Category Archives: Uang

AHY Buka Suara soal Proyek Jalan Trans Papua


Jakarta

Pembangunan Jalan Trans Papua masuk ke dalam prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk dituntaskan. Sebab, Jalan Trans Papua sangat penting sebagai tulang punggung pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, penyelesaian Jalan Trans Papua menjadi salah satu topik yang banyak dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama para pemimpin wilayah Papua hari ini.

“Bagaimana menyelesaikan Trans Papua sebagai backbone konektivitas di darat, sekaligus backbone bagi pertumbuhan ekonominya yang lebih merata,” ujar AHY ditemui usai Rakor bersama kepala daerah Papua di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).


AHY mengibaratkan Jalan Trans Papua sebagai arteri dalam tubuh manusia yang merupakan pembuluh utama, bertugas membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh.

Sebagai arteri, menurutnya, Trans Papua harus dituntaskan terlebih dulu, sebelum akhirnya dibangun ruas-ruas pendukungnya.

“Arteri utama, yang harus dituntaskan terlebih dahulu karena arterinya harus ada dulu. Baru setelah itu kita bisa menghubungkan dengan ruas-ruas yang sifatnya sekunder. Jadi yang primernya dulu, dihubungkan ratusan kilometer itu, kemudian baru sekaligus dikembangkan, bahkan secara paralel juga bisa dikembangkan untuk yang lebih sekunder,” jelas AHY.

Namun demikian, penyelesaian Jalan Trans Papua tidak mudah. AHY mengatakan, ada tantangan besar dari segi geografis yang harus ditanggulangi untuk menuntaskan jalan sepanjang lebih dari 3.500 kilometer (km) itu.

Bahkan, ada sejumlah daerah di Papua yang saat ini masih dalam kondisi betul-betul terisolir. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan Trans Papua sebagai akses penghubungnya sangat penting.

“Papua luar biasa, bagi yang sudah pernah ke Papua pasti langsung, wah memang luar biasa tantangan secara geografi’. Bukan kita tidak bersyukur itu, tapi justru di sinilah kita harus hadir,” kata dia.

Menurut AHY pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada aksesnya. Semakin baik akses, maka akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan ketimpangan, yang juga dipengaruhi oleh akses itu sendiri.

“Akses bukan hanya jalan tentunya, akses fisik, tetapi juga setelah itu bisa dinilai tingkat kesejahteraan, termasuk juga di sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini yang sekali lagi menjadi fokus kami. Tadi kami bahas dengan baik dan mudah-mudahan (segera teratasi),” ujar AHY.

“Kita satu tahun pemerintah sudah berjalan, banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi juga sudah saatnya setelah kita mempelajari belanja masalah di satu tahun pertama ini, sekaligus mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan tahun-tahun berdepah ini kita semakin settle dan efektif menghadirkan kebijakan dan solusi terbaik,” sambung AHY.

Tonton juga video “AHY: Giant Sea Wall Proyek Besar Sekali, Butuh Pertimbangkan Banyak Hal” di sini:

(shc/hns)



Sumber : finance.detik.com

Danantara Bantah Garuda Indonesia Bakal Jual Pesawat


Jakarta

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria membantah isu PT Garuda Indonesia Tbk menjual aset pesawatnya. Kabar ini disebut menjadi salah satu mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 November 2025 mendatang.

“Itu bukan aset pesawat, masa pesawatnya dijual,” ujar Dony saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Dony menjelaskan, yang dilakukan Garuda hanyalah mengembalikan pesawat kepada pihak lessor. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah pesawat yang akan dikembalikan dan meminta menanyakan hal itu ke pihak Garuda.


“Itu kan bukan dijual. Tetapi kalau sudah jatuh tempo tentu ada yang dikembalikan. Jumlahnya berapa, tanyakan ke Garuda,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Dony meyakinkan bahwa Garuda Indonesia mulai meraup keuntungan untuk tahun 2026. “Jadi kita harapkan kalau berdasarkan forecastingnya tahun depan itu sudah akan untung,” Sebut Dony.

Diberitakan sebelumnya, Garuda memang berencana kembali menggelar RUPSLB di Gedung Manajemen Garuda, Bandara Soekarno-Hatta, pada Rabu (22/11) mendatang. RUPSLB perseroan kali ini memuat empat mata acara.

