Tag Archives: bergizi

FSGI Petakan 4 Masalah Program MBG, Beri 4 Rekomendasi



Jakarta

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menuai sorotan dari berbagai pihak. Selain kasus keracunan massal, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai program ini juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.

“Ada begitu banyak makanan yang diduga kuat mubazir setiap harinya di berbagai sekolah, yang berpotensi merugikan uang negara. Anggaran jumbo MBG ternyata juga belum mampu diserap maksimal hingga September 2025,” tulis FSGI dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).


4 Masalah Utama dalam MBG Menurut FSGI

FSGI memetakan sedikitnya ada empat masalah utama dalam program MBG, yakni:

1. MBG tidak tunduk pada Perpres pengadaan barang dan jasa

Menurut FSGI, permasalahan pertama adalah penggunaan dana MBG masih dikelola oleh kekuasaan lembaga politik. Sesuai dengan Perpres No 12 Tahun 2021, prosedur pengadaannya seharusnya dilakukan dengan lelang/tender, ada pelaporan surat pertanggungjawaban, dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sedangkan di program MBG, BGN bermitra dengan UMKM dan melibatkan partisipasi masyarakat,” tulis FSGI.

2. MBG tidak tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata

FSGI melihat belum adanya MoU Kemitraan berisi hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. MoU ini seharusnya sesuai dengan pasal 1320 KUHerdata tentang dasar pernjanjian kontak.

“Belum ada lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan MoU para pihak,” jelas keterangan FSGI.

3. Alokasi anggaran MBG atas nama deskresi

Permasalahan selanjutnya adalah alokasi dana MBG masih mengatasnamakan deskresi. Artinya, pemerintah memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan atau tindakan sendiri terkait MBG karena tidak adanya peraturan yang jelas.

Hal ini, menurut FSGI berdampak besar pada alokasi anggaran MBG dalam APBN yang menyita banyak anggaran pendidikan.

4. Anggaran MBG 2026 bisa ancam kesejahteraan guru

Terakhir, FSGI berpendapat alokasi anggaran MBG tahun 2026 yang besar bisa mengancam Tunjangan Profesi Guru (TPG). Menurut FSGI, jika anggaran MBG sampai menghilangan TPG maka akan menjadi keputusan yang salah.

“Pengalokasian anggaran pendidikan mengalihkan, memprioritaskan, mengutamakan dana untuk MBG dengan cara menunda atau meniadakan hak atas tunjangan profesi bagi guru adalah kesalahan penyelenggara negara dalam mengambil keputusan yang berdampak merugikan guru dan nyata melanggar UU No.14 Tahun 2005 Pasal 16,” tulis FSGI.

4 Rekomendasi FSGI terhadap Program MBG

FSGI menyampaikan empat rekomendasi yang juga merupakan tanggung jawab pemerintah agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi siswa, guru, hingga masyarakat luas, berikut di antaranya:

1. Pemerintah wajib obati dan pulihkan korban keracunan

FSGI menegaskan pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk menanggung pengobatan dan pemulihan kesehatan korban keracunan MBG. Bahkan, jika diperlukan, korban juga harus mendapat kompensasi tambahan dalam bentuk lain.

2. Pemerintah harus memperbaiki layanan MBG

Menurut FSGI, tugas pemerintah ketika muncul persoalan adalah memperbaikinya. Anak yang sakit harus diobati, sementara yang sehat tetap dijaga imunitasnya dengan pemberian makanan bergizi.

“Harapan banyak pihak dapur berasap, kegiatan dapur MBG tetap berjalan dengan perbaikan total dan terus-menerus, sesuai amanat UU No 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf h,” tegas FSGI.

3. Hak guru jangan diganggu

FSGI juga mengingatkan agar penggunaan dana MBG tidak mengorbankan tunjangan profesi guru. Guru pemegang sertifikat pendidik tetap berhak menerima haknya sesuai regulasi yang berlaku.

4. MBG harus jadi berkah bagi semua

Terakhir, FSGI menekankan program MBG seharusnya membawa manfaat bagi semua pihak. Mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

FSGI berharap pemerintah menjalankan program MBG dengan prinsip tanggung jawab, kepastian hukum, serta asas pemerintahan yang baik.

(cyu/cyu)



Sumber : www.detik.com

Mengenal Program ‘Makan Bergizi Gratis’ di India, Sudah Ada sejak 1995



Jakarta

Indonesia resmi masuk sebagai salah satu negara yang menerapkan program makan siang gratis di sekolah. Jauh sebelum Indonesia, India telah menerapkan program serupa sejak 1995.

Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar atau NP-NSPE resmi diluncurkan pada 15 Agustus 1995. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran dan kehadiran siswa serta meningkatkan tingkat gizi anak-anak.


