Tag Archives: bpom

Heboh Udang Terkontaminasi Radioaktif, Pakar Ungkap Cara Aman Mengolahnya


Jakarta

Isu kontaminasi radioaktif pada pangan laut sempat menjadi obrolan publik dan membuat masyarakat cemas. Hal itu muncul setelah adanya laporan FDA Amerika Serikat.

FDA menemukan adanya kandungan Cesium-137 (Cs-137) pada sejumlah sampel produk laut. Seberapa bahaya jadinya jika udang mengandung zat tersebut?


Pakar teknologi pangan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Lukman Hudi STP MMT menjelaskan bahwa unsur radioaktif seperti Cs-137 dapat masuk ke tubuh organisme laut melalui paparan lingkungan.

“Sekali radionuklida seperti Cesium-137 sudah masuk ke jaringan organisme hidup (misalnya udang atau ikan), sulit sekali dihilangkan sepenuhnya,” katanya dikutip dari laman Umsida, Minggu (12/10/2025).

Tips Aman Mengolah Udang dari Paparan Radioaktif

Menurut Hudi, masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Ada beberapa cara mudah dalam meminimalkan risiko paparan sebelum mengonsumsi udang. Berikut di antaranya.

1. Cuci dan Rendam dengan Larutan Garam atau Cuka

Langkah pertama yang penting adalah mencuci udang dengan air mengalir hingga bersih. Lalu, rendam udang dalam larutan garam ringan (NaCl 1-3%) atau cuka encer (0,5-1%) selama 15-30 menit.

Metode ini mampu mengurangi kontaminasi permukaan hingga 20-40%, meskipun tidak dapat menghilangkan Cs-137 yang sudah masuk ke jaringan otot udang.

2. Jangan Digoreng, tapi Direbus

Tahapan berikutnya adalah perebusan. Metode merebus udang dengan air bersih dapat mengurangi kandungan Cs-137 hingga 30-60%, tergantung lama dan suhu proses.

“Semakin lama dan lebih panas perebusan, semakin banyak cesium yang dipindahkan ke air rebusan,” katanya.

Perlu diingat, jangan konsumsi kaldu hasil rebusan udang tersebut.

3. Gunakan Asam Alami

Perendaman tambahan dengan bahan alami seperti jus lemon, asam sitrat, atau cuka menurut Hudi juga dapat membantu melarutkan ion cesium dari jaringan permukaan.

Kombinasi perendaman dan perebusan disebutnya sebagai cara paling efektif untuk tingkat rumah tangga.

Cara Industri dan Teknologi Deteksi Radiasi

Lebih lanjut Hudi menjelaskan, industri melakukan pembersihan dengan pertukaran ion menggunakan resin zeolit atau Prussian Blue, serta pengeringan dan pengabuan terkontrol. Meski ampuh, metode ini tidak praktis untuk konsumsi sehari-hari.

Sementara itu, deteksi kontaminasi radioaktif di industri dapat dilakukan menggunakan spektrometer gamma (HPGe) yang dapat mengukur pancaran radiasi gamma dari elemen seperti Cs-137.

“Untuk mengurangi kontaminasi, kombinasi pertukaran ion dan pengolahan termal seperti perebusan terbukti efektif menurunkan kadar radioaktif hingga 30-60%,” katanya.

Dr Hudi juga menyebut, penelitian terbaru tengah mengembangkan mikroba biosorben dan kemasan aktif berbasis mineral. Hasilnya dirancang agar mampu menyerap kontaminan radioaktif secara alami.

Hudi mengatakan, batas paparan radiasi pangan sudah diatur ketat oleh lembaga internasional dan nasional. Misalnya oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam Codex Alimentarius, ditetapkan batas aman paparan publik sebesar 1 mSv/tahun, dan kadar Cs-137 maksimal 100 Bq/kg untuk produk bayi.

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan WHO mendukung pengawasan ketat dengan standar serupa. Di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan batas Cs-137 pada pangan umum ≤ 1.000 Bq/kg, serta 100 Bq/kg untuk produk bayi, sesuai SNI 19-6937-2003.

Hudi menegaskan, masyarakat tak perlu takut mengonsumsi udang selama diolah dengan benar. Namun, jika salah pengolahan, barulah udang bisa bahaya dikonsumsi.

“Yang penting, lakukan pencucian, perendaman, dan perebusan dengan air bersih. Hindari menggoreng atau hanya membekukan, karena itu tidak mengurangi cesium,” tegasnya.

