Tag Archives: kementerian kesehatan

Pelajaran dari Pajero Seruduk Yamaha Aerox sampai Terguling



Jakarta

Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Mitsubsihi Pajero Sport dengan sepeda motor. Pajero Sport itu menabrak motor di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat sehingga menyebabkan tiga orang terluka.

“Berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP (tempat kejadian perkara), kendaraan Pajero bernopol F-1538-AS datang dari arah Jalan Sholeh Iskandar menuju arah Pajajaran,” kata Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Ardi Wibowo dikutip detikNews.

Lalu, Pajero menabrak sepeda motor Yamaha Aerox bernopol F-2703-AAA. Saat kejadian, sepeda motor itu sedang terparkir di bahu jalan.


“Kemudian menabrak tiang listrik sehingga kendaraan Pajero mengalami terguling,” jelasnya.

Dia mengatakan pengendara dan penumpang Pajero, serta pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 06.30 WIB pagi tadi. Sopir Pajero Sport diduga mengantuk hingga mengalami microsleep.

“Diduga pengemudi kendaraan Pajero saat mengemudikan kendaraannya mengalami microsleep, kemudian hilang kendali,” jelasnya.

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) microsleep adalah kejadian kehilangan kesadaran yang berlangsung selama sepersekian detik hingga 10 detik. Penyebab utamanya adalah merasa lelah atau mengantuk.

Microsleep dapat berbahaya bagi pengendara karena dapat menyebabkan arah kemudi yang keluar dari jalur, hilang fokus, hingga kehilangan kontrol postur tubuh.

Apabila microsleep terjadi ketika mengemudi atau mengoperasikan sebuah mesin, tentu saja itu bisa sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kecelakaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya microsleep adalah tidak mengemudi ketika mengantuk.

Pendiri dan Instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu mengatakan saking singkatnya, microsleep sering kali seseorang tak menyadari telah tertidur. Terkadang, microsleep terjadi dengan mata terbuka.

“Ada dua, ABS (auto behavior syndrome) dan microsleep, kalau microsleep itu tingkat keletihan akibat monoton, kejenuhan yang biasanya terjadi pada highway tol, kalau ABS itu keletihan yang memang letih karena sudah berjam-jam membawa mobil, sebelum melakukan perjalanan kurang tidur dari 7 sampai 8 jam,” kata Jusri beberapa waktu yang lalu.

Untuk menghindari microsleep, Jusri menyarankan pengendara harus memiliki stamina yang baik. Hal itu diperoleh dari istirahat yang cukup dan asupan nutrisi yang baik.

Jusri sangat menyarankan agar pengendara tidak mengabaikan kondisi microsleep yang berawal dari kelelahan ini. Selain asupan nutrisi, salah satu yang perlu diperhatikan adalah dengan beristirahat yang terjadwal.

“Pada saat mengemudi, istirahatnya harus dibuat terpola, maksimal setiap 2 jam melakukan perjalanan harus berhenti untuk istirahat, waktunya 2 jam pertama 15-30 menit, dan seterusnya minimal 30 menit sampai 1 jam,” ungkap Jusri.

“Usahakan pada istirahat kedua, tidur yang namanya power nap,” tambah Jusri.

(rgr/din)



Sumber : oto.detik.com

Dosen UGM Desak Inspeksi dan Dekontaminasi Radiasi Cesium-137 di Cikande, Kenapa?



Jakarta

Wilayah kawasan industri Cikande, Banten, menjadi sorotan usai ditemukannya zat radioaktif Cesium-137 di daerah tersebut. Melihat situasi ini, dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Drs Gede Bayu Suparta mendesak inspeksi dan dekontaminasi.

Seperti diketahui, paparan radiasi Cesium-137 ini ditemukan dalam udang beku ekspor RI. Kementerian Kesehatan juga menemukan bahwa 15 orang terdeteksi positif terpapar zat itu. Diketahui Cesium-137 berasal dari Industri Peleburan Logam.


