Category Archives: Uang

Uang

Gotong Royong Bikin Tiket Pesawat Murah Saat Libur Nataru

Leave a comment


Jakarta –

Tiket pesawat bakal jadi lebih murah pada saat musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mendatang. Pemerintah, operator bandara, hingga maskapai gotong royong untuk membuat hal ini bisa terjadi.

Penurunan tiket pesawat sendiri menjadi salah satu bentuk stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah. Selain pesawat, penurunan harga juga diberikan untuk moda transportasi lainnya pada saat libur Nataru.

Khusus tiket pesawat, harganya diprediksi bakal lebih rumah 13-14% daripada harga biasanya. Diskon ini diestimasikan akan diberikan kepada 3.598.590 tiket pesawat.


Nah gotong royong pun dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut. Paling pertama ada 2 menteri di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kompak menerbitkan aturan khusus untuk mengakomodasi penurunan tiket pesawat.

Pertama, ada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang merilis aturan untuk penurunan biaya bahan bakar lewat Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KM 50 Tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (fuel surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Beleid itu diteken langsung oleh Dudy pada tanggal 8 Oktober 2025 yang lalu. Penurunan besaran biaya fuel surcharge dibagi dua, untuk pesawat jet dikenakan paling tinggi 2%. Kemudian untuk pesawat propeller atau baling-baling dikenakan biaya 20%.

Kebijakan penurunan biaya tambahan bahan bakar ini berlaku untuk pelaksanaan penerbangan pada tanggal 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026 dan periode pemesanan tiket penerbangan mulai tanggal 22 Oktober 2025 sampai 10 Januari 2026.

Langkah Dudy Purwagandhi, disusul oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga menerbitkan aturan untuk menurunkan tiket pesawat saat libur Nataru.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Penambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Ekonomi Pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam aturan yang diteken oleh Purbaya pada 15 Oktober 2025 itu diterangkan, diskon PPN yang ditanggung pemerintah ini berlaku bagi penerbangan domestik saja. Diskon PPN jasa angkutan udara kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah akan sebesar 6%.

Sedangkan PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5%.

Lebih lanjut, diskon PPN hanya diberikan pada periode-periode tertentu. Diskon berlaku untuk periode pembelian tiket dan penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026.

Perusahaan Ikut Gotong Royong

Setelah Dudy dan Purbaya, giliran badan usaha yang ikut gotong royong. PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyatakan akan memberikan potongan 50% terhadap tarif jasa kebandarudaraan. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung program tiket pesawat murah selama libur Natal dan Tahun Baru.

Kebijakan ini juga ini sejalan dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor PR/303/1/8/MHB/2025 perihal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Potongan tarif sebesar 50% diberikan terhadap Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang juga disebut Passenger Service Charge (PSC) di 37 bandara untuk penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan penerbangan extra flight dengan pembelian tiket pesawat mulai 22 Oktober 2025 dan keberangkatan penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

“Tarif PJP2U merupakan tarif atas pelayanan di bandara yang dititipkan dalam tiket pesawat, sehingga potongan harga sebesar 50% terhadap tarif PJP2U akan memengaruhi nominal harga tiket pesawat,” kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Di samping itu, InJourney Airports juga memberlakukan potongan tarif sebesar 50% terhadap Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai nasional di seluruh bandara InJourney Airports pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Adapun selama periode libur Natal 2025 dan Tahun 2026, InJourney Airports juga menyiagakan bandara selama 24 jam sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serta mengakomodir permintaan penerbangan selama libur akhir tahun.

Maskapai penerbangan pun menyatakan komitmennya untuk ikut gotong royong menurunkan tiket pesawat. Sejauh ini ada dua maskapai yang sudah menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Citilink menyatakan akan mendiskon tiket pesawat hingga 17% selama periode Nataru. Potongan tersebut diperoleh dari komponen penunjang harga tiket yaitu, penurunan tarif fuel surcharge, potongan tarif PJP2U, dan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah.

Diskon tiket ini berlaku untuk pembelian yang dilakukan selama periode 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 untuk tiket penerbangan tanggal 22 Oktober hingga 10 Januari 2026 melalui seluruh kanal penjualan, termasuk situs web, aplikasi mobile, maupun agen perjalanan mitra.

