Tag Archives: apbn

Danantara Bakal Terbang ke China Nego Utang Kereta Cepat


Jakarta

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengirim negosiator ke China untuk membahas utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini disampaikan langsung oleh Chief Operation Officer Danantara, Dony Oskaria.

“Kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.


“Kita sudah mengatur waktu. Kita sudah diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita negosiasikan. Hubungan kita (dengan China) juga bagus, komunikasi bagus,” tambah dia.

Tim negosiasi itu berasal dari pemerintah serta Danantara. Dony meyakinkan negosiasi ini akan memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.

Saat dikonfirmasi apakah penyelesaian utang bakal menggunakan APBN, Dony tak menjawab tegas. Ia hanya menekankan bahwa pihaknya terus mencari opsi terbaik serta siap mengikuti arahan pemerintah.

“Sebetulnya kita akan mencari opsi terbaik yang belum tentu pake itu. Dan kami mengikuti saja arahan pemerintah. Toh Danantara sebetulnya yang paling penting bagaimana beroperasi dengan baik,” imbuhnya.

Terkait kabar Indonesia dan China sudah sepakat melakukan restrukturisasi utang selama 60 tahun, Dony meminta mengkonfirmasi itu kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Yang jelas negosiasi utang masih terus dilaksanakan.

Dony juga berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap proyek Whoosh. Ia menilai Kereta Cepat pertama di Asia Tenggara itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat nggak usah khawatir bahwa Whoosh ini kan memberikan manfaat banyak ya. Memberikan manfaat transportasi. Sehari itu sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani dan itu akan terus kita tingkatkan kualitas pelayanannya,” tutur Dony.

“Dan mengenai penyelesaian keuangan menurut saya itu kan hanya opsi saja. Tetapi yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional KCIC itu sudah memberikan positif secara operasional. Sehingga tidak khawatir dalam proses operasional,” tambah dia.

Ia juga menyebut Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) PT KCIC berada di jalur positif. Ini menjadi modal penting dalam nego utang yang diharapkan rampung tahun ini.

“Harusnya selesai (opso pelunasan utang) dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya nggak terlalu sulit sebetulnya secara korporasi. Karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA positif, tinggal masalah cicilannya mau di mana, kan itu saja. Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan,” tutupnya.

Lihat juga Video: Danantara Nego ke China Bahas Restrukturisasi Utang KCIC

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Bakal Ada Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari, 2 Investor Sudah Tertarik


Jakarta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun rute pengumpan alias feeder LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Bogor yang saat ini terhenti di stasiun Harjamukti (Cibubur). Feeder ini rencananya akan dibangun dari Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan wisata Mekarsari dan sekitarnya.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, mengatakan saat ini rencana pembangunan feeder di Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan Mekarsari masih dalam tahap studi kelayakan alias feasibility study (FS).

Menurutnya, studi kelayakan angkutan feeder ini sudah mulai dilakukan sejak pada 9 Oktober kemarin, usai pihaknya bersama pemangku kepentingan lain mengikuti acara investor gathering proyek tersebut.


“Jadi pada 9 Oktober kemarin, betul kami juga diundang ya dalam acara kick-off meeting terkait dengan penyusunan FS feeder LRT Jabodebek dari Harjamukti,” kata Arif dalam acara press background di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Dalam hal ini, ia mengatakan salah satu investor yang tertarik untuk melakukan kajian ini adalah PT Minsky Cakrawala Nusa (MCN) bersama Malcon Group dan Unitsky Nusantara Technologies.

“Salah satu proyek yang kita tawarkan ke para investor adalah mengenai feeder LRT Jabodebek tadi. Ini salah satu investor yang tertarik untuk menindaklanjuti investor gathering kemarin kalau tidak salah dari PT Minsky dan posisi saat ini mereka sedang mengerjakan studi,” ucapnya.

Meski begitu, ia sendiri belum mengetahui kapan studi kelayakan ini akan rampung, karena sepenuhnya dilakukan oleh swasta. Selain itu Arif juga belum bisa memastikan bentuk feeder yang akan digunakan nanti, apakah tetap kereta gantung atau skytrain seperti yang diusulkan sebelumnya atau feeder lainnya.

“Jadi FS-nya kita lepas ke investor ya untuk melakukan studi kira-kira nanti seperti apa, kalau memang sudah selesai disampaikan ke kami, akan kami lakukan evaluasi terhadap FS itu,” terangnya.