Dengan pengolahan yang tepat, Hudi menyebut risiko paparan radioaktif pada pangan laut bisa ditekan. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa menikmati udang dengan aman dan tenang.

(cyu/twu)



Sumber : www.detik.com

AQUA Luruskan Disinformasi soal Sumber Air, Pajak, dan Dampak Lingkungan


Jakarta

Tambahan informasi artikel ini dinaikkan dengan label advertorial

AQUA meluruskan informasi yang saat ini beredar di media sosial, yang menyebutkan penggunaan air dari sumur bor biasa, bukan dari air pegunungan, serta menyoroti isu pajak, SIPA, dampak lingkungan, hingga kontribusi sosial perusahaan. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia, AQUA ingin tidak ada kesalahpahaman di masyarakat.

AQUA berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kemurnian air yang kami hadirkan kepada masyarakat. Kami percaya bahwa transparansi dan edukasi publik adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Oleh karena itu, AQUA menyampaikan klarifikasi ini berdasarkan data ilmiah, regulasi, dan fakta lapangan.

Fakta dan Komitmen AQUA

1. Sumber Air Pegunungan yang Terlindungi
Air AQUA berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, serta minimal 1 tahun penelitian.

Proses ini dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. AQUA hanya menggunakan air dari akuifer dalam (kedalaman 60-140 meter), bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal.

Akuifer ini terlindungi secara alami oleh lapisan kedap air, sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan tidak mengganggu penggunaan air masyarakat. Hal ini juga berdasarkan hasil studi hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) yang mengonfirmasi bahwa sumber air AQUA tidak bersinggungan dengan air yang digunakan masyarakat dan setiap penentuan titik sumber air AQUA telah melewati kajian dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

2. Proses Produksi yang Higienis dan Terstandarisasi
Untuk menjaga kemurnian air, AQUA menerapkan sistem pengemasan otomatis tanpa sentuhan tangan manusia. Proses yang dilakukan mencakup pengaliran air melalui pipa stainless food-grade dengan kekedapan optimal, pengolahan dengan mesin berteknologi tinggi, pengujian lebih dari 400 parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi, serta pemenuhan standar keamanan pangan dari BPOM dan SNI.

3. Kepatuhan Regulasi: SIPA dan Pajak
AQUA memiliki dan memperbarui SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) untuk setiap sumber air, serta membayar pajak air dan retribusi sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Proses pelaporan volume air dilakukan secara transparan dan diaudit oleh instansi pemerintah terkait. Manipulasi data dilarang keras dan diawasi ketat oleh pemerintah daerah dan pusat melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bagian dari kepatuhan SIPA adalah pemberian akses air kepada masyarakat.

4. Komitmen terhadap Keberlanjutan dan Masyarakat
AQUA berupaya mengembalikan air lebih banyak dari yang diambil ke dalam tanah dan masyarakat melalui program konservasi yang tersertifikasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. AQUA menjalankan program konservasi sumber daya air berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) di berbagai wilayah operasional.

Upaya yang dilakukan AQUA antara lain, penanaman lebih dari 2,5 juta pohon secara nasional, pembangunan lebih dari 2.300 sumur resapan dan 12.000 rorak, pengelola dan melakukan konservasi di 17 area taman keanekaragaman hayati, program WASH (Water Access, Sanitation, and Hygiene) untuk lebih dari 500.000 penerima manfaat, serta pertanian regeneratif untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah serta penerapan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah.

AQUA juga aktif berdialog dan melibatkan masyarakat serta LSM untuk memastikan pengelolaan air yang adil, transparan, dan berkelanjutan melalui pendekatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sumber Air dan Proses Produksi

AQUA menggunakan air dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing (mengalir alami).

Selain itu, air yang digunakan berasal dari lapisan dalam yang tidak bersinggungan dengan air permukaan yang digunakan masyarakat. Proses pengambilan air dilakukan sesuai izin pemerintah dan diawasi secara berkala oleh pemerintah daerah dan pusat melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

AQUA memiliki Kebijakan Perlindungan Air Tanah Dalam (Ground Water Resources Policy), yang mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air harus menjamin kemurnian dan kualitas sumber air, menjaga kelestarian sumber daya airnya, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional serta melindungi dan turut mempromosikan adat dan cagar budaya di sekitar wilayah operasionalnya.