Indonesia AirAsia juga mendukung penuh kebijakan penurunan tiket pesawat untuk musim liburan Nataru. Diskon tiket mulai 13% akan berlaku di masa pembelian 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Perusahaan memastikan, penurunan harga tiket pesawat tetap seusai dengan standar keselamatan dan kenyamanan penerbangan yang menjadi prioritas utama Indonesia AirAsia. Kebijakan ini dianggap sebagai wujud sinergi bersama PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan transportasi udara bagi masyarakat.

Simak juga Video: AHY Usahakan Harga Tiket Pesawat Turun 14% Saat Nataru

(hal/kil)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Harga Emas Antam Masih Melempem

Leave a comment


Jakarta –

Harga emas Antam hari ini masih melemah jika dibandingkan dengan kemarin. Harga emas Antam 24 karat turun Rp 16.000 per gram menjadi Rp 2.321.000 per gram.

Sebelumnya harga emas keluaran Antam untuk pertama kalinya jatuh sangat dalam hingga Rp 177.000 per gram pada Rabu (22/10) kemarin. Kemudian pada pukul 19.15 WIB, harga emas kembali naik hingga Rp 27.000 per gram, dan pagi ini turun kembali.

Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Kamis (23/10/2025), satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.210.500. Sedangkan harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 22.705.000 dan ukuran emas terbesar, yakni 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 2.261.600.000.


Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Antam masih tercatat dalam tren naik, dari rentang Rp 2.310.000-2.487.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada pada Rp 2.171.000-2.487.000 per gram.

Untuk buyback, harga emas Antam juga turun hingga Rp 35.000 per gram menjadi Rp 2.189.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Berikut rincian Harga Emas Antam Hari Ini dari 1 Gram hingga 1.000 Gram, Kamis (23/10/2025).

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.210.500
Harga emas 1 gram: Rp 2.321.000
Harga emas 2 gram: Rp 4.582.000
Harga emas 3 gram: Rp 6.848.000
Harga emas 5 gram: Rp 11.380.000
Harga emas 10 gram: Rp 22.705.000
Harga emas 25 gram: Rp 56.637.000
Harga emas 50 gram: Rp 113.195.000
Harga emas 100 gram: Rp 226.312.000
Harga emas 250 gram: Rp 565.515.000
Harga emas 500 gram: Rp 1.130.820.000
Harga emas 1.000 gram: Rp 2.261.600.000

Demikian rincian harga emas hari ini keluaran Antam 1 gram hingga 1.000 gram, Kamis (23/10/2025).

Simak juga Video: Sempat Rekor, Harga Emas Hari Ini Terjun Bebas!

(igo/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Kolaborasi RI-Jepang, Ubah Sampah Plastik Jadi Produk Konstruksi

Leave a comment


Jakarta – Industri bahan bangunan nasional mulai memasuki era baru seiring langkah kolaboratif antara PT Sirkular Karya Indonesia (SKI)-anak usaha PT Impack Pratama Industri Tbk-dengan dua raksasa Jepang, PT Marubeni Indonesia dan PT DNP Indonesia.

Ketiganya sepakat mengembangkan proyek industri berskala besar pertama di Indonesia yang berfokus pada pengolahan limbah plastik menjadi material bangunan berkelanjutan. Kolaborasi ini menandai penguatan praktik ekonomi sirkular di sektor manufaktur, sekaligus mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Melalui kemitraan ini, limbah plastik dari fasilitas produksi DNP yang sebelumnya diolah melalui insinerasi kini dikumpulkan dan diproses oleh SKI menjadi produk bangunan inovatif, tahan lama, serta dapat didaur ulang. Produk hasil olahan tersebut akan dipasarkan secara nasional dengan merek Alduro Roof untuk kebutuhan atap dan Alduro Board untuk partisi dinding.

Direktur Utama PT Sirkular Karya Indonesia, Sugiarto Romeli, mengatakan inisiatif ini mencerminkan semangat perusahaan dalam memperkuat industri hijau melalui pendekatan kolaboratif dan teknologi pengolahan material berkelanjutan.