Meski paparan yang ditemukan masih pada tingkat yang dapat ditangani, Guru Besar Fakultas Bidang Ilmu Fisika FMIPA UGM tersebut mendorong adanya dekontaminasi, obat khusus, dan pemantauan kesehatan jangka panjang.

Desak Inspeksi & Dekontaminasi Radiasi Cesium-137 di Cikande

Apabila sudah terpapar, kata Bayu, cara mengetahui berbahaya atau tidaknya menjadi bergantung dari cara inspeksinya. Sebab, radiasi nuklir tidak bisa dilihat.

Ia menjelaskan, yang perlu dilakukan segera adalah dekontaminasi. Proses ini bisa dijalankan dengan mengetahui terlebih dahulu titik radiasinya melalui survey meter.

“Kalau ada sumber radiasi, diarahkan ke situ, maka radiasinya akan bunyi,”paparnya dalam laman UGM, dikutip Rabu (8/10/2025).

Ditambahkan Bayu, adapun cara mereduksi paparan radiasi adalah dengan mencari lokasi titik sumber penyebaran radiasinya.

Di samping itu, hal yang harus diperhatikan adalah sistem mutu Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC). Apabila suatu objek sudah mengandung radiasi, pilihannya adalah berhenti atau melanjutkan kegiatan aktivitas di tempat yang terindikasi.

“Tentunya juga merujuk pada keputusan seperti pemberhentian operasional,” ungkapnya.

Apa Itu Cesium-137?

Cesium-137 atau Cs-137 adalah isotop radioaktif hasil sampingan reaksi fisi nuklir, baik dari reaktor maupun ledakan bom atom. Unsur ini memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun, yang artinya butuh puluhan tahun hingga daya radioaktifnya berkurang.

Cs-137 tidak ditemukan secara alami di lingkungan. Namun, unsur ini hampir selalu terkait dengan aktivitas manusia, seperti kecelakaan nuklir, pengolahan limbah industri, atau penggunaan medis tertentu.

Cs-137 digunakan dalam jumlah kecil untuk kalibrasi peralatan pendeteksi radiasi. Contohnya seperti dalam penghitung Geiger-Mueller.

Dalam jumlah yang lebih besar, Cs-137 digunakan dalam:

Perangkat terapi radiasi medis untuk mengobati kanker
Sterilisasi medis
Pengukur industri yang mendeteksi aliran cairan melalui pipa
Perangkat industri lain untuk mengukur ketebalan material, seperti kertas, film fotografi, atau lembaran logam.

Cesium-137 Bisa Picu Kanker

Menurut laman Centres for Disease Control and Prevention US, paparan Cs-137 dalam jumlah besar dapat menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Paparan Cs-137 juga dapat meningkatkan risiko kanker karena paparan radiasi gamma berenergi tinggi.

Paparan internal Cs-137, melalui konsumsi atau inhalasi, memungkinkan bahan radioaktif terdistribusi di jaringan lunak. Jaringan tersebut bisa terpapar partikel beta dan radiasi gamma, serta meningkatkan risiko kanker.

Paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko:

Leukemia: radiasi merusak sumsum tulang tempat sel darah diproduksi.
Kanker tiroid: Cesium-137 memaparkan beban radiasi ke kelenjar tiroid.
Kanker padat (solid cancers): termasuk kanker paru, hati, ginjal, dan saluran pencernaan, tergantung rute paparan.

(nir/twu)



Sumber : www.detik.com

Kemenkes Buka Beasiswa SDMK Tahun 2025 untuk D4-S3, Cek Syaratnya!



Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membuka pendaftaran beasiswa SDM Kesehatan (SDMK) 2025. Beasiswa ini dibuka hingga 17 Oktober 2025.

Program bantuan pendanaan pendidikan SDMK merupakan program beasiswa bagi tenaga kesehatan serta tenaga penunjang untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Program ini terbuka bagi putra-putri Indonesia yang berpotensi dan berkomitmen membangun sektor kesehatan.

