Tag Archives: jejak pradana

Pendidikan

Sekolah Negeri Sudah Gratiskan Biaya, Kenapa Pemerintah Tetap Butuh Sekolah Rakyat?

Leave a comment



Jakarta –

Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan sudah mulai beroperasi di tahun pertama masa jabatannya. Namun, mengapa Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat di kala pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan sekolah negeri?

Menjawab hal itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penyelenggaraannya dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

“Nah untuk itulah diperuntukkan bagi mereka-mereka dari keluarga yang tidak mampu atau disebut miskin ekstrim. Kalau di dalam data tunggal kita itu namanya desil 1 dan desil 2 paling bawah,” ungkap sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana, ditulis Selasa (7/10/2025).


Pentingnya Sekolah Rakyat

Berdasarkan data yang diperolehnya, Gus Ipul menyebut ada 4 juta lebih anak usia sekolah di Indonesia tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Mereka berada di kisaran umur 6 sampai 16-17 tahun.

Setelah dibuka sejak Juli 2025 lalu, ia menyebut banyak murid yang bersekolah di Sekolah Rakyat masuk dalam kategori putus sekolah. Sehingga, ada murid yang sudah berusia 9 tahun tapi baru masuk kelas 1 SD, ataupun berusia 15 tahun tetapi baru bersekolah di SMP.

Ketika ditanya mengapa anak-anak ini bisa putus sekolah, Gus Ipul dengan tegas menyatakan tidak ada biaya menjadi penyebab utamanya. Ia tidak bisa memungkiri saat ini pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri.

Tetapi, bagi masyarakat desil 1 dan desil 2 sulit untuk memenuhi biaya penunjang lainnya yang cukup besar. Biaya penunjang yang dimaksud dalam hal ini adalah uang saku dan ongkos transportasi.

“Sekolah itu (memang) gratis, tapi ada butuh biaya (lain) istilahnya sangu, biaya sekolah untuk anak ini kalau dia berangkat sekolah. Ongkos sekolah, kan ada itu,” bebernya.

Selain biaya pendidikan negeri yang gratis, pada dasarnya Kementerian sosial juga menaungi bantuan sosial program keluarga harapan. Pada program tersebut keluarga yang memiliki anak-anak berusia sekolah baik jenjang SD, SMP, dan SMA mendapatkan uang saku.

“Iya ada uang sakunya itu kira-kira 200 ribu lebih kalau untuk SD, 300 ribu kalau SMP per tiga bulan,” kata Gus Ipul lagi.

Ia sekali lagi membenarkan memang hal itu ada untuk membantu agar anak-anak Indonesia tidak putus ada. Namun, dalam temuannya di lapangan tidak semua masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim menerima bantuan ini.

Dengan begitu, Sekolah Rakyat hadir dan menyasar langsung anak-anak dari keluarga miskin ekstrim termasuk yang belum mendapat bantuan. Mereka akan dibina dengan pendidikan yang baik dan mumpuni sehingga ketika lulus bisa menjadi agen perubahan.

“Ternyata masih ada saudara-saudara kita yang belum, yang tidak bisa sekolah ini datanya ada. Maka yang bisa sekolah di sini anak-anak yang keluarga yang seperti ini, keluarga yang belum beruntung,” tandasnya.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Sasar Satu Keluarga, Orang Tua Murid Sekolah Rakyat Akan Diberdayakan-Dapat Bantuan

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dengan tegas Sekolah Rakyat tidak sekedar program pendidikan. Melainkan sebuah upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menjelaskan bila murid yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang berstatus miskin ekstrim. Bila di dalam data tunggal yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) berada di kategori desil 1 dan desil 2 paling bawah.

Lantaran berada di satu misi besar pengentasan kemiskinan, program Sekolah Rakyat juga melibatkan keluarga murid menjadi sasarannya. Gus Ipul menjelaskan, ketika anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat, orang tua dari murid tersebut akan diberdayakan.


“Supaya orang tuanya nanti bisa jadi keluarga yang mandiri,” tuturnya dalam dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).

