Tag Archives: kemenkes

Cara Daftar dan Buat Akun SatuSehat Untuk Cek Kesehatan Gratis

Jakarta

Program cek kesehatan gratis (CKG) dimulai hari ini Senin (10/2/2025), serentak di seluruh puskesmas Indonesia, terkecuali bagi anak usia sekolah rentang 7 hingga 17 tahun. Inilah cara daftar dan buat akun SatuSehat untuk cek kesehatan gratis.

Pemerintah menyesuaikan pemberian cek kesehatan gratis pada kelompok tersebut dengan periode ajaran baru Juli 2025.

Program ini ditargetkan untuk 280 juta penerima dengan total anggaran mencapai Rp 4,7 triliun yang disiapkan pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Februari 2025 lalu. Cek kesehatan gratis akan diberikan ketika masyarakat berulang tahun.


Bagi yang berulang tahun, cek kesehatan bisa dilakukan mulai dari tanggal ulang tahunnya hingga sebulan berikutnya. Sementara itu, khusus untuk yang berulang tahun pada Januari, Februari, Maret, diperbolehkan melakukan cek kesehatan gratis hingga April 2025. Sebab, program ini baru berjalan pada pertengahan Februari.

Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis Ulang Tahun

Dilansir dari laman Kemenkes, berikut cara untuk mendaftar cek kesehatan gratis yang bisa dilakukan masyarakat. Masyarakat bisa memilih tanggal pemeriksaan sesuai keinginan, mulai tanggal ulang tahun sampai 30 hari setelahnya.

Berikut ini tiga cara daftar cek kesehatan gratis:

1. Lewat Aplikasi SatuSehat

  • Unduh dan buka aplikasi SatuSehat Mobile di App Store atau Play Store
  • Login akun SatuSehat menggunakan email, nomor HP atau PIN
  • Klik “Periksa Kesehatan Gratis”
  • Klik “Tiket Pemeriksaan”
  • Klik “Buat Tiket Baru”, lalu isi dan lengkapi data diri
  • Selanjutnya, pilih jadwal dan lokasi pemeriksaan
  • Jika sudah, periksa kembali data dan klik “Simpan”
  • Pendaftaran berhasil dan mendapatkan tiket untuk ditunjukkan ke petugas saat pemeriksaan

2. Lewat WhatsApp Kemenkes RI

  • Simpan nomor WhatsApp Kemenkes 0811 10500567
  • Ketik “Halo” atau “Hai” di kolom chat WhatsApp Kemenkes
  • Nanti akan Muncul pesan balasan, lalu klik “Cek Kesehatan Gratis”
  • Klik “Ya” untuk setuju melanjutkan pendaftaran
  • Plih ‘SatuSehat Mobile’ untuk mendaftar lewa aplikasi SatuSehat Mobile
  • Jika tidak punya aplikasi SatuSehat Mobile, klik “Tidak”, nanti akan diarahkan ke menu baru. Lalu ikuti langkah selanjutnya
  • Setelah itu tunggu untuk mendapatkan notifikasi tiket CKG untuk ditunjukkan saat pemeriksaan.

3. Datang Langsung ke Puskesmas

  • Mendatangi puskesmas setempat dengan membawa KTP
  • Datangi langsung puskesmas terdekat sambil membawa KTP
  • Lalu, scan barcode daftar cek kesehatan gratis yang tersedia di puskesmas
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kemudian, scan barcode skrining mandiri yang tersedia di puskesmas
  • Isi data yang diminta
  • Selanjutnya, tunggu sesuai antrian yang berlaku di puskesmas.