Pilihan jenjang kuliah yang bisa dibiayai beasiswa ini beragam mulai dari D4, S1, S2 hingga S3. Pembiayaan beasiswa SDMK 2025 pun beragam mulai dari biaya pendidikan hingga biaya hidup.


Ingin dapat beasiswa ini? Mengutip pedoman pendaftaran Beasiswa SDMK 2025, berikut ketentuannya:

Syarat Pendaftar Beasiswa SDMK 2025

Syarat Umum

  • Warga negara Indonesia
  • Berstatus sebagai PNS Kementerian Kesehatan, PNS pemerintah daerah atau non-ASN
  • Sudah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada institusi pendidikan
  • Merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 atau sedang mengikuti pendidikan (on going) maksimal 2 semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum
  • Mengikuti program pendidikan pada kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

Syarat Khusus PNS Kementerian Kesehatan

  • Masa kerja minimal 1 tahun
  • Penilaian kinerja “Baik”
  • Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba.
  • Aktif BPJS
  • Surat persetujuan atasan dan rekomendasi BKD (untuk PNS daerah)
  • Tidak sedang menjalani sanksi atau tugas belajar lain
  • Pendidikan linier dan belum memiliki gelar strata yang sama
  • Syarat lengkapnya bisa dilihat di https://sibk.kemkes.go.id/

Syarat Khusus Non-ASN

  • Pendidikan terakhir di bidang kesehatan
  • Usia maksimal 45 tahun
  • Pernah melaksanakan Penugasan Khusus Kemenkes
  • Rekomendasi dari pemerintah daerah
  • Bersedia mengabdi setelah studi
  • Syarat lengkapnya bisa dilihat di https://sibk.kemkes.go.id/

Dokumen Syarat Beasiswa SDMK 2025

Saat mendaftar di portal SIBK, pastikan mengunggah dokumen-dokumen berikut ini”

  1. SK pengangkatan/pangkat (bagi PNS)
  2. Surat pernyataan bermaterai
  3. Surat izin dan rekomendasi atasan
  4. Surat sehat dan bebas narkoba
  5. Bukti BPJS aktif
  6. Ijazah terakhir dan transkrip nilai
  7. STR aktif (untuk tenaga kesehatan)
  8. Bukti akreditasi prodi minimal “Baik Sekali”

Komponen Pembiayaan Beasiswa SDMK 2025

Pembiayaan akan diibayarkan selama masa studi sesuai kurikulum. Pembiayaan meliputi:

  1. Biaya operasional pendidikan (BOP)
  2. Uang kuliah tunggal (UKT)
  3. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
  4. Sumbangan pengembangan institusi (SPI)/ iuran pengembangan institusi (IPI)
  5. Biaya hidup per semester
  6. Biaya buku per semester
  7. Biaya penelitian sebanyak satu kali

Jadwal Seleksi Beasiswa SDMK 2025

  • Sosialisasi: 22-23 September 2025
  • Pendaftaran online: 22 September – 17 Oktober 2025
  • Seleksi administrasi: 6-21 Oktober 2025
  • Pengumuman lulus administrasi: 23 Oktober 2025
  • Wawancara: 27 Oktober – 7 November 2025
  • Penetapan penerima beasiswa: 12 November 2025

Demikian informasi pendaftaran beasiswa SDMK Kemenkes 2025. Jika masih penasaran dengan beasiswa ini, detikers bisa mempelajarinya di https://sibk.kemkes.go.id/

(cyu/nah)



Sumber : www.detik.com

Apa Itu COVID LF.7 yang Menyebar di Indonesia? Begini Cara Mencegahnya



Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus varian COVID-19 yang dominan di Indonesia per 18 Oktober 2025 lalu. Salah satunya varian COVID LF.7 yang mencapai 29 persen kasus pada Agustus 2025. Apa itu varian LF.7?

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman mengatakan varian COVID LF.7 mirip seperti flu biasa. Varian LF.7 merupakan subvarian Omicron, yang lebih ringan dari varian delta.