Selain diberdayakan, data dari murid Sekolah Rakyat juga memperhatikan kelayakan huni tempat tinggal mereka. Jika rumah murid dinyatakan tidak layak huni, Mensos tidak menutup kemungkinan keluarga bisa dapat bantuan dengan program yang sesuai.

“Kalau rumahnya tidak layak huni nanti akan intervensi dengan program presiden yang merupakan program unggulan untuk renovasi rumah tidak layak huni dan seterusnya,” sambung Gus Ipul.

Orang Tua Bisa Tenang Bekerja

Pada dasarnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara publik seperti sekolah lainnya. Para murid yang menempuh pendidikan di sana, telah di target berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setiap murid yang masuk dalam desil satu dan desil dua akan didatangi Kemensos secara langsung. Orang tua akan diajak berdialog dan disampaikan berbagai program Sekolah Rakyat.

“Kalau anaknya mau, orang tuanya menyetujui maka kita terima,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school berasrama. Di asrama tersebut sebuah kebutuhan makanan, seragam sekolah, hingga sarana prasarana belajarnya ditanggung oleh negara.

Oleh karena itu, orang tua murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa fokus bekerja dengan tenang tanpa memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Melalui berbagai program yang ada, murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi agen perubahan.

“Kita harapkan nanti anaknya kalau lulus itu bisa jadi agen perubahan, tidak saja membantu orang tuanya, tapi juga bisa memberikan inspirasi ke lingkungannya untuk berubah. Jadi orang tuanya nanti lebih mandiri (karena) anaknya sudah bisa sekolah sebagaimana yang mereka cita-citakan,” pesan Gus Ipul.

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Presiden Targetkan 1 Kabupaten Punya 1 Sekolah Rakyat

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberkan target Presiden Prabowo Subianto terkait kehadiran Sekolah Rakyat. Target tersebut yakni setiap kabupaten memiliki satu Sekolah Rakyat yang minimal mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Targetnya Pak Presiden setiap kabupaten punya satu Sekolah Rakyat minimal itu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA,” ungkapnya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana, ditulis Rabu (8/10/2025).

Sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menyebutkan saat ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa di seluruh Indonesia. Pembukaannya dilaksanakan secara bertahap dari Juli-September 2025.


“Di bulan Juli ada 63 titik operasi, di bulan Agustus ada 37 titik, dan di bulan September ada 65 titik lagi. Jadi, secara keseluruhan ada 165 titik semuanya beroperasi,” urai Gus Ipul.

Ia menyebut, ke-165 titik Sekolah Rakyat ini tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi belum semua provinsi ada Sekolah Rakyat, oleh karena itu Presiden menargetkan satu kabupaten punya satu Sekolah Rakyat.

Setiap Tahun Terima 300 Murid di Satu Titik Lokasi

Jumlah total daya tampung 1.000 siswa diperkirakan Gus Ipul akan penuh dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Tidak terlalu banyak, ia menyebut tiap tahunnya Sekolah Rakyat menerima sekitar 300 murid di satu titik lokasi.

“Diperkirakan 5 tahun ke depan sudah penuh kapasitasnya 1.000. Jadi, setiap tahun kita terima di satu titik lokasi itu kira-kira 300 (murid), 100 SD, 100 SMP, 100 SMA,” paparnya.

Sebagai program yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul berharap model Sekolah Rakyat bisa dikembangkan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bila di masa depan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja sama dengan swasta, organisasi masyarakat (ormas), ataupun filantropi.

“Untuk memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat sehingga anak-anak kita lebih banyak lagi yang bisa ikut memperoleh pembelajaran di Sekolah Rakyat,” harap Gus Ipul.