Pertama, Garuda Indonesia akan mengambil persetujuan atas peningkatan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Langkah ini masuk dalam program restrukturisasi penyehatan perseroan.

Kedua, mengambil keputusan untuk melakukan pengalihan kekayaan bersih lebih dari 50%. Pengalihan kekayaan bersih ini mencakup pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset pesawat, aset unused pesawat, hingga Low Value Asset (LVA) dan Unit Load Device (ULD).

Ketiga, persetujuan pelimpahan kewenangan pengalihan kekayaan Garuda Indonesia. Keempat, persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Garuda Indonesia.

Tonton juga video “Garuda Indonesia Bakal Pangkas Rute yang Gak Untungin!” di sini:

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Rieke Protes Ponpes Ditagih PBB, Purbaya Respons Begini


Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kasus Pondok Pesantren Al-Fath Jalen di Bekasi, yang ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini pertama kali disampaikan Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail kasus tersebut. Namun, ia menyebut bakal melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Saya belum tahu kasusnya, nanti saya lihat deh,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025.


Diberitakan detikhikmah, Rieke meluapkan kegeramannya setelah mengetahui Ponpes Al-Fath ditagih PBB oleh Bapenda. Padahal, menurutnya, ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Ia pun menyolek (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

“Ini pesantren abangku, Kiai Yasin… Belum itu tanah kering ya, tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya! Tolong Kang Purbaya!” seru Rieke dalam video tersebut, dikutip detikcom, Kamis (23/10/2025), dengan seizin yang bersangkutan.

Rieke kemudian menegaskan dasar hukum yang seharusnya membebaskan pesantren tersebut dari PBB-P2. Ia mengacu pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Aturan tersebut mengecualikan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

“Yayasan abang gue tuh nggak cari untung. Berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya,” tegas Rieke.

Tonton juga video “Momen Chairul Tanjung Sowan ke KH Anwar Manshur Lirboyo” di sini:

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

RI & Brasil Genjot Kerja Sama Energi dan Pertambangan


Jakarta

Indonesia dan Brasil menjalin kemitraan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketahanan energi nasional sekaligus mengakselerasi peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA).

Penguatan kemitraan ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pertambangan dan Energi Brasil, Y.M. Alexandre Silveira yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi kehadiran Lula da Silva dan menegaskan pandangan strategisnya mengenai peran Brasil sebagai mitra penting di kawasan Selatan dunia.


“Kami memandang Brasil sebagai pemimpin yang sangat penting di Selatan, di belahan bumi Selatan, pemimpin negara-negara berkembang. Kita memiliki latar belakang yang sama, kita adalah negara-negara besar,” ujar Prabowo dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyatakan kesepakatan ini menandai babak baru yang sangat strategis bagi kerja sama Indonesia dan Brasil yang memiliki SDA.

“Ini adalah komitmen untuk mendorong hasil konkret yang saling menguntungkan di sektor energi dan pertambangan.” ujar Bahlil.

Kesepakatan baru ini mencakup kerja sama yang komprehensif, mulai dari kegiatan hulu dan hilir migas, energi baru dan terbarukan (termasuk bioenergi, surya, dan angin), efisiensi energi, modernisasi jaringan, sumber daya mineral, hingga pengembangan kapasitas SDM.

Di antara berbagai bidang tersebut, kolaborasi di sektor bioenergi menjadi salah satu yang disorot, mengingat keberhasilan Brasil sebagai produsen etanol terbesar kedua di dunia. Pengalaman Brasil, yang sebagian besar pasokan listriknya berasal dari energi rendah karbon, dinilai sangat relevan bagi Indonesia.

“Brasil adalah salah satu yang terdepan di dunia dalam hal bioenergi, khususnya etanol, melalui MoU ini, kita akan serius mendorong alih teknologi dan transfer pengalaman mereka untuk mendukung percepatan program bioenergi nasional,” jelas Bahlil.

Kolaborasi ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke Brasil pada Juli 2025. Selain energi, sektor pertambangan juga menjadi area penting. Kedua negara akan berkolaborasi dalam tata kelola dan pengembangan sumber daya mineral. Brasil diketahui memiliki cadangan besar bauksit, bijih besi, litium, serta menguasai cadangan niobium dunia.

