Tag Archives: dpr ri

Hijab

Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus

Leave a comment

Gresnia Arela Febriani – wolipop

Senin, 17 Nov 2025 14:00 WIB





Anda menyukai artikel ini

Gaya Mulan Jameela saat mengisi acara HUT Kalimantan Utara.
Foto: Dok. TikTok @ruji_rossifumi.

Kaltara –

Penampilan penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Mulan Jameela, kembali menjadi sorotan di media sosial. Kali ini, gaya berbusana dan hijab yang ia kenakan saat mengisi sebuah acara di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi viral dan memancing beragam reaksi dari netizen

Mulan tampil dalam balutan busana ketat full body berwarna neon yang super mencolok. Dia memadukan nuansa sporty sekaligus dramatis di atas panggung.

Gaya viral Mulan Jameela ini terekam saat ia mengisi acara peringatan Hari Ulang Tahun Kalimantan Utara yang ke-13 dalam rangkaian acara bertajuk Benuanta Fest 2K25. Acara ini diselenggarakan di Kebun Raya Bunda Hayati, Bulungan Regency, Kalimantan Utara, dan turut dimeriahkan oleh penampilan grup band legendaris Jamrud.


Postingan yang membuat gaya Mulan mulai viral berawal dari unggahan akun TikTok @ruji_rossifumi. Dalam video-video yang beredar, Mulan terlihat mengenakan bodysuit ketat berwarna hijau neon yang dipadukan dengan aksen garis dan bentuk geometris berwarna shocking pink dan oranye. Seperti apa gaya Mulan yang tuai komentar warganet?

Berikut gaya Mulan Jameela tuai reaksi warganet:

Gaya Hijab dan Busana Mulan Tuai Sorotan

Halaman 2 dari 6

” dtr-evt=”detail multiple page” dtr-sec=”button selanjutnya” dtr-act=”button selanjutnya” dtr-idx=”2″ dtr-id=”8214450″ dtr-ttl=”Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus”>

Gaya Hijab dan Busana Mulan Tuai Sorotan

Gaya Mulan Jameela saat mengisi acara HUT Kalimantan Utara.

Foto: Dok. TikTok @ruji_rossifumi.

Mulan Jameela memakai busana bodysuit ketat berwarna hijau neon menyala dengan motif geometris berwarna shocking pink dan oranye. Busana ini dipercantik dengan rok luar (tulle) panjang bertingkat berwarna hijau neon yang dramatis.

Padukan Hijab dan Busana dengan Rok Tulle

Halaman 3 dari 6

” dtr-evt=”detail multiple page” dtr-sec=”button selanjutnya” dtr-act=”button selanjutnya” dtr-idx=”3″ dtr-id=”8214450″ dtr-ttl=”Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus”>

Padukan Hijab dan Busana dengan Rok Tulle

Gaya Mulan Jameela saat mengisi acara HUT Kalimantan Utara.

Foto: Dok. TikTok @ruji_rossifumi.

Rok tulle hijau neon yang mengembang, menambah kesan dramatis pada penampilan panggung Mulan. Gaya hijabnya tetap konsisten, dengan bow (simpul pita) besar di leher yang menjadi ciri khas penampilannya di acara ini.

Mulan Jameela Tampil Energik

Halaman 4 dari 6

” dtr-evt=”detail multiple page” dtr-sec=”button selanjutnya” dtr-act=”button selanjutnya” dtr-idx=”4″ dtr-id=”8214450″ dtr-ttl=”Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus”>

Mulan Jameela Tampil Energik

Gaya Mulan Jameela saat mengisi acara HUT Kalimantan Utara.

Foto: Dok. TikTok @ruji_rossifumi.

Mulan Jameela tampil energik membawakan lagu “Dokter Cinta” dengan balutan busana bodysuit neon yang mencolok, rok tulle, dan hijab pink saat berinteraksi bersama rekan duet pria di panggung Benuanta Fest 2K25.