Saat ditanya, apakah pengembangan yang dimaksud Gus Ipul memungkinkan satu kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat yang dibangun pemerintah dan lainnya dibangun swasta, ia membenarkannya. Namun, sekolah itu nantinya akan dibangun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Murid Homesick hingga Kabur dari Sekolah

Leave a comment



Jakarta –

Menjalani kehidupan di asrama, jauh dari keluarga, sekaligus berinteraksi dengan teman-teman dari beragam latar belakang menjadi pengalaman baru bagi para siswa Sekolah Rakyat. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pun mengakui, masa-masa awal pertemuan itu tak lepas dari berbagai dinamika yang mewarnai hari-hari pertama mereka bersekolah.

“Setelah kita melakukan MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah), mengawali proses pembelajaran banyak sekali dinamika ada yang homesick,” ungkap Mensos pada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Alfito sempat menanyakan apakah ada murid yang mencoba kabur dari asrama. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, tak menampik hal tersebut.

“Ada yang kabur, memang ada. Tapi kita berusaha mengajak mereka bicara kembali,” ucapnya.


Kepada murid yang berusaha kabur, Kemensos terus berupaya melakukan pembicaraan dengan mereka dan keluarganya. Gus Ipul menyebut ada murid yang pada akhirnya kembali, tetapi ada juga yang tidak.

“Kita gak mungkin 100% (memaksa) tapi paling gak kita sudah yakinkan orang tuanya, kita ajak siswanya bahwa ini kesempatan yang baik, kita beri waktu seminggu dua minggu. Kalau memang masih belum bersedia, kita gak bisa maksa dan kita akan gantikan siswa yang lain,” jelas Gus Ipul.

Meski sudah ada murid yang pada akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat, Gus Ipul dengan tegas sudah mendapat penggantinya. Pengganti murid tersebut kembali diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Didampingi Banyak Kementerian Lain

Selain tentang murid, Gus Ipul menjelaskan banyak tantangan lain yang terjadi di proses kehadiran Sekolah Rakyat. Kendati demikian, ia yakin setiap tantangan yang datang pasti akan teratasi.

Tidak sendiri, Kemensos didampingi oleh berbagai kementerian lain dari pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian yang dimaksud termasuk, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Sekretaris Kabinet (Seskab), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Badan Pusat Statistik (BPS), Bupati, Gubernur, dan lainnya.

“Jadi kami ada tim besar yang berusaha menerjemahkan gagasan presiden tentang Sekolah Rakyat. Di sebelah kiri-kanan saya banyak kementerian, di dalamnya lengkap semua. Ini membuat tantangan-tantangan itu bisa kita lalui dengan baik,” bebernya.

Selain itu, Kemensos juga punya tim ahli terkait Sekolah Rakyat yang telah mendampingi sejak awal. Tim ahli ini berada di bawah kepemimpinan Prof Muhammad Nuh.

“Ini juga menjadi sangat penting buat kami ya untuk memastikan bahwa perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasinya bisa diukur dengan baik. Jadi, itu yang membuat tantangan kita ini jadi bisa kita lalui dinamikanya,” pungkas Gus Ipul.

(det/pal)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Hanya Fokus Ngajar Tak Asuh Murid

Leave a comment



Jakarta –

Bukan hanya murid, keberadaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan adalah hal yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Bagaimana status mereka?

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mencoba menjelaskannya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana. Menurutnya, dari awal kepala sekolah di Sekolah Rakyat dirancang sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Pegawai negeri yang memang sudah punya pengalaman dan mereka harus ikut seleksi,” katanya ditulis Kamis (9/10/2025).


Para kepala sekolah di Sekolah Rakyat merupakan sosok-sosok terpilih yang diusulkan oleh bupati dan gubernur. Setelah diusulkan, mereka kembali mengikuti seleksi sehingga orang-orang pilihan dan mumpuni lah yang menempati jabatan tersebut

“Jadi mereka memang orang-orang yang terlatih dan ketika mereka daftar, siap ikut seleksi kepala Sekolah Rakyat mereka sudah tahu persis apa yang mereka hadapi ketika jadi kepala sekolah,” jelasnya.