“Yang jelas lebih ringan dibanding varian delta,” katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (22/10/2025), dikutip dari detikHealth Kamis (23/10/2025).


Menurut laporan per 18 Oktober, ada 11 kasus positif yang ditemukan di Indonesia dari 258 pemeriksaan. Kasus didominasi subvarian XFG, LF.7, dan XFG 3.4.3.

Mengenal Varian COVID LF.7

Varian COVID LF.7 pertama kali dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdeteksi di India. Dalam laporan per 26 Mei 2025, WHO mencatat 1.009 kasus aktif COVID-19 di India, salah satunya temuan varian baru LF.7.

Menurut data dari Konsorsium Genomik SARS-CoV-2 India (INSACOG), pada Mei 2025, empat kasus varian COVID LF.7 terdeteksi di Gujarat. Namun, WHO mengklasifikasikan subvarian LF.7 sebagai “varian yang sedang dipantau”, bukan sebagai “varian yang menjadi perhatian atau menarik”.

Beberapa minggu setelahnya, varian ini kemudian berkontribusi dalam lonjakan kasus di China, Singapura, dan Hong Kong. Meski begitu, pakar mengatakan masyarakat di India tidak perlu panik terhadap varian LF.7 dan subvarian lainnya.

“Tidak perlu panik, tetapi tetap berhati-hati itu penting. Beberapa kematian telah dilaporkan, jadi jangan anggap remeh. Berhati-hatilah,” ujar Dr Sharad Joshi, Direktur & HOD, Pulmonologi dan Pulmonologi Pediatrik, Max Healthcare, dikutip dari NDTV.

Dr Joshi menyarankan, masyarakat di India untuk terus menjaga diri, kebersihan, termasuk ketika dalam perjalanan.

Sementara untuk di Indonesia, Aji mengatakan, varian LF.7 yang mirip flu biasa penting untuk diwaspadai. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Khusus kelompok rentan bisa lebih hati-hati, terutama terkait protokol kesehatan.

“Mirip flu biasa tapi perlu waspada untuk kelompok rentan,” jelasnya.

Cara Mencegah Paparan COVID-19 dan Variannya

Kemenkes mengimbau untuk melakukan pencegahan potensi paparan dengan cara:

1. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

2. Menerapkan etika batuk/bersin untuk menghindari penularan kepada orang lain.

3. Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun (CTPS) atau menggunakan hand sanitizer.

4. Menggunakan masker bagi masyarakat jika jika berada di kerumunan atau sedang sakit seperti batuk, pilek, atau demam.

5. Segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernapasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko

6. Bagi pelaku perjalanan, jika mengalami sakit selama perjalanan, sampaikan kepada awak atau personel alat angkut, maupun kepada petugas kesehatan di pelabuhan/ bandar udara/Pos Lintas Batas Negara (PLBN) setempat.

(faz/twu)



Sumber : www.detik.com

Wamenkes Bagikan Kabar Terbaru Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan


Jakarta

Sudah lebih dari satu dekade berlalu, wacana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan belum juga terlaksana. Wakil Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono menyebut rencana tersebut masih dalam pembahasan.

Meski begitu, pemerintah disebutnya tidak tinggal diam dalam upaya pemberian edukasi kepada masyarakat terkait bahaya konsumsi tinggi gula, yang juga tersebar di pangan olahan maupun pangan siap saji.

Menurut Prof Dante, penerapan cukai MBDK juga tak akan berjalan efektif bila tidak dibarengi dengan edukasi masif di masyarakat.


“Nah nanti urusan cukai masih kita dalam proses pembahasan. Tetapi kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi potensi obesitas dan diabetes, tinggal mengurangi makanan bergula, tinggi kalori, dan sebagainya,” tutur Prof Dante saat ditemui di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta Utara, Rabu (15/10/2025).

“Yang paling penting adalah sekarang adalah edukasi. Cukainya kita naikin kalau edukasinya tidak masif juga tidak akan berhasil,” lanjutnya.


