Tag Archives: arahan

Domestik

Berjalan di Dasar Laut Tanpa Berenang

Leave a comment


Badung –

Traveler yang ingin menikmati keindahan bawah laut Bali, tapi tidak bisa berenang dan menyelam, sepertinya harus mencoba kegiatan sea walker ini. Sesuai namanya, kamu akan berjalan di dasar laut sembari melihat ikan-ikan berwarna-warni.

Aktivitas sea walker ini bisa kamu rasakan di Bintang Dive & Watersport yang berada di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Selain melayani sea walker, banyak aktivitas menarik lainnya di sini misal banana boat, jet ski, fly board, snorkling, diving, dan lainnya.

Weekend lalu, detikTravel berkesempatan mencoba sea walker bersama teman-teman. Sebelum masuk ke laut, kami menerima briefing dari instruktur.


“Nanti saat turun jangan kaget ya jika kuping tiba-tiba sakit seperti saat pesawat mau landing. Memang tekanannya seperti itu. Nah, untuk mengurangi sakit bisa kalian lakukan beberapa cara, salah satunya mengangkat dagu sedikit lalu goyangkan rahang ke kiri dan kanan. Atau nanti buka mulutnya seperti sedang menguap,” jelas instruktur.

Aktivitas sea walker di Nusa Dua, BaliAktivitas sea walker di Nusa Dua, Bali (dok. Syanti Mustika/detikcom)

Kami juga diajari bahasa isyarat yang nanti digunakan di dalam laut untuk berkomunikasi. Mulai dari jempol yang bergerak ke atas yang berarti ingin naik ke atas, nunjuk ke telinga yang mengisyaratkan ada masalah dengan kuping, hingga isyarat yang artinya ada masalah.

“Jika terjadi apa-apa misalnya ingin naik ke permukaan, ada masalah dengan kuping, ingin berjalan, berdiri, dan lainnya silahkan gunakan bahasa isyarat untuk memberi tahu instruktur selam yang mendampingi,” lanjutnya.

Info lain yang disampaikan adalah, kami akan menggunakan helm yang beratnya lebih dari 40 kg. Namun, helm terasa lebih ringan dan tidak menjadi beban tubuh saat berada di dalam air untuk melakukan sea walker.

Saat berada di dasar laut, kami diingatkan untuk berpegangan ke pagar yang sudah ditancapkan dan ditata sedemikian rupa hingga wisatawan bisa melakukan sea walker dengan aman dan nyaman. Setelah sesi briefing selesai, kami bersiap menuju kapal.

Kami hanya melakukan perjalanan selama lima menit, sebelum pindah ke kapal yang lebih besar. Kapal ini mengapung di tengah laut dan menjadi seperti stasiun bagi turis yang akan menyelam dan berjalan di dasar laut.

Aktivitas sea walker di Nusa Dua, BaliAktivitas sea walker di Nusa Dua, Bali (dok. Syanti Mustika/detikcom)

Saat naik ke kapal besar, kami melihat beberapa helm besar dan sandal karet yang nantinya akan digunakan di dalam air. Jujur kami semua merasa deg-degan karena takut, khawatir, tapi juga excited menyambut pengalaman baru sea walking.

Setelah menggunakan sandal karet dan peralatan lain, kami bersiap masuk laut didampingi instruktur. Setelah berdoa, perlahan saya menuruni anak tangga yang melekat di kapal hingga hanya kepala yang muncul di permukaan air.

Kemudian petugas memakaikan helm besar itu hingga seluruh kepala saya tertutup rapat. Selanjutnya, instruktur sea walker perlahan menarik saya ke dasar laut. Benar saja, kuping terasa makin sakit seiring kedalaman kami menyelam. Rasa sakit ini mengingatkan saya dengan kondisi saat pesawat hendak landing.

Ketika sampai di spot sea walker, saya sempat panik karena kuping seperti akan meledak. Lalu saya memberikan instruksi kepada penyelam untuk menarik saya menuju ke atas permukaan. Instruktur tidak langsung menarik saya ke permukaan, ketika sudah siap untuk jalan di dasar laut.

