Tag Archives: bp

Mengenal Apa Itu Etanol, Proses Pembuatan hingga Perdebatannya di Amerika


Jakarta

Belakangan mungkin detikers mendengar kabar Vivo dan BP batal membeli BBM yang diimpor Pertamina. Hal ini dikarenakan ada kandungan etanol 3,5 persen dalam BBM yang diimpor tersebut.

“Isu yang disampaikan rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten, kontennya itu ada kandungan etanol dimana secara regulasi itu diperkenankan etanol dalam jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20 persen, nah sedangkan ada etanol 3,5 persen nah ini yang membuat kondisi temen-temen SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena konten etanol tersebut,” jelas Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, dikutip dari detikoto.

Apa Itu Etanol?

Etanol, anggota golongan senyawa organik yang umumnya disebut alkohol; rumus molekulnya adalah C2H5OH. Etanol merupakan bahan kimia industri yang penting; digunakan sebagai pelarut, dalam sintesis bahan kimia organik lainnya, dan sebagai aditif untuk bensin otomotif (membentuk campuran yang dikenal sebagai gasohol).


Etanol juga merupakan bahan yang memabukkan dalam banyak minuman beralkohol seperti bir, anggur, dan minuman beralkohol suling.

Dikutip dari ensiklopedia Britannica, terdapat dua proses utama untuk pembuatan etanol, yakni fermentasi karbohidrat (metode yang digunakan untuk minuman beralkohol) dan hidrasi etilena. Fermentasi melibatkan transformasi karbohidrat menjadi etanol dengan menumbuhkan sel ragi.

Bahan baku utama yang difermentasi untuk produksi alkohol industri adalah tanaman gula seperti bit dan tebu, serta tanaman biji-bijian seperti jagung. Hidrasi etilena dicapai dengan melewatkan campuran etilena dan uap air berlebih dalam jumlah besar pada suhu dan tekanan tinggi di atas katalis asam.

Etanol yang diproduksi melalui fermentasi atau sintesis diperoleh sebagai larutan encer dan harus dipekatkan dengan distilasi fraksional. Distilasi langsung paling baik menghasilkan campuran dengan titik didih konstan yang mengandung 95,6 persen berat etanol.

Dehidrasi campuran dengan titik didih konstan menghasilkan alkohol anhidrat, atau absolut. Etanol yang ditujukan untuk keperluan industri biasanya didenaturasi (dibuat tidak layak minum), biasanya dengan metanol, benzena, atau minyak tanah.

Etanol Terkait Bahan Bakar

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di Amerika Serikat, bahan bakar etanol telah menjadi kontroversi yang populer. Setidaknya ini beberapa keluhan masyarakat di sana, seperti dikutip dari Pennsylvania State University:

Dalam Bahan Bakar

Etanol mengandung energi sekitar 30 persen lebih sedikit per satuan volume dibandingkan bensin. Akibatnya, campuran etanol-bensin 10 persen akan menghasilkan energi 97 persen lebih banyak daripada bensin.

Namun, perbedaan tersebut tidak terlalu besar. Jika terdapat perbedaan performa saat menggunakan E10, kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti faktor-faktor berikut:

Kontaminan Bahan Bakar

Bensin tidak larut dalam air, tetapi etanol larut. Oleh karena itu, etanol dapat menangkap kontaminan yang tidak dapat ditangkap bensin dan dapat mengendapkan kontaminan tersebut di dalam mesin, yang menyebabkan filter atau injektor tersumbat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa mesin yang signifikan jika tidak ditangani.

Mesin yang jarang digunakan atau hanya digunakan secara musiman, seperti mesin pemotong rumput atau gergaji mesin, sangat rentan terhadap masalah, meskipun penyebabnya belum sepenuhnya dipahami. Formulasi dan perawatan campuran etanol yang tepat adalah sesuatu yang mulai dipahami oleh para pengangkut dan pengecer bahan bakar, jadi diharapkan hal ini tidak akan menjadi masalah lagi di masa mendatang.

