Tag Archives: kementerian sosial

Cek Bansos Kemensos 2024 Secara Online Lewat HP, Ini Caranya


Jakarta

Cara cek apakah kamu termasuk pemilik KTP yang dapat bantuan sosial (bansos) atau tidak, cukup mudah. Berikut caranya.

Masyarakat bisa melakukannya secara online lewat HP atau ponsel. Pengecekan secara online ini memudahkan masyarakat untuk mencari informasi lengkap pembagian bansos.

Bansos di tahun 2024 bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Anda bisa melihat apakah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi penerima manfaat (PM).


Untuk cek jenis-jenis bansos sepanjang 2024, kamu hanya butuh HP dan internet.

Cara Cek Bansos Kemensos 2024

  • Masuk ke situs cekbansos.kemensos.go.id via browser di HP atau laptop.
  • Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat Anda tinggal.
  • Tulis nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  • Bubuhkan 4 huruf kode captcha yang tertera dalam kotak.
  • Pilih ‘Cari Data’.
  • Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta / PM’. Dan jika Anda terdaftar, akan muncul nama, usia, dan berbagai bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

Adapun jenis-jenis Jenis-jenis Bansos Kemensos sebagai berikut.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di DTKS secara bertahap, sebagai berikut:

  • Tahap 1 = Januari, Februari, Maret 2024
  • Tahap 2 = April, Mei, Juni 2024
  • Tahap 3 = Juli, Agustus, September 2024
  • Tahap 4 = Oktober, November, Desember 2024

Besaran yang diberikan berbeda-beda bergantung pada kriteria KPM, sebagai berikut:

  • Balita usia 0-6 tahun, ibu hamil, dan melahirkan mendapatkan Rp 3 juta per tahun.
  • Lansia dan difabel mendapatkan Rp 2,4 juta per tahun/
  • Siswa SD, SMP, SMA mendapatkan Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT atau Kartu Sembako diberikan dalam bentuk uang kepada KPM berdasarkan DTKS yang dibagikan setiap 2 bulan sekali. Uang dikirimkan ke nomor rekening KPM melalui bank BUMN.

Besaran BPNT adalah Rp 200 ribu per bulan, sehingga yang akan diterima adalah Rp 400 ribu tiap 2 bulan sekali.

3. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

Bantuan Pangan Beras diberikan kepada KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Bantuan ini disalurkan pada Januari-Maret 2024 kepada 22 juta KPM. Besarannya adalah 10 kg beras per KPM setiap bulan sekali.

4. BLT Mitigasi Risiko Pangan

BLT Mitigasi Risiko Pangan diberikan kepada 18,8 juta KPM. Tahap I dimulai pada Februari 2024 untuk 3 bulan. Besaran bantuannya adalah Rp 200 ribu per bulan.

Demikian jenis-jenis bansos 2024 dan cara cek di situs resmi Kemensos. Semoga membantu!

(jsn/fay)



Sumber : inet.detik.com

Cek NIK KTP Penerima Bansos Terbaru di Aplikasi Cek Bansos

Jakarta

Program bantuan sosial (bansos) menjadi hal yang ditunggu masyarakat. Inilah panduan mengecek NIK KTP online sebagai penerima bansos.

NIK atau Nomor Induk Kependudukan merupakan data diri berupa 16 digit angka di Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap orang. NIK KTP menjadi identitas pengecekan penerima bansos.

Panduan Cek NIK KTP Online dari Aplikasi Cek Bansos

Pengecekan nama penerima bansos dengan NIK KTP bisa dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat diunduh di Play Store. Begini tata cara ceknya:


1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store

2. Buka aplikasi, klik ‘Buat Akun’

3. Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom berikut:

  • Nomor Kartu Keluarga
  • NIK
  • Nama lengkap sesuai KTP
  • Provinsi
  • Kabupaten/kota
  • Kecamatan
  • Kelurahan/desa
  • Alamat sesuai KTP
  • RT dan RW
  • Nomor Ponsel
  • Alamat e-mail
  • Masukan alamat email kembali
  • Username
  • Password
  • Masukan password kembali
  • Lampirkan swafoto dan foto KTP

4. Klik ‘Buat Akun Baru’

5. Ketika tidak ada data yang salah, maka akun otomatis akan dibuat

6. Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail untuk melakukan tahapan tersebut

7. Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan. Seluruh data diri anggota keluarga akan muncul di bagian bawah jenis bansos yang diterima.

