Tag Archives: kementerian pupr

Ritual Kontroversial Jumat Pon di Gunung Kemukus: Ziarah Dibayangi Perzinahan



Jakarta

Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah, dikenal dengan ritual Jumat Pon yang kerap menuai kontroversi. Ziarah yang awalnya bermuatan spiritual ini berubah citra karena dikaitkan dengan praktik seks bebas yang berkembang di sekitarnya.

Cerita rakyat di Indonesia begitu banyak dan bervariasi, misalnya mitos-mitos yang melekat pada suatu penanggalan. Terlebih di wilayah Jawa yang banyak ditemukan.

Pada buku Seri Penemuan: Kalender karya Armelia F. menerangkan dalam kalender Jawa dikenal dua macam hari, yakni siklus mingguan dan siklus pekan pancawara.


Jika siklus mingguan terdiri atas tujuh hari yang biasa kita gunakan dalam keseharian seperti Kamis dan Jumat maka siklus pancawara tersusun dari lima hari pasaran yaitu Pahing, Legi, Kliwon, Pon, dan Wage.

Saat keduanya dikombinasikan, sebagai contoh hari ini Jumat (3/10/2025) maka disebut Jumat Pon. Itu disebut sebagai weton.

Kembali pada mitos yang melekat suatu penanggalan di wilayah Jawa. Di setiap malam Jumat Pon ada mitos yang sangat kontroversial di Desa Pendem, Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Timur. Itu tempat peristirahatan terakhirnya Pengeran Samudro

Mitos Berhubungan Seks sebagai Pemulus Hajat

Ritual kontroversial itu menjadi agenda rutin yang dilakukan di Gunung Kemukus. Bagi orang-orang yang percaya dengan hal-hal spritual, tempat itu begitu ramai bak pasar malam kala malam Jumat Pon. Salah satu tujuannya adalah ngalap berkah, tidak sedikit yang mengartikan sebagai mencari pesugihan.

Nah, ritual ngalap berkah itu untuk meminta kelancaran pesugihan itu. Orang-orang yang berdatangan ke Gunung Kemukus agar keinginannya terkabul, selain berdoa mereka juga harus melakukan hubungan seks.

The New Kemukus, Sragen.New Kemukus. (Kominfo Kabupaten Sragen)

Hubungan seks dilakukan bukan dengan pasangan yang sah, selama tujuh kali berturut-turut. Jika salah satu pasangan (tidak sah) itu bolos di pertemuan berikutnya maka gugurlah tangga harapan untuk mencapai keinginan itu. Sehingga harus diulangi dari awal dan dengan pasangan yang berbeda.

Cerita di Balik Ritual Ngalap Berkah Gunung Kemukus

Ada berbagai versi tentang cerita asal mula bagaimana ritual seks di Gunung Kemukus ini. Tetapi yang pasti Pangeran Samudro merupakan penyebar agama Islam dan juga punya keturunan Majapahit.

Pemkab Sragen Jawa Tengah tengah berupaya mengikis stigma ritual seks yang selama ini melingkupi obyek wisata Gunung Kemukus. Dana Rp 48 miliar digelontorkan pemerintah pusat demi menata obyek wisata ini menjadi The New Kemukus berkonsep wisata ziarah dan keluarga.New Kemukus. (Kominfo Kabupaten Sragen)

Mulanya, Pangeran Samudro diutus oleh penguasa Demak kembali merekatkan hubungan keturunan Majapahit yang kala itu tercerai-berai. Dan sebelum itu, Pangeran Samudro juga telah mendapat tempaan agama dari Sunan Kalijaga sebelum melanggengkan misinya itu.

Sayangnya, di tengah menyebarkan syariat itu Pangeran Samudro jatuh sakit dan meninggal dunia. Dia kemudian dimakamkan di Gunung Kemukus.

Tak lama setelah mengetahui kabar sang anak jatuh sakit, ibunda Pangeran Samudro (Dewi Ontorwulan) dan singkatnya Dewi Ontrowulan pun meninggal. Gunung Kemukus juga menjadi tempat peristirahatan terakhirnya.

Menepis Stigma Mengubah Citra

Semakin modern zaman, praktik kontroversial itu lambat laun ditiadakan. Gunung Kemukus yang kala itu hype hingga media asing menyoroti sebagai ‘Mountain Sex’ kini bersolek benar-benar menjadi destinasi wisata religi.