Tonton juga video “Tak Berizin, Pertambangan Pasir di Pulau Citlim Riau Dihentikan KKP” di sini:

(ara/ara)



Sumber : finance.detik.com

Transaksi Kripto RI Tembus Rp 446 T, Investor Diwanti-wanti Soal Risiko Pasar


Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi aset kripto di pasar spot dan derivatif mencapai Rp 446,55 triliun hingga September 2025. Secara rinci, pasar spot mencatat transaksi sebesar Rp 136,31 triliun di kuartal III 2025 atau naik 16% dibanding kuartal sebelumnya sebesar Rp 117,52 triliun.

Indodax menilai, capaian ini menunjukkan permintaan stabil dari investor ritel maupun institusional yang tercatat tumbuh konsisten. Sementara untuk pasar derivatif naik dengan transaksi mencapai Rp 52,71 triliun atau sekitar 118% dibanding kuartal II 2025.

Pertumbuhan ini dianggap menandai besarnya adopsi instrumen derivatif, yang memungkinkan investor menerapkan strategi hedging maupun diversifikasi portofolio lebih kompleks. Jumlah pengguna aktif tercatat 18,08 juta per Agustus 2025, memperlihatkan penetrasi yang semakin luas ke berbagai segmen masyarakat, dari investor pemula hingga institusi.


Sementara berdasarkan data internal Indodax, tercatat volume tahun berjalan (YTD) hingga 20 Oktober 2025 mencapai Rp 164,2 triliun, meningkat 93,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan likuiditas pasar domestik terus bertumbuh seiring bertambahnya aktivitas trading dan diversifikasi aset digital.

“Pertumbuhan pasar kripto bukan hanya soal angka transaksi. Ini merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme investasi kripto yang aman dan transparan. Literasi serta pemahaman risiko menjadi fondasi utama agar investor dapat mengambil keputusan secara rasional,” ujar Vice President Indodax, Antony Kusuma, Kamis (23/10/2025).

Diversifikasi produk dan layanan menjadi faktor kunci perkembangan industri kripto. Keberadaan tokenisasi aset riil, stablecoin lokal, dan instrumen derivatif disebut memperkaya ekosistem untuk memberi opsi untuk pengelolaan portofolio, dan membuka peluang inovasi finansial.

Meski begitu, Antony mengingatkan pentingnya regulasi adaptif. Kepastian hukum terhadap platform berizin menjadi fondasi bagi perkembangan industri yang berkelanjutan. Ia percaya tindakan preventif terhadap platform ilegal adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah praktik merugikan investor.

“Kami melihat pengawasan proaktif bukan sekadar kewajiban regulator, tapi juga tanggung jawab ekosistem untuk memastikan investor terlindungi dan pasar tetap sehat,” jelasnya.

Selain itu, Antony menyebut pasar global juga menjadi faktor penentu sentimen investor lokal. Volatilitas harga aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan kebijakan moneter internasional, termasuk hubungan dagang AS-Tiongkok dan keputusan The Fed.

“Investor yang cerdas harus selalu adaptif terhadap fluktuasi global. Kesadaran ini merupakan bagian dari literasi finansial modern yang kami dorong, agar keputusan investasi lebih strategis dan tidak semata mengikuti sentimen pasar,” pungkasnya.

Tonton juga video “Nilai Transaksi Kripto September 2025 Turun 14,53 Persen” di sini:

(rrd/rrd)



Sumber : finance.detik.com

BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bogor


Jakarta – Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah Indonesia. Setiap harinya, jutaan ton sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, industri, dan perkantoran, namun belum seluruhnya terkelola dengan baik. Sampah yang tidak tertangani tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau Corporate Social Responsibility BRI Peduli – Yok Kita Gas, BRI terus melakukan berbagai inisiatif dalam mengatasi persoalan sampah melalui berbagai program yang secara nyata dapat membantu mengatasi masalah sampah di berbagai wilayah di Indonesia.

Kali ini, BRI Peduli Yok Kita Gas kembali dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah yang dilaksanakan di Bank Sampah Azalea, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kab. Bogor yang melibatkan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kel. Babakan serta pengurus dan anggota bank sampah.