Ia juga menekankan sejumlah fasilitas kesehatan perlu lebih banyak meningkatkan layanan promotif dan preventif. Bukan tanpa sebab, hal ini dinilai bisa menekan angka kematian lebih banyak saat identifikasi atau diagnosis penyakit diketahui dan ditangani lebih awal.

Salah satunya melalui skrining faktor risiko yang kerap memicu penyakit tidak menular dengan bebas kasus tertinggi di Indonesia seperti jantung, masalah ginjal, hingga stroke.

“Jadi edukasi menjadi sangat penting. Seperti rumah sakit primaya sekarang melakukan terapi kuratif, mereka juga melakukan terapi promotif dan preventif untuk melakukan dan mengedukasi masyarakat,” pungkasnya.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

Kemenkes Ungkap 800 Ribu Lebih Anak RI ‘Zero Dose’ Imunisasi, Inikah Pemicunya?


Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali atau zero-dose di Indonesia masih tinggi. Pada tahun ini, tercatat ada sekitar 836.789 anak di Indonesia yang masih zero-dose.

Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2024 dengan 973.378 kasus, tapi jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dengan 372.965 kasus.

Hal ini cukup memprihatinkan mengingat pemberian imunisasi rutin sesuai jadwal memiliki peran penting untuk pencegahan penyakit pada anak dan mengantisipasi munculnya wabah atau kejadian luar biasa (KLB).


“Saat ini kita menduduki peringkat keenam, di dunia untuk negara yang jumlah anaknya belum mendapatkan imunisasi,” ujar Direktur Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine, ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Prima mengungkapkan ada total ada ratusan KLB yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025 hingga pekan ke-36. Ini meliputi 66 KLB campak pasti di 52 kabupaten/kota, 198 KLB pertusis di 133 kabupaten/kota, dan 57 KLB difteri di 50 kabupaten/kita.

Ia mengatakan kelengkapan imunisasi ini harus terus dikejar. Kalau anak sudah terlanjur terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), maka penanganannya akan lebih berat. Terlebih, belum ditambah risiko penyebaran yang lebih luas.

“Kalau kena ya bisa menularkan kepada anak-anak lain di sekitarnya. Kalau anak-anak yang nggak diimunisasi berkumpul di satu tempat, tentu nggak terbentuk kekebalan kelompoknya. Oleh karena itu, tempat daerah itu akan sangat mungkin atau mendapat kejadian luar biasa, wabah dalam konteks kecil, tapi itu sudah wabah,” sambungnya.

Berkaitan dengan masih tingginya angka zero-dose pada anak-anak di Indonesia, Prima menyebut masih ada keraguan soal vaksinasi di tengah masyarakat. Meski edukasi terkait manfaat imunisasi terus digencarkan, ada banyak juga pemahaman yang menentang imunisasi.

Berdasarkan survei yang dilakukan UNICEF Nielsen pada tahun 2023, sebanyak 12 persen persen orang tua takut dengan efek samping sehingga enggan membawa anak imunisasi. Beberapa faktor lain yang juga memengaruhi meliputi takut disuntik lebih dari satu kali, jadwal imunisasi tidak pas, tidak ada ongkos, akses sulit, hingga merasa imunisasi tidak ada manfaatnya.

“Adanya keraguan vaccine hesitancy masyarakat. Karena mereka bingung di satu pihak mereka mendapat kabar pentingnya imunisasi, tapi di lain pihak, gencar juga orang-orang yang menyuarakan ‘hati-hati dengan imunisasi’, ‘yakin imunisasi bikin sehat?’. Kita perlu bergandengan tangan untuk bisa membuat keraguan di masyarakat ini berubah menjadi kepastian,” tandasnya.