“Kami percaya limbah bukanlah akhir dari siklus, melainkan awal dari nilai baru yang bisa kita ciptakan bersama,” ujar Sugiarto, dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

“Melalui proyek ini, kami ingin menghadirkan solusi material bangunan yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga terjangkau dan inklusif,” tambahnya.

Kolaborasi ini juga mempertemukan kekuatan dari tiga sisi: SKI dengan kapabilitas manufaktur dan inovasi di sektor bahan bangunan, Marubeni Indonesia dengan jejaring global serta pengalaman dalam pengembangan bisnis berkelanjutan, dan DNP Indonesia dengan komitmen tinggi terhadap pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Selain berkontribusi pada pengurangan limbah plastik di dalam negeri, proyek ini juga membuka peluang ekspor produk bangunan hijau ke pasar global.

Kemitraan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas penerapan ekonomi sirkular di Indonesia dan menunjukkan bahwa produk daur ulang dapat bersaing dari sisi kualitas maupun nilai ekonomi.

Kolaborasi ini sekaligus memperkuat posisi PT Impack Pratama Industri Tbk sebagai salah satu pemain utama dalam industri bahan bangunan berkelanjutan di kawasan, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

(rrd/rir)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Tesla Diramal Bisa Cetak Laba Rp 1,33 T dari Aset Kripto

Leave a comment


Jakarta –

Produsen kendaraan listrik Tesla (TSLA.O) berpotensi membukukan laba sebesar US$ 80 juta atau setara Rp 1,33 triliun (kurs Rp 16.600) pada kuartal III 2025. Hal ini ditopang oleh kepemilikan aset kripto perusahaan dalam bentuk Bitcoin.

Mengutip Coin Desk, Kamis (23/10/2025), Tesla masih memegang 11.509 BTC, senilai sekitar US$ 1,35 miliar pada akhir kuartal III 2025. Nilai aset tersebut naik dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai US$ 1,24 miliar.

Tesla tampaknya tidak melakukan perubahan apa pun dalam kepemilikan Bitcoin-nya selama kuartal III. Tetapi kenaikan harga Bitcoin selama tiga bulan tersebut memungkinkan perusahaan untuk membukukan laba US$ 80 juta.


Sebagai perbandingan, EBITDA yang disesuaikan untuk kuartal tersebut adalah US$ 4,3 miliar. Lalu perusahaan memiliki total kas dan setara kas sebesar US$ 41,6 miliar pada akhir kuartal.

Produsen kendaraan listrik ini melaporkan pendapatan kuartal III sebesar US$ 28,1 miliar, melampaui estimasi sebesar US$ 26,36 miliar. EPS yang disesuaikan (tidak termasuk keuntungan aset digital) sebesar US$ 0,50, lebih rendah dari perkiraan sebesar US$ 0,54.

Untuk hasil operasional, Tesla melampaui estimasi pendapatan. Meski demikian, angka ini masih jauh dari konsensus Wall Street mengenai EPS yang disesuaikan.

Berkat aturan FASB yang baru, Tesla kini harus mengakui keuntungan atau kerugian Bitcoin setiap kuartal. Sebelumnya, perusahaan diharuskan untuk menurunkan nilai kepemilikan mereka ke nilai terendah yang dicapai selama periode pelaporan.

Sementara itu, saham sedikit melemah dalam perdagangan setelah jam kerja. Saham TSLA tercatat bertengger di posisi US$ 434.

Lihat juga Video: Elon Musk Gandeng Samsung untuk Pasok Chip di Tesla

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Kakao RI Rontok Gara-gara Iklim & Pohon Uzur

Leave a comment


Jakarta –

Produksi kakao Indonesia turun drastis dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data International Cocoa Organization (ICCO) tahun 2025, produksi kakao nasional hanya mencapai 200 ribu ton per tahun. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2005-2006 yang mencapai sekitar 590 ribu ton per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, menjelaskan penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perubahan iklim dan usia tanaman kakao yang sudah tua.

