Tag Archives: kemenag

Ini 6 Tips Persiapan Umrah Lancar dan Aman di Tanah Suci

Jakarta

Setiap umat Muslim di seluruh dunia bermimpi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci. Perjalanan yang tak ternilai ini membutuhkan persiapan yang matang dan penyelenggara terpercaya.

Untuk itu penting kamu memilih penyelenggara umrah yang terjamin. Marketing Online GIS Travel dan Tour Leader, Dwi Hanendyo Putro (Yoyo) mengatakan ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan agar perjalanan umrah bisa lancar dan aman.

“Umroh merupakan panggilan Allah semata, maka sambut panggilan tersebut dengan rasa syukur ,maka bersyukur lah atas terpilihnya kamu sebagai tamu Allah. Lakukan umrah sejak dini, artinya selagi muda dan mampu itu akan lebih maksimal dalam berumrah,” kata Dwi Hanendyo.


Berikut ini tips umrah yang aman, nyaman dan terpercaya:

1. Pilih Travel Umrah yang Mempunyai Izin Usaha

Pastikan travel umrah yang dipilih memiliki izin usaha dan terdaftar di daftar Kemenag.

2. Travel Umrah Memiliki kantor

Travel umrah yang dipilih harus memiliki Kantor yang jelas. Kamu bisa langsung datang ke alamat kantor travel tersebut.

3. Media Sosial Penyelenggara Umrah

Selanjutnya kamu bisa mengunjungi akun media sosial penyelenggara umrah. Misalnya dari Instagram, website, Facebook pastikan alamatnya benar dan sesuai. Pada medis sosial tersebut pastikan ada testimoni dari jamaah yang pernah ikut.

4. Cek Rekening Penyelenggara Umrah

Dwi Hanendyo menjelaskan harga perjalanan umrah yang murah bisa sesuai dengan sunnah Nabi dan Al Quran. Pastikan saat melakukan transaksi keuangan dilakukan secara transfer ke rekening PT bukan perorangan.

5. Perlengkapan yang cukup

Dwi Hanendyo menuturkan sebaiknya kamu mempersiapkan koper untuk menyimpan pakaian. Bawa pakaian yang mudah kering dan tidak terlalu tebal. Kamu juga bisa membawa tas ransel atau tas selempang untuk dompet, charger dan perlengkapan elektronik kamu.

6. Persiapan obat-obatan

Dwi Hanendyo mengungkapkan jamaah yang ingin umrah lebih baik mempersiapkan obat-obat yang diperlukan, seperti vitamin, obat batuk dan pilek.

“Selain itu perhatikan berat maksimal bagasi juga penting, amannya +- 25 kg 1 koper bagasi,” lanjut Dwi Hanendyo.

Di akhir perbincangan, Dwi Hanendyo menyebutkan ketika menjalani ibadah umrah perbanyak doa selama berada di Tanah Suci dan minum air Zam-Zam setiap hari. “Berserah diri agar Allah mudahkan dan lancarkan ke depannya,” pungkas Dwi Hanendyo.

(gaf/gaf)



Sumber : wolipop.detik.com

Cara Registrasi Online Lomba KSM Kemenag, Ayo Jadi Jagoan Sains

Jakarta

Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyelenggarakan ajang Kompetisi Sains Madrasah (KSM) pada tahun 2024. Pendaftaran peserta kompetisi ini masih dibuka hingga tanggal 23 Juni 2024.

Meskipun nama kompetisi ini menunjukkan bahwa sasarannya adalah siswa madrasah, namun pada kenyataannya siswa dari satuan pendidikan SD, SMP, dan SM juga diperbolehkan untuk mendaftar.

Kompetisi ini menawarkan berbagai bidang lomba yang dapat diikuti, seperti matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), hingga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Namun, tidak semua siswa madrasah atau satuan pendidikan dapat mengikuti kompetisi ini. Kompetisi ini hanya berlaku bagi siswa kelas 4 atau 5 SD/MI, kelas 7 atau 8 MTs/SMP, dan kelas 10 atau 11 MA/SMA pada tahun ajaran 2023/2024.


Agar tidak ketinggalan informasi mengenai KSM 2024, calon peserta dapat memeriksa persyaratan peserta dan jenis-jenis lomba dibawah ini yang dilansir dari laman resmi KSM Kementerian Agama.

Cara Buat akun KSM Kemenag 2024

Untuk pendaftaran awal Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2024, dilakukan di masing-masing satuan pendidikan atau madrasah. Namun, untuk tahap lanjutan setelah tahap awal di madrasah masing-masing, pendaftaran KSM 2024 dilakukan secara online. Adapun cara pendaftaran online untuk tahap lanjutan KSM Madrasah 2024 sebagaimana diinformasikan di laman resmi, adalah sebagai berikut:

1. Akses laman https://ksm.kemenag.go.id/.

2. Klik tombol ‘Buat Akun’ untuk membuat akun baru.

3. Isi formulir Data Lembaga dengan mengisi jenis akun, nama, jenjang pendidikan, Nomor Statistik Madrasah (NSM), nomor WhatsApp aktif, dan status, kemudian klik ‘Langkah Selanjutnya’.

