Tag Archives: jakarta pusat

Cuaca Panas Bak Pintu Neraka Terbuka! Ini Tips Kemenkes RI Biar Nggak Gampang Sakit


Jakarta

Cuaca panas dikeluhkan warga dalam beberapa waktu terakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan beberapa trik yang bisa dilakukan agar tak gampang tumbang di tengah cuaca panas.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengimbau untuk menjaga hidrasi dengan cukup minum air di tengah cuaca panas yang terjadi di beberapa wilayah RI.

Menurut Nadia, paparan cuaca panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi yang jika tidak ditangani dapat memicu masalah lebih serius.


“Minum sebelum haus itu menjadi penting. Kalau dulu anjuran kita kan 8 gelas per hari. Ya kalau dengan cuaca panas ini ya 12-18 gelas per hari. Jadi jangan tunggu haus, baru kita minum,” ujar Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Selain itu, untuk aktivitas di luar ruangan, Nadia menyarankan untuk mengenakan pakaian pelindung. Beberapa pelindung yang bisa digunakan seperti payung, topi, pakaian yang bersirkulasi baik, dan tidak berwarna hitam.

Nadia menambahkan pada cuaca panas, risiko untuk sakit menjadi lebih besar. Beberapa di antaranya yang harus diwaspadai seperti batuk, pilek, dan infeksi saluran pernapasan atas lain.

“Kalau kita aktivitas di luar, padat dengan cuaca kering, gunakan masker. Apalagi kalau di sekitar kita banyak orang yang sakit tenggorokan, suara serak, karena kan sekarang banyak kan yang tiba-tiba kok ‘Suara saya tiba-tiba serak’. Bukan kebanyakan konser, tapi memang karena kering ya. Karena kering, akhirnya kan tenggorokan mudah iritasi,” tandasnya.

(avk/suc)



Sumber : health.detik.com

Kemenkes Ungkap Wacana Label Nutri-Level, Direncanakan Berlaku 2027


Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkap mekanisme penerapan label nutri-level pada produk makanan dan minuman. Nantinya, label ini akan menunjukkan mana pilihan makanan atau minuman yang lebih sehat hingga cenderung tinggi gula, garam, dan lemak.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penerapan nutri-level untuk produk pangan masuk dalam tahap edukasi. Saat ini, pemerintah belum mewajibkan perusahaan menggunakan label tersebut, alias bersifat sukarela.

Pihaknya juga ditekankan masih menyusun aturan terkait penerapan Nutri-level, meliputi regulasi penanggulangan penyakit dan edukasi cara membaca Nutri-level.


“Jadi itu seperti tahapan untuk supaya bisa masyarakat tahu. Kan kita sebenarnya sudah banyak kan (label makanan sehat) misalnya pilihan sehat. Nah, sekarang jangan nanti ada di situ (ada label nutri-level), tapi mereka tetap nggak aware bahwa mereka seharusnya membaca, ini nutri-level misalnya merah, berarti kandungan gulanya yang tinggi,” jelas Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Nadia mengingatkan, makanan yang nantinya mendapatkan level ‘merah’ menandakan tinggi GGL. Ini untuk membuat masyarakat lebih sadar dengan makanan atau minuman apa saja yang dikonsumsi dalam sehari.

Misalnya, sudah mengonsumsi makanan atau minuman level merah dengan kadar garam atau gula tinggi, maka asupan makanan selanjutnya harus memilih menu yang lebih rendah garam dan gula.

“Artinya buat masyarakat sadar, ‘oh, saya sudah konsumsi makanan yang warnanya (level) merah atau minuman merah, berarti kalau saya mau konsumsi itu dua kali sehari, itu saya harus lebih berhati-hati’. Karena berarti sudah melebih konsumsi,” sambungnya.

Meski saat ini pemasangan nutri-level masih masih bersifat sukarela karena dalam masa edukasi, nantinya pelabelan ini akan diwajibkan. Edukasi saat ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk makanan dan minuman kemasan dan Kementerian Kesehatan untuk makanan siap saji.