“Iklim jelas menjadi faktor utama. Selain itu, banyak pohon kakao yang sudah tua, makanya dibutuhkan solusi, baik dari sisi pengembangan teknologi maupun pemeliharaan,” ujar Widiastuti dalam peringatan Hari Kakao 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Untuk mengatasi penurunan ini, pemerintah berencana melakukan program replanting nasional mulai 2026. Kebijakan tersebut akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengembalikan produktivitas kakao Indonesia.

“By design, 2026 akan mulai dirancang replanting. Itu kebijakan dari Menko Pangan, dan saat ini sedang diselaraskan sebelum dijalankan,” tambah Widiastuti.

Pemerintah menargetkan, melalui program tersebut, Indonesia dapat kembali menempati posisi sebagai produsen kakao terbesar kedua di dunia.

“Sekarang kita di peringkat ketujuh dengan produksi 200 ribu ton. Kalau targetnya kembali ke peringkat kedua, berarti sekitar dua tahun setelah replanting diharapkan produksi bisa mencapai 500 ribu ton,” jelasnya.

Penurunan produksi ini berdampak pada meningkatnya impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan di dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2024, impor biji kakao Indonesia mencapai 157 ribu ton.

Lihat juga Video: Membuat Cokelat Tanpa Biji Kakao Bisa Jadi Solusi Ramah Lingkungan

(fdl/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Baja Murah China-Vietnam Banjiri RI

Leave a comment


Jakarta –

Pengusaha baja menyampaikan dalam dua tahun terakhir ini impor konstruksi baja Vietnam dan China sangat masif membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang tidak mencerminkan biaya industri yang wajar.

Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) atau Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia Budi Harta Winata mengatakan derasnya impor konstruksi baja tersebut telah menyebabkan distorsi pasar, menekan utilisasi pabrik domestik, mengganggu rantai nilai industri baja nasional, dan berpotensi menghapus kapasitas produksi strategis dalam negeri.

Budi mengatakan, masuknya baja konstruksi Vietnam dan China bukan didorong kurangnya kapasitas nasional, melainkan oleh kombinasi predatory pricing, diferensiasi regulasi, serta celah dalam pengawasan impor.


Jika fenomena ini dibiarkan, Budi Harta Winata meyakini, Indonesia akan kehilangan basis industri baja dan hanya berperan sebagai pasar bagi surplus produksi negara lain.

“Industri baja adalah tulang punggung kemandirian konstruksi nasional. Negara yang kehilangan industrinya, kehilangan kendali atas masa depannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Pihaknya meminta pemerintah segera mengambil langkah korektif dalam mengantisipasi dampak negatif serbuan impor konstruksi baja terhadap industri konstruksi baja nasional.

Budi mengatakan, ISSC menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintah, pertama yakni melakukan moratorium atau penghentian sementara impor konstruksi baja dari Vietnam dan China pada HS tertentu yang terbukti mendistorsi pasar, kedua, menerapkan tindakan Anti-Dumping / Safeguard sesuai mandat PP 34/2011 dan ketentuan WTO.

Ketiga, memperketat mekanisme Pertek, PI, SNI, dan LS guna mencegah penyalahgunaan HS dan bypass teknis. Keempat, memprioritaskan utilisasi industri dan fabrikator baja nasional untuk pasokan proyek strategis, dan kelima yakni menghindarkan Indonesia menjadi dumping ground untuk kelebihan pasokan baja asing.

Budi mengatakan langkah pengetatan impor ini bukan bentuk proteksionisme, melainkan pertahanan industri yang sah secara konstitusional dan legal. Hal ini bertujuan demi menjaga keberlanjutan kapasitas produksi baja Indonesia serta keamanan konstruksi jangka panjang.

“Tanpa kebijakan korektif, Indonesia hanya akan memiliki pasar baja, bukan industri baja. Dan pasar tidak pernah memiliki kedaulatan,” kata Budi.

Simak juga Video: Zulhas Bicara Tingkatkan Sinergi Besi dan Baja Lewat Forum IISIA

(ara/ara)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Transisi Haji Jadi Ujian Efisiensi Pemerintah

Leave a comment


Jakarta –

Perubahan struktur kelembagaan penyelenggaraan haji menandai langkah besar dalam reformasi tata kelola sektor keagamaan dan ekonomi publik Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah resmi memindahkan kewenangan pengelolaan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah (KHU).