Cara Cek Bansos Online di cekbansos.kemensos.go.id

Selain menggunakan aplikasi, pengecekan online dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Anda tidak perlu menggunakan NIK KTP. Hanya memasukkan nama lengkap dan data tempat tinggal

Berikut ini tata cara cek bansos secara online:

Kemensos menyediakan situs resmi untuk masyarakat mengecek data diri sebagai pendaftar ataupun informasi pencairan bantuan. Berikut ini langkah-langkahnya:

  • Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
  • Isi kolom provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa
  • Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP
  • Isi huruf kode yang tertera
  • Klik ‘Cari Data’

Sistem secara otomatis akan mencari nama sesuai wilayah yang dimasukkan. Jika terdaftar maka akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

Daftar Bansos Pemerintah 2024

Pada tahun 2024, pemerintah menyediakan sejumlah bansos untuk masyarakat yang rentan miskin dan miskin. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bansos dan nominal yang diterima:

1. Bansos BPNT

Bantuan Pangan Nontunai diberikan kepada KPM berdasarkan DTKS. Pembagiannya dilakukan dua bulan sekali yang dimulai dari Februari untuk pencairan Januari dan Februari.

Saat ini, proses penyaluran sudah memasuki tahap kelima yakni bulan September dan Oktober yang dicairkan pada Oktober 2024. Besarannya Rp 200.000 per bulan atau Rp 400.000 dalam sekali pencairan.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos PKH diberikan kepada KPM yang terdaftar pada DTKS Kemensos. Dibagikan secara bertahap melalui empat kali pencairan dalam setahun. Masyarakat dapat menerima uang bantuan setiap tiga bulan sekali.

– Tahap 1: Januari, Februari, Maret
– Tahap 2: April, Mei, Juni
– Tahap 3: Juli, Agustus, September
– Tahap 4: Oktober, November, Desember

Besaran yang diberikan untuk per tahun berbeda-beda. Untuk balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan melahirkan mendapatkan Rp 3.000.000. Lansia dan penyandang disabilitas Rp 2.400.000. Siswa SD, SMP, dan SMA mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2.000.000.

3. Bantuan Pangan Beras

Berikutnya, bantuan dalam bentuk beras yang diberikan kepada KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK.

Penyaluranya dimulai pada tiga bulan pertama yakni Januari hingga Maret. Total KPM yang menerima sebanyak 22 juta dengan besaran bantuan 10 kg besar per bulan.

4. BLT Mitigasi Risiko Pangan

BLT ini diberikan kepada 18,8 juta KPM per tiga bulan sekali. Tujuannya untuk memitigasi risiko kenaikan harga pangan sebagai dampak ketidakpastian global, maka dilaksanakan BLT lanjutan penebalan Kartu Sembako/BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Pencairan tahap pertama dilakukan pada Februari dengan besaran Rp 200.000 per bulannya. Secara kumulatif nominal yang diterima sebanyak Rp 600.000 per tiga bulan.

Itulah panduan cek NIK KTP online untuk penerima bansos yang dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos. Semoga membantu ya!

(fay/fyk)



Sumber : inet.detik.com

Cara Cek NIK KTP Untuk Penerima Bansos PKH Desember 2024 di Aplikasi

Jakarta

Penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengecek statusnya memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tinggal cek di aplikasi dan website resmi Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Ini caranya.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek status penerima serta kategori bansos yang dicairkan di setiap periode. PKH dicairkan melalui 4 tahap dan terakhir dilakukan di bulan Desember 2024.

