Tag Archives: jakarta pusat

Uang

RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

Leave a comment


Jakarta –

Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar dunia. Namun, kini menjadi negara pengimpor kakao, terutama dari kawasan Afrika Barat seperti Pantai Gading.

Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa impor tersebut dilakukan karena kebutuhan terhadap kakao fermentasi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi di dalam negeri.

“Ya memang yang diimpor itu kakao fermentasi. Seperti yang sudah disampaikan, fermentasinya di kita masih kurang,” ujar Yakub dalam peringatan Hari Kakao 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Yakub menambahkan, kegiatan ekspor dan impor kakao ini merupakan bagian dari mekanisme perdagangan global. Indonesia mengekspor biji kakao, sementara mengimpor kakao fermentasi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

“Kita ekspornya biji kakao, ada juga yang fermentasi. Jadi ada yang diekspor, ada yang diimpor semacam pertukaran perdagangan,” jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor kakao sebanyak 197 ribu ton, sementara ekspornya hanya 13 ribu ton. Ekspor terbesar Indonesia tercatat menuju Malaysia.

Sementara berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini produksi kakao di Indonesia hanya mencapai 200.000 ton setahun. Angka tersebut turun dari sebelumnya sempat mencapai 590.000 ton. Pada 2024, Indonesia impor biji kakao sebanyak 157.000 ton.

Tonton juga video “Purbaya Bakal Sikat Pelaku Impor Pakaian Bekas” di sini:

(fdl/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Uang

RI Mau Tiru Jepang Tolak Sampah dari Penerbangan Internasional

Leave a comment

Jakarta –

Indonesia akan mengikuti kebijakan Jepang yang melarang masuknya sampah dari penerbangan internasional. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi udara berkelanjutan.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rohman mengatakan setiap sampah dari penerbangan internasional di Jepang akan dikembalikan ke negara asalnya.

“Kalau bapak ibu ke Jepang Seluruh penerbangan internasional di Jepang, begitu pesawatnya dibersihkan oleh petugas kebersihan di bandara Jepang, maka sampahnya dibungkus plastik dan dikembalikan ke negara asal,” katanya dalam media briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


“Jadi setelah pesawatnya dibersihkan, kemudian dibungkus oleh petugas kebersihan di Jepang, kemudian begitu pesawatnya mau berangkat, sampah itu akan dimasukkan ke dalam pesawat kargonnya untuk kembali ke negara asal. Tidak boleh membuang sampah internasional di bandara Jepang,” tambahnya.

RI Mau Tiru Jepang

Sokhib mengatakan kebijakan tersebut perlu diterapkan untuk penerbangan internasional di Indonesia demi melindungi bandara dari potensi pencemaran limbah. Meski begitu, ia mengatakan langkah ini pasti akan menghadapi tantangan yang berat.

“Mungkin kita bisa contoh itu, kita harus bisa mencontoh itu, kenapa nggak? Waktu itu saya sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara di Medan pak. Saya ingin terapkan itu pak tantangannya luar biasa. Tapi harus kita lakukan ke depan, sehingga kita tidak menerima sampah dari negara lain,” katanya.

Selain itu, Sokhib mengatakan mengelola sampah di bandara membutuhkan biaya yang besar. Namun, jika hal itu tidak dilakukan, maka bandara akan menjadi tempat penimbunan sampah.

“Kemudian luar biasa pengelolaan sampah di bandara juga membutuhkan energi biaya yang luar biasa, tapi kita harus tangani, kalau enggak, maka bandara itu akan menjadi tempat penimbunan sampah,” katanya.