Segel dan Selang

Pada mesin lama, segel dan selang pada mesin dan sistem bahan bakar cenderung lemah dan rentan terhadap degradasi. Etanol dalam bensin dapat menyebabkannya memburuk, menyusut, atau membengkak, yang mengakibatkan kebocoran.

Rasio Bahan Bakar-Udara

Molekul etanol mengandung atom oksigen, sedangkan molekul bensin tidak. Itulah salah satu alasan mengapa etanol memiliki energi lebih sedikit daripada bensin. Efek lain dari oksigen dari etanol adalah campuran etanol cenderung lebih ramping daripada bensin murni karena terdapat lebih banyak oksigen yang tersedia dalam campuran bahan bakar-udara.

Jika mesin tidak dapat mengimbanginya dengan mengurangi aliran udara yang masuk, kondisi pembakaran yang dihasilkan di dalam silinder mesin mungkin kurang ideal. Kendaraan yang lebih baru umumnya dirancang untuk menangani hal ini secara otomatis, tetapi mesin yang lebih tua mungkin memerlukan sedikit penyesuaian manual untuk mendapatkan campuran udara-bahan bakar yang tepat.

Beberapa orang melaporkan mesin mengalami panas berlebih saat campuran etanol digunakan, yang menunjukkan bahwa etanol terbakar ‘lebih panas’. Hal ini dinilai agak misterius karena etanol mengandung energi per satuan volume lebih rendah daripada bensin, dan suhu nyala etanol lebih dari 40°C lebih dingin daripada bensin. Penjelasan yang paling mungkin berkaitan dengan rasio udara/bahan bakar.

Kebanyakan mesin dirancang untuk beroperasi dengan bahan bakar berlebih relatif terhadap jumlah udara (kaya campuran). Pengalaman menunjukkan hal ini menghasilkan daya keluaran yang lebih tinggi dan suhu mesin yang lebih dingin.

Ketika campuran etanol digunakan, mesin yang lebih baru dilengkapi dengan sensor untuk menyesuaikan rasio udara/bahan bakar secara otomatis. Kendaraan yang lebih tua dan mesin kecil mungkin tidak dilengkapi untuk melakukan hal ini, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih ramping yang dapat meningkatkan suhu mesin dan/atau mengurangi tenaga mesin. Penyesuaian sederhana pada sistem bahan bakar untuk ‘mengkayakan’ campuran seringkali dapat mengatasi masalah ini.

Sisi Positif Etanol

Meski demikian, tak sepenuhnya etanol bersifat negatif, ada beberapa keunggulan etanol terkait bahan bakar, dikutip dari sumber yang sama:

Oksigenasi

Sebelum etanol dicampur dengan bensin, Amerika Serikat menggunakan aditif bahan bakar yang disebut MTBE untuk mengoksidasi bahan bakar, yang meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi udara. Masalah dengan MTBE adalah sangat beracun dan dapat mencemari air tanah jika tumpah. Etanol mengoksidasi bahan bakar dan jauh lebih aman untuk pasokan air.

Meningkatkan Oktana

Etanol meningkatkan angka oktana bahan bakar, yang membantu mencegah pre-ignition knock ketukan pra-penyalaan. Sistem peringkat oktana untuk bahan bakar awalnya dikembangkan oleh ahli kimia Penn State, Russell Marker, pada 1920-an.

Nilai oktan (Indeks Anti-Knock, AKI) bensin tanpa timbal standar di Amerika Serikat adalah 87. Nilai oktan etanol murni adalah 100. Yang menarik adalah ketika etanol dicampur dengan bensin, kinerjanya seolah-olah nilai oktannya 112, menjadikan etanol sebagai penguat oktan yang sangat efektif ketika digunakan dalam bensin.