Begitu juga terkait rencana anggaran pembangunan feeder di LRT Harjamukti itu, akan menggunakan investasi swasta murni atau masih menggunakan APBN juga belum diketahui. Namun yang pasti pihaknya akan menyambut baik jika perusahaan memang siap untuk melakukan pembangunan dengan dana investasi murni.

“Nah nanti selanjutnya apakah itu akan dilakukan berupa investasi murni gitu, kalau memang dari FS itu ternyata si perusahaan tadi siap melakukan pembangunan ya kami persilakan, kami persilakan untuk membangun,” sambung Arif.

Sebagai informasi, rencana pembangunan feeder untuk mengintegrasikan layanan LRT dan MRT ini sempat disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Rencananya bentuk feeder tersebut akan menggunakan Skytrain atau kereta gantung.

“Memang kami punya rencana mengenai feeder LRT dan MRT itu dengan menggunakan Skytrain. Itu dari Mekarsari untuk feeder LRT di Cibubur dan feeder MRT,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis malam (8/5/2025).

Dudy menyampaikan alasan memilih menggunakan Skytrain tersebut lantaran pembangunan tersebut tidak membutuhkan banyak lahan serta biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan dan operasionalnya lebih murah. Selain itu, moda transportasi Skytrain dinilainya lebih cocok menjangkau ke berbagai pemukiman warga.

Terkait rute Skytrain, Dudy mengatakan untuk feeder Skytrain LRT Jabodebek ini akan menghubungkan dari Stasiun Stasiun LRT Harjamukti hingga ke Mekarsari. Sementara feeder Skytrain MRT ini akan menghubungkan dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ICE BSD.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, skytrain akan menjadi proyek unggulan non-APBN atau kemitraan yang dibesut Kemenhub tahun ini. Nantinya, proyek ini dikerjasamakan pembangunannya dengan swasta.

Selain Jakarta, skytrain juga akan dibangun di beberapa kota besar lainnya. Menurutnya proyek ini bisa menyediakan transportasi massal kereta yang murah karena hanya butuh lahan yang kecil untuk pembangunannya sarana prasarananya.

“Ada beberapa kabupaten kota yang tanahnya akan digunakan untuk ini. Kecil pak, nggak beli tanah lebar-lebar. Ini pakai tiang di pinggir jalan aja. Ini salah satu agar kita tak bebaskan tanah yang besar,” kata Antoni dalam acara detikcom Regional Summit Jawa Barat, Senin (19/5/2025)

Tonton juga video “Penumpang Harian LRT Jabodebek Tembus 96 Ribu di 2025” di sini:

(igo/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Kemenkes RI Update Wacana Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan


Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berbicara soal rencana penerapan cukai khusus untuk minuman manis dalam kemasan (MBDK). Program ini diharapkan nantinya bisa menjadi salah satu cara untuk menekan konsumsi gula pada masyarakat Indonesia.

Seperti yang diketahui, kasus penyakit tidak menular yang berkaitan dengan konsumsi gula berlebih cukup di tinggi di Indonesia. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penerapan cukai MBDK saat ini masih berada di tahap pembahasan.

Ia menuturkan kajian terkait kebijakan ini sudah berada di kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menuturkan pihak Kemenkeu yang akan mempersiapkan apakah kebijakan tersebut memang sudah waktunya diterapkan atau tidak.


“Hitungannya mereka (Kemenkeu) sudah siap sih. Tinggal, tapi kan untuk cukai itu kan masuk di dalam APBN ya kan. Kalau di dalam APBN kemarin kan sempat jadi perhitungan. Tapi apakah itu akan dilaksanakan di 2026, kan nanti masih prosedur lagi dengan DPR ya penetapannya,” kata Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Meski belum bisa memberi kepastian terkait kapan kebijakan ini akan pasti dilaksanakan, Nadia menuturkan pihaknya akan terus mendorong program ini agar berlanjut. Ia menuturkan pihak Kemenkes siap untuk memberikan data-data yang diperlukan, seperti studi atau penelitian yang sudah dilakukan.

“Kalau untuk (target) cukai, itu kembali lagi. Kita tentunya karena ini pengaturan di bidang fiskal, ini kewenangan Kementerian Keuangan, tapi kita tetap mendorong untuk memberikan data-data,” tandas Nadia.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan 68 persen rumah tangga di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) setidaknya sekali dalam sepekan. Angka tertinggi tercatat di wilayah Jawa Barat (88 persen), diikuti DKI Jakarta (87,4 persen) dan Banten (83,6 persen).

