Tag Archives: kementerian perhubungan

Pelajaran dari Kecelakaan Maut Bus Pariwisata di Batu Jatim



Jakarta

Lagi dan lagi, kecelakaan maut yang melibatkan bus pariwisata kembali terjadi. Bus pariwisata Sakhindra Trans dengan nopol DK 7942 GB diduga mengalami rem blong menabrak 10 sepeda motor dan 6 mobil di Kota Batu, Jawa Timur. Kecelakaan ini menewaskan empat orang.

Dikutip detikJatim, kecelakaan yang melibatkan belasan kendaraan ini terjadi pada Rabu (8/1/2025) sekitar pukul 19.15 WIB. Peristiwa itu bermula saat bus pariwisata melaju dari arah Jalan Sultan Agung menuju arah Jalan Imam Bonjol.

“Rombongan ini baru keluar dari Museum Angkut. Rupanya kendaraan ada kesalahan teknis, di Jalan Sultan Agung pengemudi mencoba membuang ke trotoar berharap ada fungsi pengereman tapi tidak berhasil. Kemudian terjadi laka di Jalan Imam Bonjol sampai Jalan Pattimura (bus berhenti menabrak pohon),” Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata.


Bus pariwisata tersebut mengangkut rombongan sebanyak 46 orang. Dengan rincian 39 pelajar, tiga guru pendamping, satu sopir utama, satu sopir cadangan dan dua kernet.

“Untuk rombongan sehat semua dan memang beberapa masih ada yang syok. Rombongan ini sudah kita pindahkan ke shelter,” ujar Andi.

Erreza Hardian, Road Safety Commission Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang juga sebagai Wakil Bidang Pendidikan & Pelatihan Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (KAMSELINDO), mengatakan ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini.

“Bahaya di jalan memang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Semua program keselamatan faktanya memang akhirnya untuk menurunkan risiko ketika berada di jalan. Karena kondisi lingkungan jalan begitu dinamis dan muncul banyak persoalan baru ke permukaan seperti fenomena gunung es,” kata Reza kepada detikOto, Kamis (9/1/2025).

Diketahui, izin bus dengan nomor polisi DK 7942 GB itu sudah kedaluwarsa. Saat detikOto mengecek di aplikasi Mitra Darat dari Kementerian Perhubungan, izin bus tersebut sudah lama mati. Berdasarkan aplikasi Mitra Darat, pelat nomor DK 7942 GB terdaftar atas nama PT Purnayasa Transwisata.

Izin angkutan bus tersebut habis di tanggal 26 April 2020. Uji berkala pun sudah kedaluwarsa. Bus ini tercatat melakukan pengujian terakhir di Pulogadung, Jakarta, dan status uji berkalanya kedaluwarsa di tanggal 15 Desember 2023.

“Kenapa masih ada temuan (pelanggaran) uji berkala? Mungkin karena biayanya sangat mahal. Kalau punya armada sedikit aman, tapi kalau sudah banyak tanpa sistem maka bisa saja terlupa atau kelewat. Beli sistem juga mahal lho. Mungkin lebih baik untuk perawatan dulu atau gaji karyawan misalnya daripada nggak makan. Saya yakin banyak pertimbangan,” ujar Reza.

Pengguna jalan yang berada di sekitar bus juga harus lebih waspada. Apalagi faktanya, korban di kecelakaan maut di Batu itu justru bukan penumpang, melainkan pengguna jalan lain.

“Masyarakat misalnya apa ketika melihat bus memberikan prioritas? Semakin banyak memotong jalan bus, maka pengemudi akan melakukan service brake, makin sering brake makin berat kerja kompresor angin dan sistem pengereman. Juga penyewa apakah sudah memberikan fasilitas cukup kepada awak bus dan makan yang bergizi selama sewa. Tentunya ini harusnya di luar budget sewa. Distraksi pengemudi termasuk mind wondering akan sangat mempengaruhi kinerja pengemudi bekerja,” ujar Reza.

Untuk korban tewas pun, kata Reza, perlu didalami lagi apakah kematian karena kecelakaan atau kesalahan dalam penanganan.

“Jadi nanti para pemangku kepentingan bisa membuat prosedur penanganan yang lebih baik misalnya. Kemudian juga untuk korban luka apakah penanganan juga baik. Ini cara praktis menurunkan risiko seperti saya sampaikan di atas,” ujarnya.