Menurut laman India Brand Equity Foundation, program bernama Mid-Day Meal ini menyediakan pasokan makanan sebanyak seratus gram per anak per hari sekolah. Namun, skema ini mengalami beberapa perubahan selama bertahun-tahun.

Perkembangan Mid-Day Meal Program dari Tahun ke Tahun

Pada tahun 2001, skema Mid-Day Meal direvisi sesuai arahan Mahkamah Agung di India untuk menyediakan makanan siap saji dengan 300 kalori dan 8-12 gram protein untuk siswa kelas I hingga V. Kemudian pada tahun 2008-2009, skema ini direvisi lebih lanjut untuk mencakup anak-anak yang duduk di kelas I hingga VIII.

Pada September 2021, Pemerintah India menyetujui Skema Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) yang disponsori pemerintah pusat. Untuk menyediakan satu porsi makanan hangat di sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah yang dibantu pemerintah, Pusat Pelatihan Khusus, Madarsas, dan Maqtab yang didukung oleh Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), dari tahun anggaran 2022 hingga 2026.

Dalam anggaran sementara tahun anggaran 2025, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rs. 12.467,39crore atau Rp24,9 M.

Porsi Mid-Day Meal India

Pemerintah telah mengalokasikan porsi spesifik sesuai kebutuhan anak dengan rincian sebagai berikut:

Bal Vatika (pra-sekolah) dan kelas dasar: 100 gram per anak per hari
Sekolah NCLP dan anak kela atas: 150 gram per anak per hari

Juru Masak Mid-Day Meal India

Satu juru masak sekaligus asisten dapat dipekerjakan untuk maksimal 25 siswa. Terdapat dua juru masak sekaligus asisten untuk sekolah dengan 26 hingga 100 siswa.

Masing-masing asisten dibayar honorarium minimum Rs1.000 atau Rp 200 ribu per bulan. Negara bagian dapat membayar lebih dari jumlah minimum yang disarankan ini dari sumber daya mereka sendiri.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Hampir 30 tahun kemudian, Indonesia mengadakan program serupa bertajuk Makan Bergizi Gratis. Melansir laman Badan Gizi Nasional, MBG 2025 akan dilaksanakan di 5000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Target penerima manfaat adalah 15 juta-16,5 juta jiwa.

Dengan menu seharga Rp10 ribu per orang, MBG menyediakan porsi berisi nasi, lauk, sayur, dan buah. Adapun kualitas makanan dijamin oleh Kepala SPPG dibantu oleh Ahli Gizi yang ada di masing masing SPPG.

(nir/nah)



Sumber : www.detik.com

Guru Besar UGM Saran MBG Dikelola Kantin Sekolah, Belajar dari Negara Maju



Jakarta

Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Agus Sartono sarankan agar program makan bergizi gratis (MBG) dikelola oleh kantin sekolah. Mengapa hal ini perlu dilakukan?

Ia menjelaskan, MBG dilaksanakan di Indonesia usai belajar dari pengalaman berbagai negara lainnya. Beberapa negara yang dimaksud yakni Brasil dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bukan hanya dasar programnya, Agus menyoroti berbagai praktik baik menjalankan MBG di negara maju seharusnya juga bisa diperhatikan. Termasuk tentang program MBG yang dilaksanakan melalui kantin sekolah.


“Cara ini lebih baik dibanding dengan cara atau sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini,” tuturnya dikutip dari laman resmi UGM, Minggu (5/10/2025).

Melalui kantin sekolah, menurutnya makanan yang tersaji dalam MBG akan lebih segar dan tidak cepat basi. Seluruh prosesnya bisa terkontrol dengan baik lantaran berada dalam lingkup yang relatif kecil.

Agus yakin cara-cara seperti ini bisa dilakukan di Indonesia. Sekolah bisa bekerja sama dengan komite untuk proses pengelolaannya.

“Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik,” urainya.

Jika sistem MBG dilakukan oleh kantin, ia berpendapat, kebutuhan baku bahan makanan bisa dipenuhi dari UMKM sekitar sekolah. Langkah ini dapat berimbas pada terciptanya sirkulasi ekonomi yang baik.

“Dengan demikian sekolah mendapatkan dana utuh sebesar Rp 15 ribu per porsi, bukan seperti yang terjadi selama ini hanya sekitar Rp 7.000 per porsi,” tegas Agus.

Uang MBG Diberikan Secara Tunai ke Siswa

Jika proses pengolahan MBG tidak mungkin dilakukan oleh kantin sekolah, Agus memberikan alternatif lain. Ia mengatakan, dana bisa diberikan secara tunai kepada siswa.

Sistem ini akan melibatkan orang tua yang harus membelanjakan dan menyiapkan bekal kepada anak-anaknya. Jika ingin diterapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyusun panduan teknis dan melakukan pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, guru di sekolah juga perlu bertindak tegas. Ketika ada anak yang tidak membawa bekal, sekolah perlu memberi peringatan hingga memanggil orang tuanya.

