Category Archives: Uang

Uang

Susul Thailand-Jepang, QRIS Bakal Uji Coba di Korea Selatan

Leave a comment


Jakarta –

Bank Indonesia (BI) akan mengembangkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara yang melibatkan Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). Langkah ini menyusul pengembangan QRIS yang sebelumnya sukses di Thailand dan Jepang.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan sandbox atau uji coba terbatas QRIS Antarnegara di Korea Selatan. Hal ini menjadi bagian dari langkah memperluas konektivitas pembayaran lintas negara dan memajukan sistem pembayaran nasional.

“Peningkatan inovasi dan perluasan akseptasi digital dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia yang bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo 2025. Salah satu inisiatifnya adalah launching QRIS Tap In/Tap Out dan inisiasi sandboxing QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan,” kata Perry, dalam dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI, melalui saluran telekonferensi, Rabu (22/10/2025).


Perry menjelaskan, kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem pembayaran berbasis teknologi. Hal ini juga salah satu dari berbagai upaya dalam rangka meningkatkan inovasi dan memperluas akseptasi digital di tengah masyarakat.

Selain proyek QRIS Antarnegara, Bank Indonesia juga aktif dalam kegiatan domestik, seperti penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD), BI-OJK Hackathon 2025, dan program QRIS Jelajah Budaya Indonesia.

Program-program tersebut menjadi bagian dari strategi BI memperluas inovasi sistem pembayaran agar lebih efisien dan inklusif, sekaligus mendorong inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Selain digitalisasi sistem pembayaran, BI juga memperkuat strategi operasi moneter pro-market. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas transmisi penurunan suku bunga dan memperdalam pasar uang.

Beberapa langkah yang ditempuh BI antara lain pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valuta asing, peningkatan likuiditas melalui penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, BI juga memperluas penggunaan underlying repurchase agreement (repo) dengan surat berharga berkualitas tinggi milik lembaga keuangan pemerintah, menerbitkan BI-FRN (Floating Rate Note), dan mengembangkan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight.

Kemudian, investor Sukuk Bank Indonesia (SukBI) diperluas agar dapat dimiliki oleh bank, nonbank, dan investor asing. BI juga memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan aktivitas repo antarpelaku pasar.

“Transformasi keuangan digital harus berjalan beriringan dengan kebijakan moneter yang pro-pasar agar ekonomi nasional tetap tangguh dan inklusif,” ujar Perry.

Sebagai informasi, sistem QRIS telah lebih dulu diperluas ke Jepang dan Thailand. Berdasarkan catatan detikcom, layanan QRIS di Jepang sendiri telah dibuka mulai 17 Agustus 2025, sedangkan layanan di Thailand telah mulai sejak 17 Agustus 2022.

Selain kedua negara tersebut, layanan QRIS juga tengah diuji coba di China mulai Agustus 2025 dan ditargetkan mulai berlaku penuh akhir tahun ini. Layanan QRIS sebelumnya telah lebih dulu digunakan di Malaysia dan Singapura sejak tahun 2023 silam.

Simak juga Video Tambah Tahu: QRIS Go International! Bisa Dipakai di Negara-negara Ini

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Unilever Targetkan Pelepasan Bisnis Es Krim Rampung Akhir Tahun

Leave a comment


Jakarta –

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menargetkan pelepasan bisnis es krim selesai pada akhir tahun. Presiden Direktur UNVR Benjie Yap berharap pemisahan unit bisnis ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara eksternal.

“Kami juga berupaya memastikan pemisahan bisnis es krim ini selesai pada akhir 2025,” ujar Presiden Direktur UNVR Benjie Yap dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (23/10/2025).

Benjie menerangkan dampak pelepasan unit bisnis ini pada kinerja keuangan perusahaan. Kontribusi bisnis es krim sekitar 14 basis poin (bps) pada gross margin.


Usai melepas bisnis es krim, Unilever Indonesia akan berfokus pada bisnis perawatan rumah tangga, kecantikan dan kesejahteraan, serta perawatan pribadi.

“Secara keseluruhan, meskipun pemisahan ini berdampak jangka pendek pada skala bisnis, hal ini memperkuat profil margin kami dan mempertajam fokus strategis kami. Kami tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan yang menguntungkan dan meningkatkan imbal hasil di seluruh bisnis inti,” imbuh Benjie.

Dalam catatan detikcom, Unilever Indonesia berencana menjual bisnis es krim kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia. Perusahaan telah menandatangani suatu perjanjian pengalihan bisnis pada 22 November 2024 dengan PT The Magnum Ice Cream Indonesia selaku pembeli (BTA) sehubungan dengan penjualan bisnis es krim perseroan kepada pembeli (transaksi).