Tata Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Desember 2024

Penerima Bansos PKH Desember 2024 dapat dicek dengan NIK KTP melalui website dan aplikasi Cek Bansos oleh Kemensos. Berikut ini tata caranya:


1. Cara Cek Bansos PKH di Website Resmi Cek Bansos

  • Buka website cek bansos di https://cekbansos.kemensos.go.id
  • Masukkan NIK yang tertera pada KTP atau Kartu Keluarga (KK)
  • Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Jika semua sudah terisi dengan benar, kemudian klik ‘Cek Data’
  • Website akan menampilkan status Anda sebagai penerima bansos PKH

2. Cara Cek Bansos PKH di Aplikasi Cek Bansos

  • Unduh aplikasi ‘Cek Bansos’ di Play Store
  • Klik ‘Buat Akun’
  • Isi data diri seperti nama, NIK, alamat, e-mail, dan password
  • Unggah swafoto dan foto KTP
  • Klik ‘Buat Akun Baru’
  • Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

Kategori dan Nominal Bansos PKH 2024

Bansos PKH 2024 dibagi ke dalam 7 kategori mulai dari balita hingga lansia. Masing-masing kategori akan menerima manfaat PKH dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan.

Agar lebih jelas, inilah rincian kategori dan nominal Bansos PKH:

  • Balita usia 0-6 Tahun
    Rp 3.000.000 per tahun
    Rp 750.000 per tahap
  • Ibu hamil atau keluarga dengan ibu hamil tertentu
    Rp 3.000.000 per tahun
    Rp 750.000 per tahap.
  • Anak Sekolah Dasar (SD)
    Rp 900.000
    Rp 225.000
  • Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    Rp 1.500.000 per tahun
    Rp 375.000 per tahap
  • Anak Sekolah Menengah Atas (SMA)
    Rp 2.000.000 per tahun
    Rp 500.000 per tahap
  • Lansia 60 tahun ke atas
    Rp 2.400.000 per tahun
    Rp 600.000 per tahap
  • Disabilitas berat
    Rp 2.400.000 per tahun
    Rp 600.000 per tahap

Proses Pencairan Bansos PKH

Bansos PKH 2024 dicairkan melalui 4 tahap dalam satu tahun. Proses pencairannya bisa dilakukan dengan mengecek status penerima kemudian menunggu manfaat masuk ke rekening masing-masing penerima.

Selain bank, terdapat beberapa tempat pencairan Bansos PKH lainnya. Berikut daftar tempat pencairan Bansos PKH:

  • Datang langsung ke Kantor Pos
  • Pencairan dana melalui Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.
  • Penyaluran oleh PT Pos Indonesia ke komunitas
  • Penyaluran langsung ke rumah penerima manfaat atau secara door to door khusus untuk masyarakat akses terbatas.

Jadwal Pencairan Bansos PKH

Bansos PKH dicairkan sebanyak 4 tahap selama satu tahun. Setiap tahap sendiri terdiri dari 3 bulan. Berikut rincian jadwal pencairannya:

  • Tahap pertama: Januari, Februari, dan Maret
  • Tahap kedua: April, Mei dan Juni
  • Tahap ketiga: Juli, Agustus, dan September
  • Tahap keempat: Oktober, November dan Desember

Itulah ulasan mengenai cara mengecek NIK KTP penerima Bansos PKH periode Desember 2024. Semoga berguna!

(fay/ask)



Sumber : inet.detik.com

Cara Mudah Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025 Online


Jakarta

Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mulai disalurkan. Ini cara mudah cek NIK KTP secara online untuk penerima bansos.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan dana senilai Rp 28,7 triliun untuk diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bansos PKH tahap pertama disalurkan pada Januari hingga Maret. Penerima bansos PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi syarat dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Setiap penerima didata oleh Kementerian Sosial sesuai data diri yang ada di KTP. NIK KTP penerima bansos PKH adalah nomor 16 digit yang tertera pada KTP dan juga Kartu Keluarga.

Cara Cek Bansos PKH 2025 Tahap 1 Secara Online

1. Cek Bansos di Aplikasi

Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store. Setelah itu, lakukan cara berikut untuk mengeceknya:

  • Buka aplikasi Cek Bansos yang diunduh
  • Klik ‘Buat Akun’
  • Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom data diri, seperti:
    a. Nama lengkap
    b. Nomor NIK
    c. Alamat lengkap
    d. Email dan password
  • Lampirkan swafoto dan foto KTP
  • Klik ‘Buat Akun Baru’
  • Ketika tidak ada data yang salah, maka akun otomatis dibuat.
  • Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail untuk melakukan tahapan tersebut.
  • Buka Profil untuk mengetahui status penerima bansos