Oktan tinggi adalah salah satu alasan mengapa NASCAR menggunakan etanol untuk mesin balap kompresi tinggi mereka. Mesin yang dirancang dan dioptimalkan untuk bahan bakar etanol berpotensi beroperasi pada efisiensi yang lebih tinggi daripada mesin yang dirancang untuk dan menggunakan bensin.

Harga

Para ekonom senang memperdebatkan masalah ini. Namun, dikatakan cukup masuk akal untuk menyebut tambahan 10 persen bensin yang disediakan oleh etanol meningkatkan jumlah total bahan bakar yang tersedia sekaligus menghilangkan kebutuhan akan oksigenat dan penguat oktan lainnya, sehingga memberikan tekanan ke bawah pada harga minyak bumi.

Dapat Diperbarui

Etanol dari jagung atau tanaman lain dapat ditanam dan diproduksi setiap tahun. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk bensin.

(nah/nwk)



Sumber : www.detik.com

Pilihan Rumah Tipe 36 di Prabumulih Sumsel, Harga Serba Rp 166 Juta

Jakarta
Harga rumah semakin mahal dari tahun ke tahun. Namun, masih ada kesempatan untuk membeli rumah dengan harga terjangkau lho yaitu Rp 166 juta.

Salah satu daerah yang memiliki pilihan rumah dengan harga tersebut adalah Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel).

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera, Minggu (19/10/2025), berikut ini berikut ini daftar rumah murah di Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan.

Griya Cahaya Indah 3

Penampakan rumah di Griya Cahaya Indah 3
Griya Cahaya Indah 3. Foto: via Sikumbang

Griya Cahaya Indah 3 dikembangkan oleh Rambang Jaya Perkasa. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 108 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap menggunakan rangka baja dan genteng metal. Dindingnya memakai bata merah yang telah diplester dan dicat. Pada lantainya memakai keramik dan fondasinya menggunakan batu merah yang telah dicor sloof.

Prabu Alfa Residence

Penampakan rumah di Prabu Alfa Residence
Prabu Alfa Residence. Foto: via Sikumbang

Prabu Alfa Residence dikembangkan oleh Kiran Land Propertindo. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 104 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap memakai material metal. Dindingnya memakai batu bata yang telah diplester dan dicat. Pada lantainya dari telah memakai keramik dan fondasinya menggunakan batu menerus.

Tanjung Raman Lestari 2

Penampakan rumah di Tanjung Raman Lestari 2
Tanjung Raman Lestari 2. Foto: via Sikumbang

Perumahan ini bernama Tanjung Raman Lestari 2 yang dikembangkan oleh King Stone Brothers. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 120 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap memakai rangka baja ringan dan genteng metal roof. Dindingnya memakai batu bata yang diplester dan finishing luar dalam. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm dan fondasinya dari batu bata sloof cor bertulang.

Filando Regency

Penampakan rumah di Filando Regency
Filando Regency. Foto: via Sikumbang

Filando Regency dikembangkan oleh Bhakti Parade Jatinangor. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 120 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap memakai rangka baja ringan dan genteng metal roof. Dindingnya memakai batu bata yang diplester dan dicat. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm. Sementara, fondasinya dari batu bata merah yang dicor beton bertulang.

Manggala Regency

Penampakan rumah di Manggala Regency
Manggala Regency. Foto: via Sikumbang

Manggala Regency dikembangkan Jatinangor Madiza Persada. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat sebagai anggota Real Estate Indonesia (REI).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 99 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap dari rangka baja ringan. Dindingnya memakai bata merah yang diplamir dan dicat. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm dan fondasinya dari batu merah dan plat setempat.

Halaman 2 dari 6

(aqi/abr)

Simak Video “Video: KPK Bakal Cek LHKPN Walkot Prabumulih yang Viral gegara Kasus Kepsek
[Gambas:Video 20detik]




Sumber : www.detik.com

Setahun Pemerintahan Prabowo, 237 Ribu Rumah Subsidi Sudah Tersalurkan



Jakarta

Penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah mencapai 237.859 unit atau senilai Rp 29,53 triliun selama setahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Heru menyampaikan, tahun ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi.Jika dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen.