“Jika sampai satu bulan tidak membawa (bekal), bisa memanggil orang tuanya dan jika masih terus, bisa dihentikan,” tegas Agus Sartono.

Cara seperti ini dinilainya lebih efektif dan menanggulangi praktik pemburu rente atau uang program rutin. Dana MBG bisa ditransfer langsung ke siswa setiap bulan layaknya penyaluran KIP atau BOS.

Penyebab Keracunan MBG

Agus juga mencoba merunut mengapa persoalan keracunan MBG bisa mencuat. Menurutnya hal ini bisa terjadi karena panjangnya rantai penyaluran makanan.

Seperti yang diketahui, penyaluran MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada sekolah-sekolah. Proses ini menurut Agus hanya menguntungkan pengusaha besar, mengingat ia menemukan anggaran yang seharusnya Rp 15 ribu per anak menjadi Rp 7 ribu saja.

“Program Makan Bergizi Gratis pun bisa menjadi ‘Makar Bergiri Gratis’ bagi pengusaha besar karena mereka mendapat keuntungan yang besar secara ‘gratis’,” singgungnya.

Ia mencoba menghitung pendapatan yang diterima SPPG. Jika margin per porsi diambil Rp 2 ribu dan satu SPPG melayani 3.000 porsi, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 150 juta per bulan atau Rp 1,8 miliar per tahun.

“Secara nasional margin Rp 2.000 dari Rp 15.000 atau sekitar 13 persen merupakan suatu jumlah yang besar. Karenanya implementasi MBG dengan memberikan tunai kepada siswa akan mampu menekan dan menghilangkan kebocoran/keuntungan pemburu rente sebesar Rp 33,3 triliun,” papar Agus.

Meski sudah berjalan, Agus yakin masih ada waktu untuk BGN berbenah diri soal MBG. Ia mengajak pemerintah untuk perpendek rantai distribusi MBG dan menghilangkan cara-cara kotor dalam prosesnya.

“Saya kira masih belum terlambat, dan ajakan saya mari kita perpendek rantai distribusi MBG agar lebih efektif dan hilangkan cara-cara kotor memburu rente. Jadikan MBG benar-benar sebagai Makan Bergizi Gratis bagi siswa,” pungkasnya.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com

Dosen IPB Tegaskan Ikan Hiu Bukan Bahan Pangan yang Aman bagi Anak!



Jakarta

Dosen Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi Sekolah Vokasi IPB University, Rosyda Dianah menegaskan bahwa ikan hiu bukanlah bahan pangan yang aman bagi anak-anak. Hal ini diungkapnya usai kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 12 Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat.

Rosyda menyebut ikan hiu mengandung logam berat di dalam tubuhnya karena perannya sebagai predator puncak. Untuk itu, daging ikan hiu berbahaya jika dikonsumsi manusia, apalagi anak-anak.

“Hiu adalah predator puncak yang mudah mengakumulasi merkuri, arsenik, dan timbal melalui proses biomagnifikasi. Akumulasi ini menjadikan daging hiu berbahaya jika dikonsumsi manusia,” tutur Rosyda dikutip dari laman resmi IPB University.


Dampak Memakan Daging Ikan Hiu pada Anak

Dalam rantai makanan, ada sebuah proses yang disebut dengan biomagnifikasi atau keadaan ketika konsentrasi zat beracun meningkat. Merkuri yang ada di laut umumnya terserap oleh tumbuhan laut lalu berpindah ikan.

Lantaran hiu adalah predator puncak yang memakan ikan lain, merkuri yang ada di proses sebelumnya akan terkumpul dalam jumlah tinggi di tubuh hiu. Kandungan merkuri pada daging hiu bersifat racun yang dapat menimbulkan mual hingga gangguan saraf serius.

Rosyda menekankan, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap efek ini. Oleh karena itu, seharusnya pengolahan daging hiu tidak jadi pilihan pada MBG.

“Kandungan metil merkuri pada hiu bersifat toksik, dapat menimbulkan mual, muntah, sakit kepala, hingga gangguan saraf serius,” jelas Rosyda.

Tidak hanya daging, sirip ikan hiu juga mengandung merkuri dan arsenik dalam kadar tinggi. Paparan arsenik dapat merusak hati, ginjal, kulit, dan paru-paru.

Jenis logam terakhir yang ada di daging hiu adalah timbal. Jika dikonsumsi, timbal bisa menimbulkan gejala kejang, koma, bahkan kematian.

“Pemilihan ikan hiu sebagai bahan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) jelas tidak tepat, apalagi untuk konsumsi anak sekolah,” tegasnya.

Makanan MBG Harus Aman

Tidak sembarangan, penyusunan makanan anak-anak di MBG harus mengikuti konsep B2SA, yakni beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Konsep ini bisa memastikan anak memperoleh energi dan gizi yang cukup tanpa risiko kesehatan.