Dia bertanya dengan bahasa isyarat, apakah telinga terasa sakit yang langsung saya respon dengan anggukan. Kemudian, instruktur memberi instruksi untuk memasukkan tangan ke dalam helm dan menutup hidung. Setelah mengikuti arahan, perlahan rasa perih itu berkurang dan saya mulai tenang.

Instruktur kembali menanyakan keadaan saya dan saya menjawab ‘ok’ dengan bahasa isyarat. Saya pun mencoba bernafas dengan normal sembari menenangkan diri dan beradaptasi dengan keadaan di bawah laut.

Saya di arahkan ke arah pagar yang ada di dasar laut untuk pegangan selama berjalan di dasar laut. Oh iya, di dalam helm kita bisa bernafas layaknya di darat kok, jadi kamu tak perlu panik ya. Momen saya berada di bawah air mengenakan helm besar ini mengingatkan saya pada karakter Sandy temannya Spongebob.

Saya hampir melupakan rasa takut di awal setelah melihat banyak ikan berlenggak-lenggok di depan helm besar ini. Momen favorit saya adalah bisa melihat ikan nemo berenang di terumbu karang. Sungguh menggemaskan! Setelah sekitar 20 menit di dalam air, kami didorong instruktur kembali menuju ke permukaan dan diantar kembali ke daratan.

Berapa Biaya Sea Walker?

Salah satu staf Bintang Water Sport, Devi, mengatakan biaya sea walker adalah Rp 1,2 juta per orang dengan durasi 30 menit. Tarif ini mencakup sewa skin suit untuk menyelam, biaya kapal, dan dokumentasi di dalam air.

Bagi yang tertarik mencoba wahana ini, bisa datang langsung ke Bintang Water Sport seperti yang saya lakukan. Mereka mulai buka pukul 09.00-17.00 WITA dengan batas pemesanan untuk sea walker hanya sampai pukul 16.00 WITA.

Soal kelengkapan fasilitas, kamu nggak perlu khawatir. Di sini juga kamar bilas dan toilet yang bisa kamu gunakan setelah beraktivitas di laut dengan aman dan nyaman.

(sym/row)



Sumber : travel.detik.com

Pendidikan

Link Perusahaan Peserta Magang Hub Kemnaker 2025, detikcom Termasuk!

Leave a comment


Jakarta –

Program magang nasional atau Magang Hub Kemnaker 2025 diikuti oleh ratusan perusahaan, salah satunya detikcom! Pendaftaran program ini sudah bisa dilakukan mulai Selasa (7/10/2025) hingga Minggu (12/10/2025).

Pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan melalui akun SIAPKerja dalam laman maganghub.kemnaker.go.id. Data calon peserta yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI.


Terdapat sejumlah bidang perusahaan Magang Hub Kemnaker ini, di antaranya:

  • Industri kreatif dan digital
  • Komunikasi dan informasi
  • Sektor industri
  • Sektor publik
  • Food and beverages
  • Pertanian
  • Logistik dan transportasi
  • Pariwisata
  • Sektor jasa.

Untuk mengetahui perusahaan mana saja yang menjadi penyelenggara magang atau ingin mencari perusahaan tujuan, maka kalian dapat mengakses laman https://maganghub.kemnaker.go.id/ dan memasukkan nama perusahaan dalam kolom ‘Cari Perusahaan’ yang ada pada sisi kanan.

Beberapa perusahaan swasta serta BUMN yang termasuk sebagai penyelenggara, selain detikcom, ada Garudafood, Sanken, Toyota Indonesia, KAI, Pertamina, BNI, BTPN Syariah, BTN, dan sebagainya.

Berdasarkan pantauan detiKEdu pada Senin (6/10/2025) jelang pukul 14.30 WIB, sudah ada lebih dari 600 perusahaan yang tergabung.

Jadwal Magang Hub Kemnaker

Program magang ini khusus ditujukan bagi fresh graduate atau lulusan baru perguruan tinggi jenjang D1-D4 dan S1 maksimal 1 tahun. Seperti ini tanggal-tanggal penting yang perlu diketahui:

  • Pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan: 1-7 Oktober 2025
  • Pendaftaran peserta: 7-12 Oktober 2025
  • Seleksi dan pengumuman peserta magang: 13-14 Oktober 2025
  • Pelaksanaan magang: 15 Oktober 2025.