4. Isi alamat lengkap lembaga pada kolom Pengisian Alamat, lalu klik ‘Langkah Selanjutnya’.

5. Buat password akun pada kolom Pembuatan Password, setelah itu klik ‘Langkah Selanjutnya’.

6. Klik tombol ‘Buat Akun’ untuk menyelesaikan proses pembuatan akun.

7. Setelah akun berhasil dibuat, Anda akan menerima notifikasi di WhatsApp yang berisi informasi akun dan tautan untuk login.

8. Akses tautan yang diberikan pada notifikasi WhatsApp, lalu login dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat.

9. Ikuti instruksi yang diberikan, lengkapi data yang diperlukan, dan lakukan Pendaftaran Peserta KSM sesuai petunjuk.

Jenis Lomba di KSM 2024

1. Kategori Perorangan

MI/SMP: Matematika dan IPAS

MTs/SMP: Matematika, IPA, dan IPS

MA/SMA: Matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, dan ekonomi

2. Kategori Beregu

Pada kategori lomba beregu dalam KSM 2024, setiap satuan pendidikan hanya diperbolehkan untuk mendaftarkan satu regu saja. Jika ada gabungan dari dua madrasah yang ingin berpartisipasi, mereka hanya bisa mengirimkan maksimal satu regu.

Namun, jika gabungan yang terbentuk berasal dari tiga madrasah, maka mereka bisa mengirimkan paling banyak dua regu untuk berkompetisi dalam kategori beregu KSM 2024.

Berikut ini beberapa bidang di SKM dalam kategori beregu:

MI/SMP : Matematika dan IPAS (maksimal 3 siswa per regu)

MTs/SMP: Matematika, IPA dan IPS (maksimal 3 siswa per regu)

MA/SMA: Matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, dan ekonomi (maksimal 3 siswa per regu)

Tahapan Seleksi KSM 2024

1. Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dimulai dari tingkat satuan pendidikan, di mana peserta ditunjuk langsung oleh guru atau pihak sekolah/madrasah.

2. Selanjutnya, KSM Tahap I atau seleksi tingkat kabupaten/kota diselenggarakan secara online.

3. KSM Tahap II adalah seleksi tingkat provinsi. Peserta di tingkat ini merupakan 5% siswa terbaik dari jumlah peserta seleksi KSM tingkat kabupaten/kota sebelumnya.

4. KSM Tahap III adalah final di tingkat nasional. Pada tahap ini, hanya akan ada 10 peserta terbaik yang bersaing.

5. Tahap terakhir adalah KSM Tahap IV atau grand final. Tahap ini diikuti oleh tiga peserta terbaik dari setiap kategori dan jenjang untuk menentukan pemenang medali emas, perak, dan perunggu.

Syarat Daftar KSM 2024

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Peserta harus terdaftar sebagai siswa aktif di madrasah atau sekolah negeri maupun swasta, dan hal ini harus dibuktikan dengan kepemilikan NISN yang valid.

3. Siswa kelas 4 atau 5 MI/SD, kelas 7 atau 8 MTs/SMP, kelas 10 atau 11 MA/SMA tahun ajaran 2023/2024.

4. Setiap siswa hanya dapat mengikuti satu bidang kompetisi saja dalam KSM 2024.

5. Jika terbukti menggunakan joki untuk menggantikan dirinya dalam kompetisi, peserta dapat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti KSM selama tiga tahun berturut-turut.

Jadwal Pelaksanaan KSM 2024

  • Periode pendaftaran untuk KSM tingkat kabupaten/kota dibuka dari tanggal 7-23 Juni 2024.
  • Proses verifikasi peserta KSM tingkat kabupaten/kota dilakukan pada tanggal 8-24 Juni 2024.
  • Pengumuman peserta yang lolos untuk mengikuti KSM tingkat kabupaten/kota akan disampaikan pada tanggal 26 Juni 2024.
  • Ujicoba atau simulasi KSM akan diselenggarakan pada tanggal 28-30 Juni 2024.
  • KSM tingkat kabupaten/kota akan diselenggarakan pada tanggal 1-3 Juli 2024.
  • Pengumuman pemenang KSM tingkat kabupaten/kota akan disampaikan pada tanggal 5 Juli 2024.
  • KSM tingkat provinsi akan diselenggarakan pada tanggal 5-6 Agustus 2024.
  • Pengumuman pemenang KSM tingkat provinsi akan disampaikan pada tanggal 9 Agustus 2024.
  • Final dan grand final KSM tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 3-8 September 2024.