2. Cek Bansos di Situs Resmi

Untuk mengecek bansos bisa juga ke https://cekbansos.kemensos.go.id/ yang merupakan situs resminya. Laman tersebut menjadi perantara untuk masyarakat dapat mengetahui status sebagai penerima bansos PKH atau bukan. Berikut ini tata caranya:

  • Buka situs Cek Bansos Kemensos
  • Isi kolom provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa
  • Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP
  • Isi huruf kode yang tertera
  • Klik ‘Cari Data’

Jika terdaftar akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025

Penyaluran bantuan dilakukan pemerintah secara bertahap yakni sebanyak empat kali dalam setahun atau tiga bulan sekali. Berikut ini rincian jadwalnya.

– Tahap 1: Januari hingga Maret
– Tahap 2: April hingga Juni
– Tahap 3: Juli hingga September
– Tahap 4: Oktober hingga Desember

Cara Pencairan Bansos PKH 2025

Berikut adalah beberapa pilihan cara pencairan Bansos PKH 2025.

1. Datang ke Kantor Pos

Penerima bantuan dapat mendatangi Kantor Pos terdekat untuk langsung melakukan pencairan dana PKH. Ini adalah cara yang dilakukan secara langsung dan cepat.

2. Pencairan Melalui Bank

Dana PKH juga bisa dicairkan melalui beberapa bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Penerima harus mengunjungi cabang terdekat dari salah satu bank tersebut untuk melakukan transaksi.

3. Penyaluran PT Pos Indonesia ke Komunitas

Untuk memudahkan penerima yang berada dalam komunitas atau kelompok tertentu, PT Pos Indonesia menyediakan penyaluran grup yang dapat lebih efisien dan terorganisir.

4. Layanan Door to Door

Skema penyaluran dana secara door to door disediakan khusus untuk penerima yang memiliki akses terbatas atau kesulitan dalam mobilitas. Tim dari PT Pos Indonesia akan mendatangi rumah-rumah untuk menyampaikan bantuan secara langsung.

Nominal Bansos PKH 2025

Besaran bansos dibagi berdasarkan kategori penerima. Inilah daftar tujuh kategori penerima bansos PKH beserta nominalnya:

  1. Anak Usia Dini: Rp 3.000.000/tahun atau Rp750.000/tahap.
  2. Ibu hamil: Rp 3.000.000/tahun atau Rp 750.000/tahap.
  3. Siswa SD: Rp 900.000/tahun atau Rp 225.000/tahap.
  4. Siswa SMP: Rp 1.500.000/tahun atau Rp 375.000/tahap.
  5. Siswa SMA: Rp 2.000.000/tahun atau Rp 500.000/tahap.
  6. Lansia berusia 60 tahun lebih: Rp 2.400.000/tahun atau Rp 600.000/tahap.
  7. Disabilitas berat: Rp 2.400.000/tahun atau Rp 600.000/tahap.

Itulah cara cek bansos PKH 2025 tahap pertama secara online yang lengkap dengan jadwal dan nominal. Silakan dicoba!

(fay/fyk)



Sumber : inet.detik.com

Sekolah Negeri Sudah Gratiskan Biaya, Kenapa Pemerintah Tetap Butuh Sekolah Rakyat?



Jakarta

Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan sudah mulai beroperasi di tahun pertama masa jabatannya. Namun, mengapa Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat di kala pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan sekolah negeri?

Menjawab hal itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penyelenggaraannya dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

“Nah untuk itulah diperuntukkan bagi mereka-mereka dari keluarga yang tidak mampu atau disebut miskin ekstrim. Kalau di dalam data tunggal kita itu namanya desil 1 dan desil 2 paling bawah,” ungkap sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana, ditulis Selasa (7/10/2025).


Pentingnya Sekolah Rakyat

Berdasarkan data yang diperolehnya, Gus Ipul menyebut ada 4 juta lebih anak usia sekolah di Indonesia tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Mereka berada di kisaran umur 6 sampai 16-17 tahun.