Berdasarkan kajian bersama UGM, pengambilan air dilakukan secara hati-hati dan tidak menyebabkan pergeseran tanah atau longsor. Namun, faktor lain seperti perubahan tata guna lahan dan deforestasi juga berpengaruh.

Disamping itu, AQUA aktif melakukan konservasi dan pemantauan lingkungan secara berkala serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat untuk mengelola sumber daya air secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga terjaga kualitas dan kuantitasnya. Hal ini juga menjaga area tangkapan dan resapan air tetap terjaga fungsi dan keberlanjutannya.

Pajak, SIPA, dan Regulasi

AQUA secara konsisten dan transparan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran dilakukan secara berkala dan resmi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yang menjamin transaksi tercatat secara sah secara hukum.

Sebagai informasi, AQUA hanya mengambil air sesuai dengan kuota yang ditetapkan dalam SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) dan berada di bawah pengawasan ketat dari instansi terkait.

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, AQUA juga menjalankan program konservasi air dan pengembalian air ke alam dan masyarakat melalui program WASH (Water Access, Sanitation, and Hygiene) yang telah menjangkau lebih dari 500,0000 penerima manfaat di berbagai wilayah operasional AQUA di Indonesia.

AQUA juga membentuk tim khusus (SIPA Taskforce) untuk memantau dan mengelola seluruh proses perizinan dan pelaporan SIPA. Selain itu, AQUA juga menjalankan program konservasi air dan pengembalian air ke masyarakat sebagai bagian dari kewajiban SIPA, termasuk melalui program WASH dan konservasi berbasis DAS.

Seperti perusahaan lainnya, proses perizinan dapat menghadapi tantangan administratif atau teknis. Namun, AQUA selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. AQUA juga aktif dalam advokasi kebijakan air melalui asosiasi industri dan forum publik.

AQUA berkomitmen penuh pada transparansi dan integritas. Seluruh volume air yang diambil dilaporkan sesuai realisasi dan diaudit oleh pemerintah. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.

Harga air mineral mencerminkan proses seleksi sumber, pengujian kualitas, produksi higienis, distribusi, dan komitmen keberlanjutan lingkungan. AQUA memastikan harga yang diterapkan sejalan dengan nilai tambah dan manfaat yang diberikan kepada konsumen.

Lingkungan dan Manfaat untuk Warga

AQUA berkomitmen agar keberadaan perusahaan membawa manfaat nyata, mulai dari akses air bersih, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap program CSR dirancang bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan.

Proses penentuan sumber air AQUA dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. AQUA hanya menggunakan air dari akuifer dalam (kedalaman 60-140 meter), bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal. Akuifer ini terlindungi secara alami oleh lapisan kedap air, sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan tidak mengganggu penggunaan air masyarakat.

Untuk terus menjaga kualitas dan kuantitasnya, AQUA menjalankan program konservasi sumber daya air berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) di berbagai wilayah operasional, termasuk Subang. Di Subang sendiri, AQUA tercatat telah melakukan penanaman lebih dari 250,000 pohon, membangun lebih dari 120 sumur resapan dan 2.800 rorak, serta melakukan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat bersama masyarakat Subang.

AQUA akan terus menjaga komitmennya dalam menyediakan air minum berkualitas tinggi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan membangun hubungan yang transparan dengan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan konsumen AQUA Menyapa di nomor 0800-15-88888.

(adv/adv)



Sumber : news.detik.com

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Maksimalkan Pompa Guna Atasi Banjir


Jakarta

Selama dua hari hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Semarang menyebabkan sejumlah kawasan dilanda banjir. Beberapa kelurahan memiliki ketinggian air mencapai 50 sentimeter, seperti Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, dan Terboyo Kulon,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwarto menyebut pihaknya telah mengerahkan seluruh pompa yang dimiliki, untuk mempercepat proses penyurutan air, terutama di kawasan yang menjadi akses vital nasional.

“Jadi kemarin intensitas hujan cukup tinggi, di atas 100 milimeter per detik. Semua pompa yang kami miliki kami kerahkan, termasuk empat unit mobil pompa dan enam unit pompa berkapasitas 250 liter per detik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Selain pompa milik DPU, bantuan juga datang dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang mengoperasikan empat pompa portable berkapasitas 1.000 liter per detik, dua unit pompa berkapasitas 250 liter per detik, serta tambahan dari pihak BPOM dan instansi lain.

Namun, menurut Suwarto, upaya penanganan belum bisa optimal karena beberapa pompa masih dalam tahap konstruksi maupun perbaikan.