“Dari mulai 20 Oktober 2024 pada saat awal Pak Prabowo menjabat hingga hari ini atau setahun ini ya, ini yang sudah kita cairkan untuk FLPP ada di 237.849 (unit). Untuk KPR Taperanya itu ada 1.306 (unit) sehingga totalnya yang sudah cair dan sudah realisasi ada di 239.165 (unit),” ujar Heru saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Sementara itu, sejak Januari 2025 hingga hari ini, penyaluran FLPP mencapai 203.349 unit atau Rp 25,25 triliun. Jika dibandingkan dari total kuota FLPP 350.000 unit pada 2025, capaian ini sudah 58,13 persen.

Meski hanya tinggal dua bulan lagi menuju akhir 2025, Heru optimistis BP Tapera dapat menyalurkan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit pada akhir Desember 2025. Hal itu karena permintaan dari masyarakat terus meningkat.

“Sudah di 270.286 (pendaftar sejak 1 Januari 2025). Ini orang yang sudah menyatakan berminat dan melakukan pendaftaran di SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Realisasinya (sepanjang 2025) di 203.439 yang akan dan sudah cair. Nah ini akan terus kita kejar nih realisasinya supaya ini juga bisa optimal sampai akhir tahun,” tuturnya.

Agar target kuota FLPP bisa tercapai, Heru mengatakan BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih melakukan ‘roadshow’ di daerah-daerah yang memiliki potensi permintaan rumah subsidi yang tinggi, misalnya di Surabaya dan Jember, Jawa Timur serta beberapa daerah lainnya. Selain itu, BP Tapera juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pengembang dan bank penyalur.

“Ini upaya-upaya masif yang kita lakukan untuk terus meningkatkan potensi demand dan menjaring peminatan masyarakat sehingga dari 270.286 yang sudah mendaftar di SiKasep itu bisa terus ter-upgrade sampai dengan di atas 350.000 tentunya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak yang menyalurkan rumah subsidi yaitu 46.245 unit, lalu Jawa Tengah 17.909 unit, lalu Sulawesi Selatan 16.478 unit, Jawa Timur 13.440 unit, dan Banten 13.407 unit.

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

BP Tapera Kumpulkan Data Warga Sulit Akses KPR gegara SLIK OJK



Jakarta

Terhalangnya pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat skor kredit di Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang buruk masih menjadi masalah utama. Para pengembang turut menyampaikan hal tersebut masih belum terselesaikan.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada sekitar 111.000 calon debitur KPR yang tertahan di perbankan. Data tersebut didapat berdasarkan data di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dari 2022 sampai Agustus 2025.

Saat ini BP Tapera masih meminta data calon debitur yang pengajuan KPR-nya terhambat karena SLIK OJK.


“Ini sedang minta data juga nih ke teman-teman seluruh asosiasi pengembang karena mereka menyuarakan begitu masif dan vokal bahwa salah satu kendala utama terkait dengan hambatan SLIK OJK,” ujarnya saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Data sebanyak 111.000 calon debitur tersebut belum pasti ditolak KPR-nya karena SLIK OJK. Maka dari itu, ia meminta data kepada para pengembang terkait gagalnya pengajuan KPR subsidi karena SLIK OJK agar lebih pasti akurasinya.

“Nah, kita lagi ngecek ini, berapa sih dari 111.000 itu yang ketolak karena SLIK OJK. Ditambah dengan data dari teman-teman asosiasi pengembang, ditambah juga data dari teman-teman perbankan yang ingin sharing data ke kami terkait tolakan KPR FLPP akibat SLIK OJK,” ungkapnya.