Tonton juga video “Wamen LH: Pemda Sediakan Lahan-3% APBD Buat Proyek Sampah Jadi Energi” di sini:

(ara/ara)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Dua Produsen Dalam Negeri Siap Produksi Pesawat Tanpa Awak

Leave a comment


Jakarta –

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan ada dua produsen lokal yang siap memproduksi pesawat tanpa awak (drone). Keduanya merupakan perusahaan yang berlokasi di Bandung, yakni PT Iter Aero Industri serta PT Vela Prima Nusantara.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sokhib Al Rohman mengatakan Indonesia telah menjadi tempat demonstrasi terbang drone dari beberapa negara, seperti China. Untuk itu, ia mendorong produsen lokal untuk memproduksi drone. Saat ini, setidaknya ada dua produsen yang siap memproduksi drone.

“Maka untuk itu kita ingin mendorong produsen dalam negeri, ada dua produsen dalam negeri yang siap untuk membuat drone. Dua-duanya ada di Bandung. Yang pertama adalah PT Inter Aero, yang kedua adalah PT Vela,” ujar Sokhib dalam acara konferensi pers, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Sokhib menerangkan PT Iter Aero telah mengantongi Design Organization Approval (DOA) dari Kemenhub sehingga sudah mempunyai izin untuk melakukan perancangan desain. Sementara, DOA untuk PT Vela Prima Nusantara masih dalam proses.

“Namun demikian Vela juga sudah membuat prototype 1 banding 3. 1 banding 3-nya sudah terbang, dia akan menuju ke 1 banding 1. Dan Insya allah kalau ini bisa, drone besar tanpa pilot bisa mengangkut kurang lebih 700 kilogram,” imbuhnya.

Ia menilai pengembangan teknologi drone ini penting untuk mendukung transportasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, operasional drone ini akan lebih diprioritaskan di wilayah 3T dibandingkan kota-kota besar.

“Apa yang kita capai dari keuntungan mengoperasikan pesawat udara tanpa awak di atas Jakarta? Tadi Pak Tatan (Kepala PPTB) menyampaikan kereta ada. Tadi menyampaikan ojol ada, semua ada, angkot ada, semua sudah lengkap. Justru yang kita butuhkan bagaimana wilayah-wilayah 3T yang kita perlukan. Sekaligus untuk mendapatkan data parameter yang bisa kita olah dalam rangka menyusun regulasi yang berguna untuk kita,” tambahnya.

Tonton juga video “Elon Musk Siapkan Pesawat Tanpa Awak Mendarat ke Mars” di sini:

(rea/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Penerbangan Internasional RI Wajib Pakai Bahan Bakar Minyak Jelantah Mulai 2027

Leave a comment


Jakarta –

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berencana mewajibkan seluruh penerbangan internasional yang masuk Indonesia untuk menggunakan bahan bakar ramah lingkungan atau atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara DJPU, Sokhib Al Rohman, mengatakan nantinya setiap penerbangan yang masuk Indonesia setidaknya harus menggunakan bahan bakar campuran atau blended fuel dengan persentase SAF 1%.

“Sustainable efficient fuel, kita mentargetkan Indonesia tahun 2027 paling tidak sudah harus menerapkan 1% SAF, kita sudah sepakat, terutama di penerbangan internasional,” ucap Sokhib dalam acara press background di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Dalam hal ini, Sokhib tidak menjelaskan lebih jauh sanksi apa yang akan diberikan pemerintah untuk setiap penerbangan yang tidak menggunakan SAF.

Namun ia mencontohkan Belanda yang berencana untuk menerapkan aturan serupa mulai tahun depan. Di mana penerbangan internasional yang tidak menggunakan SAF akan dikenakan sanksi denda yang dihitung per penumpang.

“Tahun depan itu Belanda akan menerapkan semua penerbangan yang internasional yang masuk ke Belanda, kalau tidak menggunakan SAF maka dia terkena penalty. Dia akan kena penalty kurang lebih 190 euro per penumpang. Sehingga kalau airlines tidak menggunakan bahan bakar SAF, maka tidak akan bisa menikmati harga tiket seperti hari ini,” jelasnya.

Beruntung, menurutnya di Indonesia sendiri sudah mendorong penggunaan sustainable aviation fuel berbasis Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. Dengan begitu penerapan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini dapat dengan mudah diterapkan maskapai-maskapai dalam negeri.

