Tag Archives: jakarta

Larang Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Apa Itu IOC?

Jakarta

Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic Committee (IOC) mengancam akan melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional. Ancaman itu muncul buntut dari keputusan pemerintah Indonesia yang tidak memberikan visa kepada delegasi Israel untuk bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Berkenaan dengan keputusan IOC tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia memiliki alasan dan dasar yang kuat dalam mengambil langkah menghindari kedatangan delegasi Israel tersebut.

“Kami di Kemenpora, sebagai wakil Pemerintah Indonesia, berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional,” kata Erick, seperti dilansir situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kamis (23/10/2025).

“Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum dan juga kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” lanjutnya.

Isu ini lantas memicu rasa penasaran publik tentang lembaga bernama IOC yang memiliki kewenangan besar dalam dunia olahraga global. Lantas, apa sebenarnya IOC itu dan bagaimana peranannya terhadap penyelenggaraan olahraga internasional?

Apa Itu IOC?

Mengutip dari situs Olympics, Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic Committee (IOC) merupakan lembaga independen non-pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Olimpiade modern dan pengawasan terhadap Gerakan Olimpiade di seluruh dunia. IOC berdiri pada 23 Juni 1894 di Paris, Prancis, atas prakarsa Pierre de Coubertin, tokoh yang dikenal sebagai ‘Bapak Olimpiade Modern’.

IOC beranggotakan perwakilan dari berbagai negara yang disebut National Olympic Committee (NOC), termasuk Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia). Setiap anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut kebijakan Olimpiade, termasuk penentuan tuan rumah dan pengawasan terhadap cabang olahraga yang berada di bawah naungannya.

Tujuan dan Fungsi IOC

Masih merujuk pada situs resmi Olimpiade, IOC memiliki tujuan utama mempromosikan nilai-nilai olahraga yang universal, seperti perdamaian, solidaritas, dan fair play. Organisasi ini juga menyatakan diri sebagai organisasi yang berkomitmen dalam menjaga agar olahraga bebas dari diskriminasi politik, ras, agama, atau kebangsaan.

Selain itu, IOC berperan dalam menetapkan regulasi bagi semua ajang olahraga internasional di bawah Gerakan Olimpiade. Salah satu prinsip penting yang dijaga adalah akses setara bagi seluruh atlet tanpa terkecuali. Karena itu, IOC menegaskan setiap negara tuan rumah wajib menjamin keikutsertaan seluruh atlet yang memenuhi syarat, tanpa memandang asal negara mereka.

Peranan IOC dalam Dunia Olahraga Global

Sebagai lembaga tertinggi dalam Gerakan Olimpiade internasional, IOC memiliki wewenang strategis untuk menentukan kebijakan global olahraga. Mereka mengatur jadwal Olimpiade, memilih kota tuan rumah, hingga memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam bidang olahraga.

IOC juga menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam olahraga melalui program pembangunan berkelanjutan, pendidikan atlet, dan promosi perdamaian lintas budaya. Dalam berbagai kasus, termasuk polemik yang melibatkan tuan rumah, IOC bertindak sebagai pengawas agar prinsip inklusivitas tetap dijunjung tinggi.

(wia/imk)



Sumber : news.detik.com

Respons Erick Thohir soal Ancaman IOC ke Indonesia Buntut Kasus Israel


Jakarta

Menpora Erick Thohir memberikan respons terkait keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang melarang Indonesia gelar kejuaraan internasional buntut kasus Israel. Apa katanya?

Sebelumnya, IOC merilis pernyataan menyikapi pelarangan atlet Israel mengikuti kejuaraan dunia senam di Indonesia. IOC bikin keputusan usai menggelar pertemuan membahas masalah ini.

Salah satunya, merekomendasikan kepada semua Federasi Internasional agar tidak menyelenggarakan acara olahraga internasional atau pertemuan di Indonesia hingga pemerintah Indonesia memberikan jaminan yang memadai kepada Federasi Internasional bahwa mereka akan mengizinkan akses ke negara tersebut bagi semua peserta, tanpa memandang kewarganegaraan, untuk hadir.