*Artikel ini ditulis oleh Fadhila Khairina Fachri, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

(fyk/fyk)



Sumber : inet.detik.com

Transisi Haji Jadi Ujian Efisiensi Pemerintah


Jakarta

Perubahan struktur kelembagaan penyelenggaraan haji menandai langkah besar dalam reformasi tata kelola sektor keagamaan dan ekonomi publik Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah resmi memindahkan kewenangan pengelolaan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah (KHU).

Kebijakan ini membawa dampak ekonomi dan administratif yang luas. Selain melibatkan dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mencapai Rp 171,64 triliun pada 2025, transisi ini juga menyangkut pengalihan aset fisik bernilai besar seperti embarkasi, debarkasi, asrama, dan rumah sakit haji di seluruh Indonesia.


Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Haeny Relawati Rini Widyastuti, menilai langkah ini merupakan reformasi fundamental, namun membutuhkan perencanaan matang agar tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan jemaah.

“KHU perlu bergerak cepat melakukan sinergi dengan Kemenag agar fase transisi ini tidak menimbulkan turbulensi yang bisa mengganggu persiapan penyelenggaraan haji 2026,” ujar Haeny, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Haeny menyebut terdapat tiga tantangan besar yang perlu diantisipasi: tekanan waktu dan operasional, pembangunan kelembagaan dan SDM, serta alih kelola aset dan logistik.
Dengan waktu persiapan yang hanya enam bulan, KHU harus melakukan tender, kontrak layanan, hingga pemesanan akomodasi di Arab Saudi secara paralel.
“Keterlambatan sedikit saja bisa berimplikasi besar terhadap kualitas layanan bagi 221 ribu jamaah haji,” katanya.

Selain itu, KHU harus membangun birokrasi baru dari nol, merekrut SDM profesional di 13 embarkasi dan 7 debarkasi, serta memastikan terjadinya transfer pengetahuan dari Kemenag agar pengalaman puluhan tahun tidak hilang begitu saja.

Tantangan lain adalah proses inventarisasi dan verifikasi aset haji nasional, yang secara administratif rumit dan bernilai ekonomi besar. Pengalihan aset-aset strategis ini memerlukan sistem data dan pengawasan yang akuntabel agar tidak terjadi kebocoran nilai aset negara.

Haeny mengusulkan tiga pendekatan strategis:
– Jangka pendek, pembentukan Satgas Transisi Haji 2026 dengan skema secondment pegawai Kemenag ke KHU guna menjaga kontinuitas layanan;
– Jangka menengah, konsolidasi kelembagaan dan pelatihan SDM inti bekerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah;
– Jangka panjang, pembangunan sistem tata kelola haji modern berbasis digital dan pengembangan model bisnis inovatif untuk optimalisasi aset publik.

“Niat baik pemerintah harus diikuti perencanaan yang matang, strategis, dan eksekusi yang cermat. Haji 2026 harus menjadi contoh sukses transisi yang tertata,” pungkas Haeny.

Lihat juga Video: Prabowo Bentuk Kementerian Haji atas Permintaan Arab Saudi

(rrd/rir)



Sumber : finance.detik.com

Langkah Strategis Pemerintah Lindungi Santri Lewat Sinergi Tiga Kementerian


Jakarta

Tragedi ambruknya bangunan mushola di salah satu pondok pesantren baru-baru ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keamanan lingkungan pendidikan keagamaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan memperkuat kolaborasi antar instansi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren.

Dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025) dan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Upaya Bersama Perkuat Infrastruktur Pesantren

Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para santri, khususnya yang menempuh pendidikan di pesantren berasrama. Melalui kerja sama tersebut, ketiga kementerian sepakat memperkuat koordinasi dalam pertukaran data pesantren di bawah pembinaan Kemenag, memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan, serta mendorong penyehatan lingkungan pesantren agar lebih layak dan aman.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pesantren merupakan salah satu pilar utama pendidikan keagamaan di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pesantren tidak sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag.

Menag Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Peran Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab teknis dalam memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan, kementeriannya akan melakukan pemetaan dan pengujian kualitas bangunan pesantren di sejumlah daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Lebih lanjut, tim teknis dari PUPR juga akan memberikan pendampingan bagi pengelola pesantren yang menghadapi kendala dalam perizinan pembangunan.

“Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan pesantren yang aman, sehat, dan layak huni bagi para santri.

Selain dari sisi teknis, aspek perlindungan terhadap santri juga menjadi perhatian utama. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan santri merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Langkah Sinergis Lintas Kementerian

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup berbagai hal penting: mulai dari pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, dukungan teknis untuk memastikan keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, hingga koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan pesantren di Indonesia dapat semakin tertata, aman, dan berkelanjutan.

Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Gugu Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

(dvs/erd)



Sumber : www.detik.com

Perhatian Nyata pada Pendidikan Agama



Pemerintah terus menunjukkan komitmennya terhadap penguatan lembaga pendidikan keagamaan. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan anggaran bagi Kementerian Agama untuk mendukung pengembangan madrasah swasta di seluruh Indonesia.

