitas unit pelayanan terpadu (UPT) dalam melakukan advokasi dan pendampingan wajib belajar 1 tahun prasekolah.
Sosialisasi program kepada 514 dinas pendidikan dan kelompok kerja Bunda PAUD.
Advokasi dan pendampingan kepada 27 pemerintah daerah.
Pendampingan program kerja Bunda PAUD.
Penyusunan draft petunjuk teknis implementasi strategi wajib belajar 1 tahun prasekolah.
Penyusunan bahan publikasi.
Penyusunan regulasi penguatan Bunda PAUD.
Rapat Koordinasi Desain Besar Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah bersama Lintas K/L.
FGD Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah bersama LPTK.

3. Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru

Berbagai kebijakan yang dituangkan untuk program peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, seperti:

Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah ditransfer langsung ke rekening guru.
Tunjangan guru nonASN yang semula Rp 1,5 juta naik sebesar Rp 500 ribu menjadi Rp 2 juta dan ditransfer langsung ke rekening guru.
Pemberian tunjangan khusus guru di daerah 3T sebesar Rp 300 ribu dikali 2 bulan.
BSU untuk guru PAUD nonformal sebesar Rp 300 ribu dikali 2 bulan dari Presiden Prabowo Subianto.
Bantuan insentif bagi guru non ASN sebesar Rp 300 ribu dikali 7 bulan sejumlah Rp 2,1 juta.
Penyelesaian sertifikasi pendidikan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 804 ribu guru.
Pemenuhan kualifikasi akademik S1/D4 bagi guru dengan target 12.500 guru. Namun setelah berjalan, beasiswa bisa diberikan untuk 16.197 guru.
Penerapan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) pada kurikulum.
Pelaksanaan pelatihan koding dan kecerdasan artifisial (KA) agar guru mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Koding dan KA secara efektif di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.
Peningkatan kompetensi guru Bimbingan Konseling (BK) agar bisa membina karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir murid.
Program Kepemimpinan Sekolah untuk menyiapkan bakal calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
Gerakan Numerasi Nasional (GNN) yang berfokus pada jenjang PAUD untuk menanamkan pola pikir bila numerasi itu menyenangkan dan penting dalam kehidupan sehari-hari.
Bantuan rumah guru dengan fasilitas pembiayaan dari BP Tapera.
Sekolah Rakyat, calon guru dan kepala sekolah Sekolah Rakyat disiapkan oleh Kemendikdasmen.

4. Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi

Asesmen Nasional: Terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum untuk mengukur literasi dan numerasi, Survei Karakter untuk menilai sikap, dan Survei Lingkungan Belajar dalam menilai kualitas belajar.
Rapor Pendidikan: Menampilkan hasil asesmen dan survei untuk satuan pendidikan atau daerah dan menjadi acuan perbaikan kualitas pendidikan.
Pembelajaran Mendalam: Metode pembelajaran agar murid berpikir kritis, penerapan nyata, dan pembelajaran yang bermakna serta menyenangkan.
Tes Kemampuan Akademik (TKA): Tes capaian belajar sesuai standar nasional yang juga berfungsi sebagai syarat utama mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) bagi jenjang SMA/sederajat. TKA juga menjadi salah satu indikator untuk seleksi jenjang selanjutnya bagi SD dan SMP.
Koding dan Kecerdasan Artifisial: Diterapkan sebagai mata pelajaran pilihan sebagai upaya dalam merespon transformasi digital dimulai dari kelas 5 (SD), 7 (SMP), dan 10 (SMA/SMK).
Transformasi PPDB menjadi SPMB dengan berbagai perubahannya, seperti jalur zonasi diganti menjadi domisili.

Digitalisasi Pembelajaran

Mendorong pemanfaatan media digital untuk pembelajaran di satuan pendidikan dengan orientasi peningkatan hasil belajar peserta didik. Kemendikdasmen telah memfasilitasi akses pembelajaran digital bagi lebih dari 285 ribu sekolah, dari jenjang PAUD-SKB.