(avk/naf)



Sumber : health.detik.com

IPK Sempurna 7 Semester, Tegar Anak Kedokteran UGM Terapkan Strategi Belajar Ini



Jakarta

Tekad kuat dan kerja keras menjadi kunci kesuksesan Tegar Inang Pratama, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) yang konsisten meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00 dari semester 1 hingga 7.

Di balik prestasinya tersebut, Tegar menyimpan kisah inspiratif dalam berjuang untuk hidup dan kuliah. Sejak kecil, Tegar diasuh oleh kakek dan neneknya.

Namun, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas tak pernah menjadi alasan baginya untuk menyerah pada keadaan. Ia berhasil menembus Fakultas Kedokteran UGM melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan mendapat beasiswa KIP Kuliah (KIP-K).


“Cara belajarnya adalah manajemen waktu sih. Jadi setiap minggu tuh kita harus tahu mau ngapain aja terus kalau belajar mau di mana,” ungkap Tegar dikutip dari unggahan Instagram @kemdiktisaintek.ri, Selasa (14/10/2025).

Ingin Jadi Dokter gegara Suka Anime

Kemauannya menjadi seorang dokter saat kecil berangkat dari alasan sederhana. Tegar senang menonton anime dengan tema medis.

“Menonton anime medis, di sana berkembang rasa kepedulian saya untuk bisa berguna, dan bermanfaat untuk banyak orang, saya suka untuk menolong sesama,” katanya dikutip dari laman Kemendiktisaintek.

Selama ini, Tegar tumbuh dengan prinsip kerja keras dan doa. Ia yakin dan sudah membuktikan kedua hal itu sudah membawanya sejauh ini.

“Saya bukan orang yang punya privilege. Jadi saya belajar untuk tidak menyerah. Kalau bukan saya yang berjuang untuk masa depan saya, siapa lagi,” katanya.

Tips Pertama, Pilih Pertemanan Positif di Kampus!

Tegar menekankan pentingnya konsistensi dan lingkungan pertemanan yang positif. Ia mengaku beruntung karena memiliki teman-teman yang ingin saling bertumbuh.

“Pertemanan menentukan prestasi. Pilih circle yang positif yang saling dukung untuk belajar. Jadi setiap ketemu itu yang ngomonginnya ‘udah belajar sampai mana?’ terus yang ‘paham materi apa?’,” katanya.

Konsisten & Manajemen Waktu Tak Kalah Penting

Menurut Tegar, kesadaran sosial menjadi motivasi terbesarnya dalam menuntut ilmu. Tak lupa, Tegar juga senantiasa konsisten dalam menjalani kuliah.

“Terus konsisten aja selama 7 semester, insyaallah dapat 4,” katanya.

Menurut Tegar, kuliah kedokteran memang cukup menantang. Ritme akademiknya cukup padat.

Setiap dua pekan, ia harus mengikuti ujian. Belum ditambah tumpukan bahan belajar yang harus dipahami, membuat Tegar akhirnya membuat strategi manajemen waktu.

“Biasanya saya langsung fokus pada jadwal kuliah saya, kemudian setelah itu saya akan menuliskan pada seminggu ke depan, saya ingin melakukan kegiatan apa, dan saya mau belajar di mana,” ungkap Tegar.

Bagi Tegar, KIP-K adalah Nyawa Selama Kuliah

Tegar mengaku sadar bahwa ia bisa berkuliah dengan bantuan beasiswa KIP-Kuliah. Di mana beasiswa tersebut berasal dari pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari rakyat.

“Terus belajar dan sadar bahwa semua pembiayaan kalian di kuliah itu dari rakyat, jadi kalian harus belajar dan punya mimpi untuk mengembalikan itu kepada negara,” tuturnya.

Baginya, beasiswa tersebut adalah nyawa. Ia bisa melanjutkan kuliah kedokteran tanpa harus dibebani biaya yang fantastis.

“Ketika lolos KIP Kuliah, ya enggak nyangka juga sih, soalnya siapa yang nyangka kuliah kedokteran gratis, sampai jadi dokter, dan enggak cuma saya, mungkin orang-orang di sekitar saya pun juga kaget,” ujar Tegar dalam laman Kemendiktisaintek.