Dilansir dari detikNews, Selasa (14/10/2025) Menag menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.

“Alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini,” ujar Nasaruddin Umar.


Meskipun tidak menyebutkan nominal secara rinci, Nasaruddin menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

“Kami Insyaallah sudah punya data sebagian tapi yang sebagiannya karena harus menempuh jalan kaki 2 hari 2 malam kadang-kadang harus naik speedboat untuk mengejar pulau-pulau yang di pulau-pulau juga banyak masalah, yang kena ombak dan seterusnya padahal di situ juga ada anak bangsa kita yang sedang belajar, inilah yang menjadi concern kita semuanya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menag juga menyinggung langkah-langkah pemulihan pasca musibah robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menuturkan bahwa Kementerian Agama telah melakukan pendekatan psikologis kepada para korban dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan pesantren.

“Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya mari kita memelihara bersama pondok pesantren, tidak bisa dilupakan jasa pondok pesantren dalam kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, masih banyak pesantren dan rumah ibadah yang berdiri di lokasi dengan kondisi geografis berisiko tinggi. Ia menyoroti bangunan yang berada di area rawan longsor maupun di puncak bukit.

“Beserta seluruh penyuluh yang bertebaran kurang lebih 300 ribu grup jumlahnya di seluruh Indonesia, ini kami juga ikut mengerahkannya untuk memberikan pendataan gedung-gedung mana, pondok-pondok pesantren mana, rumah ibadah mana yang memiliki tingkat kemiringan, banyak sekali mereka dibangun di tingkat kemiringan yang rawan longsor, bahkan ada juga yang dibangun di puncak bukit yang rawan dengan berbagai macam akibat termasuk longsor,” ujarnya.

Pemerintah Siapkan Renovasi Pesantren di Wilayah Rawan

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berkomitmen melakukan renovasi pesantren di kawasan berisiko bencana untuk menjamin keselamatan santri. Program ini resmi dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, yang disaksikan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) Menko Muhaimin menegaskan bahwa prioritas renovasi akan diberikan kepada pesantren dengan jumlah santri besar dan kemampuan finansial terbatas.

“Renovasi akan diprioritaskan bagi pesantren yang rawan, berjumlah santri di atas seribu orang, dan yang betul-betul tidak mampu melanjutkan pembangunan. Pemerintah ingin semua santri belajar dalam lingkungan yang aman,” tegas Cak Imin.

Pendataan Menyeluruh dan Keterlibatan Perguruan Tinggi

Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar menuturkan bahwa Kementerian Agama telah mengerahkan jajarannya hingga tingkat daerah untuk melakukan pemetaan terhadap seluruh lembaga keagamaan yang berisiko secara struktural.

“Kami bersama seluruh jajaran vertikal Kementerian Agama di daerah, dari Kanwil hingga KUA, sedang melakukan pemetaan gedung-gedung keagamaan yang rawan, termasuk pesantren di wilayah miring, pinggir sungai, atau berusia di atas seratus tahun,” jelas Menag.

Lebih lanjut, Menag menambahkan bahwa perguruan tinggi keagamaan negeri yang memiliki fakultas teknik akan turut dilibatkan dalam proses asesmen bangunan pesantren dan madrasah.

“Kami ingin memastikan setiap pesantren terdata dengan baik. Jangan sampai ada lembaga pendidikan keagamaan yang luput dari perhatian hanya karena statusnya swasta. Semua pesantren adalah aset bangsa yang harus dijaga keselamatannya,” tegas Menag.

Pendampingan Teknis dari Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berperan aktif melakukan pemeriksaan keandalan bangunan dan mendampingi pengelola pesantren dalam proses perizinan.

Menteri PUPR Dody Hanggodo memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen di sejumlah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak.

“Kami sudah mulai melakukan asesmen keandalan bangunan di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumsel, Sulsel, dan Kalsel,” terang Dody.

Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan membangun sistem pembelajaran bersama yang lebih aman.

“Sebanyak 80 pesantren besar dijadikan contoh untuk membangun pembelajaran bersama, bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman bagi para santri,” sambungnya.

Pelatihan Konstruksi untuk Santri

Selain pendampingan teknis, Kementerian PUPR membuka layanan hotline 158 dan WhatsApp bagi pemerintah daerah dan pengelola pesantren yang membutuhkan bantuan teknis. Tak hanya itu, PUPR juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi gratis bagi para santri, agar mereka memiliki keterampilan yang bisa diterapkan langsung di lingkungan pesantren.

“Kami ingin semangat gotong royong di pesantren diperkuat dengan keahlian. Santri akan kami latih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan rasa bangga,” jelasnya.

(dvs/inf)



Sumber : www.detik.com

Kemenag Siapkan Modul Pendidikan Seksualitas untuk Madrasah-Perguruan Tinggi



Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) tengah menggodok Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk murid madrasah serta mahasiswa di perguruan tinggi. Modul ini akan mengusung pendekatan fikih dan moderasi beragama.