“Memutuskan berada di jalan sangat berbahaya, kendalikan risiko dengan mengenali bahaya. Kalau mau wisata mungkin minimalkan transportasi darat banyak moda transportasi bisa kita gunakan. Panitia juga harus mulai mengerti apa itu keselamatan dan rencana perjalanan. Ilmu keselamatan itu gratis dan universal kok,” pungkasnya.

(rgr/dry)



Sumber : oto.detik.com

Mudik Aman dan Nyaman Bareng Si Kecil



Jakarta

Perjalanan mudik menjadi momen berharga untuk berkumpul bersama keluarga. Bagi keluarga muda yang baru pertama kali mudik bersama anak, perjalanan ini bisa menjadi tantangan tersendiri.

Perlu diketahui, kendaraan pribadi masih menjadi moda favorit untuk mudik. Kementerian Perhubungan bahkan memperkirakan sekitar 33 juta masyarakat akan memilih moda transportasi ini, menunjukkan bahwa perjalanan darat masih menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga.

Agar lebih aman dan nyaman, Suzuki memberikan 5 tips mudik bersama si kecil.

“Bagi pelanggan kami yang akan melakukan perjalanan mudik, kami sangat menghimbau agar berbagai hal bisa dipersiapkan dengan baik. Tentu saja pengendara perlu memperhatikan aspek safety driving, terutama bagi Suzuki Family yang melibatkan anak-anak dalam perjalanannya, sangat penting untuk tidak menyepelekan sisi keamanan dan keselamatan,” kata Harold Donnel, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales.


Pakai Kursi Khusus Anak

Untuk berkendara bersama buah hati, pastikan kendaraan telah dilengkapi ISOFIX agar memudahkan pemasangan kursi khusus anak (car seat). Demi keamanan, gunakan kursi khusus anak untuk perjalanan mudik.

Selain itu, keberadaan fitur keselamatan seperti sabuk pengaman, fitur electronic stability program(ESP) dan airbag menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan optimal. Dengan demikian, pengendara hingga penumpang bisa merasa lebih tenang.

Bawa Perlengkapan Si Kecil

Perjalanan dengan anak kecil memerlukan persiapan perlengkapan yang lebih banyak, seperti popok, susu, pakaian ganti, dan perlengkapan medis dasar. Untuk menjaga keteraturan dalam kabin, manfaatkan ruang penyimpanan secara efisien. Kebanyakan mobil modern telah menyediakan ruang penyimpanan fleksibel, sehingga semua barang kebutuhan si kecil bisa tersimpan dengan rapi selama perjalanan.

Siapkan Hiburan untuk Anak

Perjalanan jauh dapat menjadi tantangan bagi anak-anak karena bisa saja mudah merasa bosan. Maka dari itu, menyediakan hiburan yang sesuai menjadi langkah penting. Buku cerita, permainan edukatif, serta pemanfaatan fitur hiburan dalam kendaraan dapat membantu menjaga suasana tetap menyenangkan. Mudahnya, seperti menggunakan fitur smartphone mirroring pada peranti head unit untuk memutar musik atau video di layar utama. Ketika berhenti di lokasi parkir, fitur hiburan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai momen kebersamaan.

Hindari Menggunakan Gadget Berlebihan

Gadget mungkin menjadi solusi hiburan paling praktis. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi interaksi antar anggota keluarga. Sebagai alternatif, orang tua dapat mengajak anak berpartisipasi dalam permainan interaktif sederhana yang melibatkan seluruh keluarga, seperti tebak-tebakan atau mengenali berbagai kendaraan di sepanjang perjalanan. Dengan demikian, mudik tidak hanya menjadi perjalanan fisik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan keluarga.

Pakai Mobil yang Tepat

Pastikan menggunakan kendaraan yang nyaman dan efisien untuk perjalanan jarak jauh seperti mudik. Ruang kabin lega, fitur keselamatan lengkap, serta efisiensi konsumsi bahan bakar menjadi aspek utama dalam memilih kendaraan paling sesuai.

Suzuki mengklaim, Suzuki New XL7 Hybrid hadir sebagai pilihan ideal bagi keluarga yang mengutamakan kenyamanan dan efisiensi. Dukungan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki memberikan pengalaman berbeda saat menjelajahi berbagai kota.

“Kami harap produk dan layanan dari Suzuki mampu memberikan pengalaman berkendara lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Suzuki Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh pelanggan dan masyarakat yang merayakan,” tutup Harold.