Gaya Hijab Segiempat Bentuk Pita

” dtr-evt=”detail multiple page” dtr-sec=”button selanjutnya” dtr-act=”button selanjutnya” dtr-idx=”5″ dtr-id=”8214450″ dtr-ttl=”Potret Gaya Hijab Mulan Jameela Saat Nyanyi, Bodysuit Neon Bikin Salah Fokus”>

Siluet busana ketat neon terlihat jelas dari samping, menegaskan bentuk tubuhnya. Bagian rok luar bertingkat memberikan volume. Sepatu stiletto berwarna ungu juga terlihat serasi.



Sumber : wolipop.detik.com

Wisata

Ritual Kontroversial Jumat Pon di Gunung Kemukus: Ziarah Dibayangi Perzinahan

Leave a comment



Jakarta –

Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah, dikenal dengan ritual Jumat Pon yang kerap menuai kontroversi. Ziarah yang awalnya bermuatan spiritual ini berubah citra karena dikaitkan dengan praktik seks bebas yang berkembang di sekitarnya.

Cerita rakyat di Indonesia begitu banyak dan bervariasi, misalnya mitos-mitos yang melekat pada suatu penanggalan. Terlebih di wilayah Jawa yang banyak ditemukan.

Pada buku Seri Penemuan: Kalender karya Armelia F. menerangkan dalam kalender Jawa dikenal dua macam hari, yakni siklus mingguan dan siklus pekan pancawara.


Jika siklus mingguan terdiri atas tujuh hari yang biasa kita gunakan dalam keseharian seperti Kamis dan Jumat maka siklus pancawara tersusun dari lima hari pasaran yaitu Pahing, Legi, Kliwon, Pon, dan Wage.

Saat keduanya dikombinasikan, sebagai contoh hari ini Jumat (3/10/2025) maka disebut Jumat Pon. Itu disebut sebagai weton.

Kembali pada mitos yang melekat suatu penanggalan di wilayah Jawa. Di setiap malam Jumat Pon ada mitos yang sangat kontroversial di Desa Pendem, Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Timur. Itu tempat peristirahatan terakhirnya Pengeran Samudro

Mitos Berhubungan Seks sebagai Pemulus Hajat

Ritual kontroversial itu menjadi agenda rutin yang dilakukan di Gunung Kemukus. Bagi orang-orang yang percaya dengan hal-hal spritual, tempat itu begitu ramai bak pasar malam kala malam Jumat Pon. Salah satu tujuannya adalah ngalap berkah, tidak sedikit yang mengartikan sebagai mencari pesugihan.

Nah, ritual ngalap berkah itu untuk meminta kelancaran pesugihan itu. Orang-orang yang berdatangan ke Gunung Kemukus agar keinginannya terkabul, selain berdoa mereka juga harus melakukan hubungan seks.

The New Kemukus, Sragen.New Kemukus. (Kominfo Kabupaten Sragen)

Hubungan seks dilakukan bukan dengan pasangan yang sah, selama tujuh kali berturut-turut. Jika salah satu pasangan (tidak sah) itu bolos di pertemuan berikutnya maka gugurlah tangga harapan untuk mencapai keinginan itu. Sehingga harus diulangi dari awal dan dengan pasangan yang berbeda.

Cerita di Balik Ritual Ngalap Berkah Gunung Kemukus

Ada berbagai versi tentang cerita asal mula bagaimana ritual seks di Gunung Kemukus ini. Tetapi yang pasti Pangeran Samudro merupakan penyebar agama Islam dan juga punya keturunan Majapahit.

Pemkab Sragen Jawa Tengah tengah berupaya mengikis stigma ritual seks yang selama ini melingkupi obyek wisata Gunung Kemukus. Dana Rp 48 miliar digelontorkan pemerintah pusat demi menata obyek wisata ini menjadi The New Kemukus berkonsep wisata ziarah dan keluarga.New Kemukus. (Kominfo Kabupaten Sragen)

Mulanya, Pangeran Samudro diutus oleh penguasa Demak kembali merekatkan hubungan keturunan Majapahit yang kala itu tercerai-berai. Dan sebelum itu, Pangeran Samudro juga telah mendapat tempaan agama dari Sunan Kalijaga sebelum melanggengkan misinya itu.

