Tag Archives: dtsen

Sasar Satu Keluarga, Orang Tua Murid Sekolah Rakyat Akan Diberdayakan-Dapat Bantuan



Jakarta

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dengan tegas Sekolah Rakyat tidak sekedar program pendidikan. Melainkan sebuah upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menjelaskan bila murid yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang berstatus miskin ekstrim. Bila di dalam data tunggal yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) berada di kategori desil 1 dan desil 2 paling bawah.

Lantaran berada di satu misi besar pengentasan kemiskinan, program Sekolah Rakyat juga melibatkan keluarga murid menjadi sasarannya. Gus Ipul menjelaskan, ketika anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat, orang tua dari murid tersebut akan diberdayakan.


“Supaya orang tuanya nanti bisa jadi keluarga yang mandiri,” tuturnya dalam dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).

Selain diberdayakan, data dari murid Sekolah Rakyat juga memperhatikan kelayakan huni tempat tinggal mereka. Jika rumah murid dinyatakan tidak layak huni, Mensos tidak menutup kemungkinan keluarga bisa dapat bantuan dengan program yang sesuai.

“Kalau rumahnya tidak layak huni nanti akan intervensi dengan program presiden yang merupakan program unggulan untuk renovasi rumah tidak layak huni dan seterusnya,” sambung Gus Ipul.

Orang Tua Bisa Tenang Bekerja

Pada dasarnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara publik seperti sekolah lainnya. Para murid yang menempuh pendidikan di sana, telah di target berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setiap murid yang masuk dalam desil satu dan desil dua akan didatangi Kemensos secara langsung. Orang tua akan diajak berdialog dan disampaikan berbagai program Sekolah Rakyat.

“Kalau anaknya mau, orang tuanya menyetujui maka kita terima,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school berasrama. Di asrama tersebut sebuah kebutuhan makanan, seragam sekolah, hingga sarana prasarana belajarnya ditanggung oleh negara.

Oleh karena itu, orang tua murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa fokus bekerja dengan tenang tanpa memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Melalui berbagai program yang ada, murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi agen perubahan.

“Kita harapkan nanti anaknya kalau lulus itu bisa jadi agen perubahan, tidak saja membantu orang tuanya, tapi juga bisa memberikan inspirasi ke lingkungannya untuk berubah. Jadi orang tuanya nanti lebih mandiri (karena) anaknya sudah bisa sekolah sebagaimana yang mereka cita-citakan,” pesan Gus Ipul.

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com

Ini Kategori Peserta BPJS Kesehatan yang Utang Iurannya Bakal Dihapus


Jakarta

Pemerintah akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan peserta iuran BPJS Kesehatan. Anggaran sebesar Rp 20 triliun telah disiapkan pemerintah yang berasal dari APBN.

Pemutihan ini hanya dilakukan kepada peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

“Pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen dulunya mandiri sendiri membayar, lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan. Atau dibayarin Pemda, itu masih punya tunggakan, tunggakan itu dihapus,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).


Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu peserta yang akan diputihkan tunggakannya harus terdaftar dalam DTESEN.

“Dia harus masuk DTSEN, dia harus orang yang memang miskin atau tidak mampu,” tuturnya.

Pemutihan ini untuk utang maksimal 24 bulan. Misalnya, jika peserta menunggak sejak tahun 2014 maka BPJS kesehatan hanya akan menghitung yang 24 bulan atau 2 tahun. Nilai tunggakan sendiri diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun.

“Kalaupun tahun 2014 mulai, ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun cukup,” sebutnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat tak mampu.

“Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Di sisi lain, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen. Salah satunya terkait pemanfaatan IT hingga mengurangi program-program yang tidak efisien.

Simak juga Video: Dirut BPJS Kesehatan Sebut Lansia Kesulitan Akses Mobile JKN

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Kemensos dan PT Pos Indonesia Sinkronisasi Data Penerima BLTS


Jakarta

Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT tambahan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2025.

Bantuan ini ditargetkan bakal menyasar 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk Desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Hari ini saya beserta Dirut PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi dan koordinasi data berkaitan dengan BLTS, Bantuan Langsung Tunai Sementara untuk bulan Oktober, November, dan Desember,” kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Adapun BLTS merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kemensos yang diberikan satu kali untuk periode tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember. Tujuannya, sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), maka bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa. Gus Ipul mengungkapkan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan BPS, jumlah keluarga Desil 1-4 yang akan menerima BLTS sebanyak 35.046.783 KPM. Ia menyebut, dari total tersebut, terdapat 18.902.394 KPM yang belum memliki rekening bansos reguler.

“Jadi dari 18 juta lebih itu, setelah kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ternyata ditemukan ada 11 juta lebih atau tepatnya 11.362.037 KPM ini teridentifikasi memiliki rekening yang sekarang sedang kita konfirmasi ke bank Himbara. Nah, yang belum memiliki rekening itu adalah 7.540.357 Keluarga Penerima Manfaat,” ungkap Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bagi KPM yang belum memiliki rekening, maka BLTS akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan KPM yang sudah memiliki rekening, bantuannya disalurkan lewat himpunan bank milik negara (Himbara).

Gus Ipul mengatakan setelah Kemensos menerima data dari BPS, pihaknya berkoordinasi dengan para pendamping di daerah untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.

“Sejak 2 hari lalu, daerah ini terus melakukan verifikasi ke lapangan, sudah ada 180 ribu (KPM) lebih per hari ini, dari data-data yang kita kirim itu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos,” ujarnya.

Kemensos juga menargetkan proses verifikasi data akan rampung dalam waktu dekat ini. Sehingga BLTS bisa segera disalurkan ke masyarakat.

“Ya harus selesai bulan ini atau bulan depan, kan ini (BLTS) untuk Oktober, November, Desember,” katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris menyebut hingga kini pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan Kemensos untuk memastikan akurasi data penerima BLTS. Seiring dengan hal tersebut, ia menjelaskan PT Pos juga menyiapkan sumber daya manusia, teknologi dan aplikasi untuk mendukung penyaluran BLTS.

“Kami Pos Indonesia siap untuk menyalurkan ini (BLTS) dan terus melakukan persiapan sambil secara paralel kita menunggu data final yang tadi masih dalam proses konfirmasi untuk khususnya yang diindikasi punya rekening,” jelas Haris.

Lihat juga Video ‘Istana Sebut Dana BLT Tambahan Rp 30 Triliun dari Hasil Efisiensi’:

(akd/ega)



Sumber : news.detik.com