(cyu/pal)



Sumber : www.detik.com

Ada 1.900 Santri di Sana



Jakarta

Rencana perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan. Meski begitu, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyebut hal pembangunan ulang atau renovasi ponpes tersebut layak menggunakan APBN.

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” katanya setelah menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025) seperti dilansir dari detikNews.


Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh pihak memperhatikan nasib 1.900 santri di Ponpes Al Khoziny. Ia merasa heran dengan kritik yang diberikan terhadap upaya pemerintah melindungi para santri yang sedang belajar.

“Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk dan menimbulkan 67 korban jiwa. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pihak ponpes tak mengantongi izin pembangunan gedung tersebut.

Polisi juga tengah mengusut terkait ambruknya bangunan di ponpes itu. Menteri PU Dody Hanggodo lalu menyatakan perbaikan ponpes itu dilakukan dengan APBN.

“InsyaAllah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” terang Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).

Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya mendesak agar pemerintah kembali mengkaji penggunaan dana APBN untuk perbaikan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Menurutnya, mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (10/10).

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Apa Salah Kalau Pemerintah Membantu?



Jakarta

Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi terkait pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pesantren berperan penting menciptakan keadaban Indonesia.

“Santri itu kan juga manusia. Apalagi pesantren itu 300 tahun lamanya mengabdikan diri untuk menciptakan keadaban Indonesia. Tiba-tiba ada 1.200 orang, pembangunannya rusak. Mereka mau belajar di mana?” ujar Menag usai acara Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu menyatakan nenek moyang para santri juga berperan penting mendirikan negeri ini. Dengan begitu, ia kembali mempertanyakan apakah salah jika pemerintah membantu pembangunan Ponpes Al Khoziny.

“Sementara nenek moyangnya yang ikut mendirikan negeri ini. Apakah salah kalau pemerintah membantu? Saya kira ada penyesuaian-penyesuaian bahasa nanti. Itu yang kita harapkan,” sambung Menag.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir muncul wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dengan APBN. Dilansir dari detikFinance, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberi lampu hijau terkait penggunaan APBN untuk proyek tersebut.

“Kalau saya, saya lampunya hijau terus. Kan modenya mode belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya sih nggak ada masalah,” ucap Purbaya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025) lalu.

Menurut penuturan Purbaya, pembangunan ponpes ini juga tidak perlu proposal karena sudah dibahas dengan sejumlah menteri.

“Enggak (perlu proposal) kan sebetulnya tadi pagi udah bicara kan mereka. Tinggal finalisasi aja. Abis itu nanti, Menteri PU yang mendesain semuanya,” sambungnya.

Namun, Purbaya mengaku belum menjelaskan lebih detail terkait penggunaan anggaran pembangunan ponpes tersebut dari anggaran kementerian mana. Walau demikian, Purbaya menegaskan keputusan final pembangunan ponpes tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Tapi keputusan bukan di saya, di Pak Muhaimin, tapi yang jelas PU sanggup, saya sanggup, tinggal Pak Muhaimin aja sanggup nggak?” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Cak Imin. Pihaknya bersedia untuk mengeluarkan anggaran untuk pembangunan Ponpes Al Khoziny.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Perbedaan BPIH, Bipih dan Nilai Manfaat dalam Biaya Haji 2025


Jakarta

Ada tiga istilah yang selalu muncul dalam pembahasan biaya haji. Di antaranya BPIH, Bipih, dan nilai manfaat. Apa perbedaannya?

Ketiga istilah itu diterangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Berikut penjelasannya.

BPIH Terdiri dari Bipih dan Nilai Manfaat

BPIH adalah singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Biaya ini adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan haji.


BPIH bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang kemudian disingkat Bipih, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan. Besarannya akan ditetapkan oleh presiden atas usulan menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Dalam pelaksanaan di lapangan, BPIH digunakan untuk membiayai operasional haji yang meliputi:

  • Penerbangan
  • Pelayanan akomodasi
  • Pelayanan konsumsi
  • Pelayanan transportasi
  • Pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina
  • Pelindungan
  • Pelayanan di embarkasi atau debarkasi
  • Pelayanan keimigrasian
  • Premi asuransi dan pelindungan lainnya
  • Dokumen perjalanan
  • Biaya hidup
  • Pembinaan Jemaah Haji di Tanah Air dan di Arab Saudi
  • Pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi
  • Pengelolaan BPIH

Biaya yang tidak di-cover dalam BPIH dibebankan pada APBN dan APBD sesuai kemampuan keuangan negara dan aturan yang berlaku.