Ia mengatakan pelabelan ini direncanakan akan mulai menjadi kewajiban pada 2027, atau 2 tahun setelah masa edukasi selesai.

“Iya (2027), kalau nutri-level edukasi dua tahun. Setelah dua tahun, itu menjadi mandatory (wajib). Artinya begitu diundangkan ada masa grace period 2 tahun,” katanya.

“Kalau buat kadarnya, nanti sifatnya voluntary. Jadi semua perusahaan itu nanti sifatnya akan melaporkan bahwa kadar gula saya sekian, kadar garam saya sekian, dan dia voluntary untuk menempelkan itu,” tandas Nadia.

(avk/naf)



Sumber : health.detik.com

Ada 1.900 Santri di Sana



Jakarta

Rencana perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan. Meski begitu, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyebut hal pembangunan ulang atau renovasi ponpes tersebut layak menggunakan APBN.

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” katanya setelah menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025) seperti dilansir dari detikNews.


Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh pihak memperhatikan nasib 1.900 santri di Ponpes Al Khoziny. Ia merasa heran dengan kritik yang diberikan terhadap upaya pemerintah melindungi para santri yang sedang belajar.

“Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk dan menimbulkan 67 korban jiwa. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pihak ponpes tak mengantongi izin pembangunan gedung tersebut.

Polisi juga tengah mengusut terkait ambruknya bangunan di ponpes itu. Menteri PU Dody Hanggodo lalu menyatakan perbaikan ponpes itu dilakukan dengan APBN.

“InsyaAllah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” terang Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).

Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya mendesak agar pemerintah kembali mengkaji penggunaan dana APBN untuk perbaikan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Menurutnya, mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (10/10).

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Skrining Kanker Payudara RI Rendah, Warga Takut Periksa-Lebih Pilih Alternatif


Jakarta

Kementerian Kesehatan mengungkapkan skrining pemeriksaan dini adalah salah satu faktor utama dalam penanganan kanker payudara. Seringkali, pasien menjadi lebih sulit sembuh akibat kanker baru ditemukan pada stadium lanjut, padahal jika ditemukan lebih cepat, kemungkinan untuk remisi menjadi lebih besar.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan angka skrining kanker payudara di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini membuat prevalensi kasus kanker payudara di Indonesia menjadi paling tinggi dibanding jenis kanker lain.

Dari sebanyak 41 juta perempuan Indonesia yang ditargetkan Kemenkes, hanya 10,8 persen yang akhirnya melaksanakan skrining kanker payudara.


“Jadi masih sedikit sekali,” ujar Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

“Nah, bayangkan dari harusnya 41 juta, kita baru ketemu sekitar, 4 jutaan perempuan Indonesia,” sambungnya.

Menurut Nadia, ada beberapa faktor yang membuat angka skrining kanker payudara di Indonesia masih sangat rendah. Misalnya, pemeriksaan payudara yang masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.

Selain itu, masih ada kecenderungan masyarakat untuk mencari pengobatan alternatif untuk menangani masalah kesehatan. Jika masalah payudaranya tak kunjung sembuh, baru akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit.

“Jadi jalan (berobat) ke mana-mana dulu, pengobatan tradisional ya. Kemudian ada denial, bahwa ‘saya ini takut kalau harus memeriksakan benjolan saya’,” ujarnya.

“Tentunya kita dorong ya, dari program Cek Kesehatan Gratis, masyarakat terutama perempuan-perempuan, ibu-ibu, untuk melakukan skrining lagi, gratis,” tandas Nadia.

Kapan Harus Periksa?

Spesialis onkologi radiasi RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Prof dr Soehartati A Gondhowiardjo, SpOnkRad(K) mengungkapkan semua wanita yang memiliki faktor risiko sebaiknya mulai melakukan pemeriksaan dini. Beberapa faktor risiko yang dimaksud seperti adanya riwayat keluarga, tidak menyusui, haid dini, dan lain-lain.

Jika memiliki faktor risiko kanker payudara, Prof Soehartati mengatakan skrining dini bisa dilakukan mulai usia 35-40 tahun di fasilitas kesehatan.