Heru mengatakan, saat ini pinjaman online menjadi tren di masyarakat. Tapi di satu sisi, kalau ada saldo tunggakan yang tercatat di SLIK OJK bisa menghambat persetujuan KPR. Hal ini yang membuat perbankan jauh lebih hati-hati saat melakukan profiling untuk calon debitur.

“Ya, kita kolaborasilah dengan teman-teman OJK terus kemudian juga dengan bank penyalur dan ini juga lagi mengejar tadi berapa tolakan OJK dari masing-masing asosiasi pengembang yang bisa kita kuantifikasi bahwa ‘oh bener’, justifikasinya bahwa penghambat utama salah satunya adalah terkait dengan kendala SLIK OJK,” tuturnya.

Apabila datanya sudah didapat, ia akan segera melapor ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar bisa segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menyampaikan masalah banyaknya masyarakat kesulitan mengakses KPR akibat skor SLIK OJK kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ara mengatakan Purbaya akan membantu menyelesaikan masalah ini.

“Kemudian ada berbagai masalah soal SLIK OJK yang menjadi keluhan pengembang. Beliau berkenan untuk membantu nanti dengan OJK, untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) atau dari Menteri Keuangan, sehingga nanti dari segi demand-nya bisa terselesaikan,” kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengatakan pihaknya akan bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minggu ini dan diharapkan sudah ada solusinya dalam seminggu ke depan.

“Saya lihat OJK seperti apa nanti. Biasanya akan rapat dengan saya, di minggu depan, Kamis mungkin saya akan OJK, atau rapat dengan OJK. Di minggu depannya sudah clear. Harusnya bisa,” terang Purbaya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

BP Tapera-PKP Godok Skema Luas Rusun Subsidi Jadi 45 Meter



Jakarta

Pemerintah berencana untuk memperluas ukuran rumah susun (rusun) subsidi jadi 45 meter persegi. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang membahas hal tersebut.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan sudah bertemu dengan Kementerian PKP, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, untuk membahas hal-hal teknis guna mewujudkan hal tersebut. Ia mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan aturan apabila luas rusun subsidi benar-benar jadi 45 meter persegi.

“Ya, apakah dari sisi regulasi, tipe 45 ini bisa masuk kategori tipe rumah, baik itu rumah vertikal maupun rumah tapak, yang bisa mendapatkan kemudahan pembiayaan yang bersumber dari APBN, itu kan harus kita cek betul-betul. Nah, kalau memang ada aturan yang masih menghambat itu, tentunya ya tadi perlu kita ubah dulu,” ujarnya saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Menurutnya, rusun subsidi seluas 45 meter persegi bisa menjadi pilihan masyarakat urban yang penghasilannya di atas UMP tapi masih punya keterbatasan kemampuan untuk bisa memiliki rumah.

Selain dari sisi aturan, nantinya dari sisi harga satuan per meter persegi maupun satuan luasan juga akan ditinjau ulang agar para pengembang tertarik untuk masuk ke segmen tersebut. Selain itu, peninjauan harga juga dilakukan agar hunian bisa tetap terjangkau.

Heru juga mengatakan sempat ada diskusi mengenai skema pembiayaan untuk rusun subsidi tipe 45 yaitu skema hybrid.

“Misalkan nih kalau sampai dengan tipe 45 harga satuan rusunnya, rusunami atau pun apartemen atau pun rumah tapak, itu sampai dengan ya mungkin Rp 500 atau bisa Rp 600 juta bisa pakai skema pembiayaan hybrid seperti ini. Ya, FLPP mungkin sampai dengan nilai tertentu, dengan bunga tertentu, yang nggak 5% kan ini yang disasar dalam masyarakat yang MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atas atau yang masyarakat di atasnya MBR, ya. Tapi yang termasuk penghasilan tanggung,” katanya.

Heru mencontohkan, misalnya skema FLPP masuk hingga nilai tertentu dengan bunga 5 persen, nanti selisihnya dilanjutkan dengan likuiditas perbankan yang bunganya mengikut pasar.