(rgr/dry)



Sumber : oto.detik.com

Stasiun Rajapolah Mau Dihidupkan Lagi, Permudah Akses ke Gunung Galunggung



Tasikmalaya

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berencana menghidupkan kembali Stasiun Rajapolah sebagai upaya memperkuat konektivitas transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Betul kami usulkan reaktivasi Stasiun Kereta Api Rajapolah. Ini untuk peningkatan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya,” kata Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin.


Cecep menjelaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengirimkan tim untuk melakukan kunjungan awal dan survei lapangan di kawasan Rajapolah sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut.

“Kami sudah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Perhubungan. Sekarang tinggal menunggu agar proyek ini bisa masuk dalam Rencana Induk Program Perkeretaapian Nasional. Pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan, keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk mendukung program reaktivasi, Pemkab Tasikmalaya menyiapkan langkah penataan di kawasan sekitar Stasiun Rajapolah. Penataan tersebut mencakup relokasi sejumlah fasilitas umum dan pemerintahan di area sekitar jalur rel.

“Yah namanya reaktivasi pasti harus ada yang ditata,” ujar Cecep.

Cecep menambahkan reaktivasi Stasiun Rajapolah bukan hanya proyek transportasi, tetapi juga strategi memperkuat ekonomi lokal. Ia menilai, beroperasinya kembali jalur kereta api akan mempermudah akses menuju objek wisata Gunung Galunggung, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Tasikmalaya.

“Jika akses wisata makin mudah, tentu kunjungan wisatawan meningkat. Hal ini akan berdampak pada naiknya perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pedagang oleh-oleh khas Rajapolah,” jelasnya.

Artikel ini sudah tayang di detikJabar. Klik di sini untuk membaca selengkapnya.

(ddn/ddn)



Sumber : travel.detik.com

Sejarah Patung Jenderal Sudirman yang Mau Dipindahkan, Sudah ‘Hormat’ Sejak 2003



Jakarta

Patung Jenderal Sudirman di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta, akan dipindahkan ke tempat baru. Sudah ‘hormat’ sejak 2003, seperti apa sejarah patung Jenderal Sudirman?

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemprov Jakarta berencana menggabungkan Stasiun Karet dan StasiunSudirman Baru. Menteri PerhubunganDudyPurwagandhi mengatakan rencana ini sudah dibicarakan dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sebuah pertemuan pada Senin (29/9/2025). Dalam pertemuan itu, dibahas pula konsekuensi dari proyek ini adalah pemindahan patung JenderalSudirman.


“Kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada kemungkinan memindahkan Patung Jenderal Besar Sudirman. Itu yang semula ada di sisi selatan, akan dipindahkan lebih mendekati ke arah Jalan MH Thamrin,” kata Dudy dalam detikNews dikutip Sabtu (4/10/2025).

Patung Jenderal Sudirman sudah diresmikan sejak 16 Agustus 2003. Berdiri setinggi 11 meter, sebenarnya siapa itu Jenderal Sudirman?

Sosok Jendral Sudirman

Menurut laman Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Jenderal Sudirman terlahir dengan nama Soedirman pada Senin, 24 Januari 1916. Sudirman muda memulai pendidikan dari Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Wiworotomo Cilacap.

Ia cukup aktif dalam kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan Hizbul Wathon (HW). Sebelum bergabung dengan tentara, Sudirman pernah menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap.

Pada masa pendudukan Jepang, Sudirman terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mewakili Cilacap. Memasuki masa perang kemerdekaan, Sudirman diangkat menjadi Komandan Resimen Divisi V dengan pangkat kolonel. Dalam konferensi Tentara keamanan Rakyat (TKR) 12 November 1945, Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat.

Tak lama berselang,Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI dengan pangkat Jenderal. JenderalSudirman wafat pada hari Senin, 29 Januari 1950 di usia 34 tahun.

Filosofi Patung Jenderal Sudirman yang Selalu Hormat

Patung Jenderal Sudirman dibuat oleh seniman asal Bandung, Edi Sunaryo. Pembuatan patung itu didanai oleh keluarga dan disumbangkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar tahun 2003-2004 di masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso.

Hal yang paling ikonik dari patung ini adalah pose Jenderal Sudirman yang selalu hormat. Pose ini bahkan pernah disentil oleh dalam salah satu adegan di film Naga Bonar Jadi Dua. Naga Bonar yang diperankan oleh Deddy Mizwar mempertanyakan kenapa seorang Jenderal dan pahlawan Indonesia justru menghormat pada warga yang berlalu-lalang.