Sedangkan untuk guru, syarat agar bisa mendaftar menjadi pengajar Sekolah Rakyat haruslah memiliki sertifikasi pendidik. Sehingga, mereka diharuskan sudah lulus dari Program Profesi Guru (PPG).

“Ada puluhan ribu itu, dibuka pendaftaran ikut proses seleksi dan seleksinya cukup ketat sekolah. Nah, Alhamdulillah banyak guru-guru yang Saya lihat ini, pada beberapa bulan terakhir ini, bekerja dengan baik, semangat, dan mereka terampil,” sambung Gus Ipul.

Terkait status guru, Gus Ipul menyatakan Sekolah Rakyat menentukan bila mereka termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga, mereka tergolong dalam ASN dengan standar gaji yang jelas.

Guru Tidak Asuh Murid

Saat ini, Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat masih bersifat rintisan. Artinya, belum ada gedung permanen dan beroperasi pada balai Kemensos dan lembaga lainnya.

Beberapa di antara Sekolah Rakyat memang sudah ada kamar guru yang memungkinkan pengajar menginap dan mengikuti kegiatan bersama murid secara penuh. Namun, sebagian lainnya belum.

Oleh karena itu, Gus Ipul menyebut ketika Sekolah Rakyat memiliki sekolah permanen nantinya, Kemensos akan menyiapkan asrama khusus guru. Dengan begitu, para guru tidak perlu lagi pulang-pergi lantaran sudah disiapkan tempat.

Meskipun nantinya disiapkan asrama guru, mereka tidak berperan sebagai pengasuh. Seluruh proses pengasuhan murid di luar jam belajar merupakan tugas dari wali asuh.

“Mereka hanya fokus pada proses pengajaran, jadi sudah dibagi dengan baik,” tegasnya.

Setelah lolos dari seleksi sebagai guru Sekolah Rakyat, para pengajar melalui pembekalan dari narasumber yang memiliki kompetensi mumpuni. Selanjutnya, mereka juga akan terus ditingkatkan kemampuan pengajarannya.

“InsyaAllah akan terus (ditingkatkan kemampuan pengajarannya),” pungkas Gus Ipul.

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Sudah Kerja Sama dengan PT

Leave a comment



Jakarta –

Meski baru berjalan di tahun pertama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengaku sudah siapkan strategi untuk murid SMA yang lulus dari Sekolah Rakyat. Apa strateginya?

“Kita sudah istilahnya bicara hilirisasi kalau (murid) lulus seperti apa,” tuturnya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).

Tindak lanjut murid SMA lulusan Sekolah Rakyat akan didasarkan pada bakat dan minat masing-masing peserta didik. Jika mereka minat untuk melanjutkan studi, Kemensos akan melakukan pengawalan.


Bahkan, sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu mengaku saat ini Kemensos sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi (PT). Meski, kelulusan ini masih akan terjadi dua tahun ke depan.

“Kalau memang anak-anak punya minat bakat untuk melanjutkan kuliah, sesuai arahan presiden akan dikawal dan bahkan kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang mungkin nanti cocok dengan mereka,” bebernya.

Sedangkan murid yang memiliki semangat dan minat untuk langsung bekerja, mereka akan diarahkan sesuai dengan keterampilannya. Ke depan, Kemensos akan berkomunikasi dengan perusahaan yang cocok, baik BUMN maupun swasta.

“Yang ingin bekerja nanti di tahun kedua akan mulai kita arahkan dia sesuai dengan minat dan bakatnya sesuai dengan keterampilannya dan kita akan coba komunikasi dengan perusahaan yang cocok dengan dia,” kata Gus Ipul lebih lanjut.

Minat Bakat di Deteksi Sejak Dini

Ketika masuk ke Sekolah Rakyat, murid akan menjalani tes bakat minat atau tes DNA talent untuk mengetahui keistimewaannya masing-masing. Tes ini merupakan kerja sama Kemensos dengan ESQ Corp.

“Kita coba upayakan untuk mengetahui bakat siswa dari awal lewat satu teknologi yang berbasis AI. Lewat tes DNA talent ini kita bisa mengetahui potensi anak-anak ini ke depan seperti apa,” jelasnya.