Adapun total transaksi (tidak termasuk PPN) adalah sebesar Rp 7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah). Nilai transaksi itu 204% dari nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 3.436.080.000.000 (tiga triliun empat ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh juta Rupiah) berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada 30 September 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

“Rencana pemisahan (bisnis) es krim akan memungkinkan grup Unilever menjadi grup yang lebih sederhana dan lebih berfokus untuk mengoptimalkan empat grup bisnisnya yang tersisa (tanpa es krim),” tulis Unilever Indonesia dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin (13/1/2025).

Tonton juga Video: Rayakan 89 Tahun, Unilever Indonesia Umumkan 100 Heroes Kebaikan dengan Aksi Nyata!

(rea/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Apakah Ponpes Wajib Bayar PBB? Ini Aturan Pajaknya

Leave a comment


Jakarta –

Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fath Jalen di Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan usai ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Padahal terdapat aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Untuk diketahui, pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk ponpes tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Dalam Pasal 38 ayat 1 disebutkan objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


Kemudian dalam Ayat 3 terdapat bangunan dan/atau bumi yang dikecualikan dari objek PBB-P2 yang salah satunya adalah Pospen, tepatnya pada huruf (b).

“Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;” tulis Pasal 38 Ayat 3 huruf (b).

Selain pondok pesantren, bumi dan/atau bangunan yang juga dapat pengecualian dari PBB-P2 adalah kawasan yang semata-mata digunakan untuk makam, peninggalan purbakala atau yang sejenis, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

Kemudian bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah turut dibebaskan dari PBB-P2.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus penagihan PBB Ponpes Al-Fath Jalen oleh Bapenda. Sebab menurutnya ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Bahkan dirinya juga sempat ‘menyolek’ Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

Lihat juga Video: PBB Jombang Naik hingga 1.202% Tapi Warganya Nggak Demo, Kok Bisa?

(igo/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Uang

AHY Kumpulkan Para Gubernur Papua, Bahas Trans Papua-Kawasan Permukiman

Leave a comment


Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan para gubernur dari Papua. Rapat tersebut membahas tentang pembangunan jalan trans Papua hingga pengembangan kawasan permukiman.

Selain para gubernur, turut hadir dalam acara tersebut Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai.

“Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya ada empat hal yang kita bahas hari ini,” kata AHY saat membuka rakor, di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025).


Adapun keempat agenda tersebut antara lain, pertama adalah pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur trans-Papua sebagai tulang punggung konektivitas di darat.

Lalu yang ketiga, integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan juga mobilitas antarwilayah. Kemudian yang keempat, pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor trans-Papua.

“Jadi empat agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya,” ujar AHY.

Simak juga Video: Velix Wanggai Ungkap Tugas dari Prabowo ke Komite Pembangunan Papua

(shc/kil)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Danantara Bakal Terbang ke China Nego Utang Kereta Cepat

Leave a comment


Jakarta –

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengirim negosiator ke China untuk membahas utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini disampaikan langsung oleh Chief Operation Officer Danantara, Dony Oskaria.

“Kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.


“Kita sudah mengatur waktu. Kita sudah diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita negosiasikan. Hubungan kita (dengan China) juga bagus, komunikasi bagus,” tambah dia.

Tim negosiasi itu berasal dari pemerintah serta Danantara. Dony meyakinkan negosiasi ini akan memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.

Saat dikonfirmasi apakah penyelesaian utang bakal menggunakan APBN, Dony tak menjawab tegas. Ia hanya menekankan bahwa pihaknya terus mencari opsi terbaik serta siap mengikuti arahan pemerintah.

“Sebetulnya kita akan mencari opsi terbaik yang belum tentu pake itu. Dan kami mengikuti saja arahan pemerintah. Toh Danantara sebetulnya yang paling penting bagaimana beroperasi dengan baik,” imbuhnya.

Terkait kabar Indonesia dan China sudah sepakat melakukan restrukturisasi utang selama 60 tahun, Dony meminta mengkonfirmasi itu kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Yang jelas negosiasi utang masih terus dilaksanakan.

Dony juga berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap proyek Whoosh. Ia menilai Kereta Cepat pertama di Asia Tenggara itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat nggak usah khawatir bahwa Whoosh ini kan memberikan manfaat banyak ya. Memberikan manfaat transportasi. Sehari itu sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani dan itu akan terus kita tingkatkan kualitas pelayanannya,” tutur Dony.