“Pertamina sudah launching dan mampu menggunakan minyak delantah, di-blended kurang lebih 1% dengan aftur yang ada di penerbangan. Maka kalau ke depan 2027, 2026 airline kita terbang ke internasional menggunakan campuran minyak jelantah dan avtur, maka kalau terbang ke Belanda tidak kena 190 euro per penumpang,” jelas Sokhib.

Tonton juga video “Pertamina Luncurkan Penerbangan Perdana Sustainable Aviation Fuel Berbahan Baku Minyak Jelantah” di sini:

(igo/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Kemenhub Buka Peluang Drone Bisa Angkut MBG

Leave a comment


Jakarta –

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan drone besar tanpa awak dapat digunakan untuk sembako bahkan untuk keperluan program makan bergizi gratis. Hal ini menyusul rencana drone besar dioperasikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rohman mengatakan teknologi drone ini tidak akan dioperasikan di wilayah penduduk, seperti Jakarta. Namun, akan dioperasikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau transportasi umum.

“Contoh misalnya wilayah Papua, untuk mengangkut sembako, untuk mengangkut peralatan-peralatan berat, untuk pembangunan infrastruktur di atas-atas gunung sana. Untuk daerah-daerah yang di pedalaman atau bahkan untuk mengangkut MBG, daerah-daerah yang pulau-pulau terpencil. Itu kita bisa lakukan,” ujarnya, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Selain mempercepat logistik, Sokhib menilai penggunaan drone di daerah 3T dapat membantu mengumpulkan data penting untuk menyusun regulasi penerbangan tanpa awak di Tanah Air.

Ia menerangkan pengoperasian drone ini akan diatur secara ketat. Setiap rute penerbangan akan ditentukan secara jelas, mulai dari titik keberangkatan, tujuan hingga pengaturan ruang udara dan navigasinya.

“Bandara mana yang akan dijadikan, bandara tujuannya mana. Maka kita bisa atur, ruang udaranya seperti apa, controller-nya untuk air navigation-nya seperti apa, terus kemudian jalur penerbangannya seperti apa. Kita susun di situ,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kemenhub berencana pesawat tanpa awak atau drone komersial (Advanced Air Mobility/AAM) dapat beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Saat ini, Kemenhub tengah menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk menghadapi era baru transportasi udara ini.

“Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial,” ujar Sokhib.

Tonton juga video “Kecanggihan Drone Kargo Listrik DF-L100, Nggak Perlu Pilot dan Berbasis AI” di sini:

(rea/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Rieke Protes Ponpes Ditagih PBB, Purbaya Respons Begini

Leave a comment


Jakarta –

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kasus Pondok Pesantren Al-Fath Jalen di Bekasi, yang ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini pertama kali disampaikan Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail kasus tersebut. Namun, ia menyebut bakal melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Saya belum tahu kasusnya, nanti saya lihat deh,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025.


Diberitakan detikhikmah, Rieke meluapkan kegeramannya setelah mengetahui Ponpes Al-Fath ditagih PBB oleh Bapenda. Padahal, menurutnya, ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Ia pun menyolek (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

“Ini pesantren abangku, Kiai Yasin… Belum itu tanah kering ya, tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya! Tolong Kang Purbaya!” seru Rieke dalam video tersebut, dikutip detikcom, Kamis (23/10/2025), dengan seizin yang bersangkutan.

Rieke kemudian menegaskan dasar hukum yang seharusnya membebaskan pesantren tersebut dari PBB-P2. Ia mengacu pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Aturan tersebut mengecualikan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

“Yayasan abang gue tuh nggak cari untung. Berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya,” tegas Rieke.

Tonton juga video “Momen Chairul Tanjung Sowan ke KH Anwar Manshur Lirboyo” di sini:

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Uang

RI & Brasil Genjot Kerja Sama Energi dan Pertambangan

Leave a comment


Jakarta –

Indonesia dan Brasil menjalin kemitraan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketahanan energi nasional sekaligus mengakselerasi peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA).