Program magang nasional ini merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

(nah/pal)



Sumber : www.detik.com

Wisata

Pemprov Bali Tegaskan Lokasi Bandara Bali Utara Belum Ditentukan

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan bahwa hingga kini belum ada penetapan resmi lokasi pembangunan Bandara di Bali Utara. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons tudingan bahwa Pemprov Bali dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dianggap melecehkan arahan Presiden serta merusak iklim investasi.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Bali, Nusakti Yasa Weda, menekankan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi pembangunan bandara tersebut. Nusakti menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi pembangunan bandara.

“Lampiran IV Perpres tentang Arah Pembangunan Kewilayahan untuk Provinsi Bali, memang tercantum sejumlah rencana intervensi strategis, termasuk pembangunan Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara, namun, dokumen tersebut tidak memuat penetapan lokasi maupun nama resmi bandara,” kata dia.


Sementara beredar narasi-narasi bahwa Bandara di Bali Utara dibangun di Kubutambahan, Buleleng, padahal pemerintah pusat belum sampai tahap penentuan lokasi (penlok), bahkan dengan rencana peralihan lokasi dituding akan merusak iklim investasi.

Dirjen Perhubungan Udara juga telah menyatakan pembangunan bandara baru di Pulau Dewata itu harus dilakukan sesuai peraturan.

Sebelumnya Gubernur Bali juga sudah bersurat resmi ke Dirjen Hubla bahwa Kubutambahan dibatalkan dialihkan ke Desa Sumberklampok, pun jika ingin diubah lagi seperti karena hasil studi tidak sesuai, juga dapat melakukan pencabutan usulan namun dengan dokumen persyaratan.

“Pencantuman Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara dalam Perpres 12/2025 sifatnya masih berupa arahan, penentuan lokasi dan pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk studi kelayakan teknis dan operasional sesuai standar International Civil Aviation Organisation (ICAO),” ujar Plt Kepala Dishub Bali.

Nusakti menjelaskan bahwa penetapan lokasi bandara Bali utara tidak mungkin dilakukan tanpa adanya studi yang solid, master plan yang telah disepakati pemerintah, serta ketersediaan lahan yang sudah dikuasai oleh pemrakarsa.

Oleh sebab itu Pemprov Bali mengajak masyarakat tak terpengaruh dan ikut memahami bahwa saat ini statusnya masih arahan pembangunan tanpa ada keputusan lokasi.

“Studi yang solid itu harus dilakukan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa studi yang memenuhi kaidah hukum dan teknis, penetapan lokasi bandara tidak akan pernah dilakukan,” kata dia.

Pemprov Bali menegaskan setiap rencana pembangunan infrastruktur strategis, termasuk bandara, akan dijalankan sesuai norma dan prosedur yang berlaku demi kepastian hukum dan investasi yang sehat.

Nusaksi juga mengatakan bahwa Gubernur Bali memahami tatanan pemerintahan yang selalu diselenggarakan dengan bersinergi dan berkolaborasi sangat baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk kelancaran pembangunan daerah di Bali.

“Sangat tidak masuk akal sama sekali dan tidak mungkin Gubernur Bali melakukan pelecehan kepada Presiden,” kata dia.

Adapun intervensi pembangunan prioritas di Bali yang tercantum dalam Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan 6A Pariwisata pada 8 KSPN
2. Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
3. ⁠Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan
4. Perencanaan pembangunan Tol Singapadu-Ubud-Bangli-Kintamani menuju Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara
5. Pembangunan Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara
6. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung
7. Pengembangan Pelabuhan Gunaksa
8. Pengembangan Kawasan Perdesaan Shiny di Tabanan
9. Program pengurangan risiko bencana Gunung Agung.