Murid cukup mengerjakan beberapa pertanyaan dalam waktu 30 menit. Setelah selesai, sistem akan memaparkan kekuatan dan kelemahannya, penelusuran bakat minatnya, serta rekomendasi profesi apa yang cocok untuk sang murid.

Berdasarkan hasil sementara tes DNA talent, Kemensos menemukan 22% murid Sekolah Rakyat direkomendasikan menggeluti bidang teknik. Sedangkan sisanya tersebar di bidang kesehatan, penegakan hukum, pendidikan (dosen), hingga seni kreatif.

“Jadi sudah ada paling nggak udah bisa ketahui minat gambaran awal ini udah ketahuan,” lanjut Gus Ipul.

Sebelum diterapkan kepada murid, tes DNA talent ini juga dicoba kepada kepala sekolah dan guru-gurunya. Hasilnya, 99 persen kepala sekolah dan guru menyatakan hasilnya cocok dengan dirinya.

“Oleh karena itu kita teruskan ke para siswa. Kita coba ini sampai nanti mengantarkan mereka ke jenjang berikutnya. Tidak hanya di sekolah ini, tapi nanti setelah lulus mereka kemana,” ungkapnya.

Gus Ipul dan Kemensos punya harapan besar terhadap berjalannya program Sekolah Rakyat. Ia berharap program ini benar-benar bisa mengentaskan berbagai permasalahan bangsa Indonesia.

“Karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan mudah-mudahan Sekolah Rakyat menjadi jawaban dari itu semua,” pungkas Mensos.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Kemendikdasmen Pastikan Anak PAUD/TK Dapat PIP 2026, Ini Targetnya

Leave a comment



Jakarta –

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pastikan pemenuhan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid PAUD/TK pada 2026. Langkah ini dinilai sebagai upaya perwujudan Wajib Belajar 13 Tahun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut PIP menjadi dukungan dari pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Saat ini, PIP baru diberikan untuk murid jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Tahun depan bantuan PIP itu, nanti mulai TK kita berikan. Sekarang kan baru SD, SMP, SMA PIP itu. Nah. mulai tahun depan nanti, TK juga insyaallah dapat bantuan PIP itu,” tutur Mu’ti dalam wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


Ia menjelaskan, kehadiran PIP di ranah PAUD/TK didasarkan pada keadaan ekonomi masyarakat Indonesia. Mu’ti melihat sebagian orang tua di RI tidak menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD/TK karena alasan biaya.

“Nah sekarang kita coba dorong PIP itu, mudah-mudahan bisa menjadi ya sedikit sumbangan lah dari pemerintah untuk anak-anak ini bisa punya pengalaman belajar di TK,” sambungnya.

Target Jumlah Penerima PIP PAUD/TK 2026

Perjalanan kehadiran PIP PAUD/TK di Kemendikdasmen tidak mulus. Program ini semula menjadi bagian pembahasan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Nasional (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

Tambahan terkait anggaran PIP PAUD/TK yang diusulkan sebesar Rp 2,7 triliun. Namun, pada rapat kerja terakhir bersama Komisi X DPR RI, Senin (15/9/2025) lalu, Kemendikdasmen hanya mendapat tambahan anggaran RAPBN 2026 sebesar Rp 400 miliar. Jumlah ini tidak termasuk untuk berbagai program, salah satunya PIP untuk PAUD.

Kendati demikian, dalam momen Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen, Rabu (22/10/2025) lalu, Menteri Mu’ti membeberkan pihaknya tetap menarget PIP PAUD 2026 terlaksana.

Ia mengatakan, PIP 2026 akan diberikan khusus untuk murid PAUD/TK dari keluarga tidak mampu dengan target 888 ribu murid. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk 2026 adalah Rp 400 miliar.