Fasilitas akses pembelajaran digital dalam hal ini adalah distribusi Interactive Flat Panel (IFP) atau smartboard beserta materi belajarnya. Digitalisasi pembelajaran diharapkan mampu mendorong motivasi belajar, mempermudah pemahaman digital, hingga mengurangi learning loss dan ketertinggalan literasi-numerasi.

Revitalisasi Satuan Pendidikan

Program revitalisasi satuan pendidikan dijalankan dengan anggaran Rp 16,9 triliun dan diklaim sudah berhasil melampaui target. Kemendikdasmen awalnya menargetkan 10.440 satuan pendidikan mengalami revitalisasi, namun setelah berjalan alokasi anggaran cukup untuk 15.523 sekolah.

Pembangunan dan revitalisasi ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Dari total tersebut, ada 52 unit sekolah baru dibangun dan 122 satuan pendidikan nonformal direvitalisasi.

6. Pembangunan Bahasa dan Sastra

Pembangunan Bahasa dan Sastra mencakup empat program prioritas, yaitu:

Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan: Kelompok literasi akar rumput dijangkau menjadi ujung tombak dalam penyebaran budaya baca dan pengembangan apresiasi sastra.
Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia: Pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.
Pelindungan bahasa dan sastra daerah: Menghidupkan kembali penutur bahasa daerah yang berkelanjutan.
Internasionalisasi Bahasa Indonesia: Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi bangsa dan alat tukar pengetahuan,

Beasiswa PIP, ADEM dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Selain program prioritas, kebijakan Kemendikdasmen juga menyasar terkait beasiswa hingga pemberian BOSP. Dilansir dari arsip detikEdu, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) telah membuka akses pendidikan bagi jutaan siswa. PIP menargetkan 18,5 juta siswa mendapat bantuan pendidikan dengan pagu anggaran Rp 13,5 triliun.

Sedangkan beasiswa ADEM menargetkan 4.679 penerima dengan anggaran Rp 127 miliar. Kedua program ini membantu siswa dari keluarga prasejahtera, terutama anak-anak dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selanjutnya, program BOSP di 2025 dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Bantuan ini telah menyalurkan Rp59,3 triliun untuk 50.463.212 peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan.

Dengan seluruh kebijakan ini, Kemendikdasmen ingin memastikan bila anggaran benar-benar bermanfaat bagi guru, murid, dan masyarakat. Bukan hanya visi semata, Kemendikdasmen ingin pendidikan Indonesia semakin bermutu dengan menghadirkan perubahan.

Demikianlah berbagai kebijakan Kemendikdasmen dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mana kebijakan yang paling detikers sukai?

(det/det)

Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Beasiswa S2-S3 di China 2026 CAS-ANSO, Dapat Uang Saku hingga Rp 16 Juta

October 22, 2025 admin Leave a comment

Jakarta –

Beasiswa kuliah S2 dan S3 di China 2026 dibuka melalui CAS-ANSO Scholarship (Degree Program). Pendaftaran berlangsung mulai 15 Oktober 2025 dan ditutup pada 31 Januari 2026.

Dikutip dari laman resminya, beasiswa gelar ini didukung oleh organisasi nirlaba The Alliance of National and International Science Organizations for the Belt and Road Regions (ANSO) dan salah satu pendirinya, Chinese Academy of Sciences (CAS). Beasiswa ini sebelumnya dikenal dengan nama ANSO Scholarship for Young Talents.

Kuota yang disediakan sebanyak 100-200 mahasiswa jenjang magister dan 300 mahasiswa program PhD. Penerima beasiswa dapat berkuliah di University of Science and Technology of China (USTC), the University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), dan institut-institut Chinese Academy of Sciences (CAS) yang tersebar di berbagai lokasi di China.

Beasiswa ini memiliki subkategori yang dikhususkan untuk 40 mahasiswa PhD dari negara berkembang. Sepuluh kursi beasiswa diutamakan bagi mereka yang terlibat dalam riset terkait iklim. Mahasiswa dari negara Least Developed Countries (LDC) dan perempuan mendapat poin plus.