“Ini kalau di-blended kan tetap aja nanti akan bisa menurunkan cost of funds secara keseluruhan yang ditanggung oleh end user,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan agar rusun subsidi, yang luas maksimalnya 36 meter persegi, diperluas jadi 45 meter persegi. Menurut Purbaya, rusun tipe 45 lebih manusiawi.

“Ya rumahnya tadi (tipe) 36, apartemen kan kecil kalau (tipe) 36, saya pikir buat aja lebih besar, yang lebih manusiawi (tipe) 45. Jadi orang tinggal di situ cukup comfortable,” usul Purbaya kepada PKP Maruarar Sirait (Ara) saat berkunjung ke kantor Kementerian PKP, pada Selasa (14/10/2025).

Menanggapi hal ini, Ara menyetujui usulan tersebut. Ia menyebut rumah susun tipe 45 jauh lebih manusiawi. Namun, rencana ini perlu dibahas lebih lanjut.

“Beliau tadi bagus sekali memikirkan (perluasan ukuran rumah) untuk manusiawi. Jadi terutama tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, dalam kekuasaan Dirjen Kekayaan Negara, di bawah Departemen Keuangan, kita akan segera memanfaatkan,” timpal Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Cek Nih 5 Rumah di Jombang Serba Rp 166 Jutaan, Desainnya Estetik

Jakarta
Bagi kamu yang sedang cari rumah murah di Jawa Timur, coba cek pilihan rumah di Kabupaten Jombang. Harga rumah di sana banyak yang Rp 166 jutaan.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera, pada Selasa (21/10/2025), berikut ini daftar rumah murah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Annur Regency 2

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Annur Regency 2. Foto: via Sikumbang

Annur Regency 2 dikembangkan oleh Berkah Cahaya Utama. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Apersi Bersatu (AB).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 66 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap menggunakan baja ringan dan genteng beton flat. Dindingnya memakai bata ringan yang telah diplester, diaci, dan dicat. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm. Sementara fondasinya memakai batu putih, footplate, dan sloof.

Citra Griya Panjen

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Citra Griya Panjen. Foto: via Sikumbang

Citra Griya Panjen merupakan perumahan yang dikembangkan oleh Royal Investama Property. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Apersi Bersatu (AB).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 60 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap menggunakan rangka atap galvalum dan genteng flat beton. Dindingnya memakai bata merah yang telah diplester dan dicat. Pada lantainya memakai telah dilakukan rabat dan keramik. Lalu, fondasinya memakai batu kumbang dan sloof.

Natura Residence 2

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Natura Residence 2. Foto: via Sikumbang

Perumahan ini bernama Natura Residence 2. Dikembangkan oleh Manunggal Cipta Property. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 60 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya pada bagian atap menggunakan baja ringan dan genteng beton. Dindingnya memakai bata ringan yang telah diplester. Pada lantainya memakai keramik dan fondasinya dari batu kumbung.

Cahaya Residence 2

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Cahaya Residence 2. Foto: via Sikumbang

Cahaya Residence 2 dikembangkan oleh Cahaya Jaya Properti. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 66 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya pada bagian atap menggunakan rangka galvalum. Dindingnya memakai bata ringan. Pada lantainya memakai keramik dan fondasinya dari batu kumbung.

Sativa Podomoro 3

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Sativa Podomoro 3. Foto: via Sikumbang

Perumahan terakhir yang harganya Rp 166 juta adalah Sativa Podomoro 3. Dikembangkan oleh PT Agung Bumi Podomoro yang merupakan anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), menurut situs SiKumbang.

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 63 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya pada bagian atap menggunakan genteng metal pasir. Dindingnya memakai bata ringan. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm dan fondasinya dari batu kumbung.