Wajib Belajar 13 Tahun Jenjang PAUD

Seperti yang disebutkan sebelumnya, PIP PAUD menjadi bagian dalam berlangsungnya kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun. Pada 2026, PAUD/TK atau pendidikan prasekolah bersifat wajib.

Untuk melangsungkan kebijakan ini, ia mengatakan udah mempelajari berbagai penelitian yang menunjukkan pengaruh dan pengalaman belajar di pendidikan anak usia dini terhadap sustainability atau keberlanjutan diri anak.

Mu’ti menjabarkan, pendidikan prasekolah akan berfokus pada bagaimana anak membangun rasa percaya diri, menanamkan kecintaan pada ilmu, sosialisasi, dan mengenal norma-norma. Hal-hal tersebut menurutnya sangat penting.

“Terutama yang tadi, membangun rasa percaya diri, itu juga bagian dari kenapa mereka kemudian punya learning sustainability yang lebih, dibanding mereka tidak punya pengalaman,” bebernya.

Saat ini, Kemendikdasmen telah meneken komitmen bersama Kementerian Desa untuk menghadirkan satu desa satu TK. Anggaran untuk membangun TK ini diambil dari anggaran Kemendikdasmen pada program revitalisasi pendidikan.

“Revitalisasi tahun ini yang 16.170 juga untuk TK-TK juga, termasuk pendirian unit sekolah baru atau renovasi TK yang sudah ada,” ucapnya.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Anggaran Revitalisasi Sekolah Turun, Mendikdasmen Berharap Ada Penambahan

Leave a comment



Jakarta –

Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025. Revitalisasi sekolah juga termasuk program utama pendidikan yang diluncurkan sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.

Dari target awal 10.440 satuan pendidikan, Kemendikdasmen merevitalisasi 16.170 sekolah. Anggaran yang disediakan untuk 2025 adalah Rp 16,97 triliun dengan pelaksanaan menggunakan konsep swakelola.

Konsep swakelola memungkinkan program ini juga menyerap tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, dan perekonomian. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan di 2026?


Anggaran Program Revitalisasi Sekolah Turun

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut, anggaran program Revitalisasi Satuan Pendidikan/Sekolah pada 2026 mengalami penurunan. Dari Rp 16,9 triliun pada 2025, anggarannya menjadi Rp 14 triliun pada 2026.

Mu’ti berharap akan ada kebaikan hati dari DPR maupun Menteri Keuangan agar besaran anggaran ini bisa bertambah. Setidaknya, ia mengatakan, anggaran revitalisasi satuan pendidikan 2026 diharapkan bisa sama dengan besaran pada 2025.

“Mudah-mudahan nanti bisa ada kebaikan hati dari DPR atau dari Kementerian Keuangan, bisa ditambah, gitu. Minimal sama lah dengan tahun ini, Rp 16,9 triliun,” ungkap Mu’ti dalam wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).

Anggaran yang stabil ini menurutnya memungkinkan seluruh sekolah di Indonesia sudah mendapat bantuan perbaikan atau direnovasi dalam 5 tahun ke depan.

Dalam momen Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen, Rabu (22/10/2025), Menteri Mu’ti menyampaikan target program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026. Sebanyak 11.744 satuan pendidikan direncanakan mendapat bantuan tersebut dengan total anggaran Rp 14,57 triliun.

Ruang lingkup revitalisasi meliputi:

1. Rehabilitasi prasarana.

2. Pembangunan prasarana.

3. Pembangunan unit sekolah baru.

100 Ribu Lebih Sekolah Rusak Berat-Ringan

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen, Menteri Mu’ti menyebut masih ada lebih dari 100 ribu sekolah di seluruh wilayah RI mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Mayoritas kerusakaan terjadi pada ruang kelas.

Pada 2025, Mu’ti menyebut peningkatan target program ini mencapai 52 persen. Jumlah ini dinilai baik sebagai langkah awal untuk mencapai target besar: seluruh sekolah direvitalisasi.

Dari jumlah tersebut, Mu’ti menyatakan sekitar 10 persen di antaranya telah selesai menjalankan program. Terutama yakni sekolah-sekolah yang mendapat bantuan untuk hanya menambah 2 ruang kelas baru atau toilet.