(fem/fem)



Sumber : travel.detik.com

Wisata

Disebut Dalam Pembangunan Bandara Bali Utara, Profil Desa Sumberklampok

Leave a comment


Jakarta –

Desa Sumberklampok kini menjadi sorotan karena masuk dalam rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Terletak di wilayah strategis, desa ini menyimpan potensi sekaligus tantangan yang harus diperhatikan dalam mewujudkan proyek infrastruktur besar tersebut.

Bali akan membangun sejumlah insfrastruktur baru sesuai arahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2025. Salah satunya adalah Bandara Bali Utara yang berada di Kabupaten Buleleng yang sudah ada desainnya. Namun lokasi tepatnya belum ditentukan pemerintah.

Kendati begitu, nama Desa Sumberklampok sempat disebutkan sebagai lokasi pembangunan Bandara Bali Utara. Terlepas dari jadi atau tidaknya pembangunan Bandara Internasional Bali di Sumberklampok, tak ada salahnya mengetahui profil desa adat ini lebih lanjut.


Lokasi Desa Sumberklampok

Taman Nasional Bali Barat. (Dok menlhk.go.id)Taman Nasional Bali Barat (dok. menlhk.go.id)

Desa Adat Sumberklampok berada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seperti disebutkan dalam situs PWNU Bali. Area desa berada di tengah kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan disebut cukup terisolir dibanding kawasan sekitarnya.

Kawasan Desa Sumberklampok berada di ujung paling barat Kabupaten Buleleng, berbatasan langsung dengan Kabupaten Jembrana. Total luasan Desa Sumberklampok adalah 28,96 km2 dengan jumlah penduduk 3.541 jiwa. Desa ini punya lima banjar dinas (dusun) yaitu Tegalbunder, Bukit Sari, Sumberklampok, Sumberbatok, dan Teluk Terima.

Sejarah Jadi Desa Adat

Masyarakat Sumberklampok punya sejarah panjang hingga menjadi sebuah desa adat. Sejak kali pertama dihuni pada 1922, Sumberklampok resmi berstatus desa secara definitif pada 1 Juni 1967. Selama kurun waktu tersebut, masyarakat desa terus menjaga kelestarian budaya lokal.

Warga Sumberklampok juga berhasil memperjuangkan hak milik tanah secara turun-temurun. Pada tanggal 18 Mei 2021, Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan Sertipikat Hak Milik kepada semua Masyarakat Sumberklampok. Sebelumnya, tanah Desa Sumberklampok diklaim milik Pemerintah Provinsi Bali.

Ada Pura Lesung Emas dan Segara Rupek

Di Desa Sumberklampok punya dua pura yang penting bagi kehidupan religius masyarakat Bali. Berikut rinciannya dikutip dalam arsip tulisan detikcom.

Pura Lesung Emas

Tempat ibadah ini berlokasi di dalam TNBB dengan jarak kurang lebih 3 km dari jalan raya. Pura bisa dicapai dengan jalan kaki atau menggunakan kendaraan roda dua, meski tidak sampai tepat di lokasi. Pura Lesung Emas tidak hanya penting bagi kehidupan beragama, namun juga keberlanjutan masyarakat Bali.

Di area selatan pura terdapat mata air yang mendukung kehidupan warga Sumberklampok. Sayang sempat terjadi bajir di area tersebut, sehingga debit air bersih makin berkurang. Warga desa kini berusaha melestarikan lingkungan agar mata air bisa terjaga dan terus dimanfaatkan warga.

Pura Segara Rupek

Potret Pura Segara Rupek.Potret Pura Segara Rupek (dok. Tangkapan layar Youtube/Kesra Setda Kabupaten Buleleng)

Lokasi pura ini benar-benar berada di ujung barat Bali dan sangat dekat dengan Jawa. Pengunjung tidak hanya bisa melihat keindahan pura yang sudah sangat tua ini, tapi juga berburu pemandangan pantai serta spot foto Instagrammable. Jika beruntung, pengunjung bisa melihat kijang dan kera di sekitar pura.

Kendati begitu, jalan menuju pura ini tidak mudah. Perjalanan menuju Pura Segara Rupek dimulai dari Pura Prapat Agung menyusuri jalan setapak hutan TNBB. Pengunjung bisa menggunakan mobil offroad menuju pura yang ditemukan jejaknya pada 2001.