Bila konsepnya siap diterapkan, Rosyda mengingatkan agar bahan makanan yang dibeli harus bisa diterima anak-anak dengan tetap menyesuaikan kemampuan daya beli masyarakat

Sorot Kebersihan Dapur dan Distribusi Makanan

Hal penting lainnya yang tak luput dari sorotan Rosyda yaitu kebersihan dapur dan distribusi makanan. Ia menekankan, dapur pembuatan MBG harus selalu bersih, bebas kontaminasi, memiliki fasilitas cuci tangan, serta memenuhi standar pengendalian hama.

Sedangkan distribusi makanan MBG ke sekolah diharapkan tepat waktu. Terlambatnya distribusi berpengaruh pada keamanan pangan.

Kasus yang terjadi di Ketapang, baginya merupakan sebuah pembelajaran yang harus diperhatikan. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih serta mengelola pangan.

“Anak-anak tidak boleh dijadikan korban dari kelalaian dalam penyusunan menu dan pengelolaan makanan. Konsep B2SA harus menjadi pedoman utama,” pungkasnya.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com

Pakar UGM Sebut Celah Ini Picu Keracunan MBG



Jakarta

Angka keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 10.482 anak per 4 Oktober 2025, berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Dalam kurun 29

September-3 Oktober 2025, korban keracunan MBG mencapai 1.883 anak, lebih tinggi dari rata-rata mingguan 1.531 anak/minggu.


Merespons lonjakan kasus keracunan MBG, Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada (PKT UGM) menilai kejadian luar biasa (KLB) ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh agar aman dilaksanakan.

Direktur PKT UGM, Dr dr Citra Indriani MPH menjelaskan ada celah risiko keracunan MBG dari pengelolaan makanan yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Celah Risiko Keracunan MBG

Ia menjelaskan, pengelolaan makanan skala besar menjadi celah keracunan. Terlebih jika jumlahnya di luar kapasitas pengelola.

Citra menyorot skala produksi SPPG disebut setara, bahkan lebih, dari katering industri. Sayangnya, kondisi ini tidak diikuti dengan disiplin terhadap standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) yang seharusnya ditaati produksi skala besar tersebut.

Ia mengungkap, hasil kajian investigasi UGM terhadap sejumlah kasus KLB pangan terkait MBG di Yogyakarta menunjukkan terdapat kesenjangan penerapan kaidah HACCP.

Di samping itu, pihak UGM menemukan minimnya pengawasan dan terbatasnya pengetahuan pelaksana MBG di lapangan.

“Jumlah porsi yang diproduksi setiap hari sangat besar. Setiap celah dalam proses, mulai dari pemilihan bahan baku, memasak, penyimpanan, hingga distribusi, bisa berdampak pada ribuan anak sekolah,” kata Citra, dikutip dari laman UGM, Senin (6/10/2025).

Masalah Pengelolaan Pangan Skala Besar

Investigasi UGM juga mengungkap total durasi antara proses memasak, pengemasan, sampai konsumsi sering kali lebih dari 4 jam. Masalahnya, manajemen penyimpanan makanan dengan jumlah besar tersebut belum memadai.

Di proses memasak sendiri, Citra mengatakan beberapa menu kurang matang lantaran dimasak dalam banyak porsi.

Sedangkan di tahap pengemasan, ia mengatakan sejumlah sekolah mengemas ulang makanan tanpa dipanaskan kembali.

“Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya keracunan massal,” ucapnya.

Saran Perbaikan untuk Hindari Keracunan MBG

Berikut sejumlah rekomendasi PKT UGM untuk perbaikan MBG:

  • Standarisasi fasilitas dan kapasitas SPPG
  • Asesmen awal untuk menilai kelayakan produksi massal
  • Penerapan SOP berbasis HACCP, mulai dari bahan baku sampai siap dikonsumsi siswa.
  • Kewajiban pelatihan keamanan pangan dan memastikan setiap staf SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
  • Pengawasan, termasuk mekanisme kontrol yang jelas, monitoring periodik, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

“Kolaborasi berbagai pihak mutlak diperlukan agar anak-anak benar-benar mendapat manfaat program tanpa terpapar risiko keracunan pangan,” ucap Citra.

(twu/faz)



Sumber : www.detik.com

Viral Menu MBG Depok Pangsit Goreng-Kentang Rebus, Kepsek-Kepala SPPG Bilang Begini


Jakarta

Viral menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mampang 1 Depok, Jawa Barat di media sosial. Dalam sejumlah pos, warganet menyorot pangsit goreng hingga kentang rebus pada foto menu tersebut.

Dalam foto yang beredar di media sosial, menu MBG tersebut di antaranya berisi potongan kentang rebus, irisan wortel, pangsit goreng, saus saset, dan jeruk.