Kebijakan ini membawa dampak ekonomi dan administratif yang luas. Selain melibatkan dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mencapai Rp 171,64 triliun pada 2025, transisi ini juga menyangkut pengalihan aset fisik bernilai besar seperti embarkasi, debarkasi, asrama, dan rumah sakit haji di seluruh Indonesia.


Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Haeny Relawati Rini Widyastuti, menilai langkah ini merupakan reformasi fundamental, namun membutuhkan perencanaan matang agar tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan jemaah.

“KHU perlu bergerak cepat melakukan sinergi dengan Kemenag agar fase transisi ini tidak menimbulkan turbulensi yang bisa mengganggu persiapan penyelenggaraan haji 2026,” ujar Haeny, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Haeny menyebut terdapat tiga tantangan besar yang perlu diantisipasi: tekanan waktu dan operasional, pembangunan kelembagaan dan SDM, serta alih kelola aset dan logistik.
Dengan waktu persiapan yang hanya enam bulan, KHU harus melakukan tender, kontrak layanan, hingga pemesanan akomodasi di Arab Saudi secara paralel.
“Keterlambatan sedikit saja bisa berimplikasi besar terhadap kualitas layanan bagi 221 ribu jamaah haji,” katanya.

Selain itu, KHU harus membangun birokrasi baru dari nol, merekrut SDM profesional di 13 embarkasi dan 7 debarkasi, serta memastikan terjadinya transfer pengetahuan dari Kemenag agar pengalaman puluhan tahun tidak hilang begitu saja.

Tantangan lain adalah proses inventarisasi dan verifikasi aset haji nasional, yang secara administratif rumit dan bernilai ekonomi besar. Pengalihan aset-aset strategis ini memerlukan sistem data dan pengawasan yang akuntabel agar tidak terjadi kebocoran nilai aset negara.

Haeny mengusulkan tiga pendekatan strategis:
– Jangka pendek, pembentukan Satgas Transisi Haji 2026 dengan skema secondment pegawai Kemenag ke KHU guna menjaga kontinuitas layanan;
– Jangka menengah, konsolidasi kelembagaan dan pelatihan SDM inti bekerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah;
– Jangka panjang, pembangunan sistem tata kelola haji modern berbasis digital dan pengembangan model bisnis inovatif untuk optimalisasi aset publik.

“Niat baik pemerintah harus diikuti perencanaan yang matang, strategis, dan eksekusi yang cermat. Haji 2026 harus menjadi contoh sukses transisi yang tertata,” pungkas Haeny.

Lihat juga Video: Prabowo Bentuk Kementerian Haji atas Permintaan Arab Saudi

(rrd/rir)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Unilever Siapkan Jurus Redam Efek Dolar ke Biaya Produksi

Leave a comment


Jakarta –

Strategi Unilever Indonesia Redam Dampak Fluktuasi Nilai Tukar terhadap Biaya Produksi
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mewaspadai fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat memengaruhi biaya produksi perusahaan. Sejumlah strategi telah disiapkan untuk meredam dampak tersebut.

Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Neeraj Lal, mengakui fluktuasi nilai tukar rupiah memang berpengaruh terhadap biaya produksi. Sekitar 3% dari total biaya produksi Unilever Indonesia terdampak langsung oleh perubahan harga komoditas global. Sementara itu, 30% dari total biaya produksi terpengaruh secara tidak langsung akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

“Memang benar, kami tidak sepenuhnya kebal terhadap perubahan nilai tukar. Namun, kami telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional perusahaan,” ujar Neeraj dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (23/10/2025).


Ia menjelaskan, perusahaan menyiapkan sejumlah strategi melalui aksi lindung nilai (hedging), di antaranya menggunakan pendapatan ekspor, kontrak berjangka dengan pemasok, hingga instrumen lindung nilai dengan perbankan.

Menurutnya, tujuan utama dari strategi tersebut adalah untuk memastikan kepastian bisnis sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar.

“Yang terpenting, strategi ini memberikan ruang bagi kami untuk merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar perusahaan tetap stabil di tengah gejolak pasar,” tambahnya.