Sayangnya, di tengah menyebarkan syariat itu Pangeran Samudro jatuh sakit dan meninggal dunia. Dia kemudian dimakamkan di Gunung Kemukus.

Tak lama setelah mengetahui kabar sang anak jatuh sakit, ibunda Pangeran Samudro (Dewi Ontorwulan) dan singkatnya Dewi Ontrowulan pun meninggal. Gunung Kemukus juga menjadi tempat peristirahatan terakhirnya.

Menepis Stigma Mengubah Citra

Semakin modern zaman, praktik kontroversial itu lambat laun ditiadakan. Gunung Kemukus yang kala itu hype hingga media asing menyoroti sebagai ‘Mountain Sex’ kini bersolek benar-benar menjadi destinasi wisata religi.

Mengutip detikjateng, sejak Oktober 2020 objek wisata itu diubah total. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian PUPR mengeluarkan dana sebesar Rp 48 miliar dan setelah dilakukan revitalisasi kemudian diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan nama New Kemukus.

Penanggung Jawab Objek Wisata Gunung Kemukus, Marcellus Suparno, menjelaskan destinasi wisata itu sekarang telah berubah. Kini ada wahana baru yang di bangun di sana, ada juga lahan bekas bangunan liar dan warung yang telah diubah jadi taman.

“Harapannya New Kemukus nanti menjadi objek wisata yang nyaman untuk keluarga maupun peziarah. Penataannya sejak 2020 dan awal 2022 sudah rampung,” kata dia.

(upd/fem)



Sumber : travel.detik.com

Pendidikan

Prabowo Ingin Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, DPR: Lebih Strategis Mandarin

Leave a comment



Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto berencana memasukan bahasa Portugis sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah. Prabowo menyampaikan hal ini saat bertemu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

“Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari detikNews.

Sontak, rencana Prabowo tersebut mendapat berbagai respons dari publik. Begitu juga pakar pendidikan hingga Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Salah satunya yakni anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana.


Bonnie mengapresiasi upaya pemerintah memperluas pengajaran bahasa asing. Namun, ia menilai perlu ada pertimbangan mendalam terkait manfaat bahasa tersebut dalam konteks global.

DPR Tanyakan Urgensi Bahasa Portugis

Menurut Bonnie, bahasa Portugis belum menjadi bahasa yang umum digunakan dalam pergaulan internasional. Bahasa Portugis juga menurutnya belum menjadi bahasa pengetahuan umum dalam dunia akademik.

“Bahasa Portugis itu bukan bahasa pergaulan internasional. Bukan pula bahasa pengetahuan umum digunakan di kalangan akademik. Mungkin Presiden sedang meng-entertain Presiden Lula sebagai bagian dari diplomasi,” kata Bonnie dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Brasil adalah mitra penting bagi Indonesia. Salah satu bentuk penguatan kerja sama itu adalah rencana memasukkan pembelajaran bahasa Portugis ke sekolah-sekolah Tanah Air.

Komisi X DPR Usul Fokus Bahasa Inggris dan Mandarin

Sebagai usulan, Bonnie menyarankan agar pemerintah sebaiknya memaksimalkan terlebih dahulu kualitas pembelajaran bahasa Inggris yang sudah menjadi standar global. Jika ingin menambah bahasa asing lain, menurutnya bahasa Mandarin lebih tepat.

“Lebih baik maksimalkan mutu pengajaran bahasa Inggris. Atau kalau mau ada tambahan pelajaran bahasa, bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan,” katanya.

Bonnie Soroti Beban Siswa-Guru dan Kesiapan Anggaran

Bonnie, yang membidangi urusan pendidikan melalui Komisi X DPR, menilai wacana itu bisa menambah beban siswa dan guru. Ia mengingatkan, jika pelajaran bahasa ini diberlakukan, maka perlu tenaga pendidik yang mahir bahasa Portugis juga.

Menurutnya, lebih masuk akal jika bahasa Portugis jadi mata pelajaran pilihan atau ekstrakurikuler saja. Hal ini dipandang tidak terlalu membebani siswa dan guru dengan pelajaran tambahan.