“Dan mengenai penyelesaian keuangan menurut saya itu kan hanya opsi saja. Tetapi yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional KCIC itu sudah memberikan positif secara operasional. Sehingga tidak khawatir dalam proses operasional,” tambah dia.

Ia juga menyebut Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) PT KCIC berada di jalur positif. Ini menjadi modal penting dalam nego utang yang diharapkan rampung tahun ini.

“Harusnya selesai (opso pelunasan utang) dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya nggak terlalu sulit sebetulnya secara korporasi. Karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA positif, tinggal masalah cicilannya mau di mana, kan itu saja. Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan,” tutupnya.

Lihat juga Video: Danantara Nego ke China Bahas Restrukturisasi Utang KCIC

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Rumah Warga Sekitar PLTU Suralaya Dapat Sambungan Listrik Gratis

Leave a comment


Jakarta –

Program sosial sambungan listrik gratis kembali dilakukan di wilayah Ring 1 PLTU Suralaya, Kota Cilegon, Banten. Enam rumah tangga di dua kelurahan, empat rumah di Kelurahan Suralaya dan dua rumah di Lebak Gede, mendapat sambungan listrik baru usai bertahun-tahun hanya menumpang aliran dari tetangga karena keterbatasan biaya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyebut listrik kini bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar. “Terang yang kita hadirkan hari ini bukan sekadar cahaya, melainkan martabat yang kembali pulang ke rumah-rumah Indonesia,” ujarnya.

Wali Kota Cilegon Robinsar ikut mengapresiasi langkah ini. “Program Light Up The Dream adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan,” katanya.


Selain sambungan listrik, sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga Ring 1 PLTU Suralaya melalui sinergi PLN Indonesia Power UBP Suralaya, PLN UP3 Banten Utara, PLN ULP Cilegon, serta dukungan aparat dan tokoh setempat.

Program ini sejalan dengan inisiatif Sambung Listrik Gratis untuk mendukung agenda Electricity for All. Pemerintah desa diminta aktif mendata calon penerima manfaat melalui kanal resmi, sekaligus mengimbau agar warga tidak memakai sambungan ilegal yang berisiko.

Kegiatan ini juga menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-80. Program tersebut ditujukan untuk mendorong akses energi yang lebih merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pembangkit.

(fdl/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

Leave a comment


Jakarta –

Rangkaian Indonesia Climate Change Forum 2025 (ICCF 2025) resmi berakhir pada Kamis (23/10). Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pelaku usaha energi terbarukan, hingga pegiat iklim.

Dalam pidato penutupan, Wakil Ketua MPR sekaligus inisiator ICCF Eddy Soeparno menyebut forum ini menjadi ruang dialog berbagai pihak dalam merespons dampak perubahan iklim.

“Forum ini menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata kita, bukan lagi di masa depan tapi terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/10/2025).


Ia mengatakan, bagi MPR RI forum ini merupakan implementasi amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat.

“Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” lanjutnya.

Salah satu rekomendasi forum ini adalah mendorong Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam COP 30. Eddy juga mendorong Indonesia mengambil posisi kepemimpinan global terkait aksi iklim.

“Sejalan dengan itu melalui forum ICCF ini sejalan dengan upaya kami di MPR untuk mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pembahasan pengelolaan sampah melalui pendekatan teknologi termasuk waste to energy sesuai Perpres No. 109 Tahun 2025.

“Kami di MPR terus berkolaborasi dengan walikota dan kepala daerah serta Kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste to energy ini bisa secara signifikan mengurangi masalah sampah dan di saat yang sama menjadi sumber energi terbarukan,” tuturnya.

Eddy menutup forum dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam aksi iklim.

“Forum ini mengingatkan kita bahwa masa depan hanya bisa dijaga bila semua pihak berjalan bersama. ICCF sekali lagi Adalah call to action bahwa bahwa aksi iklim tidak menunggu besok tapi harus dimulai hari ini.”

“Pesan Prof, Emil satu Bumi untuk semua generasi harus menjadi kompas moral bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil,” kata Eddy.

(fdl/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Adhi Karya Bangun Dapur MBG Kapasitas 3.000 Porsi/Hari

Leave a comment


Jakarta –

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) ikut berkontribusi dalam program peningkatan gizi masyarakat lewat pembangunan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Proyek ini jadi bagian dari kerja sama antara Kementerian PUPR, Badan Gizi Nasional, dan ADHI, untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Dapur bergizi ini dibangun dengan teknologi Mobile Box (MOBOX), sistem modular hasil inovasi internal ADHI yang memungkinkan proses konstruksi lebih cepat dan efisien. Hanya dalam 40 hari (September-Oktober 2025), dapur di atas lahan seluas 400 meter persegi ini rampung dibangun.