Corporate Secretary BRI, Dhanny mengungkapkan bahwa melalui pelatihan ini, masyarakat diajak untuk lebih bijak dan kreatif dalam mengelola limbah rumah tangga, khususnya minyak bekas. Dengan diolah menjadi sabun cuci tangan, limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini memiliki nilai tambah dan fungsi baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

“Proses ini tidak hanya mengurangi potensi pencemaran, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah diolah kembali menjadi produk yang berguna,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Dalam pelatihan ini, para peserta dibekali materi pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat yaitu sabun cuci piring maupun cuci tangan. Tidak hanya dibekali materi, para peserta juga melakukan praktik langsung tentang cara pembuatan sabun cuci dari minyak jelantah.

Selain manfaat lingkungan, Dhanny menegaskan bahwa kegiatan ini juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi ibu rumah tangga atau pelaku UMKM, karena produk sabun hasil olahan ini dapat dikembangkan menjadi produk usaha ramah lingkungan yang bernilai jual.

“Tentunya pelatihan ini membawa dampak positif ganda, baik dari sisi pelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Dhanny menambahkan, BRI Peduli Yok Kita Gas yang menyelenggarakan ‘Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah’ di Bogor tidak hanya menciptakan lingkungan bersih dan penguatan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial, di mana program ini dapat memperkuat kesadaran sosial mengenai pentingnya kolaborasi antar masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan melalui pengelolaan limbah rumah tangga.

Pada kesempatan berbeda, pengurus Bank Sampah Azalea Bogor, Endah Diana mengungkapkan bahwa bagi anggota Bank Sampah Azalea, pelatihan dari BRI Peduli memberikan manfaat yang banyak, baik bagi anggota maupun masyarakat.

Dengan adanya pelatihan tersebut juga pada akhirnya mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini terlihat dari jumlah warga yang menabung minyak jelantah di Bank Sampah Unit (BSU) Azalea yang terus meningkat.

“Selama ini, kami menjual minyak jelantah tersebut ke bank sampah induk. Namun, setelah mengikuti pelatihan ini, kami dapat mengolah minyak jelantah sendiri menjadi produk yang bisa kami gunakan kembali. Hasil olahan tersebut juga nantinya bisa memberikan keuntungan yang cukup besar apabila kami jual,” ungkap Endah.

Langkah-langkah nyata ini tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Upaya BRI menjadi bukti bahwa kolaborasi dan inovasi dapat menjadi kunci dalam mengatasi persoalan sampah di Indonesia secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, BRI Peduli Yok Kita Gas telah digulirkan sejak 2021 dan telah dilaksanakan di 41 lokasi di wilayah Indonesia yang terdiri dari 5 lokasi di pasar tradisional dan 35 lokasi di lingkungan masyarakat. Program ini diimplementasikan dalam dua bentuk, yaitu Yok Kita Gas – Pasar Tradisional dan Yok Kita Gas – Stand Alone Location, dimana penyaluran program dilakukan di lokasi bank sampah atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang telah dikelola oleh masyarakat dan berlokasi di daerah padat penduduk, baik di kota maupun desa.

Program ini juga telah menyasar 38 bank sampah dengan total tabungan bank sampah sejumlah Rp 1,79 miliar. Selain itu, program ini juga mampu memproduksi 155 karung pupuk kompos, 1.250 kemasan pupuk organik cair (POC), 6.921,5 maggot, dan 777 eco-enzyme.

Selain itu, program ini juga telah memberikan manfaat dalam mendorong kelestarian lingkungan, di mana jumlah sampah organik terserap sebanyak 108.860 kg dan sampah anorganik sebanyak 88.449,4 kg, dengan potensi reduksi emisi gas metan dan karbon dioksida untuk sampah organik mencapai sebanyak 5.442.000 kg CH₄e dan 4.803.505.000 kg CO₂e, serta potensi reduksi emisi gas metan dari sampah anorganik sebanyak 221.123,5 kg CO₂e.