Setelah dibuka sejak Juli 2025 lalu, ia menyebut banyak murid yang bersekolah di Sekolah Rakyat masuk dalam kategori putus sekolah. Sehingga, ada murid yang sudah berusia 9 tahun tapi baru masuk kelas 1 SD, ataupun berusia 15 tahun tetapi baru bersekolah di SMP.

Ketika ditanya mengapa anak-anak ini bisa putus sekolah, Gus Ipul dengan tegas menyatakan tidak ada biaya menjadi penyebab utamanya. Ia tidak bisa memungkiri saat ini pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri.

Tetapi, bagi masyarakat desil 1 dan desil 2 sulit untuk memenuhi biaya penunjang lainnya yang cukup besar. Biaya penunjang yang dimaksud dalam hal ini adalah uang saku dan ongkos transportasi.

“Sekolah itu (memang) gratis, tapi ada butuh biaya (lain) istilahnya sangu, biaya sekolah untuk anak ini kalau dia berangkat sekolah. Ongkos sekolah, kan ada itu,” bebernya.

Selain biaya pendidikan negeri yang gratis, pada dasarnya Kementerian sosial juga menaungi bantuan sosial program keluarga harapan. Pada program tersebut keluarga yang memiliki anak-anak berusia sekolah baik jenjang SD, SMP, dan SMA mendapatkan uang saku.

“Iya ada uang sakunya itu kira-kira 200 ribu lebih kalau untuk SD, 300 ribu kalau SMP per tiga bulan,” kata Gus Ipul lagi.

Ia sekali lagi membenarkan memang hal itu ada untuk membantu agar anak-anak Indonesia tidak putus ada. Namun, dalam temuannya di lapangan tidak semua masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim menerima bantuan ini.

Dengan begitu, Sekolah Rakyat hadir dan menyasar langsung anak-anak dari keluarga miskin ekstrim termasuk yang belum mendapat bantuan. Mereka akan dibina dengan pendidikan yang baik dan mumpuni sehingga ketika lulus bisa menjadi agen perubahan.

“Ternyata masih ada saudara-saudara kita yang belum, yang tidak bisa sekolah ini datanya ada. Maka yang bisa sekolah di sini anak-anak yang keluarga yang seperti ini, keluarga yang belum beruntung,” tandasnya.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Sasar Satu Keluarga, Orang Tua Murid Sekolah Rakyat Akan Diberdayakan-Dapat Bantuan



Jakarta

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dengan tegas Sekolah Rakyat tidak sekedar program pendidikan. Melainkan sebuah upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menjelaskan bila murid yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang berstatus miskin ekstrim. Bila di dalam data tunggal yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) berada di kategori desil 1 dan desil 2 paling bawah.

Lantaran berada di satu misi besar pengentasan kemiskinan, program Sekolah Rakyat juga melibatkan keluarga murid menjadi sasarannya. Gus Ipul menjelaskan, ketika anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat, orang tua dari murid tersebut akan diberdayakan.


“Supaya orang tuanya nanti bisa jadi keluarga yang mandiri,” tuturnya dalam dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).

Selain diberdayakan, data dari murid Sekolah Rakyat juga memperhatikan kelayakan huni tempat tinggal mereka. Jika rumah murid dinyatakan tidak layak huni, Mensos tidak menutup kemungkinan keluarga bisa dapat bantuan dengan program yang sesuai.

“Kalau rumahnya tidak layak huni nanti akan intervensi dengan program presiden yang merupakan program unggulan untuk renovasi rumah tidak layak huni dan seterusnya,” sambung Gus Ipul.

Orang Tua Bisa Tenang Bekerja

Pada dasarnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara publik seperti sekolah lainnya. Para murid yang menempuh pendidikan di sana, telah di target berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setiap murid yang masuk dalam desil satu dan desil dua akan didatangi Kemensos secara langsung. Orang tua akan diajak berdialog dan disampaikan berbagai program Sekolah Rakyat.

“Kalau anaknya mau, orang tuanya menyetujui maka kita terima,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school berasrama. Di asrama tersebut sebuah kebutuhan makanan, seragam sekolah, hingga sarana prasarana belajarnya ditanggung oleh negara.

Oleh karena itu, orang tua murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa fokus bekerja dengan tenang tanpa memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Melalui berbagai program yang ada, murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi agen perubahan.