Berikut lima wilayah dengan angka zero-dose tertinggi di Indonesia:

  1. Jawa Tengah – 158.941 kasus
  2. Jawa Timur – 79.973 kasus
  3. Sumatera Utara – 66.886 kasus
  4. Jawa Barat – 55.936 kasus
  5. Lampung – 41.169 kasus

(avk/suc)



Sumber : health.detik.com

Kemenkes RI Update Wacana Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan


Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berbicara soal rencana penerapan cukai khusus untuk minuman manis dalam kemasan (MBDK). Program ini diharapkan nantinya bisa menjadi salah satu cara untuk menekan konsumsi gula pada masyarakat Indonesia.

Seperti yang diketahui, kasus penyakit tidak menular yang berkaitan dengan konsumsi gula berlebih cukup di tinggi di Indonesia. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penerapan cukai MBDK saat ini masih berada di tahap pembahasan.

Ia menuturkan kajian terkait kebijakan ini sudah berada di kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menuturkan pihak Kemenkeu yang akan mempersiapkan apakah kebijakan tersebut memang sudah waktunya diterapkan atau tidak.


“Hitungannya mereka (Kemenkeu) sudah siap sih. Tinggal, tapi kan untuk cukai itu kan masuk di dalam APBN ya kan. Kalau di dalam APBN kemarin kan sempat jadi perhitungan. Tapi apakah itu akan dilaksanakan di 2026, kan nanti masih prosedur lagi dengan DPR ya penetapannya,” kata Nadia ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Meski belum bisa memberi kepastian terkait kapan kebijakan ini akan pasti dilaksanakan, Nadia menuturkan pihaknya akan terus mendorong program ini agar berlanjut. Ia menuturkan pihak Kemenkes siap untuk memberikan data-data yang diperlukan, seperti studi atau penelitian yang sudah dilakukan.

“Kalau untuk (target) cukai, itu kembali lagi. Kita tentunya karena ini pengaturan di bidang fiskal, ini kewenangan Kementerian Keuangan, tapi kita tetap mendorong untuk memberikan data-data,” tandas Nadia.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan 68 persen rumah tangga di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) setidaknya sekali dalam sepekan. Angka tertinggi tercatat di wilayah Jawa Barat (88 persen), diikuti DKI Jakarta (87,4 persen) dan Banten (83,6 persen).

(avk/naf)



Sumber : health.detik.com

Banyak SPPG Ganti Menu Jadi Snack-Biskuit, Wamenkes: MBG Harus Dimasak


Jakarta

Belakangan tidak sedikit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengganti menu makan bergizi gratis dengan snack dan roti kering. Hal ini ikut disoroti Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Octavianus.

Ia menegaskan, kebijakan itu tidak sejalan dengan tujuan program makan bergizi gratis (MBG) yang mengutamakan makanan segar dan dimasak langsung.

“Saya setuju bahwa dari Kementerian Kesehatan, masyarakat harus diberikan makanan yang dimasak. Karena makanan yang dimasak itu kualitasnya lebih aman dibanding kita pakai biskuit atau makanan kering lain,” ujar Benjamin, dalam Temu Media di Kementerian Kesehatan RI, Jumat (17/10/2025).


dr Benjamin menjelaskan berdasarkan laporan terakhir yang diterima Kementerian Kesehatan, Jumat pagi (17/10), terdapat 439 kasus keracunan pangan MBG di delapan kabupaten. Tren tersebut menurutnya fluktuatif.

“Kemenkes ini luar biasa, laporan tadi pagi 439 kasus di delapan kabupaten. Kami punya laporan setiap hari, kemarin 200, sebelumnya 103, jadi naik-turun dari sekitar hampir 35 juta orang yang makan,” jelasnya.

Ia menegaskan, target pemerintah adalah zero case, artinya tidak boleh ada satu pun kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis.

“Targetnya kita ya harus zero, nggak boleh ada orang keracunan,” tegas Benjamin.

Alasan SPPG Beralih ke Snack Kering

Menurut Benjamin, sebagian SPPG memilih menyediakan makanan kering seperti biskuit atau snack kemasan karena kendala operasional di lapangan, misalnya belum memiliki dapur layak atau keterbatasan waktu dalam pengadaan bahan segar.