Penguatan kemitraan ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pertambangan dan Energi Brasil, Y.M. Alexandre Silveira yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi kehadiran Lula da Silva dan menegaskan pandangan strategisnya mengenai peran Brasil sebagai mitra penting di kawasan Selatan dunia.


“Kami memandang Brasil sebagai pemimpin yang sangat penting di Selatan, di belahan bumi Selatan, pemimpin negara-negara berkembang. Kita memiliki latar belakang yang sama, kita adalah negara-negara besar,” ujar Prabowo dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyatakan kesepakatan ini menandai babak baru yang sangat strategis bagi kerja sama Indonesia dan Brasil yang memiliki SDA.

“Ini adalah komitmen untuk mendorong hasil konkret yang saling menguntungkan di sektor energi dan pertambangan.” ujar Bahlil.

Kesepakatan baru ini mencakup kerja sama yang komprehensif, mulai dari kegiatan hulu dan hilir migas, energi baru dan terbarukan (termasuk bioenergi, surya, dan angin), efisiensi energi, modernisasi jaringan, sumber daya mineral, hingga pengembangan kapasitas SDM.

Di antara berbagai bidang tersebut, kolaborasi di sektor bioenergi menjadi salah satu yang disorot, mengingat keberhasilan Brasil sebagai produsen etanol terbesar kedua di dunia. Pengalaman Brasil, yang sebagian besar pasokan listriknya berasal dari energi rendah karbon, dinilai sangat relevan bagi Indonesia.

“Brasil adalah salah satu yang terdepan di dunia dalam hal bioenergi, khususnya etanol, melalui MoU ini, kita akan serius mendorong alih teknologi dan transfer pengalaman mereka untuk mendukung percepatan program bioenergi nasional,” jelas Bahlil.

Kolaborasi ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke Brasil pada Juli 2025. Selain energi, sektor pertambangan juga menjadi area penting. Kedua negara akan berkolaborasi dalam tata kelola dan pengembangan sumber daya mineral. Brasil diketahui memiliki cadangan besar bauksit, bijih besi, litium, serta menguasai cadangan niobium dunia.

Tonton juga video “Tak Berizin, Pertambangan Pasir di Pulau Citlim Riau Dihentikan KKP” di sini:

(ara/ara)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Presiden Lula Usul ke Prabowo, RI & Brasil Dagang Pakai Mata Uang Lokal

Leave a comment


Jakarta –

Presiden Brasil Lula da Silva mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk berdagang dengan mata uang lokal antara Indonesia dan Brasil. Menurut Lula, Indonesia dan Brasil tidak ingin bergantung pada satu negara saja.

Sebagai kekuatan yang besar, Lula ingin agar Indonesia dan Brasil bisa berdiri sendiri dan melakukan berbagai hal secara bebas aktif tanpa tekanan.

“Kita ingin semakin mandiri, tidak tergantung pada satu negara saja. Indonesia dan Brasil tidak menginginkan Perang Dingin kedua,” tegas Lula dalam keterangan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Lula melanjutkan Brasil ingin adanya perdagangan bebas tanpa melihat adanya blok-blok tertentu. Lebih dari itu, pihaknya mengajak Indonesia untuk berdagang dengan mata uang lokal.

“Kita menginginkan perdagangan bebas. Lebih dari itu, baik Indonesia maupun Brasil ingin membahas kemungkinan perdagangan menggunakan mata uang masing-masing,” beber Lula.

Dia melanjutkan Indonesia dan Brasil harus merapatkan barisan karena banyak memiliki kesamaan agar hubungan makin erat menghadapi dinamika global.

“Kondisi politik dan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa kita perlu semakin membahas kesamaan antara kedua negara agar hubungan kita di bidang perdagangan, sains dan teknologi, budaya, serta politik dapat terus tumbuh,” pungkas Lula.