Neeraj menekankan, Unilever Indonesia memiliki kapabilitas kuat di bidang manajemen keuangan (treasury) dan pengadaan (procurement) yang mendukung efektivitas strategi lindung nilai tersebut. Dengan langkah-langkah ini, ia optimistis kinerja keuangan perusahaan dapat tetap solid meskipun menghadapi tekanan dari fluktuasi nilai tukar rupiah.

Tonton juga Video: Rayakan 89 Tahun, Unilever Indonesia Umumkan 100 Heroes Kebaikan dengan Aksi Nyata!

(rea/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Aset Dana Pensiun RI Capai Rp 1.500 T, tapi Kepesertaan Masih Minim

Leave a comment


Jakarta –

Kepesertaan masyarakat Indonesia terhadap program dana pensiun masih tergolong rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah peserta program dana pensiun bahkan belum mencapai setengah dari total angkatan kerja nasional.

Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto, mengungkapkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun di Indonesia. Dari total sekitar 144 juta angkatan kerja, baru sekitar 23,6 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta program pensiun wajib.

“Dari sekitar 144 juta angkatan kerja di Indonesia, baru sekitar 23,6 juta yang tercatat sebagai peserta program pensiun wajib. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja kita, khususnya di sektor informal dan UMKM, masih menghadapi risiko cukup besar ketika memasuki masa pensiun karena tidak terlindungi oleh jaminan pensiun yang memadai,” ungkap Ihda dalam sambutannya di acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) di Hotel Tentrem, Tangerang, Kamis (23/10/2025).


Selain rendahnya kepesertaan, Ihda menyebut dana pensiun di Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi jumlah atau nilai aset. Padahal, program pensiun berperan penting dalam kerangka perlindungan sosial dan pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, total aset program pensiun, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, saat ini telah mencapai lebih dari Rp 1.500 triliun atau setara 6,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski mengalami kemajuan dibanding tahun sebelumnya, capaian tersebut masih tertinggal jauh dibanding negara lain.

Ihda menambahkan, di antara negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia masih berada di urutan terbawah. Bahkan, tingkat aset dana pensiun Indonesia tercatat masih kalah dibanding Malaysia.

“Malaysia misalnya sudah mencapai di atas 60% dari PDB. Artinya, kita masih menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan skala dan kedalaman aset dana pensiun agar lebih berperan signifikan dalam menjamin kesejahteraan lansia sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan jangka panjang Indonesia,” terang Ihda.

Lebih lanjut, Ihda menegaskan pentingnya reformasi sistem pensiun nasional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai aset, tetapi juga memperluas kepesertaan secara masif.

“Reformasi sistem pensiun harus diarahkan untuk memperluas cakupan kepesertaan secara signifikan,” ujarnya.

Simak juga Video MK Diminta Hapus Uang Pensiun Anggota DPR, Puan: Ada Aturannya

(rrd/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Ini Kategori Peserta BPJS Kesehatan yang Utang Iurannya Bakal Dihapus

Leave a comment


Jakarta –

Pemerintah akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan peserta iuran BPJS Kesehatan. Anggaran sebesar Rp 20 triliun telah disiapkan pemerintah yang berasal dari APBN.

Pemutihan ini hanya dilakukan kepada peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

“Pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen dulunya mandiri sendiri membayar, lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan. Atau dibayarin Pemda, itu masih punya tunggakan, tunggakan itu dihapus,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).


Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu peserta yang akan diputihkan tunggakannya harus terdaftar dalam DTESEN.

“Dia harus masuk DTSEN, dia harus orang yang memang miskin atau tidak mampu,” tuturnya.

Pemutihan ini untuk utang maksimal 24 bulan. Misalnya, jika peserta menunggak sejak tahun 2014 maka BPJS kesehatan hanya akan menghitung yang 24 bulan atau 2 tahun. Nilai tunggakan sendiri diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun.

“Kalaupun tahun 2014 mulai, ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun cukup,” sebutnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat tak mampu.

“Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Di sisi lain, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen. Salah satunya terkait pemanfaatan IT hingga mengurangi program-program yang tidak efisien.

Simak juga Video: Dirut BPJS Kesehatan Sebut Lansia Kesulitan Akses Mobile JKN

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com