Mengutip detikjateng, sejak Oktober 2020 objek wisata itu diubah total. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian PUPR mengeluarkan dana sebesar Rp 48 miliar dan setelah dilakukan revitalisasi kemudian diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan nama New Kemukus.

Penanggung Jawab Objek Wisata Gunung Kemukus, Marcellus Suparno, menjelaskan destinasi wisata itu sekarang telah berubah. Kini ada wahana baru yang di bangun di sana, ada juga lahan bekas bangunan liar dan warung yang telah diubah jadi taman.

“Harapannya New Kemukus nanti menjadi objek wisata yang nyaman untuk keluarga maupun peziarah. Penataannya sejak 2020 dan awal 2022 sudah rampung,” kata dia.

(upd/fem)



Sumber : travel.detik.com

Adhi Karya Bangun Dapur MBG Kapasitas 3.000 Porsi/Hari


Jakarta

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) ikut berkontribusi dalam program peningkatan gizi masyarakat lewat pembangunan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Proyek ini jadi bagian dari kerja sama antara Kementerian PUPR, Badan Gizi Nasional, dan ADHI, untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Dapur bergizi ini dibangun dengan teknologi Mobile Box (MOBOX), sistem modular hasil inovasi internal ADHI yang memungkinkan proses konstruksi lebih cepat dan efisien. Hanya dalam 40 hari (September-Oktober 2025), dapur di atas lahan seluas 400 meter persegi ini rampung dibangun.

“Melalui teknologi MOBOX, kami menghadirkan pembangunan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Ini bentuk nyata komitmen ADHI untuk memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rozi Sparta, Corporate Secretary ADHI Karya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).


Fasilitas dapur ini mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk anak-anak dan masyarakat penerima manfaat di wilayah sekitar. Dapur juga dilengkapi ruang pengolahan utama, IPAL, panel listrik, TPS, jaringan air minum, dan sistem ventilasi modern.

Selain mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pembangunan dapur gizi ini turut membuka lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal, serta menggairahkan ekonomi masyarakat sekitar.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses layanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tonton juga video “Mendikdasmen Siapkan Modul soal Budaya Hidup Sehat Melalui MBG” di sini:

(rrd/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Maksimalkan Pompa Guna Atasi Banjir


Jakarta

Selama dua hari hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Semarang menyebabkan sejumlah kawasan dilanda banjir. Beberapa kelurahan memiliki ketinggian air mencapai 50 sentimeter, seperti Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, dan Terboyo Kulon,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwarto menyebut pihaknya telah mengerahkan seluruh pompa yang dimiliki, untuk mempercepat proses penyurutan air, terutama di kawasan yang menjadi akses vital nasional.

“Jadi kemarin intensitas hujan cukup tinggi, di atas 100 milimeter per detik. Semua pompa yang kami miliki kami kerahkan, termasuk empat unit mobil pompa dan enam unit pompa berkapasitas 250 liter per detik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Selain pompa milik DPU, bantuan juga datang dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang mengoperasikan empat pompa portable berkapasitas 1.000 liter per detik, dua unit pompa berkapasitas 250 liter per detik, serta tambahan dari pihak BPOM dan instansi lain.

Namun, menurut Suwarto, upaya penanganan belum bisa optimal karena beberapa pompa masih dalam tahap konstruksi maupun perbaikan.

“Pompa di wilayah Waru sedang dalam konstruksi oleh Kementerian PUPR, dan dari BBWS hanya satu unit yang berfungsi. Jadi memang belum bisa maksimal,” jelasnya.

Suwarto menyebut kendala teknis seperti proyek Tol Semarang-Demak juga mempengaruhi aliran air ke laut, sehingga memperlambat penanganan banjir.

“Konstruksi tol itu membuat air laut seperti terbendung, sehingga aliran tidak bisa langsung ke laut. Ini akan dibahas dalam rapat bersama Ibu Wali Kota dan para stakeholder terkait, termasuk BUMN dan BBWS,” katanya.

Ia menambahkan, pompa-pompa lama milik BBWS juga mengalami kerusakan karena suku cadangnya sudah tidak tersedia.