(row/fem)



Sumber : travel.detik.com

Wisata

Pembangunan Bandara Bali Utara Perlu Berdamai dengan Lingkungan

Leave a comment



Jakarta –

Pembangunan bandara Bali utara hingga deretan rencana pembangunan untuk wilayah Bali disorot lagi setelah tarik ulur lokasi. Ahli tanah mengatakan pembangunan sah-sah saja selagi prasyaratannya terpenuhi.

Rencana pembangunan bandara Bali utara itu dicantumkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Kalau mau bikin bandara itu pasti nanti infrastruktur lainnya, seperti jalan, kemudian pemukiman, perkantoran pasti akan mengikuti, kan? Nah, itu yang harus diatur. Pastikan persyaratan-persyaratan lingkungannya terpenuhi dulu,” kata peneliti BRIN, Destika Cahyana, saat dihubungi detikcom, Rabu (8/10/2025).


Selain soal lokasi, poin penting lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan kontraktor dalam pembangunan Bandara Bali Utara adalah desain yang ramah lingkungan. Destika mencontohkan pengalaman di Kalimantan, bahwa sebagian besar wilayahnya merupakan rawa. Jika jalan dibangun langsung di atas tanah tanpa perencanaan khusus, akan muncul warung, rumah, bahkan pemukiman baru di sepanjang jalan tersebut. Akibatnya, lahan yang awalnya alami dan sensitif bisa rusak karena pembangunan yang tidak terkendali.

Untuk menghindari hal itu, pembangunan jalan di Kalimantan digunakan desain jalan layang yang ditopang dengan tiang-tiang penyangga. Jalan itu melintas di atas rawa tanpa harus menimbun atau merusak tanah di bawahnya. Karena jalannya berada di ketinggian, aktivitas seperti membangun warung atau rumah di pinggir jalan otomatis tidak bisa dilakukan. Dengan begitu, lingkungan tetap terjaga, dan pembangunan tidak memicu kerusakan lanjutan.

“Contohnya di Kalimantan, kan di sana rawa ya landscape-nya. Kalau pembuatan jalan itu di atas permukaan tanah, bisa saja pembangunan itu memancing aktivitas manusia di sekitarnya, di pinggir-pinggir jalan tumbuh warung-warung, kemudian tumbuh kota dan lainnya. Dan lahan jadinya rusak,” kata Destika.

“Tetapi akhirnya konsep jalan itu dibuat tidak di-ground. Jalan itu bisa melewati rawa dan lingkungan terjaga dengan jalan dibangun menggunakan tiang-tiang penyangga. Jadinya, seperti jalan layang. Nah, tak mungkin di sepanjang jalan tumbuh pemukiman, kan?” ujar dia lagi.

“Kendati belum tahu lokasi pembangunan bandara Bali utara, tapi konsep yang menyesuaikan dengan landscape tanpa merusak dan merubah lahan ini harus dipertimbangkan,” dia menegaskan.

Lebih lanjut, Destika juga menyarankan ke pemerintah Bali untuk menerapkan ‘one island one management‘ supaya satu kebijakan diterapkan untuk seluruh kawasan Bali.

“Bali itu pulau kecil dan terbagi beberapa kabupaten-kabupaten. Nah, sementara di pulau kecil itu DAS (daerah aliran sungai) dan sub-dasnya itu melewati batas-batas administrasi? Jadi satu das satu das tapi misalnya dua kabupaten atau tiga kabupaten. Nah, jadi kadang-kadang antara bupati yang satu dengan bupati yang lain ini kan beda kebijakannya,” kata dia.

“Nah, kalau ‘one island one management‘, jadi bisa utuh pengelolaannya dan pengembangan Bali mau dibawa ke mananya itu lebih utuh,” ujar dia.

Ya, desain bandara Bali Utara telah dikenalkan ke publik, namun hingga saat ini belum jelas lokasi pasti yang akan menjadi titik pembangunan. Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan Bali, Nusakti Yasa Weda, menekankan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi pembangunan bandara tersebut.