Cucu Jenderal Sudirman, Ganang Sudirman, mengatakan filosofi hormat ini karena pihak keluarga ingin agar Jenderal Sudirman menghormati rakyat.

“Kami bikin menghormat, karena beliau ingin menghormat kepada rakyat. Itu yang buat pematung di Bandung, Pak Edi Sunaryo. Itu patung perunggu,” kata Ganang Soedirman saat berbincang dengan detikcom di Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2015) silam.

Ganang menuturkan jika Jenderal Sudirman adalah pemangku jabatan. Artinya, Jenderal Sudirman harus hormat kepada pemberi jabatan, yakni rakyat.

“Menurut eyang putri saya, beliau merasa beliau itu pemangku jabatan, pemangku jabatan harus memberikan hormat kepada yang memberikan jabatan, yaitu rakyat ini. Sudirman dipilih bukan oleh presiden, tapi oleh para Panglima Kodam, yang melantik presiden. Beliau merasa harus menghormati rakyat ini. Karena itu dibuat Gestur hormat,” tuturnya.

Ganang menuturkan, pembuatan patung dengan gestur hormat itu juga pernah ditanyakan oleh dua mantan Panglima TNI. Salah satunya Jenderal (Purn) Wiranto.

“Pak Wiranto sempat tanya, ‘kenapa kau buat itu hormat, kasihanlah, itu ikon kami’, oh ndak bapak, itulah Soedirman, Soedirman nggak mau dihormati, ingin menghormati siapapun juga,” jelas Ganang.

“Itu tangan diturunkan kalauamanahnya sudah nggak ada, tapi kan kebetulan beliau meninggalamanahnya masih ada, jadi sampai kapanpun nggak akan turun tangan itu,”imbuhnya.

6 Lokasi Patung Jenderal Sudirman

Sosok Jenderal Sudirman berdiri tegak di enam kota berikut:

Jakarta

Yogyakarta

Surabaya

Pacitan

Purwokerto

Alor

Itulah sejarah patung Jenderal Sudirman yang selalu hormat. Sudah pernah lihat secara langsung?

(nir/pal)



Sumber : www.detik.com

Kemenhub Dukung Penuh Bandara Bali Utara, Sesuai Visi Pemerataan Presiden Prabowo



Jakarta

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Bandar Udara Bali Utara. Langkah itu dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas nasional.

Kemenhub sekaligus menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus tetap mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan pembangunan Bandar Udara Bali Utara wajib memiliki Penetapan Lokasi oleh Menteri Perhubungan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023.


Penetapan itu diajukan oleh pemrakarsa bandara, yang dapat berupa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Hukum Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 terdapat indikasi pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Baru atau Bali Utara sebagai dukungan peningkatan pariwisata di Pulau Bali, namun dalam RPJMN tersebut tidak menyebutkan lokasinya.

“Sejalan dengan RPJMN Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan lokasi pembangunan Bandar Udara Bali Utara,” ujar Lukman.

Penetapan lokasi (Penlok) pertama Bandara Bali Utara diusulkan dan ditetapkan di Desa Kubutambahan akan tetapi Gubernur Bali membatalkan Penlok di Desa Kubutambahan dan mengusulkan lokasi baru di Desa Sumberklampok yang tercantum dalam Surat Gubernur Bali Nomor 553.2/7822/DISHUB tertanggal 19 November 2020 perihal Pembatalan Usulan Penetapan Lokasi di Kabupaten Kubutambahan dan Usulan Penetapan Lokasi Baru di Desa Sumberklampok.

Lukman mengatakan Kementerian Perhubungan berkewajiban memastikan setiap program infrastruktur transportasi udara berjalan sesuai dengan regulasi nasional, standar keselamatan internasional, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Pembangunan Bandara Bali Utara merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Pulau Bali. Seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Rencana kebutuhan lahan secara teknis telah dihitung oleh Ditjen Perhubungan Udara dan penyesuaiannya dipastikan dalam penetapan RT/RW (Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Terkait lahan, Pemerintah Provinsi Bali menjamin bahwa lahan yang akan digunakan tidak dalam sengketa dan tidak sedang dijadikan jaminan. Proses pembebasan lahan masyarakat juga harus diselesaikan secara menyeluruh agar penetapan lokasi dapat dilakukan tanpa hambatan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, apabila lokasi pembangunan berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat, maka penggunaannya hanya dapat dilakukan setelah ada rekomendasi atau keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apabila terdapat perubahan lokasi di luar Desa Sumberklampok, maka Pemerintah Provinsi Bali diwajibkan mencabut usulan sebelumnya dan mengajukan kembali usulan baru dengan melengkapi seluruh dokumen sesuai peraturan perundangan.