“Memang ada yang sudah mampu langsung masak makanan, ada juga yang karena harus segera membeli makan, akhirnya memilih makanan jadi seperti biskuit,” katanya.

Namun, pemerintah ingin memastikan setiap penerima program mendapatkan makanan bergizi yang benar-benar memenuhi standar keamanan dan nilai gizi.

Kementerian Kesehatan kini tengah memperkuat sistem pengawasan terhadap mutu makanan yang disalurkan oleh SPPG, termasuk menyiapkan standar kelayakan dapur, sanitasi, dan pelatihan pengelolaan bahan makanan. Benjamin menyebut peningkatan kualitas ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas program.

“Kita tingkatkan kualitasnya. Makanan yang berproses dan dimasak itu jauh lebih baik untuk kesehatan penerima manfaat,” ucapnya.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

65 Juta Warga +62 Dibayangi Hipertensi, Pemicu Gagal Ginjal Usia Muda


Jakarta

Indonesia diestimasi mencatat 65 juta kasus hipertensi berdasarkan hasil survei kesehatan indonesia (SKI) 2023. Dari total tersebut, baru teridentifikasi 18,5 juta pasien, lantaran tidak banyak masyarakat yang aware melakukan pengecekan rutin tekanan darah.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dr Siti Nadia Tarmizi berharap gap tersebut bisa ditemukan melalui cek kesehatan gratis (CKG).

“Ternyata dari CKG kalau lihat angka prevalensinya sama dengan SKI, jadi memang mungkin betul 65 juta masyarakat kita mengidap hipertensi, meskipun kita baru bisa menemukan 18,5 juta,” beber dr Nadia dalam talkshow di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).


“Harapannya tahun depan sudah ada skrining di lebih dari 100 juta, kalau di akhir tahun mungkin 60-65 juta bisa kita skrining,” lanjutnya.

Meski temuan kasus hipertensi pada CKG relatif tinggi, tindak lanjut tata laksana dan pengobatan terpantau masih rendah. dr Nadia menggambarkan sedikitnya tiga sampel di sejumlah kota besar.

DKI Jakarta misalnya, di Puskesmas Kembangan tercatat ada 337 pasien yang terdiagnosis hipertensi. Namun, hanya 48 pasien yang menjalani tatalaksana pengobatan, dengan 22 kasus yang terkendali.

“Tren di tiga kota besar, DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, kurang lebih sama, gap-nya antara yang terdiagnosis dengan melakukan pengobatan tinggi, di Surabaya cuma satu yang agak lebih baik yaitu puskesmas Sidosermo,” lanjutnya.

Puskesmas Sidosermo mencatat 693 kasus hipertensi dan seluruhnya dilaporkan sudah mendapatkan pengobatan, dengan 651 pasien sudah terkendali kondisinya.

Masih Banyak Hoax di Masyarakat

Tantangan yang dihadapi pemerintah juga dilatarbelakangi maraknya hoax yang diyakini masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang ogah berobat karena khawatir berdampak pada masalah kesehatan ginjalnya.

“Padahal hipertensi-nya sendiri yang merusak ginjal mereka,” tandas dr Nadia.

“Jadi ini pekerjaan rumah bagi kita, karena faktanya 40 hingga 60 persen pasien yang terdiagnosis hipertensi tidak pernah kembali untuk pengobatan,” pungkasnya.

Hipertensi menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stroke hingga masalah gagal ginjal. Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat BPJS Kesehatan Dr dr Ari Dwi Aryani MKM menyebut total pembiayaan akibat diabetes melitus dan hipertensi mencapai Rp 35,3 triliun pada 2024.

“Diabetes melitus dan hipertensi itu kan ibunya penyakit dia bisa kemana-mana, sehingga meningkat ke pembiayaan penyakit akibat jantung, gagal ginjal, stroke,” bebernya saat ditemui detikcom pasca talkshow.

“Pasien yang dirawat karena jantung, karena cuci darah, naik,” tandasnya.