Daftar Pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis Ulang Tahun

Berikut daftar apa saja yang diperiksa dalam program CKG yang disesuaikan dengan kategori usia, antara lain:

1. Pemeriksaan untuk Bayi

Deteksi dini pada bayi sangat penting, terutama untuk mencegah komplikasi serius. Beberapa penyakit yang bisa diperiksa, antara lain:

  • Hipotiroid kongenital
  • Penyakit jantung bawaan kritis
  • Hiperplasia adrenal kongenital
  • Defisiensi G6PD
  • Pertumbuhan dan perkembangan
  • Indera pendengaran dan penglihatan
  • Kelainan saluran empedu (hepar)
  • Gigi dan mulut

2. Pemeriksaan untuk Balita dan Anak Pra-Sekolah

Kategori usia ini dapat menjalani delapan jenis pemeriksaan yang berfokus pada pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan indera dan gigi. Beberapa di antaranya:

  • Indera pendengaran
  • Indera penglihatan
  • Talasemia
  • Gigi dan mulut
  • Pertumbuhan dan perkembangan fisik

3. Pemeriksaan untuk Remaja (Hingga Usia 18 Tahun)

Pada usia remaja, pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk memantau risiko penyakit kronis sejak dini. Jenis penyakit yang dapat diperiksa, antara lain:

  • Diabetes melitus
  • Hipertensi
  • Anemia
  • Talasemia
  • Kesehatan jiwa
  • Kebugaran dan obesitas

4. Pemeriksaan untuk Dewasa (18-39 Tahun)

Pemeriksaan pada usia dewasa mencakup 14 jenis penyakit dan kondisi kesehatan, termasuk risiko penyakit serius seperti kanker. Beberapa di antaranya:

  • Penyakit ginjal kronik
  • Faktor risiko jantung dan stroke
  • Diabetes melitus
  • Kanker payudara
  • Kanker leher rahim
  • Osteoporosis

5. Pemeriksaan untuk Dewasa (40-59 Tahun)

Pada usia ini, risiko penyakit degeneratif meningkat. Program ini menyediakan pemeriksaan untuk 18 jenis penyakit, di antaranya:

  • Kolesterol
  • Faktor risiko stroke
  • Penyakit ginjal kronis
  • Kanker usus besar
  • Paru-paru
  • Kesehatan jiwa

6. Pemeriksaan untuk Lansia (60 Tahun ke Atas)

Bagi lansia, pemeriksaan kesehatan mencakup hampir semua organ tubuh, termasuk deteksi penyakit kronis dan degeneratif. Beberapa pemeriksaan yang tersedia:

  • Diabetes melitus
  • Kolesterol
  • Penyakit jantung dan risiko stroke
  • Kanker payudara, kanker leher rahim, dan kanker usus
  • Osteoporosis
  • Geriatri (perawatan kesehatan khusus lansia)

Program cek kesehatan gratis ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit lebih awal, sehingga bisa mencegah komplikasi yang lebih serius. Selain itu, deteksi dini juga membantu masyarakat menjalani gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis di Puskesmas atau klinik terdekat. Jaga kesehatan Anda dan keluarga dengan mengikuti program ini!

Semoga membantu!

(jsn/fay)

Sumber : inet.detik.com

Alhamdulillah اللهم صل على رسول الله محمد teknologi
ilustrasi gambar : unsplash.com / Jannis Brandt

Kemenkes Buka Beasiswa SDMK Tahun 2025 untuk D4-S3, Cek Syaratnya!



Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membuka pendaftaran beasiswa SDM Kesehatan (SDMK) 2025. Beasiswa ini dibuka hingga 17 Oktober 2025.

Program bantuan pendanaan pendidikan SDMK merupakan program beasiswa bagi tenaga kesehatan serta tenaga penunjang untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Program ini terbuka bagi putra-putri Indonesia yang berpotensi dan berkomitmen membangun sektor kesehatan.

Pilihan jenjang kuliah yang bisa dibiayai beasiswa ini beragam mulai dari D4, S1, S2 hingga S3. Pembiayaan beasiswa SDMK 2025 pun beragam mulai dari biaya pendidikan hingga biaya hidup.