“Lampiran IV Perpres tentang Arah Pembangunan Kewilayahan untuk Provinsi Bali, memang tercantum sejumlah rencana intervensi strategis, termasuk pembangunan Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara, namun, dokumen tersebut tidak memuat penetapan lokasi maupun nama resmi bandara,” kata dia.

Nusakti menjelaskan bahwa penetapan lokasi bandara Bali utara tidak mungkin dilakukan tanpa adanya studi yang solid, master plan yang telah disepakati pemerintah, serta ketersediaan lahan yang sudah dikuasai oleh pemrakarsa.

Oleh sebab itu, Pemprov Bali mengajak masyarakat tak terpengaruh dan ikut memahami bahwa saat ini statusnya masih arahan pembangunan tanpa ada keputusan lokasi.

(sym/fem)



Sumber : travel.detik.com

Wisata

Bandara Bali Utara Belum Pastikan Lokasi, Ini Evaluasi dan Saran dari Pakar UI

Leave a comment



Jakarta –

Bandara Bali Utara masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, desain juga sudah diluncurkan, namun lokasi resmi belum jelas hingga kini. Pakar perencanaan lingkungan dari Universitas Indonesia, Dr. Rudy Parluhutan Tambunan, M.Si., membeberkan evaluasi dan saran agar rencana itu segera terealisasi.

Desain Bandara Bali utara diluncurkan pda 24 September. Desain bandara Bali utara yang dibuat oleh firma arsitektur Alien Design Consultant (DC) diluncurkan di kantor PT BIBU Panji Sakti, Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Dalam peluncuran itu, disebutkan lokasi bandara Bali utara ada di Kubutambahan, Buleleng. Namun beberapa hari kemudian Plt. Kepala Dinas Perhubungan Bali, Nusakti Yasa Weda, menyatakan lokasi bandara belum ditentukan.


Awalnya, Pemprov Bali mengajukan usulan lokasi bandara Bali utara di Desa Kubutambahan, namun kemudian membatalkan dan mengajukan lokasi baru di Desa Adat Sumberklampok. Perubahan itu tercantum dalam Surat Gubernur Bali tertanggal 19 November 2020.

Rudy menilai belum adanya kepastian lokasi bandara Bali utara saat desain sudah diluncurkan itu menjadi gambaran lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Persoalan itu pun menjadi kendala utama yang bisa menghambat realisasi proyek strategis itu.

Rudy menyatakan kendati sempat menuai pro dan kontra, rencana pembangunan Bandara Bali Utara memiliki urgensi yang tak bisa diabaikan. Saat ini, Bali hanya memiliki satu pintu masuk udara utama, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai di selatan. Kawasan itu sudah lama menanggung beban operasional tinggi akibat konsentrasi pariwisata, penduduk, dan pembangunan yang terkonsentrasi di kawasan tersebut.

Nah, bandara baru di wilayah utara bukan hanya alternatif logistik dan transportasi, tapi juga digadang-gadang sebagai solusi strategis untuk pemerataan pembangunan pulau. Wilayah utara Bali seperti Buleleng, Jembrana, dan Bangli selama ini belum mendapat porsi pertumbuhan ekonomi yang seimbang dibanding selatan.

Kehadiran bandara itu diharapkan membuka akses langsung ke potensi wisata alam dan budaya juga memperkuat ketahanan transportasi Bali, khususnya dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam atau gangguan operasional di selatan

“Yang saya tangkap, antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ada perbedaan perspektif. Seharusnya, bandara dan transportasi udara adalah urusan konkuren pemerintahan, urusan bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten,” kata Rudy dalam perbincangan dengan detiktravel, Kamis (/10/2025).

Dr. Rudy Parluhutan Tambunan, M.Sc., pakar perencanaan lingkungan, SIL UIDr. Rudy Parluhutan Tambunan, M.Sc., pakar perencanaan lingkungan, SIL UI (dok. pribadi)

“Pusat mengatur hal strategis nasional, provinsi merinci, dan kabupaten harus memastikan implementasi benar-benar cocok di lapangan. Bagaimanapun kabupaten yang harus menangani kecamatan dan desa-desa sebagai pemilik lokasi,” Rudy menambahkan.