Besaran BPIH akan dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI. Dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) akan mengusulkan besaran BPIH terlebih dahulu untuk dibahas dalam Panja BPIH pada tahun berjalan. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, barulah besarannya akan disahkan.

Tahun ini, pemerintah dan DPR RI menyepakati BPIH 1446 H/2025 M untuk jemaah reguler rata-rata Rp 89.410.258,79. Biaya ini turun sekitar Rp 4 juta dari tahun lalu yang mencapai Rp 93.410.286,00.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

“Komisi VIII, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M per jemaah haji reguler sebesar Rp 89.410.258,79, turun sebesar Rp 4.000.027,21 dari BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp 93.410.286,” ucap Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membacakan kesimpulan rapat yang turut disiarkan secara daring.

BPIH tersebut terdiri dari Bipih (62 persen) dan nilai manfaat (38 persen).

Bipih Adalah Biaya yang Harus Dibayar Jemaah Haji

Bipih adalah biaya yang harus dibayar oleh jemaah haji. Artinya, dari total BPIH yang ditetapkan, setiap jemaah harus membayar biaya Bipih saja, sedangkan sisanya ditanggung dengan dana yang bersumber dari nilai manfaat.

Setiap jemaah yang mendaftar haji reguler wajib melakukan setoran awal sebesar Rp 25 juta. Pembayaran Bipih oleh jemaah dilakukan di Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih.

Tahun ini, besaran Bipih yang harus dibayar jemaah Rp 55.431.750,78. Dengan demikian, jemaah perlu menyiapkan sekitar Rp 30 juta untuk melunasi biaya haji 2025.

Dalam ibadah haji khusus, ada istilah Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus.

Nilai Manfaat Adalah Dana Pengembangan Keuangan Haji

Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. Pengelolaan dana ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pemerintah dan DPR menyepakati total nilai manfaat tahun ini sebesar Rp 6,83 triliun. Dari angka tersebut, nilai manfaat setiap jemaah Rp 33.978.508,01 atau 38 persen dari BPIH.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan kesiapan BPKH dalam membiayai ibadah haji 2025 berdasarkan keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR.

“Kami memastikan ketersediaan dana tepat waktu oleh BPKH untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” ungkap Fadlul dalam keterangannya, Senin (7/1/2025).

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

Kemenag Minta BPIH untuk Operasional Petugas Diatur dalam RUU Haji



Jakarta

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI Hilman Latief menilai pemisahan dana dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk operasional petugas haji perlu diatur dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Perlu klausul tambahan di revisi UU Haji yang memungkinkan penggunaan dana BPIH untuk mendukung operasionalisasi petugas haji,” usulnya dalam RDP Panja RUU PIHU Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta yang turut disiarkan secara daring, Kamis (20/2/2025).

Meski perlu dimuat dalam RUU, Hilman bilang harus tetap mengedepankan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. Usulan muncul karena selama ini pendanaan dari APBN sering tak cukup fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan pendataan penyelenggaraan ibadah haji.


Persoalan tersebut menjadi kendala yang dialami Kemenag, utamanya Ditjen PHU dalam penyusunan rencana anggaran dari APBN mengenai penyelenggaraan ibadah haji.

Hilman juga menjelaskan kendala lain yang dijumpai Kemenag terkait anggaran untuk program khusus.

“Anggaran penyelenggaraan ibadah haji belum tersedia program khusus sehingga anggaran tidak mengalami peningkatan yang signifikan,” urainya.

Selain itu, ada juga kendala terkait belum adanya pemisahan yang jelas pada komponen BPIH yang bersumber dari APBN, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), nilai manfaat, efisiensi, dan sumber lain yang sah.

“Sering kali ada kebijakan baru dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang harus segera diterapkan. Kebijakan dimaksud diberlakukan kepada semua pihak, tidak hanya jemaah haji bahkan juga untuk para petugas haji,”

Hilman yang menjabat sebagai Dirjen PHU sejak 2021 itu mengungkap bahwa kebijakan baru dari pemerintah Saudi terkadang menjadi kendala yang dijumpai Kemenag pada pelaksanaan haji. Terlebih, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada jemaah melainkan semua pihak.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, Hilman berharap Komisi VIII DPR RI dapat mempertimbangkan agar usulan dari Kemenag dimasukkan ke RUU Haji.

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com