“Kalaupun dipelajari di sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa, begitu pula pendidik, karena pasti perlu pengajar bahasa Portugis. Lain halnya kalau jadi mata pelajaran pilihan, tak wajib. Siswa boleh memilih ikut atau tidak pelajarannya,” tuturnya.

Selain kesiapan SDM, Bonnie juga mempertanyakan sumber anggaran yang diperlukan untuk menyiapkan pelatihan guru dan penerapan mata pelajaran baru itu. Menurutnya, banyak hal teknis yang belum dan perlu dijelaskan pemerintah.

“Namun, lagi-lagi, pertanyaannya, siapa yang akan mengajar? Gurunya dari mana? Apakah juga siap dengan anggarannya?” tanya Bonnie.

(cyu/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Konsep MBG dari Dapur Sekolah di Singapura Kini Disuarakan Mendikdasmen dan DPR RI

Leave a comment



Jakarta –

Berbagai masalah yang meliputi makan bergizi gratis (MBG) mengharuskan pemerintah menemukan formula baru untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satu yang disuarakan terkait ‘school kitchen’.

Konsep ‘school kitchen’ disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang kemudian disambut baik oleh Komisi x DPR RI. Mu’ti menyebut konsep ‘school kitchen’ memungkinkan MBG tidak dimasak pada dapur pusat, tetapi dimasak oleh kantin sekolah.

Tentu mekanisme ini tidak serta-merta diterapkan kepada seluruh sekolah. Sekum PP Muhammadiyah itu menyebut sekolah yang terlibat adalah mereka yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri.


“Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan,” tuturnya dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (17/10/2025).

Mirip dengan Singapura

Tidak hanya Indonesia, negara tetangga Singapura juga siap menggelar program makan bergizi untuk jenjang sekolah dasar dan menengah pada 2026. Ministry of Education (MOE) atau Kementerian Pendidikan Singapura pada dasarnya menetapkan kebijakan penggunaan model dapur terpusat ke 13 sekolah.

MOE menunjuk tiga vendor katering untuk proses pelaksanaan makan bergizi di Singapura. Ketiganya adalah Chang Cheng Mee Wah Food Ind, Gourmetz, dan Wilmar Distribution. Chang Cheng Mee Wah Food Ind akan menangani lima SD di wilayah barat, Gourmetz menyediakan 5 sekolah di selatan, dan Wilmar melayani 4 sekolah di wilayah utara dan timur Singapura.

Ketiga vendor katering ini menerapkan konsep yang bervariasi satu sama lainnya. Chang Cheng dan Gourmetz menyatakan hanya menyajikan makanan yang dipesan terlebih dahulu oleh murid dan orang tua di platform mereka masing-masing.

Setelah dipesan, makanan akan disimpan pada loker makanan di sekolah masing-masing. Nantinya, murid akan menempelkan kartu ez-link untuk mendapatkan makanan tersebut.

Berbeda dengan dua vendor lainnya, Wilmar memilih akan mengoperasikan kios langsung di sekolah yang dilayaninya. Dengan kata lain, Wilmar akan menyajikan makanan segar dan memasak langsung di kantin sekolah.

“Memasak di tempat memastikan kami memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan permintaan,” kata Wilmar dikutip dari arsip detikEdu.

Bila melihat hal ini, konsep yang disampaikan Mendikdasmen mirip dengan proses makan bergizi yang disampaikan Wilmar. Dengan demikian, makanan yang diberikan kepada anak akan lebih segar dan lebih hangat.

Disambut Baik Komisi X DPR RI

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik dan memberikan dukungannya bila MBG dilaksanakan menggunakan konsep ‘school kitchen’. Pendekatan ini dinilainya progresif dan sesuai dengan semangat desentralisasi pendidikan.

Lalu juga menyebut DPR dengan tegas mendukung pelaksanaan MBG yang dibarengi dengan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, dan penyediaan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi school kitchen.

“Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” ungkapnya seperti yang dilansir dari detikNews.

Konsep school kitchen memungkinkan aspek fleksibelitas dalam pelaksanaan MBG terjadi. Dengan begitu, sekolah punya ruang untuk memberikan menu sesuai ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis.

