Tag Archives: kantor kementerian keuangan

Danantara Bakal Terbang ke China Nego Utang Kereta Cepat


Jakarta

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengirim negosiator ke China untuk membahas utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini disampaikan langsung oleh Chief Operation Officer Danantara, Dony Oskaria.

“Kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.


“Kita sudah mengatur waktu. Kita sudah diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita negosiasikan. Hubungan kita (dengan China) juga bagus, komunikasi bagus,” tambah dia.

Tim negosiasi itu berasal dari pemerintah serta Danantara. Dony meyakinkan negosiasi ini akan memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.

Saat dikonfirmasi apakah penyelesaian utang bakal menggunakan APBN, Dony tak menjawab tegas. Ia hanya menekankan bahwa pihaknya terus mencari opsi terbaik serta siap mengikuti arahan pemerintah.

“Sebetulnya kita akan mencari opsi terbaik yang belum tentu pake itu. Dan kami mengikuti saja arahan pemerintah. Toh Danantara sebetulnya yang paling penting bagaimana beroperasi dengan baik,” imbuhnya.

Terkait kabar Indonesia dan China sudah sepakat melakukan restrukturisasi utang selama 60 tahun, Dony meminta mengkonfirmasi itu kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Yang jelas negosiasi utang masih terus dilaksanakan.

Dony juga berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap proyek Whoosh. Ia menilai Kereta Cepat pertama di Asia Tenggara itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat nggak usah khawatir bahwa Whoosh ini kan memberikan manfaat banyak ya. Memberikan manfaat transportasi. Sehari itu sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani dan itu akan terus kita tingkatkan kualitas pelayanannya,” tutur Dony.

“Dan mengenai penyelesaian keuangan menurut saya itu kan hanya opsi saja. Tetapi yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional KCIC itu sudah memberikan positif secara operasional. Sehingga tidak khawatir dalam proses operasional,” tambah dia.

Ia juga menyebut Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) PT KCIC berada di jalur positif. Ini menjadi modal penting dalam nego utang yang diharapkan rampung tahun ini.

“Harusnya selesai (opso pelunasan utang) dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya nggak terlalu sulit sebetulnya secara korporasi. Karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA positif, tinggal masalah cicilannya mau di mana, kan itu saja. Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan,” tutupnya.

Lihat juga Video: Danantara Nego ke China Bahas Restrukturisasi Utang KCIC

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Danantara Bantah Garuda Indonesia Bakal Jual Pesawat


Jakarta

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria membantah isu PT Garuda Indonesia Tbk menjual aset pesawatnya. Kabar ini disebut menjadi salah satu mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 November 2025 mendatang.

“Itu bukan aset pesawat, masa pesawatnya dijual,” ujar Dony saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Dony menjelaskan, yang dilakukan Garuda hanyalah mengembalikan pesawat kepada pihak lessor. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah pesawat yang akan dikembalikan dan meminta menanyakan hal itu ke pihak Garuda.


“Itu kan bukan dijual. Tetapi kalau sudah jatuh tempo tentu ada yang dikembalikan. Jumlahnya berapa, tanyakan ke Garuda,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Dony meyakinkan bahwa Garuda Indonesia mulai meraup keuntungan untuk tahun 2026. “Jadi kita harapkan kalau berdasarkan forecastingnya tahun depan itu sudah akan untung,” Sebut Dony.

Diberitakan sebelumnya, Garuda memang berencana kembali menggelar RUPSLB di Gedung Manajemen Garuda, Bandara Soekarno-Hatta, pada Rabu (22/11) mendatang. RUPSLB perseroan kali ini memuat empat mata acara.

Pertama, Garuda Indonesia akan mengambil persetujuan atas peningkatan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Langkah ini masuk dalam program restrukturisasi penyehatan perseroan.

Kedua, mengambil keputusan untuk melakukan pengalihan kekayaan bersih lebih dari 50%. Pengalihan kekayaan bersih ini mencakup pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset pesawat, aset unused pesawat, hingga Low Value Asset (LVA) dan Unit Load Device (ULD).

Ketiga, persetujuan pelimpahan kewenangan pengalihan kekayaan Garuda Indonesia. Keempat, persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Garuda Indonesia.

Tonton juga video “Garuda Indonesia Bakal Pangkas Rute yang Gak Untungin!” di sini:

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Rieke Protes Ponpes Ditagih PBB, Purbaya Respons Begini


Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kasus Pondok Pesantren Al-Fath Jalen di Bekasi, yang ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini pertama kali disampaikan Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail kasus tersebut. Namun, ia menyebut bakal melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Saya belum tahu kasusnya, nanti saya lihat deh,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025.


Diberitakan detikhikmah, Rieke meluapkan kegeramannya setelah mengetahui Ponpes Al-Fath ditagih PBB oleh Bapenda. Padahal, menurutnya, ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Ia pun menyolek (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

“Ini pesantren abangku, Kiai Yasin… Belum itu tanah kering ya, tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya! Tolong Kang Purbaya!” seru Rieke dalam video tersebut, dikutip detikcom, Kamis (23/10/2025), dengan seizin yang bersangkutan.

Rieke kemudian menegaskan dasar hukum yang seharusnya membebaskan pesantren tersebut dari PBB-P2. Ia mengacu pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Aturan tersebut mengecualikan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

“Yayasan abang gue tuh nggak cari untung. Berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya,” tegas Rieke.

Tonton juga video “Momen Chairul Tanjung Sowan ke KH Anwar Manshur Lirboyo” di sini:

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik sampai Pertengahan 2026


Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan iuran BPJS Kesehatan tak akan naik hingga pertengahan 2026. Menurutnya, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan perlu melihat kondisi masyarakat.

Salah satu indikasinya adalah kondisi ekonomi masyarakat. Pada Rabu (22/10) kemarin, Purbaya menyebut iuran BPJS Kesehatan tak akan naik sebelum ekonomi menyentuh angka 6%.

“Sampai tahun depan sepertinya belum (naik), sampai pertengahan tahun depan. Kita lihat gini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh otak-atik iuran atau mau otak-atik iuran, sekarang belum dibicarakan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Kepastian soal tidak naiknya iuran BPJS Kesehatan juga didukung dana Rp 20 triliun yang disiapkan Kemenkeu untuk BPJS Kesehatan tahun depan.

Purbaya menyebut dana tersebut merupakan kebutuhan baru BPJS Kesehatan.

“Itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi Rp 20 triliun untuk tahun 2026,” tuturnya.

Purbaya menambahkan besaran iuran BPJS Kesehatan berpotensi dinaikkan jika ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 6%. Namun ia juga belum bisa memastikan seberapa besar kenaikan iuran-nya nanti, mengingat hal ini belum dibicarakan lebih jauh.

“Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih, dalam pengertian tumbuhnya di atas 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerjaan lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat,” terang Purbaya.

Saat diminta penegasan apakah iuran BPJS Kesehatan berpeluang dinaikkan tahun depan mendatang seperti yang tertuang dalam dengan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Purbaya belum bisa memastikan.

Tonton juga video “Dirut Pertamina Datang ke Kemenkeu, Purbaya Bilang Mau Bahas Kilang” di sini:

(ily/hns)



Sumber : finance.detik.com