“Sekarang sudah ada beberapa yang selesai, sudah sekitar 10 persen selesai. Misalnya mereka hanya menambah 2 ruang kelas yang baru atau mereka hanya menambah toilet. Itu banyak yang sudah selesai,” ucapnya.

(det/det)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Kemendikdasmen Akan Buka Sekolah Satu Atap, Khususnya di Daerah 3T

Leave a comment



Jakarta –

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan membuka atau menghidupkan kembali Sekolah Satu Atap. Apa itu?

Sekolah Satu Atap adalah sekolah yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, tetapi berada di lokasi yang sama. Pengaturannya mengikuti keluasan waktu masing-masing daerah penyelenggara Sekolah Satu Atap.

Hal tersebut dijelaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti pada wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


“Jadi misalnya SD, SMP: misalnya SD-nya masuk pagi, SMP-nya masuk siang. Atau SMP dan SMA, yang pengaturannya diatur sesuai dengan keluasan waktu yang ada di masing-masing daerah,” kata Mu’ti.

Ia menyebut Sekoalh Satu Atap salah satunya merespons kondisi geografis RI, yang merupakan salah satu tantangan bagi pendidikan Indonesia.

Dijelaskan Mu’ti, ada daerah-daerah tertentu yang secara geografis sangat sulit dijangkau. Ketika didirikan sekolah baru, sekolah pada wilayah yang sulit dijangkau berisiko tidak bisa berkembang lantaran jumlah penduduknya yang sedikit.

Di samping itu, ia mengatakan, upaya menghadirkan satu sekolah baru juga harus dilengkapi dengan infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM).

“Sehingga kemudian, udahlah, daripada bikin sekolah baru, kita bikin saja Sekolah Satu Atap atau pembelajaran jarak jauh,” sambungnya.

Pelaksanaan Sekolah Satu Atap Bertahap

Saat ini, Mu’ti menyebut penghadiran Sekolah Satu Atap mulai dilakukan secara bertahap. Ia berharap jumlahnya terus meningkat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Apalagi kan memang DPR, khususnya Komisi X, itu memberikan perhatian khusus untuk pendidikan di daerah 3T,” kata Mu’ti.

Tantangan pendidikan di daerah 3T menurut Mu’ti tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang biasa. Perlu perhatian khusus yang melibatkan banyak pihak, seperti Sekolah Satu Atap tersebut.

3 Model Pemerataan Kesempatan Belajar

Tidak hanya Sekolah Satu Atap, Menteri Mu’ti menyatakan pihaknya juga berupaya meratakan kesempatan belajar lewat pendidikan nonformal. Ia menjelaskan, pembelajaran dalam hal ini menggunakan paradigma learning, bukan schooling.

“Artinya, pembelajaran itu tidak hanya di sekolah formal, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan nonformal,” urai Mu’ti.

Ke depan, ia mengatakan lembaga pendidikan nonformal akan dikembangkan melalui tiga model, yakni:

1. Penguatan penyetaraan

2. Homeschooling

3. Sekolah terbuka.

Layaknya Universitas Terbuka (UT), model Sekolah Terbuka memungkinkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Salah satu implementasi PJJ sudah diluncurkan beberapa waktu lalu kepada anak-anak pekerja migran Indonesia di Kinabalu, Malaysia.

“Mereka anak-anak pekerja migran itu mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan sekolah yang ada di Jawa Barat. Pakainya tadi, teknologi digital,” jelas lebih lanjut.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Syarat Jadi Kepala Sekolah Akan Diperketat, Tak Lagi dari Sekolah Penggerak

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti soroti proses pengangkatan kepala sekolah yang dinilainya lebih mempertimbangkan aspek politik dibanding aspek meritokrasi. Untuk itu, ke depan, pihaknya akan memperketat syarat pengangkatan jadi kepala sekolah.