“Pada kelompok wanita yang mempunyai faktor resiko diharapkan, dia memeriksakan payudara dengan lebih dini, itu katakanlah sekitar usia 40 tahun, 35 tahun, 45 tahun sudah mulai memeriksakan diri,” ujar Prof Soehartati.

Untuk pemeriksaan awal di rumah, skrining bisa dilakukan dengan Sadari (pemeriksaan payudara sendiri) untuk menemukan adakah benjolan atau kondisi tidak wajar lain pada area payudara.

(avk/up)



Sumber : health.detik.com

Bank BRI Buka 15 Lowongan Kerja, Lulusan D3-S1 Bisa Daftar


Jakarta

Bank Rakyat Indonesia (BRI) tengah membuka sejumlah lowongan kerja 2025 melalui BRilian Banking Associate Program (BBAP). Sebagian lowongan dibuka untuk lulusan minimal D3 dan lainnya S1, dengan IPK minimal 2,75 dari skala 4,00.

BRilian Banking Associate Program adalah program rekrutmen untuk menjaring talenta muda lulusan baru (fresh graduate) maupun yang berpengalaman untuk terjun dalam industri perbankan. Dikutip dari laman resminya, ada 15 lowongan kerja bank BRI yang sedang dibuka dalam payung BBAP.

Para pendaftar yang lolos seleksi akan ditugaskan di berbagai daerah sesuai posisi yang dilamar. Di samping lokasi penempatan yang beragam, batas waktu pendaftaran juga berbeda-beda sesuai lowongan jabatan yang dibuka. Simak rinciannya di bawah ini.


Lowongan Kerja Bank BRI 2025

1. Relationship Manager Kredit Regional Office Medan

Lokasi: Medan

Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

2. Junior Associate Mantri Region 6 Jakarta 1

Lokasi: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara

Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

3. Relationship Manager Bisnis Konsumer KPP/KPR Region 6 Jakarta 1

Lokasi: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara

Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

4. Relationship Manager Bisnis Konsumer Briguna Region 6 Jakarta 1

Lokasi: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara

Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

5. Relationship Manager Dana dan Transaksi Region 6 Jakarta 1

Lokasi: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara

Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

6. Junior Associate Mantri Region 11 Yogyakarta

Lokasi: Yogyakarta

Batas waktu pendaftaran: 31 Oktober 2025

7. Relationship Manager Kredit Regional Office Padang

Lokasi: Padang

Batas waktu pendaftaran: 13 November 2025

8. Relationship Manager Dana dan Transaksi Regional Office Padang

Lokasi: Padang

Batas waktu pendaftaran: 13 November 2025

9. Junior Associate Mantri Regional Office Padang

Lokasi: Padang

Batas waktu pendaftaran: 13 November 2025

10. Relationship Manager Kredit Region 11 Yogyakarta

Lokasi: Yogyakarta, Solo, Kedu, Banyumas

Batas waktu pendaftaran: 30 November 2025

11. Relationship Manager Kredit Region 8 Jakarta 3

Lokasi: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang dan Tangerang Selatan, Serang, Cilegon, Pandeglang, Labuan, Balaraja, Rangkasbitung

Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

12. Relationship Manager Kredit Region 6 Jakarta 1

Lokasi: Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara

Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

13. Relationship Manager Dana dan Transaksi Region 7 Jakarta 2

Lokasi: Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, Cibinong, Depok, Cikarang, Cikampek, Karawang

Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

14. Relationship Manager Bisnis Konsumer KPP/KPR Region 7 Jakarta 2

Lokasi: Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, Cibinong, Depok, Cikarang, Cikampek, Karawang

Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

15. Junior Associate Mantri Region 7 Jakarta 2

Lokasi: Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, Cibinong, Depok, Cikarang, Cikampek, Karawang

Batas waktu pendaftaran: 31 Desember 2025

Cara Daftar Bank BRI

  • Buka https://e-recruitment.bri.co.id
  • Pilih salah satu lowongan yang dibuka atau cari berdasarkan posisi dan /atau area
  • Siapkan persyaratan dokumen dan video
  • Mendaftar melalui situs E-Recruitment
  • Isi link Google Form yang disediakan

Panduan dan pengisian data untuk melamar lowongan kerja Bank BRI BBAP 2025 yang sedang dibuka dapat diakses melalui https://e-recruitment.bri.co.id. Semoga bermanfaat, detikers.