Sebagai regulator penerbangan sipil, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab memastikan seluruh pembangunan infrastruktur penerbangan memenuhi prinsip 3S + 1C (Safety, Security, Services, Compliance).

“Kami menjalankan fungsi pengawasan agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan penerbangan,” kata Lukman.

Dengan langkah yang terukur dan sesuai prosedur, pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan mampu memperkuat konektivitas udara di Pulau Bali, sekaligus menjadi penopang bagi Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam melayani pertumbuhan wisatawan dan aktivitas ekonomi nasional.

(fem/fem)



Sumber : travel.detik.com

Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026


Jakarta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pesawat tanpa awak atau drone komersial (Advanced Air Mobility/AAM) dapat beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Saat ini, dua produsen lokal disebut telah siap memproduksi drone tersebut.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sokhib Al Rohman, menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk menghadapi era baru transportasi udara ini.

“Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial,” ujar Sokhib di Jakarta, Kamis (23/10/2025).


AAM merupakan sistem drone yang mampu mengangkut penumpang maupun logistik. Hingga saat ini, Kemenhub telah mencatat sekitar 5.000 drone kecil yang terdaftar secara digital dan menerbitkan lebih dari 11.000 sertifikat pilot jarak jauh.

Meski regulasi untuk drone berkapasitas besar masih dalam tahap penyusunan, Sokhib menyebut Indonesia siap menghadapi perkembangan teknologi ini.

“Bahkan secara global, belum ada negara yang memiliki regulasi matang untuk industri ini. Namun Indonesia sudah menyiapkan aspek teknis mulai dari sertifikasi pilot, registrasi, desain pesawat, hingga pengaturan ruang udara,” jelasnya.

Sokhib menambahkan, regulasi tersebut juga merujuk pada pedoman ICAO Annex 6 Part 4 yang baru diterbitkan pada 2024, terkait sistem pesawat tanpa awak jarak jauh (Remote Pilot Aircraft System).

Tonton juga video “Kecanggihan Drone Kargo Listrik DF-L100, Nggak Perlu Pilot dan Berbasis AI” di sini:

(rea/rrd)



Sumber : finance.detik.com

RI Mau Tiru Jepang Tolak Sampah dari Penerbangan Internasional

Jakarta

Indonesia akan mengikuti kebijakan Jepang yang melarang masuknya sampah dari penerbangan internasional. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi udara berkelanjutan.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rohman mengatakan setiap sampah dari penerbangan internasional di Jepang akan dikembalikan ke negara asalnya.

“Kalau bapak ibu ke Jepang Seluruh penerbangan internasional di Jepang, begitu pesawatnya dibersihkan oleh petugas kebersihan di bandara Jepang, maka sampahnya dibungkus plastik dan dikembalikan ke negara asal,” katanya dalam media briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


“Jadi setelah pesawatnya dibersihkan, kemudian dibungkus oleh petugas kebersihan di Jepang, kemudian begitu pesawatnya mau berangkat, sampah itu akan dimasukkan ke dalam pesawat kargonnya untuk kembali ke negara asal. Tidak boleh membuang sampah internasional di bandara Jepang,” tambahnya.

RI Mau Tiru Jepang

Sokhib mengatakan kebijakan tersebut perlu diterapkan untuk penerbangan internasional di Indonesia demi melindungi bandara dari potensi pencemaran limbah. Meski begitu, ia mengatakan langkah ini pasti akan menghadapi tantangan yang berat.

“Mungkin kita bisa contoh itu, kita harus bisa mencontoh itu, kenapa nggak? Waktu itu saya sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara di Medan pak. Saya ingin terapkan itu pak tantangannya luar biasa. Tapi harus kita lakukan ke depan, sehingga kita tidak menerima sampah dari negara lain,” katanya.

Selain itu, Sokhib mengatakan mengelola sampah di bandara membutuhkan biaya yang besar. Namun, jika hal itu tidak dilakukan, maka bandara akan menjadi tempat penimbunan sampah.