Tren pasien disebutnya juga terus bergeser ke usia muda, dari semula di atas 50 tahun menjadi di rentang 30 hingga 40 tahun. Meski begitu, catatan peningkatan kasus tidak selalu menggambarkan penambahan jumlah pasien yang sakit, tetapi ia menilai ada beberapa pasien yang memang baru bisa mendapatkan akses pengobatan tercover BPJS Kesehatan.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

Reminder, Pendaftaran Beasiswa SMDK 2025 Ditutup Hari Ini!



Jakarta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan segera menutup pendaftaran beasiswa SDM Kesehatan (SDMK) pada Jumat, 17 Oktober 2025. Beasiswa apa itu?

Program bantuan pendanaan pendidikanSDMK adalah program beasiswa bagi tenaga kesehatan serta tenaga penunjang untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Program ini terbuka bagi putra-putri Indonesia yang berkomitmen membangun sektor kesehatan.


Jenjang kuliah yang bisa dibiayai melalui beasiswa ini termasuk D4, S1, S2 hingga S3. Pembiayaan beasiswa SDMK 2025 pun beragam mulai dari biaya pendidikan hingga biaya hidup.

Syarat Pendaftaran Beasiswa SDMK 2025

Menurut pedoman pendaftaran Beasiswa SDMK 2025, syarat pendaftaran Beasiswa SDMK adalah:

Syarat Umum

  1. Warga negara Indonesia
  2. Berstatus sebagai PNS Kementerian Kesehatan, PNS pemerintah daerah atau Non-ASN
  3. Sudah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada institusi pendidikan
  4. Merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 atau sedang mengikuti pendidikan (on going) maksimal 2 semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan
  5. masa tempuh kurikulum
  6. Mengikuti program pendidikan pada kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan

Syarat Khusus PNS Kementerian Kesehatan

  1. Masa kerja minimal 1 tahun
  2. Penilaian kinerja “Baik”
  3. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba.
  4. Aktif BPJS
  5. Surat persetujuan atasan dan rekomendasi BKD (untuk PNS daerah)
  6. Tidak sedang menjalani sanksi atau tugas belajar lain
  7. Pendidikan linier dan belum memiliki gelar strata yang sama
  8. Syarat lengkapnya bisa dilihat DI SINI https://sibk.kemkes.go.id/

Syarat Khusus Non-ASN

  1. Pendidikan terakhir di bidang kesehatan
  2. Usia maksimal 45 tahun
  3. Pernah melaksanakan Penugasan Khusus Kemenkes
  4. Rekomendasi dari pemerintah daerah
  5. Bersedia mengabdi setelah studi

Dokumen Pendaftaran Beasiswa SDMK 2025

  1. SK pengangkatan/pangkat (bagi PNS)
  2. Surat pernyataan bermaterai
  3. Surat izin dan rekomendasi atasan
  4. Surat sehat dan bebas narkoba
  5. Bukti BPJS aktif
  6. Ijazah terakhir dan transkrip nilai
  7. STR aktif (untuk tenaga kesehatan)
  8. Bukti akreditasi prodi minimal “Baik Sekali”

Komponen Pembiayaan Beasiswa SDMK 2025

  1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
  2. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
  3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
  4. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)/ Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
  5. Biaya hidup per semester
  6. Biaya buku per semester
  7. Biaya penelitian sebanyak satu kali

Jadwal Seleksi Beasiswa SDMK 2025

Sosialisasi: 22-23 September 2025
Pendaftaran online: 22 September – 17 Oktober 2025
Seleksi administrasi: 6-21 Oktober 2025
Pengumuman lulus administrasi: 23 Oktober 2025
Wawancara: 27 Oktober – 7 November 2025
Penetapan penerima beasiswa: 12 November 2025

Pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai beasiswa SDMK Kemenkes 2025 dapat diakses melalui https://sibk.kemkes.go.id/. Buruan daftar!

(nir/nwk)



Sumber : www.detik.com