Beasiswa subkategori tersebut didanai bersama oleh CAS, ANSO, The World Academy of Sciences (TWAS), dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Beasiswa S2-S3 di China 2026 CAS-ANSO

Penerima beasiswa akan mendapatkan:

Pembebasan dari uang kuliah
Uang saku 3.000 yuan (Rp 6,9 juta) per bulan untuk S2 dan 6.000-7.000 yuan (Rp13,9 juta-Rp 16,2 juta) per bulan untuk S3
Asuransi kesehatan
Pembebasan biaya pendaftaran
Biaya transportasi, tunjangan atau biaya penggantian, dari negara asal ke China
Uang visa/izin tinggal

Syarat Beasiswa Kuliah di China CAS-ANSO

Bukan Warga Negara China
Fasih berbahasa Inggris atau Mandarin
Pelamar program magister harus lahir setelah 1 Januari 1996
Pelamar program PhD harus lahir setelah 1 Januari 1991
Memenuhi syarat sebagai calon mahasiswa internasional USTC atau UCAS
Tidak boleh mengambil tugas lain selama masa beasiswa
Pelamar S2 tidak sedang menempuh pendidikan magister di universitas/institusi mana pun di China
Pelamar S3 tidak sedang menempuh pendidikan doktoral di universitas/institusi mana pun di China

Cara Daftar Beasiswa CAS-ANSO

Bagi pelamar USTC, cek pedoman pendaftaran pelamar pascasarjana, klik DI SINI

Bagi pelamar UCAS, cek panggilan mahasiswa internasional baru, klik DI SINI

Mendaftar di sistem penerimaan USTC atau UCAS sebelum batas waktu dengan ketentuan:

– Pilih Beasiswa CAS-ANSO pada saat melamar
– Jika memilih beasiswa subkategori PhD ANSO-CAS-TWAS/UNESCO, centang kotak yang menyatakannya

Klik link portal penerimaan salah satu kampus di bawah ini:

USTC: https://isa.ustc.edu.cn/xs/login_scho.asp

UCAS: https://is.ucas.ac.cn/

Informasi lebih lanjut tentang beasiswa kuliah di China ini dapat diakses melalui https://www.anso.org.cn/programmes/talent/scholarship/. Semoga bermanfaat, detikers!

(twu/pal)

Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Sudah Jadi Presiden, Prabowo Masih Luangkan Waktu 2-4 Jam Tiap Hari untuk Belajar

October 22, 2025 admin Leave a comment

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto ungkap dirinya sangat menyukai moto dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) yang berbunyi “Belajar untuk Berbakti, Raih Ilmu untuk Bangsa”. Baginya, belajar tidak berhenti di ketika sudah meraih gelar pendidikan tinggi.

Bahkan meski dirinya kini sudah menjadi orang nomor satu di Indonesia, Prabowo mengaku tetap belajar. Setidaknya ia meluangkan waktu 2-4 jam setiap hari untuk belajar.

“Saya sampai sekarang masih mungkin 2, 3, 4 jam tiap hari, saya belajar tiap hari,” tuturnya pada momen Wisuda dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Sabtu (18/10/2025) dikutip dari YouTube resmi Gerindra TV.

Prabowo menyebut setiap hari dirinya membaca buku. Terlebih kini dengan teknologi yang luar biasa, belajar bisa dilakukan di manapun dan kapan pun.

Teknologi Perlu Diwaspadai

Prabowo tidak bisa memungkiri bila kehadiran teknologi di masa ini sangat membantu manusia. Tetapi, bak dua mata pedang teknologi menurutnya juga bisa menghancurkan manusia.

“Sekarang teknologi membantu manusia, tapi teknologi bisa menghancurkan manusia dengan seketika. Teknologi bagus, tapi teknologi juga bisa menyusahkan kita,” beber Prabowo.

Melalui teknologi, Prabowo menyoroti mudahnya menciptakan kebohongan. Meskipun begitu, masyarakat RI tidak boleh takut teknologi melainkan perlu meningkatkan kewaspadaan.

