Tag Archives: kesepahaman

Pendidikan

Dubes Palestina Tanggapi Pidato Presiden Prabowo di PBB: Sebuah Pesan Perdamaian

Leave a comment



Jakarta –

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 menarik perhatian publik. Prabowo menyampaikan berbagai isu tentang Palestina.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Republik Indonesia HE Dr Zuhair Al-Shun angkat bicara. Menurutnya pidato Presiden Prabowo, menyampaikan pesan perdamaian terutama untuk Palestina.

“Presiden menyampaikan pesannya, sebuah pesan untuk perdamaian. Beliau percaya bahwa perdamaian harus ditegakkan di mana pun, terutama di Palestina karena Palestina adalah satu-satunya negara yang sedang menderita,” tutur Dr Zuhair usai acara pembukaan Festival Pengabdian Masyarakat 2025 di Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (1/10/2025).


Baginya, Indonesia punya satu prinsip yang terus dijaga hingga saat ini. Prinsip tersebut adalah tak meninggalkan Palestina sendirian.

“Jadi, saya bisa katakan bahwa Indonesia punya satu prinsip. Jangan pernah biarkan Palestina sendirian,” sambungnya.

Zuhair menyoroti banyak pendapat tentang keberpihakan Indonesia atas Palestina. Kendati demikian, ia yakin Palestina dan Indonesia adalah dua negara yang akan terus bersama.

“Apa pun yang mereka katakan, kiri atau kanan, Palestina dan Indonesia memiliki hubungan persaudaraan yang baik dan akan terus berlanjut selamanya,” tegasnya.

UI Dukung Kemerdekaan di Palestina

Hadir di tempat yang sama, Rektor UI Heri Hermansyah juga beri pendapat tentang pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum Majelis PBB. Menurutnya, saat ini Indonesia mengambil peran sebagai salah satu motor penggerak untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

“Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata untuk mewujudkannya,” ungkapnya.

Sebagai universitas, ia menegaskan UI akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemerdekaan Palestina. Salah satu dukungan yang diberikan UI adalah beasiswa untuk mahasiswa Palestina.

Dr Zuhair menilai kerja sama ini telah resmi usai penandatanganan nota kesepahaman. Sehingga, di masa mendatang akan ada banyak mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari UI

“Ini juga merupakan salah satu poin keberhasilan dan dukungan yang lebih besar dari otoritas Indonesia untuk rakyat Palestina,” pungkasnya.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Update

Pertemuan Prabowo-Presiden Brasil Hasilkan 8 Kerja Sama, Ini Daftarnya

Leave a comment


Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menggelar pertemuan empat mata hingga bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan bilateral pemerintah RI dan Brasil menghasilkan delapan MoU/nota kesepahaman.

Penandatanganan keempat MoU dilakukan di ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Presiden Prabowo dan Presiden Lula menyaksikan langsung penandatanganan kedelapan MoU tersebut.

Prabowo mengatakan kunjungannya ke Brasil beberapa waktu lalu dan kunjungan balasan Lula hari ini mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama dua negara.

“Kunjungan kenegaraan kita berdua adalah bukti bahwa hubungan persahabatan antara kedua negara kita semakin erat dan itulah yang kita inginkan untuk mempererat hubungan persahabatan dan lebih penting kerja sama di segala bidang,” ujar Prabowo.

Adapun berikut ini delapan kerja sama yang ditandatangani pemerintah/swasta antara Indonesia dan Brasil:

1.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Energi dan Pertambangan.

2.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Sains Teknologi dan Inovasi

3.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama dalam Tindakan Sanitari dan Fitosanitari dan Sertifikasi

4.⁠ ⁠Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Indonesia dan Institute Geography dan Statistik Brasil tentang Kerja Sama di Bidang Statistik

5.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS

6.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan J&F S.A Brazil

7.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Pertamina dan Fluxus

8.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Kadin dan APEX tentang kerja sama promosi dagang

Lihat Video ‘Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana’:

(fca/isa)



Sumber : news.detik.com

Uang

RI & Brasil Genjot Kerja Sama Energi dan Pertambangan

Leave a comment


Jakarta –

Indonesia dan Brasil menjalin kemitraan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketahanan energi nasional sekaligus mengakselerasi peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA).

Penguatan kemitraan ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pertambangan dan Energi Brasil, Y.M. Alexandre Silveira yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi kehadiran Lula da Silva dan menegaskan pandangan strategisnya mengenai peran Brasil sebagai mitra penting di kawasan Selatan dunia.


“Kami memandang Brasil sebagai pemimpin yang sangat penting di Selatan, di belahan bumi Selatan, pemimpin negara-negara berkembang. Kita memiliki latar belakang yang sama, kita adalah negara-negara besar,” ujar Prabowo dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyatakan kesepakatan ini menandai babak baru yang sangat strategis bagi kerja sama Indonesia dan Brasil yang memiliki SDA.

“Ini adalah komitmen untuk mendorong hasil konkret yang saling menguntungkan di sektor energi dan pertambangan.” ujar Bahlil.

Kesepakatan baru ini mencakup kerja sama yang komprehensif, mulai dari kegiatan hulu dan hilir migas, energi baru dan terbarukan (termasuk bioenergi, surya, dan angin), efisiensi energi, modernisasi jaringan, sumber daya mineral, hingga pengembangan kapasitas SDM.

Di antara berbagai bidang tersebut, kolaborasi di sektor bioenergi menjadi salah satu yang disorot, mengingat keberhasilan Brasil sebagai produsen etanol terbesar kedua di dunia. Pengalaman Brasil, yang sebagian besar pasokan listriknya berasal dari energi rendah karbon, dinilai sangat relevan bagi Indonesia.