“Kemudian luar biasa pengelolaan sampah di bandara juga membutuhkan energi biaya yang luar biasa, tapi kita harus tangani, kalau enggak, maka bandara itu akan menjadi tempat penimbunan sampah,” katanya.

Tonton juga video “Wamen LH: Pemda Sediakan Lahan-3% APBD Buat Proyek Sampah Jadi Energi” di sini:

(ara/ara)



Sumber : finance.detik.com

Pemerintah Siapkan Program Mudik Gratis untuk Nataru


Jakarta

Pemerintah akan menghadirkan program mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan program ini bertujuan membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan selamat, aman dan nyaman, sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya.

“Kami ingin setiap masyarakat bisa mudik dengan selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Program mudik gratis ini adalah bukti nyata kehadiran negara untuk rakyat. Kami berharap, program ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi selama libur akhir tahun,” ujar Dudy dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Program mudik gratis tahun ini rencananya akan melibatkan tiga moda transportasi utama yakni moda darat, laut, dan kereta api.


Untuk moda angkutan darat, Kemenhub menyiapkan 70 unit bus dengan kapasitas sekitar 3.080 penumpang, yang akan diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulogebang Jakarta menuju sepuluh kota tujuan di Jawa, antara lain Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Malang.

“Selain penumpang, program ini juga memfasilitasi pengiriman sepeda motor gratis sebanyak dua unit truk, dengan rute Jakarta-Semarang-Solo dan Jakarta-Semarang-Yogyakarta,” jelasnya.

Pada moda angkutan kereta api, tersedia program Angkutan Motor Gratis (Motis) dengan kuota 232 unit motor per hari dan 6.360 penumpang yang tersebar di lintas utara dan tengah Jawa.

Sementara untuk moda angkutan laut, pemerintah menyediakan tiket gratis bagi 100 ribu penumpang di 155 ruas dengan jumlah armada sebanyak 94 unit kapal penumpang.

Program ini menjadi bagian dari dukungan Kemenhub bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Informasi lebih lanjut terkait jadwal keberangkatan, rute, serta mekanisme pendaftaran mudik gratis akan segera diumumkan Kementerian Perhubungan.

Tonton juga video “AHY Usahakan Harga Tiket Pesawat Turun 14% Saat Nataru” di sini:

(ada/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Penerbangan Internasional RI Wajib Pakai Bahan Bakar Minyak Jelantah Mulai 2027


Jakarta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berencana mewajibkan seluruh penerbangan internasional yang masuk Indonesia untuk menggunakan bahan bakar ramah lingkungan atau atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara DJPU, Sokhib Al Rohman, mengatakan nantinya setiap penerbangan yang masuk Indonesia setidaknya harus menggunakan bahan bakar campuran atau blended fuel dengan persentase SAF 1%.

“Sustainable efficient fuel, kita mentargetkan Indonesia tahun 2027 paling tidak sudah harus menerapkan 1% SAF, kita sudah sepakat, terutama di penerbangan internasional,” ucap Sokhib dalam acara press background di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Dalam hal ini, Sokhib tidak menjelaskan lebih jauh sanksi apa yang akan diberikan pemerintah untuk setiap penerbangan yang tidak menggunakan SAF.

Namun ia mencontohkan Belanda yang berencana untuk menerapkan aturan serupa mulai tahun depan. Di mana penerbangan internasional yang tidak menggunakan SAF akan dikenakan sanksi denda yang dihitung per penumpang.

“Tahun depan itu Belanda akan menerapkan semua penerbangan yang internasional yang masuk ke Belanda, kalau tidak menggunakan SAF maka dia terkena penalty. Dia akan kena penalty kurang lebih 190 euro per penumpang. Sehingga kalau airlines tidak menggunakan bahan bakar SAF, maka tidak akan bisa menikmati harga tiket seperti hari ini,” jelasnya.

Beruntung, menurutnya di Indonesia sendiri sudah mendorong penggunaan sustainable aviation fuel berbasis Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. Dengan begitu penerapan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini dapat dengan mudah diterapkan maskapai-maskapai dalam negeri.

“Pertamina sudah launching dan mampu menggunakan minyak delantah, di-blended kurang lebih 1% dengan aftur yang ada di penerbangan. Maka kalau ke depan 2027, 2026 airline kita terbang ke internasional menggunakan campuran minyak jelantah dan avtur, maka kalau terbang ke Belanda tidak kena 190 euro per penumpang,” jelas Sokhib.

