Tag Archives: bansos

KIP Kuliah PTS Dibuka sampai 31 Oktober 2025, Siapa yang Bisa Dapat?


Jakarta

Periode pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi calon mahasiswa yang lolos seleksi mandiri perguruan tinggi swasta (PTS) masih dibuka sampai 31 Oktober 2025 mendatang. Sudah mendaftar, detikers?

KIP Kuliah adalah bantuan sosial bidang pendidikan berupa biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup mahasiswa tidak mampu secara ekonomi. Pemberian KIP Kuliah diharapkan memperluas akses dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi.

Berdasarkan pedoman pendaftaran KIP Kuliah 2025 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), pelajar yang sudah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk, termasuk di PTS, berpeluang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah ini.


Sebagai catatan, program studi calon mahasiswa bersangkutan merupakan prodi terakreditasi resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi.

Syarat Ekonomi KIP Kuliah 2025

  • Pemegang KIP Pendidikan Menengah
  • Mahasiswa dari keluarga yang termasuk DTKS (kini Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN)
  • Mahasiswa dari keluarga yang termasuk dalam data P3KE maksimal pada desil 3
  • Mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan
  • Mahasiswa yang memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin seusai ketentuan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.

Besaran KIP Kuliah 2025

Berikut besaran dana KIP Kuliah yang disalurkan ke mahasiswa berdasarkan materi sosialisasi KIP Kuliah 2025 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) I-XVII, Kebijakan KIP Kuliah Tahun 2025:

Biaya Kuliah atau Biaya Pendidikan

Dapat bernama lain uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Komponen ini dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi. Besarannya masuk kelompok UKT 1-3, yakni Rp2 juta-Rp5 juta, dapat berbeda-beda sesuai akreditasi dan
bidang ilmu.

  • Prodi terakreditasi A/Unggul/internasional: Maksimal Rp 8 juta, khusus prodi kedokteran maksimal Rp 12 juta
  • Prodi terakreditasi B/Baik Sekali: Maksimal Rp 4 juta
  • Prodi terakreditasi C/Baik: Maksimal Rp 2,4 juta

Perguruan tinggi dilarang meminta tambahan biaya operasional.
Namun, biaya pendidikan di atas tidak termasuk biaya jas almamater, baju praktikum, biaya asrama, biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja lapangan (PKL), magang, biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan mandiri, dan wisuda.

Bantuan Biaya Hidup

Bantuan hidup disalurkan langsung ke rekening penerima KIP Kuliah, satu kali per semester atau 6 bulan. Bantuan biaya hidup terbagi atas lima klaster besaran berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal per wilayah sebagai berikut:

  • Rp800.000 per bulan
  • Rp950.000 per bulan
  • Rp1.100.000 per bulan
  • Rp1.250.000 per bulan
  • Rp1.400.000 per bulan.

Apakah Mahasiswa PTS Masuk Prioritas KIP Kuliah 2025?

Kebijakan KIP Kuliah 2025 juga memperkuat prioritas penerima KIP Kuliah untuk PTN dan PTS agar dapat kuliah di prodi unggulan. Tak hanya pada jenjang S1, penerima KIP Kuliah juga dapat kuliah pada program vokasi D1-D4, pendidikan profesi guru, dan pendidikan profesi bidan.

Mahasiswa pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter hewan, ners, apoteker juga dapat mendaftar KIP Kuliah.

Berikut kriteria prioritas KIP Kuliah 2025:

  1. Pemegang KIP SMA yang lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), atau seleksi mandiri di PTN.
  2. Berasal dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) yang lulus seleksi mandiri di PTN.
  3. Pemegang KIP SMA yang lulus SNBP, SNBT, atau seleksi mandiri di PTS.
  4. Berasal dari keluarga yang masuk dalam DTKS atau menerima program bansos Kementerian Sosial (Kemensos) yang lulus seleksi mandiri di PTS.
  5. Termasuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin, maksimal desil 3 Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang lulus seleksi mandiri di PTS.
  6. Berasal dari panti sosial atau panti asuhan yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi di PTN dan PTS.
  7. Calon mahasiswa yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi di PTN dan PTS, dan memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin, sesuai ketentuan, dibuktikan dengan:
    • Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4 juta per bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750 ribu.
    • Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimal tingkat desa atau kelurahan, yang disertai dengan bukti dukung, dan akan diverifikasi oleh perguruan tinggi.