Ingin dapat beasiswa ini? Mengutip pedoman pendaftaran Beasiswa SDMK 2025, berikut ketentuannya:

Syarat Pendaftar Beasiswa SDMK 2025

Syarat Umum

  • Warga negara Indonesia
  • Berstatus sebagai PNS Kementerian Kesehatan, PNS pemerintah daerah atau non-ASN
  • Sudah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada institusi pendidikan
  • Merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 atau sedang mengikuti pendidikan (on going) maksimal 2 semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum
  • Mengikuti program pendidikan pada kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

Syarat Khusus PNS Kementerian Kesehatan

  • Masa kerja minimal 1 tahun
  • Penilaian kinerja “Baik”
  • Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba.
  • Aktif BPJS
  • Surat persetujuan atasan dan rekomendasi BKD (untuk PNS daerah)
  • Tidak sedang menjalani sanksi atau tugas belajar lain
  • Pendidikan linier dan belum memiliki gelar strata yang sama
  • Syarat lengkapnya bisa dilihat di https://sibk.kemkes.go.id/

Syarat Khusus Non-ASN

  • Pendidikan terakhir di bidang kesehatan
  • Usia maksimal 45 tahun
  • Pernah melaksanakan Penugasan Khusus Kemenkes
  • Rekomendasi dari pemerintah daerah
  • Bersedia mengabdi setelah studi
  • Syarat lengkapnya bisa dilihat di https://sibk.kemkes.go.id/

Dokumen Syarat Beasiswa SDMK 2025

Saat mendaftar di portal SIBK, pastikan mengunggah dokumen-dokumen berikut ini”

  1. SK pengangkatan/pangkat (bagi PNS)
  2. Surat pernyataan bermaterai
  3. Surat izin dan rekomendasi atasan
  4. Surat sehat dan bebas narkoba
  5. Bukti BPJS aktif
  6. Ijazah terakhir dan transkrip nilai
  7. STR aktif (untuk tenaga kesehatan)
  8. Bukti akreditasi prodi minimal “Baik Sekali”

Komponen Pembiayaan Beasiswa SDMK 2025

Pembiayaan akan diibayarkan selama masa studi sesuai kurikulum. Pembiayaan meliputi:

  1. Biaya operasional pendidikan (BOP)
  2. Uang kuliah tunggal (UKT)
  3. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
  4. Sumbangan pengembangan institusi (SPI)/ iuran pengembangan institusi (IPI)
  5. Biaya hidup per semester
  6. Biaya buku per semester
  7. Biaya penelitian sebanyak satu kali

Jadwal Seleksi Beasiswa SDMK 2025

  • Sosialisasi: 22-23 September 2025
  • Pendaftaran online: 22 September – 17 Oktober 2025
  • Seleksi administrasi: 6-21 Oktober 2025
  • Pengumuman lulus administrasi: 23 Oktober 2025
  • Wawancara: 27 Oktober – 7 November 2025
  • Penetapan penerima beasiswa: 12 November 2025

Demikian informasi pendaftaran beasiswa SDMK Kemenkes 2025. Jika masih penasaran dengan beasiswa ini, detikers bisa mempelajarinya di https://sibk.kemkes.go.id/

(cyu/nah)



Sumber : www.detik.com

Telkomsat-Kemenkes Sepakat Hadirkan Telehealth Berbasis AI Nasional


Jakarta

PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) memperkuat perannya dalam transformasi digital sektor kesehatan nasional dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes Eko Sulistijo di kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta, dan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Dalam kerja sama ini, Telkomsat mengimplementasikan AI Telehealth Gateway, solusi terintegrasi yang memadukan konektivitas satelit berkeandalan tinggi, layanan telehealth, dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Solusi ini dirancang untuk mempercepat konsultasi medis jarak jauh, memperkuat proses rujukan berbasis data, serta menghadirkan analitik kesehatan yang akurat, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial.


“Teknologi berperan penting dalam mentransformasi layanan kesehatan, dan hal ini sejalan dengan program Kementerian Kesehatan. Teknologi bukan hanya milik kota besar, tapi untuk semuanya,” ujar Wamenkes Dante Saksono dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

“Kolaborasi ini agar dikawal bersama, dan selanjutnya bisa dievaluasi dan dikembangkan,” tambahnya.