(twu/pal)



Sumber : www.detik.com

Biaya Haji Bisa Turun dengan Efisiensi dan Pelaksanaan Bersih



Jakarta

Presiden Prabowo Subianto memaparkan keberhasilan dalam setahun kinerjanya, salah satunya di bidang haji. Prabowo menyebut telah menurunkan biaya haji dan mengupayakan terus turun.

“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahannya, di Istana Negara, Jakarta dan disiarkan daring lewat YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).


Prabowo minta Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf untuk terus mengupayakan penurunan biaya haji. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan dua cara.

“Saya minta (kepada Menteri Haji) biaya haji harus terus turun. Bisa, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” sambungnya.

Menurut catatan detikcom, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan tahun ini, dari Rp 93,4 juta pada 2024 menjadi Rp 89,4 juta pada 2025. Ada penurunan sebesar Rp 4 juta.

Dari biaya tersebut, biaya yang harus dibayar jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55,4 juta dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perbandingannya 62 persen Bipih dan 38 persen nilai manfaat.

Pemerintah belum menetapkan biaya haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf akan membahas hal tersebut dalam Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini. Jadwalnya masih menunggu dari DPR RI.

“Panja mungkin ya sekitar 20 Oktoberan ini. Tapi tergantung jadwal dari DPR,” kata Gus Irfan, sapaan akrabnya, usai menghadiri acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025) lalu.

Gus Irfan berharap pelunasan biaya haji bisa mulai dilakukan sebelum Desember akhir tahun ini. Dia mengimbau calon jemaah haji menyiapkan dana dari sekarang.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

Prabowo Minta Perbanyak Prodi soal Air, Begini Respons Mendiktisaintek



Jakarta

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto angkat bicara usai Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperbanyak program studi (prodi) soal air. Menanggapinya, Brian membenarkan permintaan tersebut.

“Betul sekali, sebenarnya Bapak Presiden memang menitipkan beberapa program-program yang turunan dari Asta Cita,” tuturnya kepada wartawan usai acara Peluncuran Program Riset Prioritas Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2026, di Graha Diktisaintek Gedung D Lantai 2, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Brian mengaku sudah ada 18 program turunan Asta Cita yang dititipkan kepadanya. Terbaru, tentang penelitian atau kajian mengenai tata kelola air, terutama air bersih.


“Kita sudah ada 18 (program turunan Asta Cita yang dititipkan), kemarin Bapak Presiden menitip lagi penelitian-penelitian dan kajian-kajian mengenai tata kelola air, terutama air bersih dan sebagainya,” sambungnya.

Akan Jadi Topik Penelitian

Brian tidak menyinggung secara langsung soal kehadiran timbulnya prodi-prodi baru tentang air di universitas. Ia menyebut permintaan Presiden Prabowo juga akan dijadikan sebagai topik penelitian di program riset prioritas.

“Nah ini justru dengan permintaan Bapak Presiden tersebut, kita akan jadikan juga topik penelitian, jadi topik di program prioritas ini,” paparnya.

Langkah ini diharapkan membuka ruang kajian yang lebih mendalam terhadap persoalan air di Indonesia. Penelitian tersebut nantinya akan melibatkan para dosen dari berbagai kampus di seluruh Tanah Air, guna menemukan solusi yang lebih komprehensif terhadap isu krisis air.

“Sehingga nanti apa-apa yang perlu dikaji, bisa dilakukan penelitian lebih dalam dari dosen-dosen kita yang ada di kampus-kampus perguruan tinggi,” pungkasnya.

Prabowo Ingin Air Bisa Bermanfaat

Sebelumnya, permintaan Prabowo pada Brian berkaitan dengan pemanfaatan air. Ia ingin air bisa memberi manfaat, karena tidak mungkin bidang pangan Indonesia bisa aman kalau tidak ada air yang cukup.