Tonton juga video “Pertemuan Prabowo-Presiden Brasil Hasilkan 8 Nota Kesepahaman” di sini:

(hal/hns)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik sampai Pertengahan 2026

Leave a comment


Jakarta –

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan iuran BPJS Kesehatan tak akan naik hingga pertengahan 2026. Menurutnya, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan perlu melihat kondisi masyarakat.

Salah satu indikasinya adalah kondisi ekonomi masyarakat. Pada Rabu (22/10) kemarin, Purbaya menyebut iuran BPJS Kesehatan tak akan naik sebelum ekonomi menyentuh angka 6%.

“Sampai tahun depan sepertinya belum (naik), sampai pertengahan tahun depan. Kita lihat gini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh otak-atik iuran atau mau otak-atik iuran, sekarang belum dibicarakan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Kepastian soal tidak naiknya iuran BPJS Kesehatan juga didukung dana Rp 20 triliun yang disiapkan Kemenkeu untuk BPJS Kesehatan tahun depan.

Purbaya menyebut dana tersebut merupakan kebutuhan baru BPJS Kesehatan.

“Itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi Rp 20 triliun untuk tahun 2026,” tuturnya.

Purbaya menambahkan besaran iuran BPJS Kesehatan berpotensi dinaikkan jika ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 6%. Namun ia juga belum bisa memastikan seberapa besar kenaikan iuran-nya nanti, mengingat hal ini belum dibicarakan lebih jauh.

“Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih, dalam pengertian tumbuhnya di atas 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerjaan lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat,” terang Purbaya.

Saat diminta penegasan apakah iuran BPJS Kesehatan berpeluang dinaikkan tahun depan mendatang seperti yang tertuang dalam dengan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Purbaya belum bisa memastikan.

Tonton juga video “Dirut Pertamina Datang ke Kemenkeu, Purbaya Bilang Mau Bahas Kilang” di sini:

(ily/hns)



Sumber : finance.detik.com

Sehat

Kemenkes RI Update Wacana Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

Leave a comment


Jakarta –

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berbicara soal rencana penerapan cukai khusus untuk minuman manis dalam kemasan (MBDK). Program ini diharapkan nantinya bisa menjadi salah satu cara untuk menekan konsumsi gula pada masyarakat Indonesia.

Seperti yang diketahui, kasus penyakit tidak menular yang berkaitan dengan konsumsi gula berlebih cukup di tinggi di Indonesia. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penerapan cukai MBDK saat ini masih berada di tahap pembahasan.

Ia menuturkan kajian terkait kebijakan ini sudah berada di kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menuturkan pihak Kemenkeu yang akan mempersiapkan apakah kebijakan tersebut memang sudah waktunya diterapkan atau tidak.


“Hitungannya mereka (Kemenkeu) sudah siap sih. Tinggal, tapi kan untuk cukai itu kan masuk di dalam APBN ya kan. Kalau di dalam APBN kemarin kan sempat jadi perhitungan. Tapi apakah itu akan dilaksanakan di 2026, kan nanti masih prosedur lagi dengan DPR ya penetapannya,” kata Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Meski belum bisa memberi kepastian terkait kapan kebijakan ini akan pasti dilaksanakan, Nadia menuturkan pihaknya akan terus mendorong program ini agar berlanjut. Ia menuturkan pihak Kemenkes siap untuk memberikan data-data yang diperlukan, seperti studi atau penelitian yang sudah dilakukan.

“Kalau untuk (target) cukai, itu kembali lagi. Kita tentunya karena ini pengaturan di bidang fiskal, ini kewenangan Kementerian Keuangan, tapi kita tetap mendorong untuk memberikan data-data,” tandas Nadia.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan 68 persen rumah tangga di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) setidaknya sekali dalam sepekan. Angka tertinggi tercatat di wilayah Jawa Barat (88 persen), diikuti DKI Jakarta (87,4 persen) dan Banten (83,6 persen).

(avk/naf)



Sumber : health.detik.com