Langkah Strategis Dukung Kesehatan Digital Indonesia

Kerja sama ini menjadi bagian dari langkah sinergis Telkomsat untuk memperluas manfaat konektivitas satelit dan layanan telehealth di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Telkomsat juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah pemerintah provinsi, sebagai upaya memastikan layanan digital kesehatan dapat menjangkau daerah terpencil.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim Pusdatin Kemenkes. Telkomsat hadir full team untuk memberikan dukungan terbaik agar kerja sama ini berdampak nyata pada peningkatan layanan kesehatan,” kata Lukman Hakim Abd Rauf, Direktur Utama Telkomsat.

Lukman menambahkan, kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Sebelumnya kami telah menandatangani MoU dengan gubernur di beberapa provinsi, di mana setiap daerah sama-sama berharap konektivitas satelit, layanan telehealth, dan AI dapat membantu masyarakat. Berikutnya, manfaat layanan ini akan kami perluas ke puskesmas dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dengan target mulai bergulir pada 2025,” jelasnya.

Tahapan Implementasi dan Proof of Concept (PoC)

Pasca penandatanganan PKS, Telkomsat bersama mitra strategisnya Teleport Access Service (TAS) akan segera mengeksekusi tahapan implementasi, instalasi, dan uji konsep (Proof of Concept/PoC). Setelah tahap PoC berjalan, para pihak akan menyiapkan penguatan model operasional, program pelatihan tenaga kesehatan, hingga penjaminan mutu layanan agar sistem telehealth dapat beroperasi secara berkesinambungan.

Selain memperkuat konektivitas, fokus pengembangan diarahkan pada integrasi sistem data, ketersediaan perangkat medis digital, dan tata kelola layanan kesehatan berbasis data.

Kemenkes menargetkan pemanfaatan AI Telehealth Gateway dapat mempercepat digitalisasi layanan kesehatan nasional, termasuk memperkuat jaringan puskesmas dan fasilitas kesehatan primer di seluruh Indonesia.

Inisiatif ini juga sejalan dengan pilar transformasi kesehatan Kemenkes dalam meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi.

Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Drs. Bayu Teja Muliawan, jajaran direksi dan senior leaders Telkomsat, serta Direktur Utama TAS Michael Kuo sebagai mitra strategis implementasi.

(agt/rns)



Sumber : inet.detik.com

Kemenkes Ungkap 800 Ribu Lebih Anak RI ‘Zero Dose’ Imunisasi, Inikah Pemicunya?


Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali atau zero-dose di Indonesia masih tinggi. Pada tahun ini, tercatat ada sekitar 836.789 anak di Indonesia yang masih zero-dose.

Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2024 dengan 973.378 kasus, tapi jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dengan 372.965 kasus.

Hal ini cukup memprihatinkan mengingat pemberian imunisasi rutin sesuai jadwal memiliki peran penting untuk pencegahan penyakit pada anak dan mengantisipasi munculnya wabah atau kejadian luar biasa (KLB).


“Saat ini kita menduduki peringkat keenam, di dunia untuk negara yang jumlah anaknya belum mendapatkan imunisasi,” ujar Direktur Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine, ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Prima mengungkapkan ada total ada ratusan KLB yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025 hingga pekan ke-36. Ini meliputi 66 KLB campak pasti di 52 kabupaten/kota, 198 KLB pertusis di 133 kabupaten/kota, dan 57 KLB difteri di 50 kabupaten/kita.

Ia mengatakan kelengkapan imunisasi ini harus terus dikejar. Kalau anak sudah terlanjur terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), maka penanganannya akan lebih berat. Terlebih, belum ditambah risiko penyebaran yang lebih luas.

“Kalau kena ya bisa menularkan kepada anak-anak lain di sekitarnya. Kalau anak-anak yang nggak diimunisasi berkumpul di satu tempat, tentu nggak terbentuk kekebalan kelompoknya. Oleh karena itu, tempat daerah itu akan sangat mungkin atau mendapat kejadian luar biasa, wabah dalam konteks kecil, tapi itu sudah wabah,” sambungnya.