Pembelajaran tentang air menurut Prabowo akan mencakup tentang bagaimana cara mencari air, mengelola, distribusi, dan mencegah bencana. Sehingga, air di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir, air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana,” ujar Prabowo dikutip dari arsip detikEdu.

Menurut Prabowo studi tentang air di Indonesia masih jarang diminati. Untuk itu, ia meminta agar Mendiktisaintek mempelajari apakah prodi-prodi universitas Indonesia sudah cukup mempelajari masalah air.

“Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita, ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah ya, hidrologi,” pungkas Prabowo.

(det/pal)



Sumber : www.detik.com

Sudah di Presiden, Semoga Jadi Kado Hari Santri



Jakarta

Syarat pembentukan Ditjen Pesantren telah dipenuhi seluruhnya oleh Kementerian Agama (Kemenag RI). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan telah rampung.

“Alhamdulilah sudah kita melakukan persyaratan yang diminta MenPAN dan kita sudah berkali-kali bolak balik memperbaiki dan finish kemarin sudah dikirim MenPAN ke presiden,” ujar Menag dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Menurut penuturannya, seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan Ditjen Pesantren telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap, Prabowo segera menandatangani dokumen dan lahirnya Ditjen Pesantren menjadi kado Hari Santri 2025.


“Mudah-mudahan dalam waktu singkat hadiah Bapak Presiden dalam rangka hari ulang tahun, Hari Santri besok ini. Jadi insyaAllah kabar baik buat pondok pesantren akan punya ditjen tersendiri yang selama ini hanya diurus oleh sebuah direktur,” sambung Menag.

Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren menggantikan Ditjen Haji dan Umrah yang kini statusnya berubah menjadi kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umrah RI.

“Sekarang ini pesantren akan diangkat menjadi sebuah ditjen, Direktur Jenderal, dan ini mungkin nanti akan mengganti Ditjen Haji, yang sudah pindah ke tempat yang lain,” tandas Nasaruddin.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Kemenag Bakal Bentuk Lembaga Pengelola Dana Umat, Himpun Semua Dana Keagamaan



Jakarta

Kementerian Agama (Kemenag RI) akan membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Langkah tersebut dinilai menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi besar dana keagamaan masyarakat yang kini belum tergarap maksimal.

“Nah pundi-pundi umat yang sedemikian besarnya tadi itu, Presiden meminta kepada kami selaku Kementerian Agama supaya ini betul-betul diperhatikan. Ini luar biasa ini, maka itu diberikan tempat untuk mengelola ini semuanya, satu tempat yang sangat strategis di ibu kota nanti itu akan menjadi pusat pengelolaan dana umat itu,” ungkap Menteri Agama dalam Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


LPDU, kata Menag, merupakan ungkapan spontanitas dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Kementerian Agama nantinya akan proaktif menerjemahkan gagasan cerdas tersebut.

Nasaruddin menilai bahwa potensi dana umat seperti raksasa yang sedang tidur. Lewat LPDU, maka dana keagamaan seperti zakaat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, kurban, akikah serta kafarah dapat dihimpun dalam satu sekretariat bersama.

“Setelah kami memaparkan pundi-pundi umat kita yang selama ini bagaikan raksasa yang sudah tidur. Nah kita akan mencoba untuk membangkitkan potensi ini,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Menag mencontohkan praktik di Kuwait, masyarakat secara rutin menyisihkan sebagian kecil dari pengeluaran telepon seluler untuk wakaf tunai.

“Kalau di Kuwait itu ya, setiap bulan itu ada yang mengatakan 5% itu wakaf tunainya,” katanya.

“Kalau 200 juta umat Islam di Indonesia menyisihkan satu persen saja dari bonus handphone, dana yang terkumpul bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” Imbuh Menag.

Selain sumber wakaf dan zakat, LPDU juga akan mengelola dana keagamaan lainnya, termasuk iuran kecil dari administrasi pernikahan dan perceraian. Demi memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pemerintah berencana membentuk lembaga khusus yang bekerja seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dana umat tidak boleh dikelola semaunya. Harus ada peraturannya, siapa yang berhak untuk menghimpun dana, bagaimana cara membelanjakan dana itu, bagaimana aturannya, jadi tidak terjadi penumpukan,” ujar Menag Nasaruddin menguraikan.

