Tag Archives: dpd-ri

Melayu Punya Sejarah Luar Biasa


Jakarta

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan konvensi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) menjadi ajang penting untuk mempererat hubungan budaya dan keislaman antarnegara. Sultan menilai konvensi DMDI menjadi momentum untuk memperkuat kejayaan Melayu.

Hal ini disampaikan Sultan dalam konferensi pers welcome dinner Konvensi DMDI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Acara ini juga dihadiri oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; mantan Menko Polhukam, Mahfud Md; serta perwakilan dari 18 negara.

“Buat saya Melayu yang punya sejarah yang luar biasa, bukan hanya di literasinya, tapi juga bagaimana sejarah Melayu, peradaban yang panjang sekali, Prof Yusril pasti lebih paham dari pada kami yang muda-muda,” kata Sultan.

“Nah, kami coba bangkitkan, kami coba bangkitkan bagaimana sejarah kebesaran Melayu itu mulai diangkat,” sambungnya.

Sultan mengatakan DMDI telah berdiri sejak 2000. Dia mengatakan saat ini DMDI memasuki fase penting dalam memperkuat jejaring antarnegara rumpun Melayu.

Dia mengatakan DMDI ke-23 dihadiri oleh seluruh pengurus DMDI seluruh Indonesia dan 18 negara. Sultan menargetkan DMDI akan mengunjungi 23 negara yang memiliki akar budaya Melayu.

“Target kita sebenarnya seluruh dunia yang punya rumpun Melayu, ada berapa? 23 negara, itu akan kita kunjungi, demi membangkitkan kembali sejarah Melayu. Nah, sejarah Melayu itu luar biasa, saya tiap hari belajar,” ujarnya.

Sementara itu, Yusril mengaku bahagia hadir dalam acara tersebut. Yusril mengatakan Melayu memiliki konsep yang sangat luas.

“Konsep Melayu yang sangat luas sebenarnya, bukan konsep etnik karena Melayu didefinisikan dalam konstitusi atau pelembagaan Malaysia adalah sebagai orang yang bertutur kata bahasa Melayu, mengamalkan adat Islam Melayu dan beragama Islam,” ujarnya.

“Jadi bukan merupakan konsep etnik, tapi lebih merupakan konsep budaya dan konsep agama dan saya kira kalau kita menggunakan konsep itu, maka banyak orang Melayu di dunia ini,” imbuhnya.

Lihat juga Video ‘Makna Anugerah Adat Melayu Ingatan Budi Bagi Kapolri’:

(amw/isa)



Sumber : news.detik.com

Waka DPD Ajak Pemuda Parlemen Indonesia Wujudkan Demokrasi Produktif


Jakarta

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung membuka Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) Tahun 2025 di Jakarta. Tamsil menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai energi moral bangsa yang harus mengarahkan semangat dan keberanian mereka pada pembangunan politik yang bermakna.

Tamsil menyampaikan parlemen bukan sekadar lembaga politik, melainkan juga institusi pemikiran yang menjadi ‘otak bangsa’. Parlemen, kata Tamsil, adalah tempat ide dan nurani bangsa disatukan untuk kemudian diformulasikan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Eksekutif mungkin menggerakkan tangan bangsa, tetapi parlemen sejatinya menggerakkan pikirannya. Di sinilah moral publik diuji, dan kebijaksanaan kolektif ditempa,” ujar Tamsil, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

“Pikiran yang lahir di parlemen harus bersumber dari denyut kehidupan rakyat,” sambungnya.

Tamsil menekankan Pemuda Parlemen Indonesia merupakan wadah strategis bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, berdialektika, serta membangun budaya politik yang sehat dan beretika.

Menurut Tamsil, forum seperti ini menjadi laboratorium berpikir bagi para pemuda untuk mengembangkan argumentasi, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan kedewasaan politik.

“Politik yang sehat lahir dari perdebatan yang sehat. Perdebatan bukan pertengkaran, tetapi jalan akal menempuh kebenaran,” kata Tamsil.

“Dari perdebatan lahir pengetahuan, dari pengetahuan tumbuh kebijakan, dan dari kebijakan hadir keadilan,” tambahnya.