“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” katanya.

Bersama Komisi X, ia memastikan akan terus mengawal proses pembahasan regulasi MBG dan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia. Alokasi angaran yang dimaksud baik yang berasal dari APBN pusat maupun APBD daerah, serta memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan.

Hingga saat ini, mekanisme konsep school kitchen masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Sekolah yang bisa menerapkan konsep ini nantinya harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sehingga, tidak semuanya harus melalui cara seperti yang sekarang ini ada. Tapi, ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian. Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpresnya keluar. Apapun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya,” tandas Mendikdasmen Abudl Mu’ti.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Biaya Haji Bisa Turun dengan Efisiensi dan Pelaksanaan Bersih

Leave a comment



Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto memaparkan keberhasilan dalam setahun kinerjanya, salah satunya di bidang haji. Prabowo menyebut telah menurunkan biaya haji dan mengupayakan terus turun.

“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahannya, di Istana Negara, Jakarta dan disiarkan daring lewat YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).


Prabowo minta Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf untuk terus mengupayakan penurunan biaya haji. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan dua cara.

“Saya minta (kepada Menteri Haji) biaya haji harus terus turun. Bisa, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” sambungnya.

Menurut catatan detikcom, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan tahun ini, dari Rp 93,4 juta pada 2024 menjadi Rp 89,4 juta pada 2025. Ada penurunan sebesar Rp 4 juta.

Dari biaya tersebut, biaya yang harus dibayar jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55,4 juta dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perbandingannya 62 persen Bipih dan 38 persen nilai manfaat.

Pemerintah belum menetapkan biaya haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf akan membahas hal tersebut dalam Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini. Jadwalnya masih menunggu dari DPR RI.

“Panja mungkin ya sekitar 20 Oktoberan ini. Tapi tergantung jadwal dari DPR,” kata Gus Irfan, sapaan akrabnya, usai menghadiri acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025) lalu.

Gus Irfan berharap pelunasan biaya haji bisa mulai dilakukan sebelum Desember akhir tahun ini. Dia mengimbau calon jemaah haji menyiapkan dana dari sekarang.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

DPR Sepakat Bentuk Pansus Angket Haji, Menag: Kita Ikuti Prosesnya

Leave a comment



Jakarta –

DPR RI menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji dalam rapat paripurna ke-21 hari ini. Merespons hal itu, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap mengikuti prosesnya.

“Kita ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan, ya jadi kita ikuti saja, ” ujar Yaqut kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Yaqut juga mengatakan akan memberikan seluruh laporan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji 2024. Bahkan Yaqut menegaskan akan menyampaikan laporan apa adanya.


“Jadi semua proses akan kita laporkan kan. Mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan. Apa adanya,” katanya.

Pria yang akrab disapa Gus Men juga menambahkan, saat ini pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan pelayanan dalam operasional haji. Evaluasi akan dilakukan setelah masa operasional haji tuntas.

“Ini masa operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024. Jadi masih berlangsung nih haji,” jelasnya.

Diberitakan detikNews, usulan pembentukan hak angket pansus haji disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Selly menyampaikan sederet pertimbangan pembentukan pansus yang salah satunya terkait ketidaksesuaian pembagian kuota haji.

“Bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia sehingga keputusan Menag No 118 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji 2024 bertentangan dengan UU dan tak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panja Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH,” kata Selly.

Anggota Fraksi PDI-P itu juga menyampaikan ada 35 anggota DPR RI yang sudah menandatangani hak angket.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selaku pimpinan rapat meminta persetujuan kepada semua anggota DPR. Anggota DPR menjawab setuju.

(nla/kri)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Pimpinan Ponpes Buntet Cirebon Kritik Pansus Haji DPR: Banyak Unsur Politisnya

Leave a comment



Cirebon –

Pimpinan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat KH Adib Rofiuddin Izza mengkritisi pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. KH Adib menilai pembentukan Pansus ini lebih banyak unsur politik.

“Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan, masalah Pansus (Angket DPR) itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu ya jangan dipolitisir lah,” kata KH Adib kepada wartawan di Cirebon Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

Menurut Adib penyelenggaraan haji tahun 2024 ini sangat baik. Kementerian Agama di bawah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dinilai berhasil mengantisipasi dan mengatasi semua kemungkinan terkait pelaksanaan ibadah haji.


Kalau pun ada kekurangan sedikit, Adib menyebut hal itu masih dalam batas yang wajar dan bisa diantisipasi. Persoalan di Mina misalnya, luas area tidak bertambah sementara jumlah jemaah terus meningkat.

Begitu juga soal konsumsi. Jumlah jemaah haji Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 200 ribu orang. Menangani konsumsi untuk 200 ribu jemaah tentu bukan hal yang mudah. Ketika mungkin ada 5 atau 10 konsumsi yang mungkin basi masih bisa dimaklumi. Apalagi petugas haji cepat merespons saat menemukan makanan atau konsumsi yang tidak layak saji.

“Artinya sampai pemerintah Indonesia dari Pak Menag Gus Yaqut itu sudah mengantisipasi segala macam kemungkinan dan begitu secara kejadian semacam itu sudah ter-counter semua,” kata Adib.

Terkait kemungkinan adanya kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan haji, Adib mengakui itu pasti ada. Namun sebaiknya hal itu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan.

Adib mengakui sudah bertemu dengan Menag Gus Yaqut. Kepada Menag, Adib menyampaikan agar kritik dan saran terkait penyelenggaraan haji bisa dijadikan evaluasi untuk perbaikan.

“Saya sudah menyampaikan lagi kepada beliau (Menag). Kata saya, Gus, kalau Njenengan (Anda) masih dipercaya lagi untuk memimpin Departemen Agama atau Kemenag, harus segera dibenahi lagi (penyelenggaraan haji). Beliau Menag bilang, ‘siap-siap’,” kata Adib.

Sehingga Adib meminta siapa pun khusus para politikus untuk tidak mempolitisir masalah penyelenggaraan haji. Apalagi membawa bawa kepentingan pribadi dengan membentuk Pansus Angket. Kritik dan saran sebaiknya disampaikan langsung ke Kementerian Agama untuk semangat perbaikan.

“Tolonglah. Masalah (haji) ini jangan dipolitisir. Jangan dipolitisir, itu enggak bagus. Ini karena masalahnya umat, umat masalahnya,” kata Adib.

Apalagi, lanjut Adib, masih banyak persoalan yang semestinya bisa di-Pansuskan. “Misalnya soal kasus judi online,” kata Adib.

Diketahui, DPR RI menyepakati pembentukan Pansus Angket Haji dalam rapat paripurna ke-21 pada Selasa, 9 Juli 2024 lalu.

Usulan pembentukan Pansus Angket Haji disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Selly menyampaikan sederet pertimbangan pembentukan Pansus yang salah satunya terkait ketidaksesuaian pembagian kuota haji.

“Bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia sehingga keputusan Menag No 118 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji 2024 bertentangan dengan UU dan tak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panja Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH,” kata Selly.

Anggota Fraksi PDI-P itu juga menyampaikan ada 35 anggota DPR RI yang sudah menandatangani hak angket.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selaku pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan kepada semua anggota DPR. Anggota DPR menjawab setuju.

(erd/kri)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Respons Fatwa MUI, BPKH Kaji Pengelolaan Dana Haji 2025

Leave a comment



Jakarta –

Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Amri Yusuf mengatakan pihaknya sedang mengkaji beberapa skenario untuk merespons fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal pemanfaatan hasil investasi setoran awal biaya haji. Hasil ini nantinya akan lanjut dibahas bersama pemerintah dan DPR.

“Saat ini kita sedang melakukan kajian, melakukan simulasi sehingga kalau nanti ada diskusi kita akan memberikan beberapa skenario untuk menyelesaikan hal itu,” katanya dalam acara BPKH Connect di BPKH Tower, Setiabudi, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Amri mengatakan, implementasi fatwa MUI nantinya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR dalam menentukan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.