Ia menegaskan bahwa LPDU tak hanya menyasar umat Islam. Kemenag akan berkoordinasi dengan perwakilan agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha serta Konghuchu demi menghimpun dana keagamaan dari seluruh umat beragama.

“Semua agama punya mekanisme dan potensi pendanaan masing-masing. LPDU akan menjadi wadah pemberdayaan lintas agama,” tandas Menag.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Jelang Hari Santri, Menag Bicara Soal Pendidikan Ponpes yang Mengedepankan Adab


Jakarta

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pandangan mendalam mengenai tradisi unik dan metodologi transfer ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, pendekatan pembelajaran di pesantren tidak bisa diukur hanya dengan kacamata modern, melainkan memiliki sumber pengetahuan yang sangat kaya, salah satunya mengedepankan adab dan tabarruk (pemberkahan).

Nasaruddin menjelaskan, tradisi pembelajaran di pesantren tidak hanya mengandalkan deduksi akal. Tetapi didukung oleh sedikitnya lima model transfer pengetahuan, termasuk intuisi, wahyu, ilham, dan bahkan mimpi.

“Pendekatan pembelajaran modern itu lebih mengandalkan deduksi akal semata. Sementara Pondok Pesantren sumber-sumber pengetahuannya itu bukan hanya satu deduksi akal,” ujar Menag di acara Pesantren Award, kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025) malam.


Ia menambahkan, di samping wahyu dan deduksi akal, pesantren juga mengenal intuisi. Kemudian juga ilham, yang muncul pada diri seseorang yang memiliki keakraban khusus dengan Allah SWT, serta mimpi.

“Pengetahuan di definisi pondok pesantren adalah pengetahuannya Allah. Semua pengetahuan adalah pengetahuannya Allah,” tegasnya.

Pendidikan yang Mengedepankan Adab Menjadi Ciri Khas Ponpes

Menag Nasaruddin menekankan bahwa perbedaan mendasar dalam metodologi pesantren adalah adab dan penghormatan murid terhadap guru atau kiai. Ia bahkan menganalogikan hubungan ini dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, serta hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya.

“Kiai atau guru di depan para murid, bagaikan Nabi di depan para sahabatnya,” kata Nasaruddin.

Ia mencontohkan, bagaimana seorang Nabi Musa yang merupakan nabi dan penguasa, bersikap sangat tawadhu (rendah hati) dan memenuhi semua syarat yang diminta oleh gurunya, Khidir.

“Bagaimana respeknya seorang sahabat terhadap nabi, dan seperti itu juga respeknya seorang murid terhadap kiai. Kenapa? Karena di situ ada pemberkahan, ada tabarruk,” jelasnya.

Menag meyakini, ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang kotor atau yang tidak memiliki adab. Salah satu bentuk pemberkahan ilmu adalah hormatnya seorang santri kepada kiainya.

“Inilah yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, bagaimana tradisi pesantren itu ada hal-hal yang mungkin sangat dipertanyakan secara metodologi modern, tetapi itulah pondok pesantren,” tambahnya.

Peran Ponpes dalam Membentuk Adab di Masyarakat

Menag juga menyoroti peran sentral pesantren dalam membentuk kemerdekaan dan keadaban publik di Indonesia. Menurutnya, kesantunan publik dan keramahan masyarakat Indonesia yang dikagumi turis internasional, tidak didapatkan secara gratis.

“Seandainya tidak ada pondok pesantren, barangkali wajah Indonesia tidak seperti yang kita lihat sekarang ini,” ucap Nasaruddin.

Ia menjelaskan, cara pesantren mendidik kesantunan bermula dari respek murid terhadap kiai, yang kemudian berimbas pada respek anak terhadap orang tua, dan lebih luas lagi, rakyat terhadap pimpinannya.

“Kita harus bangga bahwa ada pondok pesantren di Indonesia yang menanamkan sebuah keadaban publik,” pungkasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com