Terkait keputusan IOC tersebut, Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia memiliki alasan dan dasar yang kuat dalam mengambil langkah menghindari kedatangan delegasi Israel pada Gymnastics World Championships di Jakarta.

“Kami di Kemenpora, sebagai wakil Pemerintah Indonesia, berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional,” kata Erick dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/10/2025).

Erick Thohir menegaskan langkah tersebut dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamananan dan ketertiban umum dan juga kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” ujarnya.

Eks menteri BUMN itu mengatakan atas dasar itu, Indonesia mengambil langkah untuk menghindari kedatangan delegasi Israel pada Gymnastics World Championships.

“Kami memahami bahwa keputusan ini membawa konsekuensi, di mana selama Indonesia tidak dapat menerima kehadiran Israel, IOC memutuskan bahwa Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, event Olimpiade, Youth Olympic Games, dan kegiatan lain di bawah payung Olimpiade,” jelasnya.

Erick Thohir menegaskan bahwa Kemenpora dan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional dan berperan aktif di berbagai ajang olahraga internasional.

“Kemenpora dan Pemerintah tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan serta pembangunan pusat latihan tim nasional,” ujarnya.

“Indonesia akan terus berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia, sehingga olahraga Indonesia dapat menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa di mata dunia,” pungkas Menpora Erick.

(mcy/aff)



Sumber : sport.detik.com

Sajian Santap Siang Prabowo dan Presiden Brasil: Pecel Kembang-Pindang Serani


Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menjamu makan siang Presiden Brasil Luiz InĂ¡cio Lula da Silva dalam rangkaian pertemuan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Suasana hangat dan akrab mewarnai jamuan working lunch tersebut.

Dikutip Sekretariat Presiden, acara makan siang tersebut digelar Presiden Prabowo untuk Presiden Lula beserta Ibu Negara Janja Lula da Silva dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025). Beragam santapan tersaji dalam jamuan makan siang tersebut.

Santapan siang tersebut dibuka dengan makanan pembuka khas Jawa, pecel kembang, yang memadukan sayuran rebus segar dengan bumbu kacang aromatik, peyek renyah, dan bunga-bunga yang dapat dimakan.

Kemudian hidangan berikutnya adalah pindang serani, sup ikan bening khas pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki cita rasa asam segar dari tomat hijau, serai, dan daun jeruk.

Sebagai menu utama, para delegasi disuguhkan iga bakar kluwek, yaitu iga sapi panggang yang dimasak dengan bumbu kluwek hitam khas Nusantara, disajikan bersama nasi daun jeruk, acar tomat, dan wortel muda.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pahit dari kluwek menghadirkan kedalaman cita rasa yang menggugah selera, mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia yang penuh karakter.

Jamuan ditutup dengan sajian chocolate cake with mango mousse, yang menyatukan kelembutan cokelat dan kesegaran mangga tropis. Sebagai pelengkap, disajikan pula jus jambu serta pilihan kopi dan teh Indonesia.

Selama jamuan berlangsung, alunan musik diperdengarkan kepada kedua kepala negara dan delegasi. Dengan aransemen lembut, mereka membawakan sejumlah lagu Indonesia dan Brasil.

Lihat juga Video ‘Kelakar Prabowo ke Presiden Brasil: Beliau 3 Periode, Kita Enggak Boleh’:

(fca/rfs)



Sumber : news.detik.com

Adhi Karya Bangun Dapur MBG Kapasitas 3.000 Porsi/Hari


Jakarta

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) ikut berkontribusi dalam program peningkatan gizi masyarakat lewat pembangunan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Proyek ini jadi bagian dari kerja sama antara Kementerian PUPR, Badan Gizi Nasional, dan ADHI, untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Dapur bergizi ini dibangun dengan teknologi Mobile Box (MOBOX), sistem modular hasil inovasi internal ADHI yang memungkinkan proses konstruksi lebih cepat dan efisien. Hanya dalam 40 hari (September-Oktober 2025), dapur di atas lahan seluas 400 meter persegi ini rampung dibangun.

“Melalui teknologi MOBOX, kami menghadirkan pembangunan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Ini bentuk nyata komitmen ADHI untuk memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rozi Sparta, Corporate Secretary ADHI Karya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).