“Karena sering teknologi tidak dipakai untuk kebenaran. Dunia sekarang berada di titik-titik yang sangat berbahaya. Berapa negara di ujung perang, bagaimana caranya kita harus mengurangi bahaya tersebut,” urainya.

Sebagai Presiden Indonesia, Prabowo diminta ikut ambil peran untuk mengurangi kebencian, kecurigaan, fanatisme, dan dogmatisme. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang dapat menimbulkan perang antar negara atau di dalam negara.

Menjadi harapan bangsa Indonesia, Prabowo mengingatkan agar anak-anak muda terus waspada tapi juga berani menatap masa depan.

“Waspada jangan mudah dibohongi karena ciri khas bangsa Indonesia adalah bangsa kita bangsa yang terlalu ramah, baik, lugu. Lugu oleh nenek moyang kita diberi pelajaran pemimpin tidak boleh lugu, pemimpin ramah dan sopan tapi tidak boleh lugu. Lugu berarti gampang dibohongi dan bangsa Indonesia menurut saya sudah lama dan terlalu sering kita dibohongi,” tandasnya.

(det/pal)

Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Ini Terbaik Versi IndoStrategi

October 22, 2025 admin Leave a comment

Jakarta –

Lembaga survei IndoStrategi menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai kementerian dengan kinerja terbaik dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Posisi berikutnya ditempati oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama yang juga mendapat penilaian positif dari publik. Kementerian yang dipimpin Abdul Mu’ti mendapat skor teratas yakni 3,35, disusul Kemenlu 3,32, dan Kemenag 3,26.

Survei dilakukan oleh IndoStrategi sejak awal September hingga 13 Oktober 2025, dengan menggunakan metode purposive sampling. Sebanyak 424 responden dari 34 provinsi di Indonesia dilibatkan. Para responden dipilih berdasarkan kriteria pendidikan minimal S1 serta memiliki pekerjaan tetap.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung, dengan responden diminta memberi skor terhadap kinerja kementerian. Skala penilaian dibagi menjadi tiga kategori, yakni 0,00-2,00 (kinerja buruk), 2,01-4,00 (kinerja sedang), dan 4,01-5,00 (kinerja baik).

“Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skor 3,35,” ujar Direktur Riset Ali Noer Zaman, seperti dikutip dari detiknews.

“Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara nasional, bisa disimpulkan bahwa rata-rata skor kinerja nasional berada pada kategori sedang dengan (3,07),” lanjutnya.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Dapat Respons Positif

Survei ini juga merinci program unggulan pemerintah. Program dengan penilaian tertinggi yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis dengan skor 3,42.

Program lain yang direspons baik yakni Sekolah Rakyat (3,13), Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69). Sementara program Makan Bergizi Gratis berada di urutan terbawah.

“Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu,” ujar Ali.

Ia melanjutkan,”Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN.”

(pal/pal)

Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Bank BRI Buka 15 Lowongan Kerja, Lulusan D3-S1 Bisa Daftar

October 22, 2025 admin Leave a comment

Jakarta –

Bank Rakyat Indonesia (BRI) tengah membuka sejumlah lowongan kerja 2025 melalui BRilian Banking Associate Program (BBAP). Sebagian lowongan dibuka untuk lulusan minimal D3 dan lainnya S1, dengan IPK minimal 2,75 dari skala 4,00.

BRilian Banking Associate Program adalah program rekrutmen untuk menjaring talenta muda lulusan baru (fresh graduate) maupun yang berpengalaman untuk terjun dalam industri perbankan. Dikutip dari laman resminya, ada 15 lowongan kerja bank BRI yang sedang dibuka dalam payung BBAP.

Para pendaftar yang lolos seleksi akan ditugaskan di berbagai daerah sesuai posisi yang dilamar. Di samping lokasi penempatan yang beragam, batas waktu pendaftaran juga berbeda-beda sesuai lowongan jabatan yang dibuka. Simak rinciannya di bawah ini.