“Kita harapkan nanti anaknya kalau lulus itu bisa jadi agen perubahan, tidak saja membantu orang tuanya, tapi juga bisa memberikan inspirasi ke lingkungannya untuk berubah. Jadi orang tuanya nanti lebih mandiri (karena) anaknya sudah bisa sekolah sebagaimana yang mereka cita-citakan,” pesan Gus Ipul.

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com

Presiden Targetkan 1 Kabupaten Punya 1 Sekolah Rakyat



Jakarta

Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberkan target Presiden Prabowo Subianto terkait kehadiran Sekolah Rakyat. Target tersebut yakni setiap kabupaten memiliki satu Sekolah Rakyat yang minimal mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Targetnya Pak Presiden setiap kabupaten punya satu Sekolah Rakyat minimal itu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA,” ungkapnya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana, ditulis Rabu (8/10/2025).

Sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menyebutkan saat ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa di seluruh Indonesia. Pembukaannya dilaksanakan secara bertahap dari Juli-September 2025.


“Di bulan Juli ada 63 titik operasi, di bulan Agustus ada 37 titik, dan di bulan September ada 65 titik lagi. Jadi, secara keseluruhan ada 165 titik semuanya beroperasi,” urai Gus Ipul.

Ia menyebut, ke-165 titik Sekolah Rakyat ini tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi belum semua provinsi ada Sekolah Rakyat, oleh karena itu Presiden menargetkan satu kabupaten punya satu Sekolah Rakyat.

Setiap Tahun Terima 300 Murid di Satu Titik Lokasi

Jumlah total daya tampung 1.000 siswa diperkirakan Gus Ipul akan penuh dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Tidak terlalu banyak, ia menyebut tiap tahunnya Sekolah Rakyat menerima sekitar 300 murid di satu titik lokasi.

“Diperkirakan 5 tahun ke depan sudah penuh kapasitasnya 1.000. Jadi, setiap tahun kita terima di satu titik lokasi itu kira-kira 300 (murid), 100 SD, 100 SMP, 100 SMA,” paparnya.

Sebagai program yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul berharap model Sekolah Rakyat bisa dikembangkan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bila di masa depan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja sama dengan swasta, organisasi masyarakat (ormas), ataupun filantropi.

“Untuk memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat sehingga anak-anak kita lebih banyak lagi yang bisa ikut memperoleh pembelajaran di Sekolah Rakyat,” harap Gus Ipul.

Saat ditanya, apakah pengembangan yang dimaksud Gus Ipul memungkinkan satu kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat yang dibangun pemerintah dan lainnya dibangun swasta, ia membenarkannya. Namun, sekolah itu nantinya akan dibangun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

KIP Kuliah PTS Dibuka sampai 31 Oktober 2025, Siapa yang Bisa Dapat?


Jakarta

Periode pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi calon mahasiswa yang lolos seleksi mandiri perguruan tinggi swasta (PTS) masih dibuka sampai 31 Oktober 2025 mendatang. Sudah mendaftar, detikers?

KIP Kuliah adalah bantuan sosial bidang pendidikan berupa biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup mahasiswa tidak mampu secara ekonomi. Pemberian KIP Kuliah diharapkan memperluas akses dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi.

Berdasarkan pedoman pendaftaran KIP Kuliah 2025 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), pelajar yang sudah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk, termasuk di PTS, berpeluang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah ini.


Sebagai catatan, program studi calon mahasiswa bersangkutan merupakan prodi terakreditasi resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi.

Syarat Ekonomi KIP Kuliah 2025

  • Pemegang KIP Pendidikan Menengah
  • Mahasiswa dari keluarga yang termasuk DTKS (kini Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN)
  • Mahasiswa dari keluarga yang termasuk dalam data P3KE maksimal pada desil 3
  • Mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan
  • Mahasiswa yang memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin seusai ketentuan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.