(akd/ega)



Sumber : finance.detik.com

Presiden Lula Usul ke Prabowo, RI & Brasil Dagang Pakai Mata Uang Lokal


Jakarta

Presiden Brasil Lula da Silva mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk berdagang dengan mata uang lokal antara Indonesia dan Brasil. Menurut Lula, Indonesia dan Brasil tidak ingin bergantung pada satu negara saja.

Sebagai kekuatan yang besar, Lula ingin agar Indonesia dan Brasil bisa berdiri sendiri dan melakukan berbagai hal secara bebas aktif tanpa tekanan.

“Kita ingin semakin mandiri, tidak tergantung pada satu negara saja. Indonesia dan Brasil tidak menginginkan Perang Dingin kedua,” tegas Lula dalam keterangan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Lula melanjutkan Brasil ingin adanya perdagangan bebas tanpa melihat adanya blok-blok tertentu. Lebih dari itu, pihaknya mengajak Indonesia untuk berdagang dengan mata uang lokal.

“Kita menginginkan perdagangan bebas. Lebih dari itu, baik Indonesia maupun Brasil ingin membahas kemungkinan perdagangan menggunakan mata uang masing-masing,” beber Lula.

Dia melanjutkan Indonesia dan Brasil harus merapatkan barisan karena banyak memiliki kesamaan agar hubungan makin erat menghadapi dinamika global.

“Kondisi politik dan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa kita perlu semakin membahas kesamaan antara kedua negara agar hubungan kita di bidang perdagangan, sains dan teknologi, budaya, serta politik dapat terus tumbuh,” pungkas Lula.

Tonton juga video “Pertemuan Prabowo-Presiden Brasil Hasilkan 8 Nota Kesepahaman” di sini:

(hal/hns)



Sumber : finance.detik.com

Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik sampai Pertengahan 2026


Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan iuran BPJS Kesehatan tak akan naik hingga pertengahan 2026. Menurutnya, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan perlu melihat kondisi masyarakat.

Salah satu indikasinya adalah kondisi ekonomi masyarakat. Pada Rabu (22/10) kemarin, Purbaya menyebut iuran BPJS Kesehatan tak akan naik sebelum ekonomi menyentuh angka 6%.

“Sampai tahun depan sepertinya belum (naik), sampai pertengahan tahun depan. Kita lihat gini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh otak-atik iuran atau mau otak-atik iuran, sekarang belum dibicarakan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Kepastian soal tidak naiknya iuran BPJS Kesehatan juga didukung dana Rp 20 triliun yang disiapkan Kemenkeu untuk BPJS Kesehatan tahun depan.

Purbaya menyebut dana tersebut merupakan kebutuhan baru BPJS Kesehatan.

“Itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi Rp 20 triliun untuk tahun 2026,” tuturnya.

Purbaya menambahkan besaran iuran BPJS Kesehatan berpotensi dinaikkan jika ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 6%. Namun ia juga belum bisa memastikan seberapa besar kenaikan iuran-nya nanti, mengingat hal ini belum dibicarakan lebih jauh.

“Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih, dalam pengertian tumbuhnya di atas 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerjaan lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat,” terang Purbaya.

Saat diminta penegasan apakah iuran BPJS Kesehatan berpeluang dinaikkan tahun depan mendatang seperti yang tertuang dalam dengan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Purbaya belum bisa memastikan.

Tonton juga video “Dirut Pertamina Datang ke Kemenkeu, Purbaya Bilang Mau Bahas Kilang” di sini:

(ily/hns)



Sumber : finance.detik.com

Santunan Jasa Raharja Capai Rp 2,4 Triliun hingga September


Jakarta

PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan. Jasa Raharja memastikan hak korban dan ahli waris dapat diterima tanpa hambatan.

Jasa Raharja mencatat total penyerahan santunan sebesar Rp 2,4 triliun kepada 117.342 korban kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sejak awal Januari hingga September 2025.

Rinciannya, sebanyak Rp 1 triliun diserahkan kepada ahli waris dari 18.815 korban meninggal dunia, dan Rp 1,4 triliun kepada 98.527 korban luka-luka.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, jumlah korban meningkat 10,90%, dengan nilai santunan naik 8,77%. Secara rinci, santunan untuk korban meninggal dunia tercatat naik 2,79%, sedangkan korban luka-luka meningkat 18,74%.