Rudy, yang juga dosen Sekolah Ilmu Lingkungan UI itu, mengatakan polemik lokasi bandara Bali utara itu bisa diselesaikan melalui KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang memang sudah diwajibkan pada pasal 16-18 UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 46 Tahun 2016.

“KLHS wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota pada tahapan penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. KLHS itu dilakukan untuk menilai kebijakan, rencana, dan program sektor yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan,” ujar Rudy.

“Jika pemerintah melakukan KLHS untuk pembangunan Bandara Bali Utara maka kajian tersebut harus mengacu pada arahan dan pesan yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Selanjutnya, perlu melihat pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” dia menjelaskan.

Rudy menilai dengan kebutuhan mendesak pembangunan Bandara Bali Utara itu, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus segera mencapai kesepakatan. Dia mengingatkan bahwa kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah itu harus segera dicapai agar proses pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan logika strategis nasional semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan struktur sosial dan ekonomi lokal.

“Pemerintah pusat mengatur hal-hal yang bersifat umum dan strategis secara nasional, sementara provinsi mengatur secara lebih rinci. Di tingkat kabupaten, pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada justifikasi land use atau penggunaan lahan yang jelas. KLHS tidak sekadar menakar dampak lingkungan, tapi juga melihat kesesuaian rencana dengan tata ruang, daya dukung lahan, hingga potensi risiko sosial,” kata Rudy.

“Buleleng memiliki kawasan pertanian produktif dan zona lindung yang vital. Tanpa kajian yang matang, proyek ini justru bisa merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan wilayah,” dia menambahkan.

“Jangan sampai bandara dibangun di lahan yang seharusnya dilindungi, atau malah mengorbankan sumber penghidupan utama masyarakat,” Rudy menegaskan.

(fem/ddn)



Sumber : travel.detik.com

Uang

Danantara Bakal Terbang ke China Nego Utang Kereta Cepat

Leave a comment


Jakarta –

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengirim negosiator ke China untuk membahas utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini disampaikan langsung oleh Chief Operation Officer Danantara, Dony Oskaria.

“Kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.


“Kita sudah mengatur waktu. Kita sudah diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita negosiasikan. Hubungan kita (dengan China) juga bagus, komunikasi bagus,” tambah dia.

Tim negosiasi itu berasal dari pemerintah serta Danantara. Dony meyakinkan negosiasi ini akan memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.

Saat dikonfirmasi apakah penyelesaian utang bakal menggunakan APBN, Dony tak menjawab tegas. Ia hanya menekankan bahwa pihaknya terus mencari opsi terbaik serta siap mengikuti arahan pemerintah.

“Sebetulnya kita akan mencari opsi terbaik yang belum tentu pake itu. Dan kami mengikuti saja arahan pemerintah. Toh Danantara sebetulnya yang paling penting bagaimana beroperasi dengan baik,” imbuhnya.

Terkait kabar Indonesia dan China sudah sepakat melakukan restrukturisasi utang selama 60 tahun, Dony meminta mengkonfirmasi itu kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Yang jelas negosiasi utang masih terus dilaksanakan.

Dony juga berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap proyek Whoosh. Ia menilai Kereta Cepat pertama di Asia Tenggara itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat nggak usah khawatir bahwa Whoosh ini kan memberikan manfaat banyak ya. Memberikan manfaat transportasi. Sehari itu sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani dan itu akan terus kita tingkatkan kualitas pelayanannya,” tutur Dony.

“Dan mengenai penyelesaian keuangan menurut saya itu kan hanya opsi saja. Tetapi yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional KCIC itu sudah memberikan positif secara operasional. Sehingga tidak khawatir dalam proses operasional,” tambah dia.

Ia juga menyebut Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) PT KCIC berada di jalur positif. Ini menjadi modal penting dalam nego utang yang diharapkan rampung tahun ini.

“Harusnya selesai (opso pelunasan utang) dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya nggak terlalu sulit sebetulnya secara korporasi. Karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA positif, tinggal masalah cicilannya mau di mana, kan itu saja. Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan,” tutupnya.