“Brasil adalah salah satu yang terdepan di dunia dalam hal bioenergi, khususnya etanol, melalui MoU ini, kita akan serius mendorong alih teknologi dan transfer pengalaman mereka untuk mendukung percepatan program bioenergi nasional,” jelas Bahlil.

Kolaborasi ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke Brasil pada Juli 2025. Selain energi, sektor pertambangan juga menjadi area penting. Kedua negara akan berkolaborasi dalam tata kelola dan pengembangan sumber daya mineral. Brasil diketahui memiliki cadangan besar bauksit, bijih besi, litium, serta menguasai cadangan niobium dunia.

Tonton juga video “Tak Berizin, Pertambangan Pasir di Pulau Citlim Riau Dihentikan KKP” di sini:

(ara/ara)



Sumber : finance.detik.com

Ziswaf

Kata Muhammadiyah dan PBNU soal Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

Leave a comment



Jakarta –

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis perlu dibicarakan dengan pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah. Pembicaraan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar’i terkait golongan yang berhak menerimanya.

“Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas,” kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.


Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, perlu pembicaraan lebih jauh terkait manajemen dan capaiannya jika usulan itu mau ditindaklanjuti.

“Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. Karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan,” kata dia.

Tanggapan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut merespons usulan pendanaan makan bergizi gratis dengan uang zakat. Menurutnya, hal ini perlu kajian lanjut karena penerima zakat sudah ada aturannya dalam syariat.

“Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati,” katanya usai jumpa pers penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (13/1/2025), dilansir NU Online.

Gus Yahya, sapaannya, memandang pemerintah perlu mengkaji secara serius target penerima manfaat dari lembaga zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis.

“Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf (penerima zakat) yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat,” jelasnya.

Selain zakat, Gus Yahya melihat adanya potensi penggunaan infak dan sedekah untuk membiayai program tersebut, mengingat aturan infak dan sedekah lebih longgar ketimbang zakat.

Pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh NU (LAZISNU) untuk ikut serta mengembangkan program pemanfaatan dana yang tujuannya kurang lebih seperti makan bergizi gratis.

Terkait kerja sama, Gus Yahya mengaku masih menjalin komunikasi intens dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, seperti Badan Gizi Nasional dan pihak pemerintah terkait.

“Nanti ada dua area kerja yang bisa kita tangani, tentu pengadaan makan gratis itu sendiri, artinya masaknya (dan) membaginya kepada siswa dan santri. Dan juga (Penyediaan) mulai dari bahan-bahannya yang melibatkan UKM di lingkungan NU,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dilansir detikNews.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” katanya.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Komisi VIII DPR RI Minta BP Haji Difungsikan untuk Haji 2026

Leave a comment



Jakarta –

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah agar Badan Penyelenggara Haji (BPH) segera difungsikan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang berlangsung marathon sejak Rabu (4/12/2024) malam hingga Kamis (5/12/2024) dini hari.

“Kami di Komisi VIII DPR RI mendesak untuk memastikan bahwa BPH ini harus sudah jalan. Adapun statusnya seperti apa, apakah masih nempel dengan Dirjen PHU atau berdiri sendiri, ini yang perlu disepakati, dan konon sudah ada kesepakatan termasuk anggaran persiapan ibadah haji,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih dari Fraksi PKS.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa anggaran awal persiapan sebesar Rp 129 miliar untuk persiapan ibadah haji 2026 sudah ditambah Rp 50 miliar sehingga totalnya mencapai Rp 179 miliar. Tambahan tersebut berasal dari realokasi anggaran internal Kemenag.


Melalui RDP marathon itu, diketahui bahwa penyelenggaraan haji 2025 menjadi tanggung jawab Kemenag. Pada tahun berikutnya, BPH yang akan bertanggung jawab pada pelaksanaan haji 2026.

“Alhamdulillah meski rapatnya maraton sampai melewati tanggal alias dua hari, tapi ini dilakukan demi suksesnya amanat dari Presiden Prabowo Subianto bahwa penyelenggaraan haji 2025 harus lebih baik, dan tahun 2026 penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya dikelola oleh BPH,” tambah Fikri.

Terkait pelaksanaan haji 2025 oleh Kemenag dengan koordinasi BPH ini juga dijelaskan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang hadir dalam RDP tersebut.

“Bentuk Badan Penyelenggara Haji tidak mengubah struktur organisasi pada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah. Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji tahun depan masih diselenggarakan dengan Menteri Agama dan berkoordinasi dengan BPH,” ungkap Menag Nasaruddin.

Selain itu, Fikri juga mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI juga mendesak agar rincian anggaran BPH segera dibuat dan dipaparkan ke Komisi VIII.

“MoU yang sudah disepakati antara BPH dan Kemenag dalam hal ini Dirjen PHU juga mesti segera disampaikan ke Komisi VIII agar dinormakan menjadi regulasi sesuai derajatnya. Bisa berupa peraturan menteri, peraturan kepala badan, atau mungkin peraturan pemerintah (PP) dan mungkin diusulkan di revisi UU penyelenggaraan ibadah haji,” bebernya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dalam rapat itu telah menyampaikan bahwa Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji telah menyusun nota kesepahaman, yang di antaranya membahas mengenai pembiayaan haji.

“Kami, dua lembaga ini sudah menyusun MoU yang akan disampaikan juga pada Komisi VIII, dan di situ memang ada juga klausul tentang pembiayaan,” terang Hilman.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Tingkatkan Layanan Jemaah Haji Indonesia, Ini yang Dilakukan BPKH

Leave a comment



Jakarta –

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama dengan dengan PT Lulu Group International dalam rangka peningkatan layanan jemaah haji Indonesia. