Jakarta –

Masalah sampah masih jadi momok bagi sektor pariwisata. Dari Gili Trawangan hingga Gunung Gede Pangrango, semuanya bermasalah dengan sampah.

Sampah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, termasuk pariwisata. Kedatangan wisatawan turut dibarengi dengan datangnya sampah yang ditinggalkan. Dari Gili Trawangan hingga Gunung Gede Pangrango berjibaku dengan sampah.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pagngrango (BBTNGGP) bahkan sampai mengumumkan penutupan pendakian sementara terkait masalah sampah. Pengumuman ini disampaikan lewat akun BBTNGGP. Penutupan ini berlaku mulai 13 Oktober 2025 hingga pemberitahuan lebih lanjut.

“Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pagngrango (BBTNGGP) resmi mengumumkan sementara kegiatan pendakian penutupan melalui Siaran Pers Nomor PG. O6/T.2/TU/B/10/2025, berlaku mulai 13 Oktober 2025 hingga pemberitahuan lebih lanjut,” tulis BBYNGGP.

Penutupan tersebut merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan sampah pendakian serta memperbaiki tata kelola dan sistem pelayanan pendakian dalam upaya mewujudkan Zero Waste Wisata Pendakian di TNGGP.

Gili Trawangan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menghadapi krisis sampah. Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat, sistem pengelolaan limbah harus mampu mengikuti laju pertumbuhan aktivitas di pulau cantik itu agar keindahan alamnya tetap terjaga dan tidak berubah menjadi beban ekologis.

Saat ini, mesin inseminator hanya dapat mengelola 5-10 ton sampah per hari. Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk segera menganggarkan mesin mixer atau pencacah sampah.

“Dari mesin insinerator di sini, sampah yang bisa dikelola hanya 5-10 ton per hari. Tapi, sampah di Gili Trawangan per hari saja bisa mencapai 18 ton. Jadi sampah yang belum bisa diolah terpaksa menumpuk dan akhirnya menjadi gunung sampah,” kata Ketua FMPL Malik di Mataram.

Permasalahan sampah juga dihadapi oleh Kabupaten Tangerang. Mereka pun menggelar kampanye Ayok Tangerang Langit Biru (TLB) yang sudah dilakukan sejak Maret 2025 dengan fokus kegiatan di Kecamatan Sindang Jaya.

Kegiatan yang dilakukan antara lain edukasi soal sampah di sekolah-sekolah, lokakarya dengan warga, membersihkan masjid, kunjungan sekolah ke TPST dan sosialisasi dengan warga sekitar. Ada juga jalan sehat sejauh 2,4 Km sambil plogging (memungut sampah) dengan 2.000 peserta.

“Kampanye Langit Biru merupakan langkah nyata dalam mitigasi perubahan iklim dan pengendalian pencemaran udara. Kementerian LHK terus mendorong seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk menangani dan mengelola sampah secara konsisten, terintegrasi dan sesuai dengan regulasi. Program ini menjadi titik balik dalam memperbaiki kualitas lingkungan secara menyeluruh. Kami mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan sesuai regulasi untuk mencegah pembakaran sampah ilegal yang merusak udara,” ucap Staf Ahli Menteri LHK, Nurhadi Wardoyo.

Jalan-jalan sambil pungut sampah Foto: (dok. Istimewa)

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni turut senang dengan perhatian dari Veritas Edukasi Lingkungan dan Alam Sutera Group untuk menjadikan Banten lebih baik lagi. Ia menyadari pentingnya mengedukasi anak-anak untuk mengenal pengolahan sampah agar tercipta generasi yang peduli lingkungan sehat.

“Praktek-praktek pengelolaan sampah ilegal merugikan masyarakat apalagi pembakaran sampah, berdasarkan data KLH, terdapat 8.000 ton sampah setiap hari dimana hanya 13% yang baru bisa diolah. Pengelolaan sampah secara baik dan benar adalah tugas kolektif, apalagi jika sampah rumah tangga memiliki nilai ekonomis. Tentu saja kedepannya program ini akan digalakkan sedemikian rupa guna menciptakan Tangerang Langit Biru yang kita semua inginkan,” ungkap Andra Soni.

“Membuat Indonesia bersih kembali adalah hal yang mungkin. Melalui festival ini kami memberdayakan generasi muda untuk mengambil tindakan dalam menghadapi krisis sampah,” kata Benedict Wermter, Direktur Veritas Edukasi Lingkungan, pemilik akun sosial media @bulesampah sekaligus jurnalis asal Jerman yang secara konsisten membuat konten dan mengedukasi soal pengelolaan sampah.

Langkah yang Bisa Dilakukan

Selain edukasi, dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak karena pengelolaan sampah adalah masalah yang kompleks. Dilansir dari detikFinance, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengakui pengelolaan sampah di Indonesia belum bisa tertangani sepenuhnya.

Mengatasi permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah hingga masyarakat. “Banyak hal yang mesti harus kita lakukan bersama, kita harus masif,” kata dia.

Salah satunya caranya dengan memilah sampah-sampah sesuai jenisnya. Dengan begitu, memudahkan pemerintah dalam mengelola sampah.

“Tapi kalau dipilahnya, kemudian diambilnya sesuai dengan waktunya itu akan memudahkan kita pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga saya berharap ini, kita harus bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Tidak bisa pemerintah pusat sendiri, tapi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bersama masyarakat dan juga kita sendiri masing-masing di lingkungan juga harus mengelola sampah itu bersama-sama secara masif,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memperbanyak kolaborasi untuk mengatasi sampah. Untuk sampah di sungai, mereka akan berkolaborasi dengan Komunitas Peduli Sungai.

“Ciliwung komunitasnya cukup besar dan Cisadane. Jadi dalam waktu segera kita akan menetapkan komunitas-komunitas sungai itu. Karena tanpa dukungan mereka sepertinya hampir tidak masuk akal kita bisa menyelesaikannya, mereka perlu rekognisi,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

(wsw/wsw)