Amri juga menyoroti poin yang direkomendasikan MUI melalui Ijtima’ Ulama Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima’Ulama/VIII/2024. Ia menyebut BPKH diminta untuk memperbaiki tata kelola.

“Ada rekomendasinya BPKH diminta untuk memperbaiki tata kelola. Pemerintah dan DPR diminta untuk memperbaiki regulasi. BPK diminta untuk meng-consider Ijtima’ itu dalam proses auditnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amri mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR RI akan menggelar Mukernas membahas formulasi untuk BPIH 2025.

“Seperti apa itu formulasinya? Kami belum bisa menjawab karena ini harus melibatkan pemerintah, melibatkan DPR,” jelas Amri.

Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH Ahmad Zaky mengatakan BPKH sampai saat ini masih menunggu langkah dari DPR dan pemerintah. Sebab, pembagian proporsi penggunaan nilai manfaat atau hasil investasi setoran awal harus mendapatkan persetujuan DPR.

“Saya kira DPR dan pemerintah akan berbicara untuk melihat fatwa ini secara hati-hati untuk dimasukkan diadopsi sebagai kebijakan,” katanya.

Zaky berharap, apa pun keputusan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 nanti diharapkan tetap mempertimbangkan kemampuan dan tidak memberatkan jemaah haji.

(rah/kri)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Tokoh NU – Muhammadiyah Bicara soal Pansus Haji, Begini Kata Mereka

Leave a comment



Jakarta –

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) turut angkat bicara terkait pembentukkan panitia khusus angket pengawasan haji atau Pansus Angket Haji oleh DPR RI. Menurut mereka, pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam ibadah haji untuk masyarakat Indonesia seperti penerapan haji ramah lansia dan rekrutmen petugas yang terbuka.

“Yang paling penting bahwa inovasi pelayanan haji ini ada. Jadi tidak hanya sekarang, dulu dan sekarang masalahnya sama, ya di Mina saat mabit, karena memang di Mina berjubel, banyak orang, tempat sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya. Jadi ini bukan murni salah pemerintah,” ujar tokoh muda Muhammadiyah, Sunanto, dalam Diskusi Publik Forjukafi: Haji Antara Transformasi dan Politisasi di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Cak Nanto, begitu sapaan akrabnya, menyebut bahwa permasalahan di Mina juga dihadapi oleh jamaah dari negara lain. Bahkan Kerajaan Arab Saudi harus melonggarkan fatwa, sehingga muncul area di sekitar Mina yang selama ini dikenal sebagai ‘Mina Jadid’.


Sementara itu, kata Cak Nanto, permasalahan terkait perbedaan fasilitas antara jamaah haji reguler, khusus, dan jemaah dari negara lain bukanlah hasil dari pembeda-bedaan oleh pemerintah melainkan telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah.

“Sekarang apa? Kalau tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan, maka saya rasa (pembentukan Pansus Haji) hanya mencari-cari alasan. Kalaupun dinilai perlu diperbaiki, sudah telat karena tidak akan ada perubahan lagi,” jelas Cak Nanto.

Dalam hal evaluasi petugas haji, para petugas dinilainya telah bekerja dengan maksimal menangani segala urusan. Mulai dari memandikan dan menyucikan hingga berbagai kebutuhan pribadi jamaah.

“Selama ibadah haji itu masih ada, maka pengelolaan haji itu pasti akan ada masalah. Jadi apa yang mau dipansuskan? Kecuali memang mau cari-cari masalah,” tegasnya.

Senada dengan itu, Tokoh NU Lukman Edy memberikan respons positif terhadap transformasi pelayanan haji yang semakin membaik. Hal ini terbukti dengan penurunan angka jamaah haji yang meninggal meskipun jumlah jemaah haji terus meningkat setiap tahunnya.

“Seiring bertambahnya jumlah jamaah yang berangkat, maupun seiring bertambah banyak juga peserta yang mendaftarkan diri, tentu semakin dinamis pula pelayanan haji dengan menyesuaikan perkembangan zaman,” ucap Lukman.