“Melalui teknologi MOBOX, kami menghadirkan pembangunan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Ini bentuk nyata komitmen ADHI untuk memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rozi Sparta, Corporate Secretary ADHI Karya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).


Fasilitas dapur ini mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk anak-anak dan masyarakat penerima manfaat di wilayah sekitar. Dapur juga dilengkapi ruang pengolahan utama, IPAL, panel listrik, TPS, jaringan air minum, dan sistem ventilasi modern.

Selain mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pembangunan dapur gizi ini turut membuka lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal, serta menggairahkan ekonomi masyarakat sekitar.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses layanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tonton juga video “Mendikdasmen Siapkan Modul soal Budaya Hidup Sehat Melalui MBG” di sini:

(rrd/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Uang

RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

Leave a comment


Jakarta –

Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar dunia. Namun, kini menjadi negara pengimpor kakao, terutama dari kawasan Afrika Barat seperti Pantai Gading.

Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa impor tersebut dilakukan karena kebutuhan terhadap kakao fermentasi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi di dalam negeri.

“Ya memang yang diimpor itu kakao fermentasi. Seperti yang sudah disampaikan, fermentasinya di kita masih kurang,” ujar Yakub dalam peringatan Hari Kakao 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Yakub menambahkan, kegiatan ekspor dan impor kakao ini merupakan bagian dari mekanisme perdagangan global. Indonesia mengekspor biji kakao, sementara mengimpor kakao fermentasi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

“Kita ekspornya biji kakao, ada juga yang fermentasi. Jadi ada yang diekspor, ada yang diimpor semacam pertukaran perdagangan,” jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor kakao sebanyak 197 ribu ton, sementara ekspornya hanya 13 ribu ton. Ekspor terbesar Indonesia tercatat menuju Malaysia.

Sementara berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini produksi kakao di Indonesia hanya mencapai 200.000 ton setahun. Angka tersebut turun dari sebelumnya sempat mencapai 590.000 ton. Pada 2024, Indonesia impor biji kakao sebanyak 157.000 ton.

Tonton juga video “Purbaya Bakal Sikat Pelaku Impor Pakaian Bekas” di sini:

(fdl/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Langkah RI Kurangi Impor Energi

Leave a comment


Jakarta –

Pemerintah memperkuat langkah menuju kedaulatan energi dengan menata pengelolaan sumur minyak rakyat. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak rakyat kini memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus diharapkan berkontribusi terhadap lifting minyak nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat dengan harga 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP). Kebijakan ini dirancang agar masyarakat memperoleh kepastian ekonomi, sementara negara dapat memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan sesuai regulasi.

“Pemerintah ingin kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapat keuntungan, dan negara pun bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil saat meninjau sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dikutip, Kamis (23/10/2025)


Bahlil menambahkan, penataan sumur minyak rakyat tak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan. Ia meminta dukungan pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada penambang rakyat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor energi. Sumur minyak rakyat kini bisa dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun BUMD, dengan prioritas bagi pelaku lokal agar masyarakat menjadi “tuan rumah” di wilayahnya sendiri.

Setidaknya terdapat 45.000 sumur minyak rakyat di enam provinsi utama-Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur-yang berpotensi masuk dalam program legalisasi ini.

Dampak Ekonomi dan Energi Nasional

Langkah legalisasi sumur minyak rakyat ini dinilai sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah, yang saat ini masih sekitar 1 juta barel per hari.

Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai, kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi minyak nasional yang saat ini mencapai 608.000 barel per hari.

“Besar atau kecil, sumur minyak rakyat pasti berpengaruh terhadap lifting nasional kita,” ujarnya.

Senada, Falih Suaedi, pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, menyebut legalisasi ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap energi rakyat.

“Ini arah baru dalam tata kelola energi yang lebih adil. Pemerintah tak hanya bicara ketersediaan energi, tapi juga kemandirian pengelolaan,” katanya.

Sementara itu, Ary Bachtiar Krishna Putra dari ITS menilai kebijakan ini juga membuka ruang inovasi energi di daerah. “Sumur minyak rakyat adalah langkah awal. Tapi kita juga perlu kembangkan inovasi lokal agar kemandirian energi benar-benar terwujud,” ujarnya.

Kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat ini menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional, memperluas partisipasi publik, dan membangun sistem energi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tonton juga video “Menteri Bahlil Buat Aturan yang Legalkan Sumur Minyak Masyarakat” di sini:

(rrd/rrd)



Sumber : finance.detik.com