Besaran KIP Kuliah 2025

Berikut besaran dana KIP Kuliah yang disalurkan ke mahasiswa berdasarkan materi sosialisasi KIP Kuliah 2025 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) I-XVII, Kebijakan KIP Kuliah Tahun 2025:

Biaya Kuliah atau Biaya Pendidikan

Dapat bernama lain uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Komponen ini dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi. Besarannya masuk kelompok UKT 1-3, yakni Rp2 juta-Rp5 juta, dapat berbeda-beda sesuai akreditasi dan
bidang ilmu.

  • Prodi terakreditasi A/Unggul/internasional: Maksimal Rp 8 juta, khusus prodi kedokteran maksimal Rp 12 juta
  • Prodi terakreditasi B/Baik Sekali: Maksimal Rp 4 juta
  • Prodi terakreditasi C/Baik: Maksimal Rp 2,4 juta

Perguruan tinggi dilarang meminta tambahan biaya operasional.
Namun, biaya pendidikan di atas tidak termasuk biaya jas almamater, baju praktikum, biaya asrama, biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja lapangan (PKL), magang, biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan mandiri, dan wisuda.

Bantuan Biaya Hidup

Bantuan hidup disalurkan langsung ke rekening penerima KIP Kuliah, satu kali per semester atau 6 bulan. Bantuan biaya hidup terbagi atas lima klaster besaran berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal per wilayah sebagai berikut:

  • Rp800.000 per bulan
  • Rp950.000 per bulan
  • Rp1.100.000 per bulan
  • Rp1.250.000 per bulan
  • Rp1.400.000 per bulan.

Apakah Mahasiswa PTS Masuk Prioritas KIP Kuliah 2025?

Kebijakan KIP Kuliah 2025 juga memperkuat prioritas penerima KIP Kuliah untuk PTN dan PTS agar dapat kuliah di prodi unggulan. Tak hanya pada jenjang S1, penerima KIP Kuliah juga dapat kuliah pada program vokasi D1-D4, pendidikan profesi guru, dan pendidikan profesi bidan.

Mahasiswa pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter hewan, ners, apoteker juga dapat mendaftar KIP Kuliah.

Berikut kriteria prioritas KIP Kuliah 2025:

  1. Pemegang KIP SMA yang lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), atau seleksi mandiri di PTN.
  2. Berasal dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) yang lulus seleksi mandiri di PTN.
  3. Pemegang KIP SMA yang lulus SNBP, SNBT, atau seleksi mandiri di PTS.
  4. Berasal dari keluarga yang masuk dalam DTKS atau menerima program bansos Kementerian Sosial (Kemensos) yang lulus seleksi mandiri di PTS.
  5. Termasuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin, maksimal desil 3 Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang lulus seleksi mandiri di PTS.
  6. Berasal dari panti sosial atau panti asuhan yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi di PTN dan PTS.
  7. Calon mahasiswa yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi di PTN dan PTS, dan memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin, sesuai ketentuan, dibuktikan dengan:
    • Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4 juta per bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750 ribu.
    • Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimal tingkat desa atau kelurahan, yang disertai dengan bukti dukung, dan akan diverifikasi oleh perguruan tinggi.

Cara Daftar KIP Kuliah PTS 2025

  • Buat akun di https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id dengan nomor induk kependudukan (NIK), nomor induk siswa nasional (NISN), nomor pokok sekolah nasional (NPSN), dan email aktif
  • Lakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN, serta kelayakan mendapat KIP Kuliah
  • Jika validasi berhasil, sistem KIP Kuliah akan mengirim nomor pendaftaran dan kode akses ke email
  • Masuk ke laman KIP Kuliah dan pilih jalur seleksi yang diikuti, misalnya jalur mandiri
  • Selesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah dan lengkapi dokumen.
  • Jika dinyatakan diterima di PTS tujuan, kampus akan melakukan verifikasi lebih lanjut
  • Pendaftar KIP Kuliah yang lolos verifikasi PTS akan diusulkan kampus sebagai calon penerima KIP Kuliah
  • Kemdiktisaintek akan menetapkan mahasiswa bersangkutan sebagai penerima KIP Kuliah.

Cek informasi KIP Kuliah 2025 di https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id dan panduan resminya, klik DI SINI.

(twu/pal)



Sumber : www.detik.com

Mensos soal Usul Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Syarat Formil Mencukupi


Jakarta

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan usulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional telah melalui proses sidang berulang-ulang. Dia menyebut pembahasan dilakukan oleh Dewan Gelar lewat mekanisme tertentu.