Merespons menu MBG sekolahnya yang viral, kepala sekolah dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Pemerintah Kota Depok angkat bicara.

Kepala SDN Mampang 1 Iwan Setiawan menjelaskan menu MBG viral tersebut bagian dari variasi menu dalam sepekan pertama pelaksanaan program di sekolahnya.

“Sudah satu minggu (program MBG) dari minggu kemarin itu, makanannya kan bervariasi. Ada nasi, ada karbo, ada protein, itu kan bervariasi. Nah, kebetulan hari ini, karbonya, nasinya diganti dengan kentang hari ini,” ujar Iwan kepada wartawan, Senin (6/10/2025), melansir detiknews.

Menurut Iwan, pangsit goreng tersebut berisi telur dan daging sebagai asupan protein. Di samping pangsit goreng, ada juga tahu goreng pada menu MBG hari itu.

Sejumlah warganet menyorot porsi MBG sebagai ‘sedikit’ dan ‘minimalis’. Iwan mengatakan menu MBG tersebut tidak sedikit dan sesuai dengan keinginan orang tua.

“Sebenarnya menunya nggak terlalu sedikit. Cuma karena melihatnya, kan orang tua itu punya keinginan, saya ingin makannya itu, yang begini-begini gitu ya, request,” tuturnya.

Iwan tak menampik sejumlah orang tua menyatakan menu MBG tersebut tidak sesuai dan menyatakannya di media sosial. Di sisi lain, ia mengatakan SPPG sudah memiliki standar sendiri untuk menentukan menu MBG.

“Cuma yang hari ini ada orang tua yang tidak sesuai dengan selera. Itu aja sih sebenarnya,” ucapnya.

“Tapi kan yang SPPG itu punya ahli gizi sendiri, standar sendiri bahwa hari ini itu dia makannya apa, hari ini makannya apa. Jadi yang posting orang tua itu, ya dia itu merasa, oh nggak sesuai dengan selera yang keinginannya itu,” kata Iwan.

Ia menyatakan siswanya tak protes soal menu MBG di sekolah tersebut.

“Dari pertama sampai kemarin hari Jumat itu menu bervariasi dan anak-anak senang sih sebenarnya kemarin. Anak-anak malah bilang, ‘Pak, jangan sampai berhenti nih makan’ dan bilang anak-anak menunya enak-enak itu kemarin,” ucapnya.

Kata Kepala SPPG

Kepala SPPG Dapur Mampang 1 Mustika menjelaskan, menu MBG viral tersebut disajikan lantaran banyak sampah makanan (food waste). Ia mengatakan, ada lima kantong berisi nasi dan sayur terbuang di minggu pertama MBG.

Untuk itu, Mustika mengatakan, tim SPPG merancang menu yang tak membuat siswa bosan.

“Kami memilih menggunakan menu itu karena berdasarkan hasil analisis ahli gizi beserta tim koki dan seluruh tim kami itu, ketika di minggu pertama hari ketiga, tepatnya di hari Rabu itu, banyak tersisa food waste atau sampah makanan,” ujar Mustika kepada wartawan, Selasa (7/10/2025), dikutup dari detiknews.

“Itu sampai lima kantong itu isinya nasi, sayur terbuang. Nah maka dari itu, kami di hari Kamis itu mencoba merancang menu kembali supaya anak itu tidak bosan,” jelasnya.

Mustika mengatakan pihaknya mengutamakan kandungan nutrisi dalam upaya inovasi dan pergantian menu. Di sisi lain, ia mengakui tampilan menu MBG jadi kurang menarik bagi anak.

“Kami tetap mengedepankan, kentang itu pengganti nasi sebagai karbohidrat. Kemudian wortel itu kan sayur, walaupun memang seperti ditampilkan itu sangat kurang menarik,” tuturnya.

“Kemudian pangsit yang kami kemas menjadi satu, padahal itu isinya ada telur ayam, daging, kemudian ada tahu dan daun bawang,” kata Mustika.

Ia menyatakan pihaknya juga bertemu para orang tua siswa, kepala sekolah, dan mitra terkait keluhan menu MBG ini. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan pihaknya mengakui kesalahan tampilan menu MBG yang kurang menarik bagi anak tapi tetap memaksimalkan kandungan nutrisi MBG.

“Bahwasanya memang kesalahan kami pada tampilan menu itu kurang menarik. Namun, kami sudah ibaratnya di dalam ompreng itu sudah ada kandungan dari karbohidrat, terus protein, nabati, hewani, buah itu sudah masuk. Dan kemudian ada sayurnya,” tuturnya.

Kata Pemkot Depok

Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan SPPG bersangkutan dalam kapasitas pemkot untuk mengawasi pelaksanaan MBG.