Cara Daftar KIP Kuliah PTS 2025

  • Buat akun di https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id dengan nomor induk kependudukan (NIK), nomor induk siswa nasional (NISN), nomor pokok sekolah nasional (NPSN), dan email aktif
  • Lakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN, serta kelayakan mendapat KIP Kuliah
  • Jika validasi berhasil, sistem KIP Kuliah akan mengirim nomor pendaftaran dan kode akses ke email
  • Masuk ke laman KIP Kuliah dan pilih jalur seleksi yang diikuti, misalnya jalur mandiri
  • Selesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah dan lengkapi dokumen.
  • Jika dinyatakan diterima di PTS tujuan, kampus akan melakukan verifikasi lebih lanjut
  • Pendaftar KIP Kuliah yang lolos verifikasi PTS akan diusulkan kampus sebagai calon penerima KIP Kuliah
  • Kemdiktisaintek akan menetapkan mahasiswa bersangkutan sebagai penerima KIP Kuliah.

Cek informasi KIP Kuliah 2025 di https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id dan panduan resminya, klik DI SINI.

(twu/pal)



Sumber : www.detik.com

Kemensos dan PT Pos Indonesia Sinkronisasi Data Penerima BLTS


Jakarta

Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT tambahan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2025.

Bantuan ini ditargetkan bakal menyasar 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk Desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Hari ini saya beserta Dirut PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi dan koordinasi data berkaitan dengan BLTS, Bantuan Langsung Tunai Sementara untuk bulan Oktober, November, dan Desember,” kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Adapun BLTS merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kemensos yang diberikan satu kali untuk periode tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember. Tujuannya, sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), maka bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa. Gus Ipul mengungkapkan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan BPS, jumlah keluarga Desil 1-4 yang akan menerima BLTS sebanyak 35.046.783 KPM. Ia menyebut, dari total tersebut, terdapat 18.902.394 KPM yang belum memliki rekening bansos reguler.

“Jadi dari 18 juta lebih itu, setelah kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ternyata ditemukan ada 11 juta lebih atau tepatnya 11.362.037 KPM ini teridentifikasi memiliki rekening yang sekarang sedang kita konfirmasi ke bank Himbara. Nah, yang belum memiliki rekening itu adalah 7.540.357 Keluarga Penerima Manfaat,” ungkap Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bagi KPM yang belum memiliki rekening, maka BLTS akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan KPM yang sudah memiliki rekening, bantuannya disalurkan lewat himpunan bank milik negara (Himbara).

Gus Ipul mengatakan setelah Kemensos menerima data dari BPS, pihaknya berkoordinasi dengan para pendamping di daerah untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.

“Sejak 2 hari lalu, daerah ini terus melakukan verifikasi ke lapangan, sudah ada 180 ribu (KPM) lebih per hari ini, dari data-data yang kita kirim itu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos,” ujarnya.

Kemensos juga menargetkan proses verifikasi data akan rampung dalam waktu dekat ini. Sehingga BLTS bisa segera disalurkan ke masyarakat.

“Ya harus selesai bulan ini atau bulan depan, kan ini (BLTS) untuk Oktober, November, Desember,” katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris menyebut hingga kini pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan Kemensos untuk memastikan akurasi data penerima BLTS. Seiring dengan hal tersebut, ia menjelaskan PT Pos juga menyiapkan sumber daya manusia, teknologi dan aplikasi untuk mendukung penyaluran BLTS.

“Kami Pos Indonesia siap untuk menyalurkan ini (BLTS) dan terus melakukan persiapan sambil secara paralel kita menunggu data final yang tadi masih dalam proses konfirmasi untuk khususnya yang diindikasi punya rekening,” jelas Haris.

Lihat juga Video ‘Istana Sebut Dana BLT Tambahan Rp 30 Triliun dari Hasil Efisiensi’:

(akd/ega)



Sumber : news.detik.com