Gus Ipul mengaku telah mendengar masyarakat yang keberatan dengan gelar pahlawan yang akan disematkan kepada Soeharto. Namun menurutnya perbedaan pendapat adalah hal biasa.

“Ya, berbeda pendapat boleh kan, jadi ini juga sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka (Dewan Gelar) melakukan sidang, telah melalui proses itu. Nah semuanya nanti tergantung di Dewan Gelar,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Gus Ipul menjelaskan gelar pahlawan untuk seseorang memiliki syarat khusus. Menurutnya, Soeharto memenuhi syarat itu.

“Tetapi yang kita lihat di sini adalah syarat-syarat formilnya telah mencukupi,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya, proses penilaian tidak serta-merta dilakukan di tingkat pusat. Setiap pengajuan harus terlebih dahulu melewati tahapan di daerah.

“Beberapa nama di antaranya kemarin sudah saya sampaikan ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsinah, dan ada beberapa tokoh-tokoh juga dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia,” ucap dia.

Simak Video ‘Mensos Serahkan Usulan Pahlawan Nasional: Soeharto-Marsinah’:

(isa/isa)



Sumber : news.detik.com

Masih 1 SMA, 35 Siswa Sekolah Rakyat Bakal Berbeasiswa di Universitas Ary Ginanjar



Jakarta

Ada dua jalur lulusan Sekolah Rakyat. Sebagian ada yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi ada juga yang ingin bekerja.

Bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Kementerian Sosial (Kemensos) RI bakal bekerja sama dengan sejumlah kampus. Salah satu kampus yang dimaksud adalah Universitas Ary Ginanjar.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan ada 35 anak yang saat ini masih kelas 1 SMA dan sudah akan mendapat beasiswa penuh di Universitas Ary Ginanjar.


“Jadi, anak-anak yang ingin sekolah (kuliah) kita sedang kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Salah satunya dengan Universitas Ary Ginanjar. Ada 35 anak yang sekarang masih kelas 1 SMA sudah akan diterima dengan beasiswa penuh oleh Universitas Ary Ginanjar,” ungkap Mensos dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 37 Serang, Banten pada Rabu (15/10/2025), dikutip melalui Kemensos RI.

“Seluruh universitas negeri, insya Allah akan siap menerima lulusan-lulusan siswa Sekolah Rakyat yang memang potensial,” imbuhnya.

Bagaimana dengan Siswa yang Ingin Bekerja?

Bagi siswa yang ingin langsung bekerja setelah lulus, Mensos tidak mempersoalkan hal tersebut. Kemensos bakal bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk memberikan pendidikan keterampilan sesuai kemampuan siswa.

Siswa yang ingin bekerja setelah lulus, juga akan dikoneksikan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.

“Inilah hal yang sekarang sedang dikerjakan oleh Kementerian Sosial, bagaimana lulusan-lulusannya (Sekolah Rakyat) nanti juga bisa mendapatkan tempat yang terbaik sesuai dengan bakat dan minat mereka,” kata Mensos.

Ia mengingatkan kepada kepala sekolah dan guru untuk mengawal pendidikan siswa-siswi Sekolah Rakyat. Mensos berpesan agar fasilitasi ini tidak berhenti pada memberikan ijazah, lalu anak-anak tersebut pulang ke rumah dan kembali tidak mampu.

Hal ini dimaksudkan, agar setelah siswa-siswi itu lulus, maka dapat keluar dari kemiskinan dan mengangkat derajat orang tua.

Ia berpesan, jangan sampai setelah lulus SMA, siswa Sekolah Rakyat menganggur dan miskin lagi. Sebab, artinya Sekolah Rakyat gagal.

“Ibu kepala sekolah, ibu guru semua, tolong diperhatikan kalau sampai kita hanya cuma meluluskan anak-anak kita, hanya ngasih ijazah, setelah itu selesai, anak-anak pulang ke rumahnya, kemudian jadi loyo, tidak mampu lagi, itu menjadi gagal Sekolah Rakyat,” ujarnya.

(nah/nwk)



Sumber : www.detik.com