“Pastinya nanti kami akan berkoordinasi dengan SPPG. Pihak BGN untuk cek SPPG mana. Karena kebetulan kemarin setelah rapat dengan Mendagri, memang Pemda diberikan kewenangan ya, untuk membantu pengawasan terhadap SPPG-SPPG yang ada di wilayah masing-masing. Dan pengawasan terhadap berjalannya program MBG ini di wilayah,” ungkapnya, dikutip dari detiknews.

Sementara itu, Chandra meminta SPPG di wilayahnya menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi untuk anak-anak.

“SPPG untuk benar-benar memberikan, menyediakan makanan yang bergizi gitu, memenuhi standar gizi untuk anak-anak di Kota Depok,” ucapnya.

(twu/nwk)



Sumber : www.detik.com

Guru Terbatas, Ruang Kelas Kurang, hingga Atap Ilalang



Jakarta

Saat skena pendidikan nasional membicarakan program sekolah rakyat hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), SMP Negeri 3 Wamena masih memiliki kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi, yaitu kecukupan guru dan ruang kelas. Sekolah ini terletak di di Minimo, Kecamatan Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Kepala SMP Negeri 3 Wamena, Ansgar Blasius Biru S Pd, M Pd, mengatakan, jika dirinya ingin menyampaikan suatu hal penting untuk pemerintah, maka itu adalah kebutuhan guru dan ruang kelas. Setelah itu, baru dukungan untuk murid berupa asrama bagi anak yang memiliki tempat tinggal sangat jauh.

“Pertama, kami masih membutuhkan ruang kelas untuk belajar, terus dukungan asrama untuk para murid. Ini memang kami sangat kesulitan dengan tempat tinggal mereka yang sangat jauh dari sekolah,” katanya kepada detikcom, saat ditemui Kamis (9/10/2025).


Menurutnya, keberadaan asrama bagi siswa yang berjarak jauh dari sekolah sangat penting. Melalui asrama, anak-anak tersebut bisa dikumpulkan dan dipenuhi kebutuhannya sebagai pelajar sesuai keseharian mereka.

“Saya sangat optimis bahwa pasti ada peningkatan sumber daya mereka, kualitas pendidikan untuk mereka,” imbuh Blasius.

Keterbatasan Tenaga Pendidik, Guru BK Tidak Ada

Blasius mengakui, pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan secara keseluruhan masih tertinggal dibanding wilayah lain di Papua. Ia berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan sekolah-sekolah di Papua Pegunungan.

“Masih sangat tertinggal dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di wilayah barat, bahkan juga di wilayah tengah. Nah ini juga sesuatu yang menjadi suatu pemikiran dari Pemerintah Pusat, pimpinan untuk bisa memperhatikan tentang pendidikan kami,” ucap guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sekolah di Papua Pegunungan mengalami keterbatasan guru. Bahkan, katanya, masih sangat kurang.

Di SMPN 3 Wamena sendiri, ia mengatakan, tidak ada guru Bimbingan Konseling (BK). Padahal, menurutnya, guru BK penting dalam pendidikan karakter.

“Ini hal yang sangat penting bahwa kami masih sangat terbatas dengan tenaga kependidikan, terutama guru-guru BK, yang sekarang Menteri Pendidikan genjot bahwa bagaimana penanaman karakter. Nah, guru-guru BK masih sangat terbatas (di sini). Masih sangat jauh, masih sangat kurang. Terutama kami di SMP 3, sama sekali tidak ada guru Bimbingan Konseling,” ungkapnya.

Menurut laporan di laman Sekretariat Negara pada 2024, keterbatasan guru di tanah Papua telah menjadi tantangan yang belum rampung diselesaikan. Guru yang ada sering kali mengajar hingga tiga mata pelajaran berbeda.

Laporan menyebut, kondisi ini terjadi karena fenomena guru yang pilah-pilih tempat mengajar. Mayoritas guru kebanyakan berada di sekolah-sekolah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil sangat sedikit.

Mayoritas Sekolah di Papua Pegunungan Masih Kekurangan Ruang Kelas

Kepala SMP Negeri 3 Wamena menyampaikan, kekurangan ruang kelas tidak hanya di sekolahnya, melainkan juga di Provinsi Papua Pegunungan. Khususnya yakni di Kabupaten Jayawijaya.

“Fasilitas juga, bahwa kami masih sangat terbatas. Mulai dari ruang kelas, yang masih kurang. Ini saya bicara bukan khusus untuk SMP 3, tapi secara keseluruhan untuk Provinsi Papua Pegunungan, khususnya untuk Kabupaten Jayawijaya. Jadi masih sangat terbatas,” kata Blasius.

Sementara itu, di beberapa sekolah, masih ada ruang kelas yang memiliki atap dari alang-alang atau ilalang. Hal ini belum ditambah akses sekolah yang jauh dari kota.