Sekretaris Ditjen Pendis Arskal Salim menyatakan modul ini jadi komitmen Kemenag agar sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmiah. Namun, sistem pendidikan juga harus berakar kuat dengan nilai-nilai agama dan moralitas Islam.


Pendidikan Seksualitas Seharusnya Bukan Hal Tabu

Lebih lanjut, Arskal menyatakan seharusnya pendidikan seksualitas tidak dianggap tabu dibicarakan. Kendati demikian, ia menekankan pada cara penyampaian materi harus santun dan berlandaskan nilai agama.

Menurutnya, pendidikan tentang tubuh, kesehatan reproduksi, dan seksualitas sudah lama dibahas dalam khazanah Islam. Terlebih pendidikannya disampaikan melalui fikih dan akhlak.

“Namun pendekatannya perlu disesuaikan dengan konteks kekinian agar mudah dipahami generasi muda tanpa kehilangan nilai moral dan kesucian ajaran Islam,” tuturnya dikutip dari laman Pendis, Jumat (17/10/2025).

Tidak hanya sekedar aspek biologi, pendidikan reproduksi perlu menanamkan nilai tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan seksualitas di masa kini, harus menumbuhkan kesadaran murid dalam menjaga dirinya.

“Tubuh adalah amanah. Menjaga kehormatan diri merupakan bagian dari iman. Karena itu, pendidikan seksualitas harus diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran menjaga diri, menghormati orang lain, dan menghindari perilaku yang merendahkan harkat kemanusiaan,” tambahnya.

Kemenag ingin memastikan bila pembelajaran ini tidak sekedar informatif bagi murid madrasah dan mahasiswa di perguruan tinggi. Ke depan, Kemenag berharap pembelajaran ini bisa membentuk karakter dan akhlak mereka.

Kehadiran modul pendidikan seksualitas merupakan agenda besar Kemenag dalam membangun generasi muda masa depan. Ke depan, generasi muda harus menjadi sosok yang berilmu, berakhlak, kritis, sekaligus tangguh mengahadapi arus informasi global.

“Anak muda madrasah dan kampus keagamaan harus dibekali pemahaman yang benar tentang seksualitas agar tidak mencari jawaban dari sumber yang keliru. Kemenag hadir untuk memastikan pendidikan ini berjalan secara ilmiah, moderat, dan berlandaskan ajaran agama,” tegasnya.

Disusun Banyak Pakar

Penyiapan modul pendidikan seksualitas disusun oleh banyak pakar. Kemenag melibatkan ulama pesantren, akademisi, dan praktisi pendidikan dari berbagai daerah.

Nantinya, berbagai pendekatan akan dipilih dan dilengkapi dengan nilai-nilai keislaman, prinsip kesehatan modern, serta semangat moderasi beragama.

“Kita tidak ingin ada dikotomi antara ilmu agama dan sains. Keduanya harus saling melengkapi. Modul ini diharapkan menjadi jembatan antara nilai-nilai moral Islam dan pengetahuan modern tentang kesehatan reproduksi,” tandas Arskal.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Wamenag Romo Syafi’i Optimistis Ditjen Pesantren Akan Lahir di Hari Santri


Jakarta

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i membawa kabar gembira terkait pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren). Ia optimistis izin prakarsa pendirian Ditjen Pesantren dari Presiden akan terbit bertepatan dengan Hari Santri 2025.

Kepastian ini disampaikan Wamenag Romo Syafi’i usai bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

“Hari ini saya bersilaturahim ke Menpan RB, Ibu Rini. Alhamdulillah, ada kabar baik. Surat permohonan izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren ditandatangani hari ini untuk dikirim ke Sekretariat Negara,” ungkap Wamenag, dalam keterangan persnya.


Romo Syafi’i sangat yakin momentum Hari Santri Nasional, yang diperingati setiap 22 Oktober, akan menjadi waktu bersejarah bagi dunia pesantren. Ia berharap ini bisa jadi kado terindah untuk santri.

“Saya optimistis Hari Santri 2025 ada kado izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden Prabowo,” lanjutnya.

Apresiasi untuk Kemenpan RB

Wamenag mengapresiasi kerja keras dan pendampingan yang dilakukan Kemenpan RB dalam proses pengusulan ini. Sebab, usulan pembentukan Ditjen Pesantren sudah berproses sejak tahun 2019, dan kembali diusulkan pada 2021, 2023, hingga 2024, namun baru menunjukkan progres signifikan di era Menpan RB Rini Widyantini.

“Tim KemenpanRB selama ini terus melakukan pendampingan. Alhamdulillah, di era Menpan Ibu Rini, ada progres signifikan. Kita sangat apresiasi,” ujar Wamenag didampingi Deputi Kelembagaan Menpan RB Nanik Purwati.