Berkaitan dengan masih tingginya angka zero-dose pada anak-anak di Indonesia, Prima menyebut masih ada keraguan soal vaksinasi di tengah masyarakat. Meski edukasi terkait manfaat imunisasi terus digencarkan, ada banyak juga pemahaman yang menentang imunisasi.

Berdasarkan survei yang dilakukan UNICEF Nielsen pada tahun 2023, sebanyak 12 persen persen orang tua takut dengan efek samping sehingga enggan membawa anak imunisasi. Beberapa faktor lain yang juga memengaruhi meliputi takut disuntik lebih dari satu kali, jadwal imunisasi tidak pas, tidak ada ongkos, akses sulit, hingga merasa imunisasi tidak ada manfaatnya.

“Adanya keraguan vaccine hesitancy masyarakat. Karena mereka bingung di satu pihak mereka mendapat kabar pentingnya imunisasi, tapi di lain pihak, gencar juga orang-orang yang menyuarakan ‘hati-hati dengan imunisasi’, ‘yakin imunisasi bikin sehat?’. Kita perlu bergandengan tangan untuk bisa membuat keraguan di masyarakat ini berubah menjadi kepastian,” tandasnya.

Berikut lima wilayah dengan angka zero-dose tertinggi di Indonesia:

  1. Jawa Tengah – 158.941 kasus
  2. Jawa Timur – 79.973 kasus
  3. Sumatera Utara – 66.886 kasus
  4. Jawa Barat – 55.936 kasus
  5. Lampung – 41.169 kasus

(avk/suc)



Sumber : health.detik.com

Kemenkes RI Update Wacana Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan


Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berbicara soal rencana penerapan cukai khusus untuk minuman manis dalam kemasan (MBDK). Program ini diharapkan nantinya bisa menjadi salah satu cara untuk menekan konsumsi gula pada masyarakat Indonesia.

Seperti yang diketahui, kasus penyakit tidak menular yang berkaitan dengan konsumsi gula berlebih cukup di tinggi di Indonesia. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penerapan cukai MBDK saat ini masih berada di tahap pembahasan.

Ia menuturkan kajian terkait kebijakan ini sudah berada di kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menuturkan pihak Kemenkeu yang akan mempersiapkan apakah kebijakan tersebut memang sudah waktunya diterapkan atau tidak.


“Hitungannya mereka (Kemenkeu) sudah siap sih. Tinggal, tapi kan untuk cukai itu kan masuk di dalam APBN ya kan. Kalau di dalam APBN kemarin kan sempat jadi perhitungan. Tapi apakah itu akan dilaksanakan di 2026, kan nanti masih prosedur lagi dengan DPR ya penetapannya,” kata Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Meski belum bisa memberi kepastian terkait kapan kebijakan ini akan pasti dilaksanakan, Nadia menuturkan pihaknya akan terus mendorong program ini agar berlanjut. Ia menuturkan pihak Kemenkes siap untuk memberikan data-data yang diperlukan, seperti studi atau penelitian yang sudah dilakukan.

“Kalau untuk (target) cukai, itu kembali lagi. Kita tentunya karena ini pengaturan di bidang fiskal, ini kewenangan Kementerian Keuangan, tapi kita tetap mendorong untuk memberikan data-data,” tandas Nadia.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan 68 persen rumah tangga di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) setidaknya sekali dalam sepekan. Angka tertinggi tercatat di wilayah Jawa Barat (88 persen), diikuti DKI Jakarta (87,4 persen) dan Banten (83,6 persen).

(avk/naf)



Sumber : health.detik.com

Cuaca Panas Bak Pintu Neraka Terbuka! Ini Tips Kemenkes RI Biar Nggak Gampang Sakit


Jakarta

Cuaca panas dikeluhkan warga dalam beberapa waktu terakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan beberapa trik yang bisa dilakukan agar tak gampang tumbang di tengah cuaca panas.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengimbau untuk menjaga hidrasi dengan cukup minum air di tengah cuaca panas yang terjadi di beberapa wilayah RI.

Menurut Nadia, paparan cuaca panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi yang jika tidak ditangani dapat memicu masalah lebih serius.