Fasilitas dapur ini mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk anak-anak dan masyarakat penerima manfaat di wilayah sekitar. Dapur juga dilengkapi ruang pengolahan utama, IPAL, panel listrik, TPS, jaringan air minum, dan sistem ventilasi modern.

Selain mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pembangunan dapur gizi ini turut membuka lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal, serta menggairahkan ekonomi masyarakat sekitar.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses layanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tonton juga video “Mendikdasmen Siapkan Modul soal Budaya Hidup Sehat Melalui MBG” di sini:

(rrd/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Bank Tanah-Pemprov Maluku Utara Teken MoU Optimalisasi Lahan 273 Ribu Ha


Jakarta

Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Optimalisasi Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Negara di Provinsi Maluku Utara. Agenda ini sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan aset tanah negara sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menambahkan MoU dengan Pemprov Maluku Utara ini terkait dengan pemanfaatan dan analisis mengenai potensi tanah-tanah di kawasan.

“Kami meyakini bahwa pengelolaan negara, tanah negara. Tidak hanya berbicara tentang aset fisik, tapi juga bagaimana lahan dikelola menjadi sumber berpenghasilan yang baik, menambah perekonomian, sebagaimana layaknya sebidang tanah memberikan manfaat bagi pemanfaatnya,” ujar Hakiki, dalam acara Landbank Strategic Partnership Forum di Wisma BNI 46, Jakarta, Kamis (23/10/2025).


Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengatakan tanah Maluku Utara memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data yang kita miliki, ada kawasan hutan sekitar 2,5 juta hektare, dan ada lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 273 ribu hektare.

Adapun lahan APL seluas 273 ribu hektare adalah potensi lahan yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan hilirisasi berbagai produk, mulai dari kelapa, cengkeh, pala, hingga jagung. Saat ini sudah ada dua pabrik produk turunan kelapa, dan dua lainnya sedang dalam pembangunan. Maluku Utara juga saat ini menghasilkan sekitar 6 juta buah kelapa perharinya.

“Tetapi masih banyak potensi yang belum dioptimalkan dari Maluku Utara. Oleh karena itu, momentum event hari ini sangat penting, bagaimana kita bekerja sama dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, Bank Tanah, untuk me-mapping-kan semua potensi lahan yang ada di Maluku Utara,” kata Sherly.

Sherly mengatakan, pemetaan akan dilakukan menyesuaikan dengan kecocokan komoditas untuk dikembangkan pada tanah tersebut. Nantinya data hasil pemetaan tersebut kemudian dapat diakses oleh para investor sehingga harapannya dapat mempermudah proses investasi itu sendiri.

“Dan jika cocok, sudah ada BNI yang siap memberikan financing. Jadi ini one stop solution. Butuh tanah, ada Bank Tanah dan datanya adanya di Kementerian ATR/BPN. Butuh legalitas, Bank Tanah bantu. Butuh perizinan dan data-data teknis dengan pemerintah provinsi,” ujar dia.

Di samping itu, saat ini Pemprov Maluku juga sangat fokus dalam mengoptimalkan penggunaan lahan-lahan untuk ditanami kelapa. Hal ini mengingat permintaan buah kelapa sangat tinggi, termasuk untuk produk olahannya seperti santan hingga coconut milk.

“Maluku Utara punya lahan tidur yang siap dioptimalkan untuk ditanam kelapa. Selain itu ada jagung, cengkeh, pala, coklat. Melalui kemitraan dengan badan-badan tanah, diharapkan bahwa kepastian hukum dan legalitas tanah lebih aman dan lebih cepat,” katanya.

Selain MoU dengan Pemprov Maluku, juga turut dilangsungkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Bank tanah dengan Desa Kutuh. PKS terkait dengan pemanfaatkan lahan Bank Tanah di Desa Kutuh seluas 5.000 meter.

Tonton juga video “Menimipas-Kapolri Teken MoU: Antisipasi Kejahatan Transnasional” di sini:

(shc/kil)



Sumber : finance.detik.com

Mau Kerja di Tempat Lain


Jakarta

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan alasan ada warga negara Indonesia (WNI) yang tak mau dipulangkan ke RI setelah kabur dari ‘perusahaan’ penipuan online di Kota Chrey Thum, Kamboja. Sugiono mengatakan mereka hendak mencari pekerjaan di tempat lain.