Apa Urgensinya Pembentukan Ditjen Pesantren?

Wamenag menjelaskan, pembentukan Ditjen Pesantren sangat mendesak mengingat mandat berat yang diemban pesantren berdasarkan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang tersebut mengatur tiga fungsi utama pesantren, yaitu: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Tiga fungsi ini tidak bisa berkembang jika hanya dikelola dalam satuan kerja setingkat eselon II, di bawah Ditjen yang fokus pada fungsi pendidikan Islam,” tegas Wamenag.

Ia memaparkan, fungsi pendidikan pesantren terus berkembang hingga jenjang perguruan tinggi (ma’had aly). Sementara itu, fungsi dakwah pesantren menjadi kunci dalam mempromosikan Islam rahmatan lil ‘alamin dan membangun kerukunan umat melalui nilai-nilai moderat (tawassuth, tawazun, i’tidal, dan tasamuh).

“Pesantren juga menjadi episentrum pembangunan ekonomi lokal. Perlu kehadiran negara untuk bisa lebih mengoptimalkan tiga fungsi pesantren, tidak hanya pendidikan, tapi juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Layanan untuk 11 Juta Santri

Kuantitas layanan yang harus ditangani juga menjadi dasar kuat. Kementerian Agama mencatat saat ini ada lebih dari 42 ribu pesantren terdaftar, yang mengelola lebih dari 11 juta santri dan melibatkan sekitar 1 juta kiai/guru.

Selain itu, Direktorat Pesantren saat ini turut membina 104.204 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 194.901 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).

“Ini secara kuantitas bukan jumlah yang sedikit. Ditjen Pesantren dibutuhkan karena kehadirannya sesuai dengan kebutuhan atas layanan umat beragama,” pungkas Wamenag.

“Saya optimis izin prakarsa dari Presiden terbit sebelum 22 Oktober 2025 sebagai hadiah Hari Santri, sekaligus penghormatan kepada para kyai yang telah mendedikasikan diri untuk pengembangan pesantren,” tandasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

10 Kementerian dengan Kinerja Terbaik Versi IndoStrategi, Kemendikdasmen Nomor Satu


Jakarta

Lembaga survei IndoStrategi merilis hasil kinerja kementerian di Kabinet Merah Putih dalam satu tahun. Kementerian di bidang pendidikan ternyata berhasil meraih penilaian terbaik dengan menempati peringkat pertama dan keempat.

Survei IndoStrategi melakukan wawancara langsung terhadap 424 responden dari 34 provinsi. Responden dipilih dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang mempertimbangkan pendidikan minimal S1 dan memiliki pekerjaan tetap.

Mengutip detikNews, responden diminta memberikan penilaian berdasarkan skor dengan kategori 0,00-2,00 (kinerja buruk), 2,01-4,00 (kinerja sedang), dan 4,01-5,00 (kinerja baik). Survei ini berlangsung pada awal September hingga 13 Oktober 2025.


Selain wawancara, survei juga disertai analisis berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta focus group discussion (FGD) yang melibatkan pengamat hingga akademisi.

Lalu bagaimana hasilnya?

Kemendikdasmen Nomor Satu, Kemendiktisaintek Keempat

Berdasarkan hasil survei, Kementerian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat skor terbaik dengan 3,35 (dari 5). Disusul Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada peringkat kedua dengan skor 3,32.

Kementerian Agama (Kemenag) menyusul di posisi ketiga dengan skor 3,26. Sementara bidang pendidikan lainnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menempati posisi keempat terbaik dengan skor 3,22.

Jika melihat skornya, nilai kinerja maksimal hanya pada angka 3,35 dari 5. Ini menunjukkan kinerja terbaik kementerian di Kabinet Merah Putih hanya masuk kategori ‘sedang’.

“Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor,” ucap Direktur Riset Ali Noer Zaman, dalam rilis hasil survei yang dikutip, Senin (20/10/2025).

Merespons hasil survei, Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam, menilai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah guna mendukung target Indonesia Emas 2045. Namun di sisi lain, Arman menyoroti bahwa sistem pendidikan nasional masih memerlukan perbaikan agar dapat mencapai standar global.

Berikut daftar kementerian dengan kinerja terbaik selama setahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menurut survei IndoStrategi.