“Minum sebelum haus itu menjadi penting. Kalau dulu anjuran kita kan 8 gelas per hari. Ya kalau dengan cuaca panas ini ya 12-18 gelas per hari. Jadi jangan tunggu haus, baru kita minum,” ujar Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Selain itu, untuk aktivitas di luar ruangan, Nadia menyarankan untuk mengenakan pakaian pelindung. Beberapa pelindung yang bisa digunakan seperti payung, topi, pakaian yang bersirkulasi baik, dan tidak berwarna hitam.

Nadia menambahkan pada cuaca panas, risiko untuk sakit menjadi lebih besar. Beberapa di antaranya yang harus diwaspadai seperti batuk, pilek, dan infeksi saluran pernapasan atas lain.

“Kalau kita aktivitas di luar, padat dengan cuaca kering, gunakan masker. Apalagi kalau di sekitar kita banyak orang yang sakit tenggorokan, suara serak, karena kan sekarang banyak kan yang tiba-tiba kok ‘Suara saya tiba-tiba serak’. Bukan kebanyakan konser, tapi memang karena kering ya. Karena kering, akhirnya kan tenggorokan mudah iritasi,” tandasnya.

(avk/suc)



Sumber : health.detik.com

Kemenkes Ungkap Wacana Label Nutri-Level, Direncanakan Berlaku 2027


Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkap mekanisme penerapan label nutri-level pada produk makanan dan minuman. Nantinya, label ini akan menunjukkan mana pilihan makanan atau minuman yang lebih sehat hingga cenderung tinggi gula, garam, dan lemak.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penerapan nutri-level untuk produk pangan masuk dalam tahap edukasi. Saat ini, pemerintah belum mewajibkan perusahaan menggunakan label tersebut, alias bersifat sukarela.

Pihaknya juga ditekankan masih menyusun aturan terkait penerapan Nutri-level, meliputi regulasi penanggulangan penyakit dan edukasi cara membaca Nutri-level.


“Jadi itu seperti tahapan untuk supaya bisa masyarakat tahu. Kan kita sebenarnya sudah banyak kan (label makanan sehat) misalnya pilihan sehat. Nah, sekarang jangan nanti ada di situ (ada label nutri-level), tapi mereka tetap nggak aware bahwa mereka seharusnya membaca, ini nutri-level misalnya merah, berarti kandungan gulanya yang tinggi,” jelas Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Nadia mengingatkan, makanan yang nantinya mendapatkan level ‘merah’ menandakan tinggi GGL. Ini untuk membuat masyarakat lebih sadar dengan makanan atau minuman apa saja yang dikonsumsi dalam sehari.

Misalnya, sudah mengonsumsi makanan atau minuman level merah dengan kadar garam atau gula tinggi, maka asupan makanan selanjutnya harus memilih menu yang lebih rendah garam dan gula.

“Artinya buat masyarakat sadar, ‘oh, saya sudah konsumsi makanan yang warnanya (level) merah atau minuman merah, berarti kalau saya mau konsumsi itu dua kali sehari, itu saya harus lebih berhati-hati’. Karena berarti sudah melebih konsumsi,” sambungnya.

Meski saat ini pemasangan nutri-level masih masih bersifat sukarela karena dalam masa edukasi, nantinya pelabelan ini akan diwajibkan. Edukasi saat ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk makanan dan minuman kemasan dan Kementerian Kesehatan untuk makanan siap saji.

Ia mengatakan pelabelan ini direncanakan akan mulai menjadi kewajiban pada 2027, atau 2 tahun setelah masa edukasi selesai.

“Iya (2027), kalau nutri-level edukasi dua tahun. Setelah dua tahun, itu menjadi mandatory (wajib). Artinya begitu diundangkan ada masa grace period 2 tahun,” katanya.

“Kalau buat kadarnya, nanti sifatnya voluntary. Jadi semua perusahaan itu nanti sifatnya akan melaporkan bahwa kadar gula saya sekian, kadar garam saya sekian, dan dia voluntary untuk menempelkan itu,” tandas Nadia.