Tamsil juga mengutip pandangan Mohammad Hatta dalam buku ‘Demokrasi Kita’, yang menyebut demokrasi sejati adalah demokrasi yang produktif dan substantif, bukan sekadar demokrasi yang ramai di ruang perdebatan dan Pemilu.

Menurut Tamsil, demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang melahirkan kesejahteraan dan didasari oleh semangat gotong royong.

“Gotong royong bukan sekadar warisan sosial, melainkan prinsip politik yang paling mendasar. Demokrasi tanpa gotong royong akan menjadi arena kompetisi yang individualistik,” tutur Tamsil.

“Namun, demokrasi yang berjiwa gotong royong akan menjadi taman kolaborasi yang menumbuhkan kesejahteraan bersama,” sambungnya.

Lebih lanjut, Tamsil mengingatkan para peserta konferensi, keberanian berpikir berbeda harus selalu disertai arah dan tanggung jawab. Dalam konteks politik, setiap ide dan kata yang disampaikan harus memiliki dasar moral dan memperhatikan kepentingan rakyat.

“Berpikir bagi seorang pemuda parlemen berarti memikul amanah. Karena itu, tanamkan sejak dini bahwa berpikir itu ibadah, dan berpolitik itu pengabdian,” ucap Tamsil.

Di era banjir informasi seperti saat ini, Tamsil juga berpesan agar generasi muda parlemen menjadi jangkar intelektual bangsa. Ia mengingatkan agar pemuda tidak mudah terseret arus opini publik yang dangkal, tetapi tetap berpijak pada pengetahuan dan kebenaran.

“Bangunlah politik yang berpijak pada pengetahuan, bukan sekadar popularitas. Jadikan politik sebagai jalan menebar manfaat, bukan alat untuk menimbun kuasa,” tegas Tamsil.

Tamsil memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan panitia Pemuda Parlemen Indonesia atas dedikasi mereka dalam membangun ruang pendidikan politik yang berkeadaban.

Ia berharap konferensi ini menjadi titik awal lahirnya generasi muda yang mampu menyeimbangkan antara ide dan tindakan, serta menuntun bangsa menuju demokrasi yang produktif dan bergotong royong.

“Dengan penuh keyakinan, mari kita jadikan konferensi ini sebagai awal gerakan intelektual muda yang menuntun bangsa menuju demokrasi yang produktif dan bergotong royong,” kata Tamsil.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Pemuda Parlemen Indonesia dan juga peserta-peserta Konferensi dari seluruh Indonesia.

(akd/ega)



Sumber : news.detik.com

MUI Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis



Jakarta

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya untuk suatu kondisi itu tidak tepat.

“Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar merespons usulan tersebut seperti dikutip, Kamis (16/1/2025).

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” sambungnya.


Menurut Buya Anwar, sapaannya, dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk membiayai program MBG dari keluarga berada karena penyaluran dana tersebut tidak seketat penyaluran zakat. Dalam Islam, hanya delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Saat ditanya terkait penggunaan dana wakaf, Buya Anwar menyebut itu akan menghilangkan zat atau pokoknya. Mengingat, wakaf terdiri dari benda atau zat dan manfaat atau hasilnya.

“Kalau kita mewakafkan uang maka pokoknya tidak boleh hilang dan tetap menjadi milik yang mewakafkan sementara manfaatnya bisa diambil oleh pihak yang menerima wakaf. Oleh karena itu istilah wakaf makanan bergizi tidak bisa karena dzat atau pokoknya menjadi hilang,” ujarnya.

Akan tetapi, jika yang diambil dalam hal ini adalah hasil pengelolaan harta wakaf, kata dia, itu boleh asal ada persetujuan dari pihak yang mewakafkan atau penggunaan hasilnya oleh si pengelola wakaf tidak bertentangan dengan niat dari pihak yang mewakafkan.

Menurutnya, hal yang memungkinkan dalam hal ini adalah penggunaan hadiah dan hibah atau infak dan sedekah. Namun, ini juga akan menimbulkan perbedaan pendapat.

Buya Anwar memberi alternatif program makan bergizi gratis dilakukan bertahap, sesuai ketersediaan anggaran.

“Menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada. Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” urainya.

Meski begitu, ia merasa aneh jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan program tersebut. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

“Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut bagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pihaknya berharap pemerintah tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pemerintah dan pengusaha sehingga dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat dan bisa digunakan untuk membiayai berbagai program, salah satunya makan bergizi gratis.

Sebelumnya dilansir detikNews, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Kata Muhammadiyah dan PBNU soal Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis



Jakarta

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis perlu dibicarakan dengan pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah. Pembicaraan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar’i terkait golongan yang berhak menerimanya.

“Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas,” kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.


Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, perlu pembicaraan lebih jauh terkait manajemen dan capaiannya jika usulan itu mau ditindaklanjuti.

“Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. Karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan,” kata dia.

Tanggapan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut merespons usulan pendanaan makan bergizi gratis dengan uang zakat. Menurutnya, hal ini perlu kajian lanjut karena penerima zakat sudah ada aturannya dalam syariat.

“Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati,” katanya usai jumpa pers penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (13/1/2025), dilansir NU Online.

Gus Yahya, sapaannya, memandang pemerintah perlu mengkaji secara serius target penerima manfaat dari lembaga zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis.

“Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf (penerima zakat) yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat,” jelasnya.

Selain zakat, Gus Yahya melihat adanya potensi penggunaan infak dan sedekah untuk membiayai program tersebut, mengingat aturan infak dan sedekah lebih longgar ketimbang zakat.

Pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh NU (LAZISNU) untuk ikut serta mengembangkan program pemanfaatan dana yang tujuannya kurang lebih seperti makan bergizi gratis.

Terkait kerja sama, Gus Yahya mengaku masih menjalin komunikasi intens dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, seperti Badan Gizi Nasional dan pihak pemerintah terkait.

“Nanti ada dua area kerja yang bisa kita tangani, tentu pengadaan makan gratis itu sendiri, artinya masaknya (dan) membaginya kepada siswa dan santri. Dan juga (Penyediaan) mulai dari bahan-bahannya yang melibatkan UKM di lingkungan NU,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dilansir detikNews.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” katanya.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

BP Haji Akan Kawal Revisi UU Haji dan Umrah, Selaraskan dengan Kondisi Terkini



Jakarta

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan mengawal proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Haji, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.

Gus Irfan menyebut, revisi UU dianggap penting untuk menyelaraskan peraturan dengan kondisi terkini. Tujuannya untuk memperkuat payung hukum penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

Terlebih lagi, mengingat perpindahan kewenangan penyelenggaraan haji reguler dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BP Haji yang akan terjadi pada musim haji 2026. Maka, Gus Irfan menyatakan bahwa perlu adanya masukan dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).


“Untuk merevisi undang-undang ini, kami perlu masukan dari stakeholder terkait, termasuk asosiasi haji dan umrah seperti AMPHURI yang sejauh ini selalu berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan haji dan umrah,” kata Gus Irfan, dilansir dari laman AMPHURI, Jumat (24/1/2025).

AMPHURI, sebagai asosiasi yang mewakili para penyelenggara haji dan umrah, menyambut positif inisiatif BP Haji tersebut. Sekjen AMPHURI, Zaky Zakariya Anshari, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dalam merevisi UU.

“Sebelumnya kami juga kerap dilibatkan oleh Komisi VIII DPR-RI maupun DPD-RI dalam upaya mereka melakukan kajian atas UU haji ini. Kami sering berdiskusi baik secara formal ke rapat dengar pendapat umum DPR maupun dalam pertemuan informal,” ujar Zaky.

Menurut Gus Irfan, pihaknya tengah menyiapkan usulan revisi undang-undang haji yang kemudian akan disampaikan ke DPR RI. Dia berharap pada tahun 2026, undang-undang haji yang baru sudah bisa dipakai.

“Insyaallah, kami tengah siapkan usulan revisiannya. Kami pun sudah berdiskusi dengan Komisi VIII khususnya Panja Haji,” jelas Gus Irfan.

“Mudah-mudahan sebelum penyelenggaraan haji di tahun 2026 sudah ada perubahan atas undang-undang yang ada,” tukasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com