Plt Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan pihaknya tidak hanya berfokus pada penyaluran santunan, tetapi juga terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuh masyarakat.

“Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, tepat, dan humanis bagi masyarakat. Berbagai inovasi terus dikembangkan agar korban kecelakaan maupun ahli warisnya dapat segera menerima hak mereka tanpa kendala. Saat ini, rata-rata waktu penyelesaian pembayaran santunan meninggal dunia hanya membutuhkan dua hari, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pelayanan publik yang efisien dan responsif,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Dewi menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan memperkuat upaya pencegahan kecelakaan di jalan raya.

“Santunan memang merupakan hak korban, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah terjadinya kecelakaan. Jasa Raharja berkomitmen tidak hanya hadir saat musibah terjadi, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati di jalan,” terangnya.

Tonton juga video “DPR Ingin Perkuat Hukum Jasa Raharja Demi Kepastian Klaim Kecelakaan” di sini:

(hal/hns)



Sumber : finance.detik.com

Bank Tanah & BNI Kerja Sama Pembiayan buat Investor Garap Lahan


Jakarta

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Badan Bank Tanah menyelenggarakan Landbank Strategic Partnership Forum. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor potensial untuk membangun sinergi dalam pemanfaatan lahan-lahan milik Badan Bank Tanah.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan dalam acara ini pihaknya memperkenalkan portofolio lahan strategis yang siap dikembangkan untuk berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, hingga perumahan rakyat.

“Kegiatan ini menjadi penting momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk memperkenalkan lahan-lahan kami yang mempunyai potensi cukup strategis, tapi memang belum dikenal. Karena hak yang dimiliki adalah hak pengelolaan (HPL), Bapak-Ibu sekalian bebas untuk menanyakan bagaimana status hukum kemudian risk yang terjadi,” kata Hakiki, dalam acara Landbank Strategic Partnership Forum di Wisma BNI 46, Jakarta, Kamis (23/10/2025).


Melalui forum ini, diharapkan semakin memperkuat fondasi kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan dunia usaha dalam mewujudkan pengelolaan tanah yang berkeadilan, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Senior Eksekutif Vice President Network dan Sales BNI, Sri Indira, mengatakan selama acara ini berlangsung akan ditampilkan portfolio lahan yang memiliki nilai strategis tinggi, baik untuk kepentingan pembangunan nasional, seperti kawasan industri, infrastruktur maupun perumahan.

Menurut Sri, keunggulan utama dari aset yang dipamerkan oleh Bank Tanah ini ialah jaminan legalitas berupa hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) yang dimiliki oleh negara.

“Jadi jaminan kepastian hukum ini tentunya merupakan fondasi yang solid bagi setiap investasi properti jangka panjang, mengurangi risiko sengketa lahan, dan mendapatkan percepatan proses pembangunan,” kata Sri, dalam sambutannya.

Sebagai Bank BUMN, BNI siap menjadi mitra strategis para investor dan developer melalui penyediaan berbagai solusi keuangan, termasuk pendanaan proyek hingga pembiayaan sindikasi untuk membiayai pengembangan lahan-lahan yang hari ini dipamerkan.

“BNI siap menjadi mitra untuk para investor, para calon pembeli lahan dari Badan Bank Tanah yaitu berupa pendanaan proyek. Tentunya kami siap menyediakan fasilitas kredit korporasi dan sindikasi untuk membiayai pengembangan lahan-lahan yang hari ini di-expose,” kata dia.

Selain itu, BNI juga menawarkan layanan pengelolaan cash management dan transactional banking yang terintegrasi, sehingga memastikan arus cash di dalam proyek berjalan efisien dan aman.

Dalam rangkaian kegiatan forum, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Desa Kutuh di Bali untuk pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi yang akan dikembangkan menjadi kawasan penunjang pariwisata.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk optimalisasi lahan negara dalam pengembangan ekosistem industri kelapa berkelanjutan.

“Ini merupakan one stop solution. Badan Bank Tanah menyediakan lahan, pemerintah daerah memfasilitasi perizinan, dan BNI siap mendukung pembiayaan. Dengan kolaborasi seperti ini, lahan tidur bisa dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Gubernur Maluku Utara Sherly Tonja.

(shc/hns)



Sumber : finance.detik.com