“Seperti saya katakan kemarin ya, kita berusaha untuk melindungi, memulangkannya. Tapi kan dari beberapa informasi yang saya dapat, ada juga yang tidak mau pulang. Tidak mau pulang dengan harapan untuk bisa bekerja di tempat lain,” kata Sugiono kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Sugiono menyerahkan hak kepada tiap WNI terkait rencana pemulangan ke RI. Meski begitu, ia memastikan pemerintah akan memfasilitasi pemulangan bagi para WNI tersebut.

“Tapi itu kita kembalikan kepada individu masing-masing. Tetapi yang pasti pemerintah hadir untuk menyelesaikan,” ujar Sekjen Partai Gerindra itu.

Kedutaan Besar RI (KBRI) di Phnom Penh sebelumnya mencatat WNI yang diamankan seusai peristiwa tersebut kini 110 orang. Sebanyak 67 orang akan dipulangkan.

Adapun KBRI awalnya menerima data bahwa ada 97 orang yang diamankan. Terbaru kini ada 110 WNI.

“Sejak 17 Oktober 2025, KBRI Phnom Penh terus berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja dan pihak terkait setelah menerima laporan kericuhan yang melibatkan WNI di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal,” tulis KBRI Phnom Penh melalui akun Instagramnya, Rabu (22/10).

KBRI menjelaskan bahwa 110 WNI itu diamankan di Detensi Imigrasi setempat. Mereka didata untuk dipulangkan.

“Dari hasil penelusuran, sebanyak 110 WNI diamankan dari lokasi dan kini berada di Detensi Imigrasi Preak Pnov, Phnom Penh, untuk proses pendataan dan pemulangan,” katanya.

KBRI terus memastikan perlindungan terhadap seluruh WNI. Rencananya, 67 orang akan dipulangkan ke Indonesia.

“KBRI Phnom Penh terus memastikan pelindungan terhadap seluruh WNI, dengan 67 orang dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 22-24 Oktober 2025,” ujarnya.

Lihat Video ‘Menlu Sebut 110 WNI Korban Online Scam Kamboja Ada yang Ogah Pulang’:

(fca/rfs)



Sumber : news.detik.com

Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026


Jakarta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pesawat tanpa awak atau drone komersial (Advanced Air Mobility/AAM) dapat beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Saat ini, dua produsen lokal disebut telah siap memproduksi drone tersebut.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sokhib Al Rohman, menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk menghadapi era baru transportasi udara ini.

“Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial,” ujar Sokhib di Jakarta, Kamis (23/10/2025).


AAM merupakan sistem drone yang mampu mengangkut penumpang maupun logistik. Hingga saat ini, Kemenhub telah mencatat sekitar 5.000 drone kecil yang terdaftar secara digital dan menerbitkan lebih dari 11.000 sertifikat pilot jarak jauh.

Meski regulasi untuk drone berkapasitas besar masih dalam tahap penyusunan, Sokhib menyebut Indonesia siap menghadapi perkembangan teknologi ini.

“Bahkan secara global, belum ada negara yang memiliki regulasi matang untuk industri ini. Namun Indonesia sudah menyiapkan aspek teknis mulai dari sertifikasi pilot, registrasi, desain pesawat, hingga pengaturan ruang udara,” jelasnya.

Sokhib menambahkan, regulasi tersebut juga merujuk pada pedoman ICAO Annex 6 Part 4 yang baru diterbitkan pada 2024, terkait sistem pesawat tanpa awak jarak jauh (Remote Pilot Aircraft System).

Tonton juga video “Kecanggihan Drone Kargo Listrik DF-L100, Nggak Perlu Pilot dan Berbasis AI” di sini:

(rea/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Melayu Punya Sejarah Luar Biasa


Jakarta

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan konvensi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) menjadi ajang penting untuk mempererat hubungan budaya dan keislaman antarnegara. Sultan menilai konvensi DMDI menjadi momentum untuk memperkuat kejayaan Melayu.