“Sudah dilakukan penggantian tiga dari empat unit pompa. Sekarang tinggal menunggu instalasi listrik dari PLN. Panelnya sudah siap, tinggal pasokan listrik dan trafo,” katanya.

Jika seluruh pompa berfungsi normal, kapasitas rumah pompa bisa mencapai 12.000 liter per detik. Namun, saat ini yang beroperasi hanya sebagian kecil.

“Dari enam unit pompa besar yang ada, hanya dua yang menyala. Di Sringin juga baru dua yang berfungsi,” ungkapnya.

Meski begitu, Suwarto menambahkan, DPU tetap berupaya maksimal dengan menambah pompa portable di beberapa titik rawan.

“Total ada sepuluh pompa portable yang aktif, termasuk mobil pompa dengan dua unit di setiap kendaraan. Ini membantu mempercepat penyurutan genangan,” tambah Suwarto.

Terkait area yang masih rawan banjir, Suwarto menyebut beberapa titik masih perlu diwaspadai, seperti Rogosari, Mudiarjo Kidul, Mudiarjo Lor, Bangetayu Kulon dan Wetan, Genuk, hingga Trimulyo.

“Karena pompa Kadang Kebo yang dikelola Pemkot masih berfungsi normal dan mampu mengalirkan air langsung ke Banjir Kanal Timur,” ujarnya.

DPU berharap, lanjut Suwarto, setelah seluruh pompa baru terpasang dan sistem kelistrikan aktif, penanganan banjir di Semarang akan lebih cepat dan efisien.

“Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini instalasi listrik bisa selesai, sehingga seluruh pompa bisa beroperasi maksimal,” pungkasnya.

Simak Video ‘Curah Hujan Tinggi dan Pompa Rusak, Semarang Dilanda Banjir’:

(akd/ega)



Sumber : news.detik.com

Langkah Strategis Pemerintah Lindungi Santri Lewat Sinergi Tiga Kementerian


Jakarta

Tragedi ambruknya bangunan mushola di salah satu pondok pesantren baru-baru ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keamanan lingkungan pendidikan keagamaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan memperkuat kolaborasi antar instansi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren.

Dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025) dan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Upaya Bersama Perkuat Infrastruktur Pesantren

Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para santri, khususnya yang menempuh pendidikan di pesantren berasrama. Melalui kerja sama tersebut, ketiga kementerian sepakat memperkuat koordinasi dalam pertukaran data pesantren di bawah pembinaan Kemenag, memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan, serta mendorong penyehatan lingkungan pesantren agar lebih layak dan aman.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pesantren merupakan salah satu pilar utama pendidikan keagamaan di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pesantren tidak sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag.

Menag Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Peran Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab teknis dalam memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan, kementeriannya akan melakukan pemetaan dan pengujian kualitas bangunan pesantren di sejumlah daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Lebih lanjut, tim teknis dari PUPR juga akan memberikan pendampingan bagi pengelola pesantren yang menghadapi kendala dalam perizinan pembangunan.

“Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan pesantren yang aman, sehat, dan layak huni bagi para santri.

Selain dari sisi teknis, aspek perlindungan terhadap santri juga menjadi perhatian utama. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan santri merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Langkah Sinergis Lintas Kementerian

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup berbagai hal penting: mulai dari pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, dukungan teknis untuk memastikan keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, hingga koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan pesantren di Indonesia dapat semakin tertata, aman, dan berkelanjutan.

Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Gugu Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

(dvs/erd)



Sumber : www.detik.com

Perhatian Nyata pada Pendidikan Agama



Pemerintah terus menunjukkan komitmennya terhadap penguatan lembaga pendidikan keagamaan. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan anggaran bagi Kementerian Agama untuk mendukung pengembangan madrasah swasta di seluruh Indonesia.

Dilansir dari detikNews, Selasa (14/10/2025) Menag menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.

“Alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini,” ujar Nasaruddin Umar.