(avk/naf)



Sumber : health.detik.com

Banyak SPPG Ganti Menu Jadi Snack-Biskuit, Wamenkes: MBG Harus Dimasak


Jakarta

Belakangan tidak sedikit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengganti menu makan bergizi gratis dengan snack dan roti kering. Hal ini ikut disoroti Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Octavianus.

Ia menegaskan, kebijakan itu tidak sejalan dengan tujuan program makan bergizi gratis (MBG) yang mengutamakan makanan segar dan dimasak langsung.

“Saya setuju bahwa dari Kementerian Kesehatan, masyarakat harus diberikan makanan yang dimasak. Karena makanan yang dimasak itu kualitasnya lebih aman dibanding kita pakai biskuit atau makanan kering lain,” ujar Benjamin, dalam Temu Media di Kementerian Kesehatan RI, Jumat (17/10/2025).


dr Benjamin menjelaskan berdasarkan laporan terakhir yang diterima Kementerian Kesehatan, Jumat pagi (17/10), terdapat 439 kasus keracunan pangan MBG di delapan kabupaten. Tren tersebut menurutnya fluktuatif.

“Kemenkes ini luar biasa, laporan tadi pagi 439 kasus di delapan kabupaten. Kami punya laporan setiap hari, kemarin 200, sebelumnya 103, jadi naik-turun dari sekitar hampir 35 juta orang yang makan,” jelasnya.

Ia menegaskan, target pemerintah adalah zero case, artinya tidak boleh ada satu pun kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis.

“Targetnya kita ya harus zero, nggak boleh ada orang keracunan,” tegas Benjamin.

Alasan SPPG Beralih ke Snack Kering

Menurut Benjamin, sebagian SPPG memilih menyediakan makanan kering seperti biskuit atau snack kemasan karena kendala operasional di lapangan, misalnya belum memiliki dapur layak atau keterbatasan waktu dalam pengadaan bahan segar.

“Memang ada yang sudah mampu langsung masak makanan, ada juga yang karena harus segera membeli makan, akhirnya memilih makanan jadi seperti biskuit,” katanya.

Namun, pemerintah ingin memastikan setiap penerima program mendapatkan makanan bergizi yang benar-benar memenuhi standar keamanan dan nilai gizi.

Kementerian Kesehatan kini tengah memperkuat sistem pengawasan terhadap mutu makanan yang disalurkan oleh SPPG, termasuk menyiapkan standar kelayakan dapur, sanitasi, dan pelatihan pengelolaan bahan makanan. Benjamin menyebut peningkatan kualitas ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas program.

“Kita tingkatkan kualitasnya. Makanan yang berproses dan dimasak itu jauh lebih baik untuk kesehatan penerima manfaat,” ucapnya.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan


Jakarta

Menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dinilai pemerintah bukan menjadi langkah tepat untuk menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan. Wakil menteri kesehatan baru dr Benjamin Paulus Octavianus yang kini ikut mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menekankan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan MBG sebetulnya terjadi saat dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah beroperasi tanpa kesiapan, khususnya fasilitas sanitasi.

Dorongan untuk penghentian MBG dinilai relatif tak berdasar lantaran lebih dari 99 persen pelaksanaan MBG berjalan baik di berbagai daerah.

“Kalau ada satu lokasi bermasalah lalu 10 ribu titik lain ikut dihentikan, itu justru merugikan. Tugas kami menjaga, memantau, dan mencegah agar kejadian seperti itu tak terulang,” kata pria yang akrab disapa dr Benny, dalam Temu Media di Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).


Kemenkes RI disebutnya kini ikut terlibat dalam pengawasan keamanan MBG, dengan menggerakkan dinas kesehatan di setiap daerah.

Salah satu langkah tegas yang diberlakukan adalah SPPG dengan fasilitas tak layak, dilarang melanjutkan operasional.

“Sekarang setiap pagi kami menerima laporan dari tim di lapangan. Pemantauan berjalan setiap hari di seluruh puskesmas yang memantau SPPG. Jadi pengawasan sudah jauh lebih bagus,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10/2025).