“Kalau diakses ke daerah-daerah yang sangat jauh dari Kota Wamena, itu ruang kelas masih sangat terbatas, masih atapnya berupa alang-alang atau secara tradisional mereka membangun dan mereka menempati ruang kelas itu. Memang sangat terbatas,” ujarnya.

Selain itu, model kurikulum yang memasukkan konten digital juga menjadi tantangan tersendiri di tanah Papua. Terutama di wilayah Papua Pegunungan, akses internet masih sangat terbatas.

“Apalagi sekarang pembelajaran digital, kami masih sangat terbatas dengan akses internet,” tuturnya.

(faz/twu)



Sumber : www.detik.com

Pakar UGM Ungkap Beda Alergi dan Keracunan Serta Cara Menanganinya


Jakarta

Pakar sekaligus Guru Besar Mikrobiologi Klinik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Tri Wibawa soroti banyaknya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terlebih korban dari kasus ini berasal dari kalangan siswa yang menjadi sasaran MBG.

Tri menjelaskan selain menyoroti kasusnya, masyarakat dan tenaga pendidik perlu memahami tentang perbedaan alergi dan keracunan makanan. Pemahaman ini diperlukan agar masyarakat bisa mengambil langkah pertolongan pertama yang tepat bila hal itu terjadi.

Lalu apa perbedaan diantara keduanya? Dikutip dari laman resmi UGM, Kamis (9/10/2025) berikut informasinya.


Perbedaan Alergi dan Keracunan Makanan

Alergi dijelaskan Tri sebagai reaksi yang diberikan sistem kekebalan tubuh setelah mengonsumsi makanan tertentu. Reaksi ini bisa timbul bahkan ketika seseorang memakan makanan pemicu alergi sekecil apapun.

“Makanan pemicu alergi dapat menyebabkan gejala seperti biduran, pembengkakan saluran pernapasan yang memicu asma, hingga gangguan pencernaan,” tuturnya.

Alergi makanan yang menimpa seseorang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini bisa terjadi karena dalam beberapa kasus reaksi alergi dapat berujung pada kondisi yang mengancam jiwa atau dikenal sebagai anafilaksis.

Berbeda dengan alergi, keracunan makanan tidak berhubungan dengan reaksi sistem imun manusia. Keracunan makanan bisa terjadi karena masuknya kuman atau zat berbahaya dari makanan/minuman yang dikonsumsi.

Ketika seseorang mengalami keracunan makanan, biasanya ada gejala yang ditimbulkan. Gejala yang dimaksud seperti sakit perut, muntah, dan diare yang muncul beberapa jam hingga hari setelah mengonsumsi makanan.

Sebagian besar kasus keracunan makanan bersifat ringan, sehingga bisa sembuh tanpa pengobatan khusus. Tetapi, dalam kondisi tertentu kasus ini bisa berakibat serius jika tidak ditangani, terlebih bila pemicunya adalah bakteri seperti Salmonella sp dan Escherichia coli (E. coli).

Bakteri Salmonella sp bisa bertahan dalam tubuh, terhindar dari asam lambung, dan bisa menyerang mukosa usus. Dengan begitu, bila keracunan karena bakteri ini, biasanya seseorang akan merasa sakit perut karena terjadi peradangan serta luka pada dinding usus.

Sedangkan, bakteri E coli mampu menghasilkan toksin Shiga (Shiga toxin-producing E. coli / STEC). Toksin ini dapat menyebabkan penyakit tular makanan yang parah.

Tri menegaskan setiap kasus keracunan memiliki penanganan yang berbeda-beda. Penangan yang dimaksud sesuai dengan jenis bakteri yang menyerang tubuh.

“Meskipun gejalanya mirip, mekanisme penyebabnya berbeda-beda tergantung jenis bakterinya,” ungkapnya.

Tips Beri Pertolongan Pertama Saat Keracunan Makanan

Dalam konteks MBG, Tri memberikan tips beri pertolongan pertama saat keracunan makanan, yakni:

1. Cegah Dehidrasi

Jika gejala keracunan yang timbul adalah muntah dan diare, korban bisa kehilangan cairan dan elektrolit. Untuk itu langkah paling penting yang harus dilakukan adalah mengganti cairan dan elektrolit yang hilang agar mencegah korban dehidrasi.

Ia menyarankan agar penderita banyak minum air putih. Jika dirasa kurang, orang tersebut juga bisa diberikan suplemen elektrolit.

“Jika muntah masih terjadi, minumlah sedikit demi sedikit. Dan jika kondisi memburuk, segera cari pertolongan dari petugas kesehatan,” tambahnya.

2. Jangan Panik Kalau Demam

Selain muntah dan diare, demam bisa menjadi salah satu gejala yang mungkin muncul saat keracunan. Ketika hal ini terjadi, detikers diharapkan tidak panik.