Halaman 2 dari 6

(aqi/aqi)

Simak Video “Video: Heboh 2 Nakes Jombang Live TikTok di Ruang Operasi, Berujung Dipecat
[Gambas:Video 20detik]




Sumber : www.detik.com

UU Tapera Direvisi Usai Gugatan Wajib Peserta Dikabulkan, Target Rampung Tahun Depan



Jakarta

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini masih terus menggodok konsep revisi UU Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Ia menargetkan, tahun depan sudah selesai.

Heru mengaku sudah bertemu berkonsultasi dengan beberapa kementerian terkait revisi UU tersebut, seperti ke Kementerian Hukum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga Kementerian Keuangan. Ia juga bertemu dengan berbagai pakar untuk penataan ulang konsepsi UU Tapera.

“Kita tetap optimis bahwa ini kan sebenarnya mandatori yang bisa mengubah lanskap dari konsepsi Tapera itu sendiri supaya bisa lebih diterima masyarakat ke depannya,” ujarnya saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Ia menuturkan, konsep revisi UU Tapera harus dipikirkan untuk menyediakan likuiditas perumahan tanpa harus membebani APBN agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki hunian yang terjangkau.

“Kemudian juga ending-nya pasti akan mengurangi backlog pembelian rumah dengan berbagai skema-skema bauran antara tabungan sukarela dengan konsep investasi atau apa pun. Ya sedang kita rumuskan terus,” ujarnya.

Heru berkata, konsep revisi UU Tapera ditargetkan selesai dalam waktu setahun ke depan.

“Mudah-mudahan setahun ini selesai. Kita targetkan begitu. Kita upayakan begitu walaupun mandatnya 2 tahun,” tuturnya.

Meski sedang merumuskan konsep revisi UU Tapera, Heru mengaku BP Tapera akan tetap berjalan khususnya dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) serta pengelolaan dana tabungan ASN yang sudah menjadi peserta Tapera.

Sebagai informasi, pada Senin (29/9) Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan beberapa gugatan terkait UU Tapera, salah satunya pasal 7 ayat 1 soal pekerja dan pekerja mandiri yang memiliki gaji UMP wajib menjadi peserta Tapera. Alasannya, kata ‘wajib menjadi peserta’ dirasa berpotensi merugikan pemohon secara konstitusional karena diharuskan menjadi peserta Tapera.

Untuk revisi UU Tapera ini, MK memberikan waktu selama 2 tahun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)



Sumber : www.detik.com

Menag Bertolak ke Saudi Penuhi Undangan Menhaj Tawfiq Bahas Persiapan Haji 2025



Jakarta

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi. Kunjungannya kali ini untuk memenuhi undangan Menteri Haji dan Umrah Tawfiq F Al Rabiah sekaligus membahas persiapan operasional haji 1446 H/2025 M.

“Banyak hal yang akan dibicarakan. Di Saudi, akan ada perubahan-perubahan (dalam pelaksanaan haji) yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan ini perlu diketahui lebih awal, itu akan dibicarakan nanti,” kata Menag dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Melalui undangan yang diterima Menag Nasaruddin, Menhaj Tawfiq menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Menteri Agama yang baru. Ia juga mengundang Menag bertolak ke Saudi untuk membicarakan pelaksanaan haji 2025.


“Sepulang dari Saudi, akan kita sampaikan tentang perlunya penyesuaian-penyesuaian kebijakan kita bersama Kepala BP Haji,” sambung Menag yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Selain bertemu dengan Menhaj Tawfiq, Nasaruddin Umar juga memiliki agenda lain di Saudi yaitu melaksanakan rapat dengan jajaran Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

“Kita akan padatkan acara sehingga lebih efisien dan efektif dan segera kembali untuk menyelesaikan langkah-langkah berikutnya di Tanah Air,” lanjut Menag Nasaruddin.

Menag berangkat ke Arab Saudi dengan ditemani Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid.

Turut hadir beberapa tokoh mendampingi Menag seperti Inspektur Jenderal Faisal, Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan sejumlah pejabat Eselon II Kementerian Agama.