Sebagai langkah perbaikan, Kemenkes RI juga mengusulkan penambahan ahli kesehatan lingkungan di setiap pelaksana MBG untuk memastikan aspek kebersihan dan keamanan makanan.

“Menambah satu petugas khusus di setiap unit itu tidak mudah karena berarti menambah anggaran. Tapi ini sudah disetujui, dan ini langkah luar biasa untuk menjaga keamanan pangan,” jelasnya.

Terkait regulasi, Kemenkes juga telah memberikan masukan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Usulan tersebut kini tengah dibahas di tingkat pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

“Usulan Perpres sudah masuk dan kami sudah berikan masukan. Semua kementerian terkait juga dilibatkan,” ujarnya.

Kemenkes menekankan, program MBG masih dalam tahap awal dan akan terus disempurnakan.

“Ini proyek besar, pasti ada kekurangan. Tapi semua langkah perbaikan terus dilakukan agar masyarakat tetap aman dan mendapat manfaat maksimal,” tegasnya.

(naf/naf)



Sumber : health.detik.com

13,8 Juta Anak Ikut CKG Sekolah, Ini Masalah Kesehatan yang Banyak Ditemukan


Jakarta

Ada sekitar 50 juta anak sekolah yang disasar pemerintah untuk mengikuti cek kesehatan gratis (CKG). Dari total tersebut, baru ada 13,8 juta pendaftar dengan rata-rata layanan per hari di 200 ribu anak. Secara kumulatif, ‘hanya’ 75 persen dari total seluruhnya yang selesai mendapatkan layanan, per data 15 Oktober 2025.

Adapun pendaftar terbanyak berada di DKI Jakarta, disusul Yogyakarta, hingga Jawa Tengah. Tertinggi di usia sekolah dasar dengan total 139.880, sekolah keagamaan, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas 26.410 siswa/siswi.


Masalah kesehatan apa saja yang ditemukan? Berikut rangkuman data Kemenkes RI:

1. Masalah gigi (50,3 persen)

Masalah paling umum yang ditemukan adalah karies gigi, dialami oleh lebih dari 4,5 juta anak. Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran kebersihan mulut dan gigi di kalangan anak-anak sekolah.

Padahal, masalah gigi yang tidak ditangani dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, menyebabkan infeksi, bahkan gizi buruk karena gangguan makan.

2. Kurang aktivitas fisik (60,1 persen)

Lebih dari 3,5 juta anak dilaporkan memiliki gaya hidup sedentary, atau kurang bergerak. Ini menjadi kekhawatiran serius karena bisa berujung pada obesitas, gangguan metabolik, serta menurunnya kebugaran fisik dan kesehatan mental. Pola ini diperparah oleh kebiasaan penggunaan gadget dalam jangka waktu lama dan kurangnya aktivitas olahraga.

3. Anemia (27,2 persen)

Sekitar 248 ribu anak terdeteksi mengalami anemia menurut data CKG, mulai dari tingkat ringan hingga berat. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh kekurangan zat besi. Anemia dapat menurunkan kemampuan belajar, konsentrasi, dan daya tahan tubuh terhadap infeksi.

4. Risiko gangguan kesehatan reproduksi (25,3 persen)

Sebanyak 25,3 persen anak sekolah perempuan terindikasi memiliki risiko gangguan kesehatan reproduksi. Hal ini bisa meliputi infeksi saluran reproduksi, kurangnya pengetahuan tentang kebersihan organ intim, hingga indikasi perilaku seksual berisiko. Ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang benar dan sesuai usia.

5. Tekanan darah tinggi pada anak (15,9 persen)

Data yang cukup mengejutkan menunjukkan lebih dari 1,3 juta anak mengalami tekanan darah tinggi. Hipertensi pada usia dini berisiko memicu masalah kesehatan lebih lanjut di masa mendatang termasuk jantung hingga stroke. Pola makan tinggi garam, kurang gerak, serta stres juga bisa menjadi faktor pemicunya.

(naf/kna)



Sumber : health.detik.com