Tonton juga video “Pertamina Luncurkan Penerbangan Perdana Sustainable Aviation Fuel Berbahan Baku Minyak Jelantah” di sini:

(igo/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Kenaikan Tarif Bikin Orderan Maxim Turun, Rugikan Driver dan Pengguna


Jakarta

Tarif perjalanan adalah hal krusial dalam menjaga kestabilan permintaan dan penawaran layanan transportasi daring. Namun, kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang turut mengintervensi regulasi tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menciptakan masalah baru dalam keseimbangan industri e-hailing.

Seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau, kondisi mitra driver menjadi semakin sulit setelah Pemerintah Daerah mulai menaikkan tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK). Salah satu penyedia layanan transportasi online terkemuka di Indonesia Maxim, mengungkapkan bahwa berdasarkan riset dan evaluasi dari implementasi kenaikan tarif ini memberikan dampak signifikan terhadap penurunan jumlah pesanan di aplikasi.

Di Kalimantan Timur, hasil penelitian menunjukkan kenaikan tarif ASK yang terjadi di Kota Samarinda dan Balikpapan telah membuat minat masyarakat untuk menggunakan layanan taksi online menurun tajam. Dalam waktu satu bulan, jumlah pesanan turun lebih dari 20 kali lipat, dengan hanya sekitar 4-5% pesanan transportasi berasal dari wilayah perkotaan.


Kenaikan tarif juga menyebabkan berkurangnya ketersediaan pengemudi dan menurunnya kualitas layanan bagi penumpang. Biaya perjalanan rata-rata naik sekitar 30%, membuat masyarakat enggan memesan untuk jarak dekat.

Sementara itu, banyak pengemudi yang tidak tertarik mengambil order karena kenaikan tarif tidak serta-merta meningkatkan penghasilan mereka. Sebagian besar lebih memilih menerima perjalanan jarak dekat dengan volume pesanan yang lebih tinggi dibandingkan perjalanan jarak jauh yang lebih sedikit. Akibatnya, waktu penjemputan menjadi lebih lama dan tingkat pembatalan pesanan oleh pengemudi meningkat hingga 37%.

“Kami tidak setuju dengan kenaikan tarif karena dengan pendapatan kami saat ini saja tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup termasuk kebutuhan dapur apalagi kalau kebutuhan perjalanan semakin mahal. Regulasi harus dikaji kembali karena kami menilai tidak cocok antara mahalnya harga transportasi online dengan kami sebagai masyarakat biasa,” ujar pengguna Maxim, Ina, dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Selain itu, di Kepulauan Riau, pendapatan driver di Kota Tanjung Pinang dan Batam menurun drastis setelah kenaikan tarif minimum ASK. Dampak signifikan langsung terlihat dimana telah terjadi penurunan pemesanan sekitar 44% yang merupakan penurunan total orderan harian. Di sisi lain, jumlah penyelesaian order harian juga mengalami rata-rata penurunan sebesar 39% yang membuat rata-rata pendapatan mitra pengemudi berkurang sebanyak 11%.

“Dengan adanya keputusan SK Gubernur mengenai kenaikan tarif ini tentunya membuat orderan kami menjadi berkurang. Oleh karena itu, sebagai driver tentunya kami berharap agar regulasi tarif ini harus kembali dipertimbangkan lagi dengan matang dengan mempertimbangkan dampaknya kepada kami,” ujar driver Maxim di Batam Zarman.

Menanggapi hal ini, Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah turut menyayangkan kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

“Sangat disayangkan, hadirnya peraturan tarif baru yang dikeluarkan Gubernur telah membuat kehidupan driver semakin sulit. Alih-alih membuat pendapatan driver meningkat karena tarif yang mahal, ternyata kenaikan tarif ini membuat minat masyarakat untuk menggunakan layanan taksi online menurun drastis sehingga driver kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang layak,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, kebijakan tarif telah diatur sepenuhnya oleh Kementerian Perhubungan melalui PM 118 2018. Peraturan menteri tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tidak ada pengaturan rujukan mengenai tarif minimum dan hanya mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Dengan begitu, kenaikan tarif minimal yang dikeluarkan oleh Pemda melalui SK Gubernur di Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau menuai polemik karena tidak sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menyebabkan implementasinya tidak efektif dan merugikan ekosistem transportasi online.


(akd/ega)



Sumber : inet.detik.com