“Pompa di wilayah Waru sedang dalam konstruksi oleh Kementerian PUPR, dan dari BBWS hanya satu unit yang berfungsi. Jadi memang belum bisa maksimal,” jelasnya.

Suwarto menyebut kendala teknis seperti proyek Tol Semarang-Demak juga mempengaruhi aliran air ke laut, sehingga memperlambat penanganan banjir.

“Konstruksi tol itu membuat air laut seperti terbendung, sehingga aliran tidak bisa langsung ke laut. Ini akan dibahas dalam rapat bersama Ibu Wali Kota dan para stakeholder terkait, termasuk BUMN dan BBWS,” katanya.

Ia menambahkan, pompa-pompa lama milik BBWS juga mengalami kerusakan karena suku cadangnya sudah tidak tersedia.

“Sudah dilakukan penggantian tiga dari empat unit pompa. Sekarang tinggal menunggu instalasi listrik dari PLN. Panelnya sudah siap, tinggal pasokan listrik dan trafo,” katanya.

Jika seluruh pompa berfungsi normal, kapasitas rumah pompa bisa mencapai 12.000 liter per detik. Namun, saat ini yang beroperasi hanya sebagian kecil.

“Dari enam unit pompa besar yang ada, hanya dua yang menyala. Di Sringin juga baru dua yang berfungsi,” ungkapnya.

Meski begitu, Suwarto menambahkan, DPU tetap berupaya maksimal dengan menambah pompa portable di beberapa titik rawan.

“Total ada sepuluh pompa portable yang aktif, termasuk mobil pompa dengan dua unit di setiap kendaraan. Ini membantu mempercepat penyurutan genangan,” tambah Suwarto.

Terkait area yang masih rawan banjir, Suwarto menyebut beberapa titik masih perlu diwaspadai, seperti Rogosari, Mudiarjo Kidul, Mudiarjo Lor, Bangetayu Kulon dan Wetan, Genuk, hingga Trimulyo.

“Karena pompa Kadang Kebo yang dikelola Pemkot masih berfungsi normal dan mampu mengalirkan air langsung ke Banjir Kanal Timur,” ujarnya.

DPU berharap, lanjut Suwarto, setelah seluruh pompa baru terpasang dan sistem kelistrikan aktif, penanganan banjir di Semarang akan lebih cepat dan efisien.

“Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini instalasi listrik bisa selesai, sehingga seluruh pompa bisa beroperasi maksimal,” pungkasnya.

Simak Video ‘Curah Hujan Tinggi dan Pompa Rusak, Semarang Dilanda Banjir’:

(akd/ega)



Sumber : news.detik.com

Siasat BPOM Kembangkan Fitofarmaka, Tekan Impor Bahan Baku Obat


Jakarta

Obat bahan alam atau fitofarmaka masih menemui banyak tantangan dalam pengembangannya. Baik dari sisi bahan baku hingga pengolahannya.

Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Dian Putri Anggraweni, mengungkapkan perlunya inovasi dalam pengembangan obat bahan alam yang ternyata banyak tersedia di Indonesia.

“Perlunya pengembangan obat bahan alam Indonesia dengan tepat, agar bisa menjadi produk berkelas secara global,” tutur Putri dalam keterangan tertulis, Kamis (16/10/2025).


“Hal ini yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem riset bahan obat alam dan fitofarmaka nasional,” tambahnya.

Hal ini juga disinggung oleh Sekretariat untuk International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines Organisasi Kesehatan Dunia (WHO-IRCH), Pradeep Dua. Pihaknya juga telah merilis WHO Global Traditional Medicine Strategy 2025-2034.

“Salah satu dari 4 tujuan utama dalam strategi ini berfokus pada regulasi. Regulasi ini tidak hanya membahas mengenai produk, melainkan juga mengatur masalah praktik dan praktisi pengobatan tradisional, komplementer, dan intergratif,” terangnya.

Dalam mendukung bahan alami dari Indonesia sebagai obat, farmakolog Prof Raymond Tjandrawinata menggunakan tumbuhan dan hewan dari dalam negeri. Meski begitu, tetap dibutuhkan tahap uji klinis agar mendapatkan bukti ilmiah bahwa produk fitofarmaka yang dihasilkan aman dan berkhasiat.

“Ketika kami masuk ke tahap uji klinis, kita perlu memiliki bukti ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, akan lebih mudah memperoleh data yang baik pada fase klinis, dan berdasarkan pengalaman tersebut, jika desain baik mulai dari bahan baku aktif hingga produk jadi, maka produk herbal berbasis keanekaragaman hayati tidak kalah kualitasnya dibandingkan produk kimia,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan tengah mengintensifkan perkembangan fitofarmaka Indonesia. Hal ini dilakukan demi menekan penggunaan bahan baku impor untuk obat-obatan di Indonesia.

Taruna menyebut Indonesia memiliki potensi 30 ribu jenis tumbuhan baru, yang 18 ribu di antaranya digunakan sebagai jamu. Sementara 71 jenis yang berkembang menjadi obat herbal terstandar dan 20 yang menjadi fitofarmaka.

“Kita punya ribuan kampus, at least BPOM sekarang sudah kerja sama 179 kampus-kampus besar dan industri. Jika digabungkan, keduanya ini maka nanti hasil ribuan jamu-jamuan itu bisa berkemban menjadi obat herbal terstandar,” jelas Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

“Dan dari herbal terstandar ini, nanti bisa berpotensi menjadi obat,” punkasnya.

(sao/naf)



Sumber : health.detik.com

Kemenkes Ungkap Wacana Label Nutri-Level, Direncanakan Berlaku 2027


Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkap mekanisme penerapan label nutri-level pada produk makanan dan minuman. Nantinya, label ini akan menunjukkan mana pilihan makanan atau minuman yang lebih sehat hingga cenderung tinggi gula, garam, dan lemak.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penerapan nutri-level untuk produk pangan masuk dalam tahap edukasi. Saat ini, pemerintah belum mewajibkan perusahaan menggunakan label tersebut, alias bersifat sukarela.

Pihaknya juga ditekankan masih menyusun aturan terkait penerapan Nutri-level, meliputi regulasi penanggulangan penyakit dan edukasi cara membaca Nutri-level.


“Jadi itu seperti tahapan untuk supaya bisa masyarakat tahu. Kan kita sebenarnya sudah banyak kan (label makanan sehat) misalnya pilihan sehat. Nah, sekarang jangan nanti ada di situ (ada label nutri-level), tapi mereka tetap nggak aware bahwa mereka seharusnya membaca, ini nutri-level misalnya merah, berarti kandungan gulanya yang tinggi,” jelas Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Nadia mengingatkan, makanan yang nantinya mendapatkan level ‘merah’ menandakan tinggi GGL. Ini untuk membuat masyarakat lebih sadar dengan makanan atau minuman apa saja yang dikonsumsi dalam sehari.

Misalnya, sudah mengonsumsi makanan atau minuman level merah dengan kadar garam atau gula tinggi, maka asupan makanan selanjutnya harus memilih menu yang lebih rendah garam dan gula.

“Artinya buat masyarakat sadar, ‘oh, saya sudah konsumsi makanan yang warnanya (level) merah atau minuman merah, berarti kalau saya mau konsumsi itu dua kali sehari, itu saya harus lebih berhati-hati’. Karena berarti sudah melebih konsumsi,” sambungnya.

Meski saat ini pemasangan nutri-level masih masih bersifat sukarela karena dalam masa edukasi, nantinya pelabelan ini akan diwajibkan. Edukasi saat ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk makanan dan minuman kemasan dan Kementerian Kesehatan untuk makanan siap saji.

Ia mengatakan pelabelan ini direncanakan akan mulai menjadi kewajiban pada 2027, atau 2 tahun setelah masa edukasi selesai.

“Iya (2027), kalau nutri-level edukasi dua tahun. Setelah dua tahun, itu menjadi mandatory (wajib). Artinya begitu diundangkan ada masa grace period 2 tahun,” katanya.

“Kalau buat kadarnya, nanti sifatnya voluntary. Jadi semua perusahaan itu nanti sifatnya akan melaporkan bahwa kadar gula saya sekian, kadar garam saya sekian, dan dia voluntary untuk menempelkan itu,” tandas Nadia.

(avk/naf)



Sumber : health.detik.com

US FDA Percayakan BPOM soal Sertifikasi Keamanan Rempah Indonesia


Jakarta

Indonesia mencatat sejarah baru di kancah global. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI resmi dipercaya oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA) sebagai Lembaga Sertifikasi Impor (Certifying Entity/CE) untuk produk rempah-rempah Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat.

Keputusan ini tertuang dalam Letter of Intent yang ditandatangani Donald A. Prater, Principal Deputy Director for Human Foods Program FDA, dan diumumkan melalui Import Alert 99-52.

Langkah tersebut menandai pengakuan resmi terhadap kapasitas pengawasan pangan Indonesia di tingkat dunia.


“FDA tidak sembarangan memberi mandat seperti ini. Mereka menilai bukan hanya teknis, tapi juga komitmen dan integritas sistem pengawasan Indonesia. Ini momentum pengakuan global,” beber Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

Sebelumnya, sertifikasi ekspor rempah Indonesia ke AS dilakukan oleh lembaga pihak ketiga di luar negeri. Kini, untuk pertama kalinya, BPOM diberi kewenangan langsung oleh FDA, menandakan posisi sejajar dengan otoritas pangan dunia seperti FDA (Amerika), EFSA (Eropa), dan MHRA (Inggris).

FDA berharap BPOM dapat menjamin keamanan rempah dari potensi kontaminasi isotop Cesium-137, unsur radioaktif yang menjadi perhatian utama di pasar AS.

“Kami akan melibatkan BRIN dan BAPETEN agar seluruh protokol pemeriksaan bersifat ilmiah, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan di forum global,” tegas Taruna.

Dengan mandat ini, Indonesia tak hanya mengekspor rempah, tetapi juga mengekspor standar dan kepercayaan internasional.
BPOM kini berperan aktif dalam pembahasan teknis sertifikasi pangan global, sejajar dengan lembaga internasional lainnya.

“Ini bukan hanya soal ekspor rempah, tapi tentang posisi Indonesia di dunia. Kita tidak lagi sekadar mengikuti standar, melainkan dipercaya ikut menetapkannya,” ujar Taruna.

Penunjukan FDA kepada BPOM menandai babak baru diplomasi pangan Indonesia, rempah menjadi simbol kedaulatan sains dan reputasi bangsa di panggung global.

(naf/naf)



Sumber : health.detik.com

Menko PMK Tinjau Pengelolaan Dam Jemaah Haji RI di Makkah



Makkah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi pengelolaan daging dam jemaah haji RI di Makkah, Arab Saudi. Sebanyak 8.000 pack daging kurban jemaah haji RI rencananya akan dikirim ke Tanah Air.

Peninjauan dilakukan di salah satu perusahaan pengepakan daging yang ada di Makkah, Jumat (5/7/2024). Turut mendampingi, Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz, Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat, dan Kepala Daerah Kerja Makkah Khalilurrahman.

“Kami tadi sudah mendiskusikan bermacam hal yang berkaitan dengan rencana mengirimkan daging kurban jemaah haji Indonesia. Tahun ini kita belum mengirimkan secara besar-besaran, karena masih dalam proses trial,” ujar Muhadjir di Makkah, Jumat (5/7/2024).


Dia mengapresiasi perbaikan tata kelola dam yang dilakukan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024. Hal ini menurut Muhadjir merupakan terobosan yang perlu ditindaklanjuti dan dimasifkan pada masa yang akan datang.

“Untuk perizinan di Indonesia, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih dari Kementerian-kementerian terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, kemudian juga BPOM, Ditjen Imigrasi semua sudah siap,” katanya.

Menko PMK meninjau perusahaan pengelolaan daging kurban jemaah haji RI di Makkah, Jumat (5/7/2024).Menko PMK meninjau perusahaan pengelolaan daging kurban jemaah haji RI di Makkah, Jumat (5/7/2024). Foto: Dok Media Center Haji 2024

Selain mengunjungi tempat pengepakan daging, Menko PMK bersama rombongan juga meninjau Rumah Potong Hewan (RPH) Ukaisyiyah di Makkah.

Sementara, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat mengatakan, pada tahun ini tercatat baru ada sekitar 6.500 petugas dan jemaah yang menyalurkan damnya pada RPH yang direkomendasikan pemerintah. Selanjutnya 4.500 ekor kambing disembelih dan disalurkan dagingnya di Tanah Suci, sementara 2.000 lainnya dagingnya akan disalurkan ke Tanah Air.

“Dari 2.000 kambing tersebut selanjutnya akan di-packaging dengan cara retort. Satu ekor kambing di-packing menjadi 4 pack. Jadi total akan ada 8.000 pack daging yang akan dikirimkan ke Indonesia. Masing-masing pack-nya berisi 2,5 kg daging,” ungkap Arsad.

(nla/kri)



Sumber : www.detik.com