Daftar 10 Kementerian dengan Kinerja Terbaik Versi IndoStrategi

1. Kementerian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Skor: 3,35

2. Kementerian Luar Negeri

Skor: 3,32

3. Kementerian Agama

Skor: 3,26

4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Skor: 3,22

5. Kementerian Pertanian

Skor: 3,21

6. Kementerian Keuangan

Skor: 3,15

7. Kementerian Dalam Negeri

Skor: 3,14

8. Kementerian Pertahanan

Skor: 3,13

9. Kementerian Kehutanan

Skor: 3,12

10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Skor: 3,09

(faz/twu)



Sumber : www.detik.com

Tutup STQH Kendari, Kemenag Ajak Masyarakat Amalkan dan Hayati Al-Qur’an



Jakarta

Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII tahun 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, resmi ditutup. Ajang yang berlangsung lebih dari sepekan ini tak hanya menjadi panggung kompetisi, namun juga menjadi momentum syiar Al-Qur’an dan hadis di tingkat nasional.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menyampaikan apresiasi mendalam atas kesuksesan penyelenggaraan STQH Nasional di Sultra. Lebih dari itu, ia memanfaatkan momen penutupan untuk mengajak seluruh masyarakat agar terus mengamalkan dan menghayati nilai-nilai suci Al-Qur’an dalam keseharian.

“Syiar Al-Qur’an dan hadis semoga tidak hanya dilakukan saat musabaqah seperti ini. Setiap hari, setiap saat, mari kita terus membaca, mengamalkan, dan menghayati isi Al-Qur’an,” tutur Abu Rokhmad dalam keterangan persnya, Minggu (19/10/2025).


Menurutnya, kesuksesan STQH ini tidak hanya tercermin dari kemeriahan acara dan antusiasme peserta. Tetapi juga dari semangat tinggi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menyambut kegiatan religius ini.

“Penyelenggaraan STQH Nasional ke-28 di Sulawesi Tenggara ini sungguh luar biasa, bahkan disebut yang terbaik oleh Sekretaris LPTQ Nasional,” ujar Abu Rokhmad.

Selain aspek syiar agama, STQH juga membawa dampak sosial dan kultural yang positif bagi Kota Kendari sebagai tuan rumah. Selama sembilan hari pelaksanaan, Kendari menjadi pusat perhatian nasional dan simbol harmonisasi antara nilai religius dan semangat kebangsaan.

Pemerintah daerah dan masyarakat Sultra dinilai berhasil menjadi tuan rumah yang ramah, hangat, dan penuh semangat kebersamaan.

“Momentum ini sangat penting dan berkesan bagi kami di Kota Kendari. Spirit Al-Qur’an dan hadis akan tetap kami tinggalkan di Kota Kendari, di Sulawesi Tenggara,” tutup Abu Rokhmad.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com

Sejahterakan Guru hingga Lestarikan Lingkungan



Jakarta

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membeberkan deretan capaian kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam mewujudkan Asta Cita. Ini menjadi refleksi satu tahun mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Asta Cita bukan sekadar rencana politik, tapi arah moral bangsa. Di Kementerian Agama, kami terus berupaya agar nilai agama tidak berhenti di mimbar, tetapi hidup dalam kebijakan yang memuliakan manusia,” kata Menag dalam refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Salah satu capaian itu adalah menyejahterakan pendidik. Menag menyebut pertama kalinya dalam sejarah, tunjangan profesi guru non PNS dinaikkan secara signifikan. Mulai dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan.


“Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” sambungnya.

Tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025.

Langkah tersebut menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.

“Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan, karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang,” jelas Menag.

Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.

Dalam setahun terakhir, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan kepada 19.264 siswa Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, 161.591 Santri, serta 1.469 Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu.

“Lebih dari 9 triliun rupiah, anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah disalurkan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran,” sebut pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Capaian besar lainnya yang diraih Kementerian Agama adalah pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung. Ini adalah sekolah tinggi Khonghucu negeri pertama di Indonesia. Selain perluasan akses, kehadiran SETIAKIN menjadi simbol kehadiran negara atas kebutuhan pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu.

Kemenag juga hadir dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam revitalisasi madrasah. Untuk Sekolah Rakyat, Kemenag siapkan kurikulum pendidikan agama, serta 152 guru dan tenaga pendidik.

Ada dua madrasah unggulan yang terpilih sebagai Sekolah Garuda Transformasi, yaitu: Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Gorontalo dan Ogan Komering Ilir (Sumsel). Selain itu, ada 1.414 madrasah yang direvitalisasi dalam PHTC Presiden Prabowo.

“Buah dari upaya Kemenag memajukan pendidikan agama dan keagamaan menampakkan hasil. MAN IC Serpong menjadi Sekolah Terbaik berdasarkan nilai UTBK 2025, sedang MAN 2 Kota Malang menjadi Sekolah Terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025,” papar Menag.

Kemudian, dalam setahun belakangan Kemenag juga sedang mengembangkan sistem dan program yang konkret untuk memperkuat harmoni bangsa. Melalui aplikasi Si-Rukun (Early Warning System), potensi konflik keagamaan bisa dideteksi sejak dini di berbagai daerah. Penyuluh agama menjadi garda terdepan dalam mengoperasikan aplikasi ini.

Pengembangan Si-Rukun menjadi ikhtiar bersama seluruh unit eselon I Kemenag, mulai dari Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Sistem ini dibangun berdasarkan penelitian terkait peta potensi konflik keagamaan di berbagai daerah, termasuk pemetaan zona merah, kuning, dan hijau.