Hal ini disampaikan Sultan dalam konferensi pers welcome dinner Konvensi DMDI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Acara ini juga dihadiri oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; mantan Menko Polhukam, Mahfud Md; serta perwakilan dari 18 negara.

“Buat saya Melayu yang punya sejarah yang luar biasa, bukan hanya di literasinya, tapi juga bagaimana sejarah Melayu, peradaban yang panjang sekali, Prof Yusril pasti lebih paham dari pada kami yang muda-muda,” kata Sultan.

“Nah, kami coba bangkitkan, kami coba bangkitkan bagaimana sejarah kebesaran Melayu itu mulai diangkat,” sambungnya.

Sultan mengatakan DMDI telah berdiri sejak 2000. Dia mengatakan saat ini DMDI memasuki fase penting dalam memperkuat jejaring antarnegara rumpun Melayu.

Dia mengatakan DMDI ke-23 dihadiri oleh seluruh pengurus DMDI seluruh Indonesia dan 18 negara. Sultan menargetkan DMDI akan mengunjungi 23 negara yang memiliki akar budaya Melayu.

“Target kita sebenarnya seluruh dunia yang punya rumpun Melayu, ada berapa? 23 negara, itu akan kita kunjungi, demi membangkitkan kembali sejarah Melayu. Nah, sejarah Melayu itu luar biasa, saya tiap hari belajar,” ujarnya.

Sementara itu, Yusril mengaku bahagia hadir dalam acara tersebut. Yusril mengatakan Melayu memiliki konsep yang sangat luas.

“Konsep Melayu yang sangat luas sebenarnya, bukan konsep etnik karena Melayu didefinisikan dalam konstitusi atau pelembagaan Malaysia adalah sebagai orang yang bertutur kata bahasa Melayu, mengamalkan adat Islam Melayu dan beragama Islam,” ujarnya.

“Jadi bukan merupakan konsep etnik, tapi lebih merupakan konsep budaya dan konsep agama dan saya kira kalau kita menggunakan konsep itu, maka banyak orang Melayu di dunia ini,” imbuhnya.

Lihat juga Video ‘Makna Anugerah Adat Melayu Ingatan Budi Bagi Kapolri’:

(amw/isa)



Sumber : news.detik.com

IOC Hukum Indonesia Karena Tolak Israel, Netizen: Standar Ganda


Jakarta

Komite Olimpiade Internasional (IOC) memberi dua peringatan ke Indonesia usai melarang atlet Israel berlaga di Kejuaraan Dunia Senam 2025. Netizen pun banyak yang membahasanya di linimasa media sosial

Dalam rilisnya Kamis (23/10) dini hari WIB, IOC mengambil sikap memutus dialog dengan Indonesia perihal potensi menggelar ajang Olimpiade di masa mendatang. Indonesia diminta memberi jaminan soal akses kepada semua atlet berpartisipasi ke depannya.

Kemudian, IOC meminta semua federasi Internasional tidak menggelar kejuaraan internasional lebih dulu di Indonesia. Lagi-lagi, IOC meminta jaminan Indonesia tidak melarang semua atlet, termasuk Israel, berpartisipasi di tempatnya.


Hukuman yang cukup keras itu langsung memantik komentar dari para netizen di media sosial X khususnya. “IOC juga diskriminasi. Menolak atllet Rusia dan Belarusia tampil di Olimpiade Musim Dingin Italia 2026 tapi marah ketika Indonesia menolak atlet senam Israel tampil di Jakarta. Sikap Indonesia itu udah benar, jangan menyerah dengan pelaku genosida,” sebut sebuah akun.

“Shame on you IOC, standar ganda banget nih organisasi. Russia sm Belarus aja di banned eh giliran si zionis dibelain,” tulis yang lain.

“Terlepas bahwa IOC emang standar ganda, tapi emang Indonesia mending nggak usah jadi host dari event kayak Olimpiade deh. Ngapain? Ujung-ujungnya cuma bakal jadi “arena” buat bancakan korupsi doang,” demikian pendapat selanjutnya.