Secara pribadi, Lukman menegaskan bahwa pembentukan Pansus Haji dalam waktu yang terbatas ini sangat mungkin mengandung muatan politisasi di dalamnya. Ia mengaku miris melihat hal tersebut.

“Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi,” tukasnya.

(hnh/rah)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Kemenag Tepis Isu Adanya Jual Beli Kuota Haji 2024

Leave a comment



Jakarta –

Kementerian Agama (Kemenag) dengan tegas menepis isu terkait jual beli kuota haji. Isu ini diangkat dan dibeberkan dalam rapat Pansus Angket Haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief membantah adanya jual beli dalam alokasi tambahan kuota haji 20 persen sebagaimana pertanyaan sejumlah anggota DPR dalam agenda rapat bersama Pansus Angket Haji, di Gedung DPR RI, Jakarta hari ini.

Mengutip keterangan tertulis yang diterima detikHikmah, Rabu (21/8/2024), Hilman menegaskan, secara sistem, jual beli kuota tidak bisa dilakukan oleh Kemenag.


“Kemenag tidak ada penjualan kuota. Karenanya kami akan tindaklanjuti setiap pengaduan,” tegas Hilman.

Ia juga menegaskan kepada siapa pun yang mengetahui adanya informasi terkait jual beli kuota haji bisa melaporkan ke Kemenag. Melalui laporan ini nantinya bisa ditelusuri datanya, proses penjualannya, caranya seperti apa, serta oknumnya dari Kemenag mana, apakah di daerah, wilayah, atau pusat.

Marak Isu Jual Beli Kuota Haji

Isu jual beli kuota tambahan haji menjadi salah satu poin yang diangkat dan ditanyakan Pansus Angket Haji DPR RI di sidang perdana yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut.

Dalam rapat ini, sejumlah anggota pansus menanyakan dan mengkonfirmasi soal isu yang mereka dengar tentang jual beli kuota haji.

Tidak hanya menepis anggapan soal Kemenag melakukan jual beli kuota haji, Hilman juga mengingatkan Pansus untuk menyampaikan informasi yang valid terkait hal tersebut. Ini dilakukan untuk menghindari adanya fitnah dan merusak kepercayaan publik.

“Kami mohon info lebih valid. Saya khawatir ini yang menjadi kecurigaan atau pandangan negatif terhadap proses penyelenggaraan haji,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab. Menurutnya, jemaah yang berangkat haji tahun ini sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan Siskohat.

“Kalau ada kasus, laporkan secara tertulis. Apakah orang Kemenag atau bukan. Saya ingin tahu siapa yang main. Kita semua sudah berbasis aplikasi. Kalau ada yang menawarkan, jelas itu penipuan,” tandasnya.

Pansus Angket Haji DPR hari ini memulai persidangan untuk meminta keterangan sejumlah saksi. Hari ini, selain Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, dihadirkan juga sebagai saksi adalah Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab.

Kuota Haji Indonesia 2024

Untuk musim haji tahun 1445 H/2024 M, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Indonesia juga kemudian mendapat 20.000 kuota tambahan.

Total kuota haji Indonesia adalah 241.000 jemaah, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menegaskan bahwa Kemenag tidak melakukan pelanggaran dalam proses pengalokasian kuota tambahan bagi jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus.

“Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 8, pasal 9, dan pasal 64; Menag membagi kuota haji reguler sebesar 92 persen yang merupakan kuota pokok. Tapi jika ada kuota tambahan, maka itu menjadi diskresi Menag,” ungkap Mustolih.

“Berdasarkan regulasi tersebut, saya tegaskan bahwa Menag tidak melanggar aturan,” imbuhnya.

Mustolih berpendapat, jika dikaji lebih dalam, yang diramaikan adalah soal kesepakatan. Tentu hal tersebut berbeda dengan pelanggaran hukum.

“Dan lagi pula, sebelum sampai ke pansus, ada proses atau mekanisme yang harus dilalui dulu, yakni forum evaluasi haji. Evaluasinya saja belum, tapi langsung lompat ke pansus. Ya, beginilah kalau motifnya politik, bukan untuk mencapai perbaikan,” beber Mustolih.

(dvs/rah)



Sumber : www.detik.com