Lihat juga Video: Danantara Nego ke China Bahas Restrukturisasi Utang KCIC

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Hikmah

Langkah Strategis Pemerintah Lindungi Santri Lewat Sinergi Tiga Kementerian

Leave a comment


Jakarta –

Tragedi ambruknya bangunan mushola di salah satu pondok pesantren baru-baru ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keamanan lingkungan pendidikan keagamaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan memperkuat kolaborasi antar instansi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren.

Dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025) dan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Upaya Bersama Perkuat Infrastruktur Pesantren

Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para santri, khususnya yang menempuh pendidikan di pesantren berasrama. Melalui kerja sama tersebut, ketiga kementerian sepakat memperkuat koordinasi dalam pertukaran data pesantren di bawah pembinaan Kemenag, memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan, serta mendorong penyehatan lingkungan pesantren agar lebih layak dan aman.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pesantren merupakan salah satu pilar utama pendidikan keagamaan di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pesantren tidak sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag.

Menag Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Peran Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab teknis dalam memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan, kementeriannya akan melakukan pemetaan dan pengujian kualitas bangunan pesantren di sejumlah daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Lebih lanjut, tim teknis dari PUPR juga akan memberikan pendampingan bagi pengelola pesantren yang menghadapi kendala dalam perizinan pembangunan.

“Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan pesantren yang aman, sehat, dan layak huni bagi para santri.

Selain dari sisi teknis, aspek perlindungan terhadap santri juga menjadi perhatian utama. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan santri merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Langkah Sinergis Lintas Kementerian

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup berbagai hal penting: mulai dari pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, dukungan teknis untuk memastikan keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, hingga koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan pesantren di Indonesia dapat semakin tertata, aman, dan berkelanjutan.

Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Gugu Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

(dvs/erd)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Arab Saudi Luncurkan Program Baru Umrah Tanpa Perantara

Leave a comment



Jakarta –

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meluncurkan program baru umrah ‘langsung’ tanpa perantara. Program ini memungkinkan perusahaan melayani jemaah secara langsung dengan layanan berkualitas tinggi.

Program baru ini diumumkan sejak Selasa, 20 Agustus 2024 dalam pertemuan pihak Kementerian Haji dan Umrah oleh Menteri Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah dengan para organisasi umrah. Pertemuan ini sejalan dengan strategi kementerian dalam memberdayakan sektor swasta untuk menawarkan layanan umrah sepanjang tahun.

Dilansir Arab News (26/8/2024), program ini tujuannya untuk meningkatkan jumlah kunjungan warga asing ke Arab Saudi. Khususnya kunjungan para peziarah ke situs-situs bersejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW.


Tujuan ini sejalan juga dengan komitmen Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk meningkatkan jumlah jemaah umrah setiap tahunnya sesuai dengan Visi Saudi 2030.

Di samping itu, pertemuan tersebut juga membahas arahan strategis untuk musim umrah 1446 H dibahas. Fokusnya untuk memastikan pengalaman yang lancar bagi jemaah dengan menjamin layanan berkualitas dan efisien.

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi memproyeksikan akan menerima 15 juta jemaah umrah di Tanah Suci pada pelaksanaan mendatang. Pakistan, Mesir dan Indonesia disebut sebagai negara yang akan menyumbang jemaah terbanyak.

Pihak Kerajaan mulai merencanakan penyambutan jemaah umrah mendatang seperti dilaporkan Gulf News, Minggu (11/8/2024).

Saudi sebelumnya mencatat rekor jemaah umrah dari luar negeri pada 2023. Total ada 13,55 juta orang berbondong-bondong untuk menunaikan sunnah Rasul itu. Jumlah ini meningkat 58 persen dari rekor sebelumnya pada 2019.

Adapun musim baru umrah sudah dimulai sejak 7 Juli 2024 yang ditandai dengan dimulainya Tahun Baru Islam. Visa umrah sudah mulai diterbitkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sejak 20 Juni 2024 lalu.

(rah/lus)



Sumber : www.detik.com