Ada pula yang berpendapat insiden ini justru menjadi keuntungan bagi Indonesia. “Dengan kondisi skg mungkin perlu disyukuri, karena host event juga ga murah. Bisa dialihkan dananya untuk pengembangan atlet dan untuk ikut event di luar negeri,” tulis sebuah akun.

“Ya udah. Toh jadi host olimpiade juga makan banyak anggaran, in this economy jelas susah lah. Mending anggarannya dipake buat pembinaan atlet sama ngirim atlet ke event olahraga internasional,” sebut akun selanjutnya.

(fyk/fyk)



Sumber : inet.detik.com

ICCF Perkuat Kolaborasi Hadapi Dampak Krisis Iklim


Jakarta

Rangkaian acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang merupakan kolaborasi MPR RI dan Emil Salim Institute resmi ditutup dengan menghasilkan solusi dan rekomendasi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, energi hingga krisis iklim.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, sebagai kolaborator ICCF bersama Emil Salim Institute menyampaikan bahwa forum ini merupakan penegasan urgensi ketahanan pangan, energi, termasuk wilayah air menghadapi krisis iklim.

“Kita menghasilkan beberapa resolusi yang salah satunya di antaranya adalah bagaimana kita, satu, mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Kedua, kita juga akan membahas lebih lanjut lagi dan memberikan rekomendasi terkait masalah pemanfaatan energi terbarukan yang lebih masif dalam proses transisi energi tersebut, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang pro energi terbarukan,” tegas Eddy, di Hotel Sultan, Jakarta, dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Misalnya, kata dia, dari aspek pelaksanaan percepatan pemanfaatan lahan untuk pemanfaatan energi terbarukan. Termasuk masalah sampah, Wali Kota Bogor Didie A. Rachim dan Pandawara Group yang turut menjadi narasumber juga telah memaparkan solusinya.

Eddy juga mensyukuri bahwa Indonesia kini telah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

“Alhamdulillah sekarang sudah ada Perpres 109 tahun 2025 yang memberikan solusi terhadap sampah itu melalui pembangunan insinerator yang nanti akan membakar habis sampah tersebut, dan memudahkan proses penanganan sampah yang saat ini memang sudah menumpuk di mana-mana dan tidak bisa tertampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” tuturnya.

Ia menuturkan, dalam forum ini juga turut membahas mengenai ekonomi karbon, Indonesia saat ini juga tengah melaksanakan proses transisi energi yang masif. Termasuk melaksanakan reforestasi dam pengembangan sektor teknologi lain seperti carbon capture.

“Agar kita kemudian menurunkan emisi, dengan menurunkan emisi itu, emisi gas rumah kaca, kita juga akan memperoleh manfaat. Manfaatnya adalah dengan adanya karbon ekonomi yang akan hidup. Ini kemudian akan menjadi salah satu pilar pendapatan negara ke depannya,” sambung dia.

Apalagi dengan adanya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Eddy yakin dengan aturan tersebut akan mempermudah terealisasinya solusi yang disampaikan dari forum ini, khususnya menjelang Conference of the Parties (COP) ke-30.

“Kita membahas banyak hal mengenai dampak daripada perubahan iklim, apa yang perlu kita lakukan dan kira-kira langkah selanjutnya apa yang secara real bisa dilaksanakan. Ini merupakan momentum yang tepat karena kita bicara iklim ini dan bicara masalah forum yang sedang diselenggarakan ini pada saat kita menjelang pelaksanaan COP ke-30,” sambungnya.

Eddy juga mengaku bangga pemerintah tengah menginisiasi sejumlah legislasi strategis di bidang energi dan lingkungan. Di antaranya, penyelesaian Undang-Undang Energi Terbarukan dan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menjadi fondasi transisi energi nasional.

Selain itu, Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026, yang diharapkan menjadi payung hukum utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ketentuan yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 juga akan menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tersebut.

“Semoga ICCF menjadi ruang untuk memperkuat ruang kolaborasi multipihak untuk menghadapi dampak krisis iklim,” tutup Eddy.

Lihat juga Video ‘Kadar CO2 di Atmosfer Pecah Rekor, Siap-siap Bumi Makin Panas’:

(prf/ega)



Sumber : news.detik.com