Demi memperkuat kesiapan di lapangan, Kemenag telah melatih 500 penyuluh agama di KUA sebagai aktor resolusi konflik. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu melakukan deteksi dini serta penanganan cepat di wilayah dengan potensi konflik tinggi.

Selain itu, Kemenag juga membina 300 penyuluh agama dalam pemetaan masalah sosial-keagamaan, memperkuat kapasitas 600 penceramah agar berdakwah dengan pendekatan moderat dan literasi digital, serta membina 200 dai muda untuk melahirkan generasi dai yang berwawasan moderat, adaptif, dan mandiri (dakwah kontekstual dan keterampilan entrepreneurship).

Kemenag juga menggelar Program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Akminas) juga melahirkan 1.192 kader lintas agama yang dibekali semangat kepemimpinan plural dan damai. Kemenag bahkan melakukan rekonstruksi terhadap 25 pesantren eks-Jamaah Islamiyah dengan total 5.077 santri, sebagai langkah deradikalisasi berbasis pendidikan .

“Kerukunan adalah prasyarat pembangunan. Indonesia hanya bisa maju bila umatnya damai, saling menghormati, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat,” terangnya.

Capaian ini juga tercermin dalam hasil survei Poltracking Indonesia, yang menempatkan “menjaga kerukunan antarumat beragama” sebagai keberhasilan tertinggi pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan publik mencapai 86,7%, disusul menjaga kehidupan keagamaan (80,2%) dan menjaga persatuan bangsa (77,1%).

Tak sampai di situ, Kemenag turut menyukseskan pelaksanaan dua program prioritas nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar Kemenag dalam mendukung upaya Presiden meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sampai hari ini tercatat sebanyak 1.373.761 siswa madrasah dan 337.442 santri pesantren telah menikmati manfaat MBG. Sementara itu, lebih dari 12,5 juta siswa dari madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha juga menerima layanan CKG.

Upaya lain dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilakukan Kemenag adalah membantu 4.450 UMKM melalui pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) melalui program Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA). Sebanyak 1.350 takmir masjid bahkan diberikan bimtek secara khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Untuk menekan angka perceraian dan membangun keluarga, lebih dari 17.266 pasangan nikah diberi pembinaan keluarga, baik dalam bentuk Bimbingan Perkawinan Islam, bimbingan keluarga sukinah bagi pasangan Hindu, maupun Hitta Sukhaya untuk umat Buddha.

“Inilah makna dakwah sosial. Kemenag berupaya agar ajaran agama hadir bukan hanya di rumah ibadah, tapi di ruang publik: berbagi makanan, menjaga kesehatan, dan memperkuat keluarga,” ujar Menag.

Langkah lainnya yang dilakukan Kemenag adalah memperluas pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf. Hingga Oktober 2025, Kemenag telah mengembangkan 37 Kampung Zakat, 29 inkubasi wakaf produktif, dan 10 Kota Wakaf di berbagai provinsi.

Lebih dari 105.000 sertifikat tanah wakaf diterbitkan, dan ini sangat penting dalam upaya menekan potensi sengketa lahan. Selain itu, 40 hektare Hutan Wakaf digulirkan sebagai bentuk integrasi antara ekonomi dan ekoteologi.

Demi memperkuat tata kelola dana keagamaan, Kemenag juga menggagas pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) – sebuah institusi modern untuk mengelola zakat, wakaf, infak, fidyah, dan sedekah secara profesional, transparan, dan berdaya guna tinggi bagi ekonomi rakyat.

Selain itu, Kemenag mendorong gerakan ekoteologi – kesadaran spiritual dalam menjaga bumi. Melalui aksi nyata, Kemenag menanam lebih dari satu juta pohon di seluruh Indonesia, membangun 13 KUA berbasis green building, dan menerbitkan buku “Tafsir Ayat-Ayat Ekologi” yang memperkuat gerakan hijau berbasis nilai keagamaan.

Lalu, dalam rangka menutup refleksi setahun perjalanan, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keberhasilan Kemenag bukan hanya diukur dari program yang selesai, tetapi dari nilai-nilai agama yang benar-benar menjadi napas kebijakan publik. Karenanya, upaya membumikan nilai keagamaan perlu terus dilakukan.

“Agama tidak boleh berhenti di mimbar. Agama harus mewujud dalam kebijakan yang menyejahterakan, mendidik, dan memuliakan manusia. Inilah semangat Asta Cita yang kami kawal dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Menag menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya yang terus bekerja keras dalam ikut mewujudkan Asta Protas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menag juga menyampaikan apresiasi kepada media dan masyarakat yang terus mengawal perjalanan Kemenag dengan kritis dan konstruktif.

“Terima kasih kepada insan pers yang telah menjaga ruang publik tetap sehat. Kritik dan dukungan Anda adalah bagian dari ibadah kami dalam melayani umat,” tandasnya.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com