Meskipun tidak menyebutkan nominal secara rinci, Nasaruddin menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

“Kami Insyaallah sudah punya data sebagian tapi yang sebagiannya karena harus menempuh jalan kaki 2 hari 2 malam kadang-kadang harus naik speedboat untuk mengejar pulau-pulau yang di pulau-pulau juga banyak masalah, yang kena ombak dan seterusnya padahal di situ juga ada anak bangsa kita yang sedang belajar, inilah yang menjadi concern kita semuanya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menag juga menyinggung langkah-langkah pemulihan pasca musibah robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menuturkan bahwa Kementerian Agama telah melakukan pendekatan psikologis kepada para korban dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan pesantren.

“Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya mari kita memelihara bersama pondok pesantren, tidak bisa dilupakan jasa pondok pesantren dalam kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, masih banyak pesantren dan rumah ibadah yang berdiri di lokasi dengan kondisi geografis berisiko tinggi. Ia menyoroti bangunan yang berada di area rawan longsor maupun di puncak bukit.

“Beserta seluruh penyuluh yang bertebaran kurang lebih 300 ribu grup jumlahnya di seluruh Indonesia, ini kami juga ikut mengerahkannya untuk memberikan pendataan gedung-gedung mana, pondok-pondok pesantren mana, rumah ibadah mana yang memiliki tingkat kemiringan, banyak sekali mereka dibangun di tingkat kemiringan yang rawan longsor, bahkan ada juga yang dibangun di puncak bukit yang rawan dengan berbagai macam akibat termasuk longsor,” ujarnya.

Pemerintah Siapkan Renovasi Pesantren di Wilayah Rawan

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berkomitmen melakukan renovasi pesantren di kawasan berisiko bencana untuk menjamin keselamatan santri. Program ini resmi dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, yang disaksikan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) Menko Muhaimin menegaskan bahwa prioritas renovasi akan diberikan kepada pesantren dengan jumlah santri besar dan kemampuan finansial terbatas.

“Renovasi akan diprioritaskan bagi pesantren yang rawan, berjumlah santri di atas seribu orang, dan yang betul-betul tidak mampu melanjutkan pembangunan. Pemerintah ingin semua santri belajar dalam lingkungan yang aman,” tegas Cak Imin.

Pendataan Menyeluruh dan Keterlibatan Perguruan Tinggi

Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar menuturkan bahwa Kementerian Agama telah mengerahkan jajarannya hingga tingkat daerah untuk melakukan pemetaan terhadap seluruh lembaga keagamaan yang berisiko secara struktural.

“Kami bersama seluruh jajaran vertikal Kementerian Agama di daerah, dari Kanwil hingga KUA, sedang melakukan pemetaan gedung-gedung keagamaan yang rawan, termasuk pesantren di wilayah miring, pinggir sungai, atau berusia di atas seratus tahun,” jelas Menag.

Lebih lanjut, Menag menambahkan bahwa perguruan tinggi keagamaan negeri yang memiliki fakultas teknik akan turut dilibatkan dalam proses asesmen bangunan pesantren dan madrasah.

“Kami ingin memastikan setiap pesantren terdata dengan baik. Jangan sampai ada lembaga pendidikan keagamaan yang luput dari perhatian hanya karena statusnya swasta. Semua pesantren adalah aset bangsa yang harus dijaga keselamatannya,” tegas Menag.

Pendampingan Teknis dari Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berperan aktif melakukan pemeriksaan keandalan bangunan dan mendampingi pengelola pesantren dalam proses perizinan.

Menteri PUPR Dody Hanggodo memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen di sejumlah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak.

“Kami sudah mulai melakukan asesmen keandalan bangunan di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumsel, Sulsel, dan Kalsel,” terang Dody.

Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan membangun sistem pembelajaran bersama yang lebih aman.

“Sebanyak 80 pesantren besar dijadikan contoh untuk membangun pembelajaran bersama, bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman bagi para santri,” sambungnya.

Pelatihan Konstruksi untuk Santri

Selain pendampingan teknis, Kementerian PUPR membuka layanan hotline 158 dan WhatsApp bagi pemerintah daerah dan pengelola pesantren yang membutuhkan bantuan teknis. Tak hanya itu, PUPR juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi gratis bagi para santri, agar mereka memiliki keterampilan yang bisa diterapkan langsung di lingkungan pesantren.

“Kami ingin semangat gotong royong di pesantren diperkuat dengan keahlian. Santri akan kami latih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan rasa bangga,” jelasnya.

(dvs/inf)



Sumber : www.detik.com