Demam disebutkan Tri menjadi mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Peningkatan suhu tubuh dapat membantu memperlambat pertumbuhan bakteri serta mengoptimalkan kerja sistem imun.

“Demam membantu mengendalikan infeksi dengan memberi tekanan panas pada patogen dan meningkatkan efektivitas sistem kekebalan tubuh,” paparnya.

Meski ada langkah pertolongan pertama ketika keracunan makanan datang, Tri mengingatkan mencegah adalah langkah paling baik. Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh rantai produksi makanan MBG.

Menurutnya, setiap tahap proses baik dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi dapat menjadi titik masuk bagi bakteri, virus, jamur, atau parasit penyebab keracunan. Oleh karena itu, standar kebersihan harus diterapkan secara optimal.

Tri berpesan agar masyarakat juga harus paham perbedaan antara alergi dan keracunan, serta upaya preventif terjadinya keracunan makanan. Keduanya merupakan kunci untuk mecegah risiko fatal dari keracunan makanan.

“Kata kuncinya adalah menjaga mutu bahan dan proses, menaati standar kebersihan, dan segera bertindak tepat ketika gejala muncul,” tandasnya.

(det/pal)



Sumber : www.detik.com

Adhi Karya Bangun Dapur MBG Kapasitas 3.000 Porsi/Hari


Jakarta

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) ikut berkontribusi dalam program peningkatan gizi masyarakat lewat pembangunan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Proyek ini jadi bagian dari kerja sama antara Kementerian PUPR, Badan Gizi Nasional, dan ADHI, untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Dapur bergizi ini dibangun dengan teknologi Mobile Box (MOBOX), sistem modular hasil inovasi internal ADHI yang memungkinkan proses konstruksi lebih cepat dan efisien. Hanya dalam 40 hari (September-Oktober 2025), dapur di atas lahan seluas 400 meter persegi ini rampung dibangun.

“Melalui teknologi MOBOX, kami menghadirkan pembangunan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Ini bentuk nyata komitmen ADHI untuk memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rozi Sparta, Corporate Secretary ADHI Karya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).


Fasilitas dapur ini mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk anak-anak dan masyarakat penerima manfaat di wilayah sekitar. Dapur juga dilengkapi ruang pengolahan utama, IPAL, panel listrik, TPS, jaringan air minum, dan sistem ventilasi modern.

Selain mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pembangunan dapur gizi ini turut membuka lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal, serta menggairahkan ekonomi masyarakat sekitar.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses layanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tonton juga video “Mendikdasmen Siapkan Modul soal Budaya Hidup Sehat Melalui MBG” di sini:

(rrd/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Prabowo Akan Bentuk ‘New Special Relationship’ RI dengan Brasil


Jakarta

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menganggap Brasil sebagai mitra yang strategis. Ia menyebutkan Prabowo akan membentuk hubungan yang disebutnya ‘new special relationship‘ antara RI dan Brasil.

Sugiono mulanya mengatakan Prabowo sudah tiga kali bertemu dengan Presiden Brasil Luiz InĂ¡cio Lula da Silva. Prabowo, menurut dia, banyak terinspirasi dari kepemimpinan Lula di Brasil, termasuk program serupa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah lama berjalan di sana.

“Dari pertemuan dan interaksi tersebut, keduanya sama-sama punya pandangan yang sama terhadap upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan tadi juga Pak Presiden mengatakan beliau banyak belajar dari Brasil mengenai program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi faktor-faktor ini kemudian yang memperkuat hubungan kedua negara,” kata Sugiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Sugiono menyatakan berbagai pertemuan dan interaksi tersebut membuat Prabowo hendak membentuk hubungan khusus antara RI dan Brasil. Hubungan khusus baru itu dinamainya New Special Relationship.

“Dan tadi juga Pak Presiden mengatakan bahwa beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut New Special Relationship antara Indonesia dengan Brasil,” ujarnya.

Sugiono kemudian menyinggung terobosan Prabowo yang akan memasukkan bahasa Portugis dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah. Menurut dia, hal ini menekankan bahwa Brasil memiliki posisi yang cukup penting bagi RI.

“Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa akan ada pelajaran bahasa Portugis karena komunikasi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kerja sama. Untuk itu, beliau meminta memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan,” katanya.

Diketahui, terobosan tersebut disampaikan Prabowo saat pertemuan bilateral dengan Presiden Lula dan para delegasi dua negara di Istana Presiden, Jakarta. Prabowo menyampaikan akan memasukkan bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa prioritas untuk dipelajari di sekolah-sekolah.

“Saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian lebih baik. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” kata Prabowo di Istana, Kamis (23/10).

Lihat Video ‘Pertemuan Prabowo-Presiden Brasil Hasilkan 8 Nota Kesepahaman’:

(fca/isa)



Sumber : news.detik.com