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com

BP Haji Temui Kementerian Haji Arab Saudi, Ini yang Dibahas



Jakarta

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak bertemu dengan Deputi Kerja Sama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Bin Yahya Al Manakhrah. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 dan masa transisi menuju penyelenggaraan penuh oleh BP Haji pada 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Dahnil menjelaskan secara rinci mengenai rencana BP Haji untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji mulai 2026. Hal ini tentu menjadi fokus utama dalam diskusi, mengingat pentingnya koordinasi dan kerja sama antara kedua negara dalam memastikan kelancaran ibadah haji.

“Kami berdiskusi panjang terkait peran BP Haji yang akan menangani penyelenggaraan secara penuh pada 2026. Informasi ini penting kami sampaikan kepada otoritas perhajian di Arab Saudi, karena berkaitan langsung dengan skema kemitraan dan kerja sama antara kedua negara,” ujar Dahnil dalam keterangannya, dilansir Antara, Kamis (26/12/2024).


Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah komitmen BP Haji untuk menerapkan prinsip EMAN, yakni Efisien, Aman, dan Nyaman dalam penyelenggaraan ibadah haji. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia.

“Efisiensi operasional, keamanan jamaah, dan kenyamanan dalam beribadah adalah prioritas utama kami,” tegas Dahnil.

Sementara itu, Deputi Kerja Sama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Hassan Bin Yahya Al Manakhrah mendukung penuh upaya BP Haji dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang, terutama dalam hal pemesanan berbagai layanan di Arab Saudi seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi.

“Persiapan seperti akomodasi, transportasi, hotel jamaah, konsumsi, dan layanan lainnya sangat penting untuk dioptimalkan guna memberikan pengalaman terbaik bagi jamaah,” kata Hassan.

Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Mereka berharap komitmen tersebut membawa penyelenggaraan ibadah haji 2025 berjalan lebih baik dan menjadi langkah awal yang baik menuju penyelenggaraan penuh oleh BP Haji pada 2026.

(hnh/kri)



Sumber : www.detik.com

Perjuangkan Biaya Haji Turun, Kemenag-BP Haji Akan Raker dengan DPR Hari Ini



Jakarta

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) bersama Kementerian Agama akan melaksanakan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI hari ini. Salah satu pembahasannya mengenai biaya haji 2025 harus lebih murah dari sebelumnya.

Langkah ini dilakukan setelah pihak BP Haji berdiskusi dengan Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan.

“Kita sudah mulai bicarakan dengan PHU Kemenag, insyaallah nanti setelah ini saya langsung ke DPR. Kita dengan Kemenag ke DPR memulai pembicaraan dengan DPR untuk masalah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) ini,” ujar Gus Irfan di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).


Sementara itu, terkait kemungkinan adanya tambahan kuota haji, Gus Irfan mengungkapkan saat ini pihaknya masih fokus pada optimalisasi kuota yang ada. Penambahan kuota baru akan dipertimbangkan jika memungkinkan, tetapi prioritas utama adalah memaksimalkan pelayanan dengan kapasitas yang tersedia.

“Kita belum bicara tentang tambahan kuota. Kita berupaya memaksimalkan apa yang ada, pelayanan kita maksimalkan. Jika mungkin tambahan ya kita lakukan, tapi sebelum ada itu kita maksimalkan apa yang ada saja,” jelasnya.

Selain itu, program Kampung Haji juga menjadi salah satu agenda yang sedang dalam tahap pembahasan. Meski belum dapat memberikan rincian lebih lanjut, Gus Irfan menyebutkan proyek ini masih membutuhkan kajian mendalam untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

“Kampung Haji masih dalam pembahasan kita. Kita belum bisa buka sepenuhnya karena masih banyak kemungkinan-kemungkinannya,” tambahnya.

(hnh/kri)



Sumber : www.detik.com