“Jadi misalnya kepala sekolah ini dulu mendukung yang menang, maka diangkat. Kadang-kadang memang itu membuat sebagian kepala sekolah tidak nyaman bekerja atau ada beban politik yang terlalu berat,” tuturnya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Mu’ti pada wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


Tak Lagi Angkat Kepsek dari Sekolah Penggerak

Melihat keadaan yang ada, Mu’ti mengatakan akan pelan-pelan menata pengangkatan kepala sekolah. Dalam hal ini, kewenangan pengangkatan ini tetap akan ada di pemerintah daerah, tapi persyaratannya akan lebih diperketat.

Misalnya, untuk sekolah negeri, kepala sekolah harus sekurang-kurangnya berasal dari ASN golongan IIIC. Kedua, calon kepala sekolah ia harus mengikuti pelatihan dan dinyatakan memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

“Artinya dengan persyaratan ini, pemerintah daerah tidak bisa mengangkat kepala sekolah yang tidak memenuhi kualifikasi itu,” ungkapnya.

Alasan Mengapa Kepala Sekolah Tak Lagi dari Guru Penggerak

Mu’ti menyatakan, selama ini belum ada syarat seperti itu untuk pengangkatan kepala sekolah. Sebelumnya, di era Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, kepala sekolah dipilih melalui program Guru Penggerak.

Menurut Menteri Mu’ti, program Guru Penggerak diikuti banyak lulusan baru. Mereka lulus tes program Guru Penggerak, kemudian jadi kepala sekolah.

“Padahal mungkin dia belum punya pengalaman menjadi guru dalam waktu yang cukup lama. Nah ini yang coba kita tata lagi,” tegas Mu’ti.

Sentralisasi Guru

Proses manajemen guru menjadi permasalahan yang juga diperhatikan Kemendikdasmen. Sampai sekarang ini, rekrutmen dan penugasan guru serta kepala sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Mu’ti menilai, hal ini seringkali memicu kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron. Imbasnya antara lain distribusi guru yang tidak merata, beban kerja yang berlebih, maupun kekurangan beban kerja.

Sementara itu, guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan minimal beban kerja 24 jam per minggu jadi terhambat untuk mendapat sertifikasi pendidik. Di samping berdampak pada pengembangan karier, hal ini juga berdampak pada penerimaan tunjangan atau kesejahteraan guru bersangkutan.

“Akhirnya sertifikatnya enggak dapat. Nah ini kan problem,” ujarnya.

Kendati demikian, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ia menegaskan sudah ada pernyataan bahwa ada proses sentralisasi guru. Pada proses sentralisasi guru, maka rekrutmen hingga distribusi guru akan dikelola secara penuh oleh pemerintah pusat.

“Karena rasio guru dan murid kita sebenarnya ideal, karena 1:15. Jadi sebenarnya kalau melihat rasio itu, kita enggak kekurangan guru. Problem kita adalah distribusi guru karena tadi oleh pemerintah daerah itu,” papar Mu’ti.

Masalah lain yang berkaitan dengan distribusi guru adalah proses pemindahan tugas ketika menjadi PNS atau PPPK. Contohnya, seorang guru yang mengajar di sekolah swasta ditarik untuk mengajar ke sekolah negeri saat lulus seleksi PPPK.

Menurut Mu’ti, mekanisme tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Ia menjelaskan, seharusnya guru PPPK tersebut juga bisa bertugas di sekolah swasta.

Untuk menangani isu penarikan guru yang lolos PPPK dari sekolah swasta, Kemendikdasmen menerbitkan Peraturan Mendikdasmen (Permendikdasmen) No 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Aturan itu memungkinkan guru ASN, baik PNS maupun PPPK, dapat ditugaskan di satuan pendidikan swasta. Ia menyebut langkah ini juga menjadi imbal balik bantuan dari pemerintah kepada sekolah swasta.

“Kami kan tidak bisa mencapai banyak hal tanpa dukungan sekolah-sekolah swasta dan dukungan masyarakat,” ucapnya.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com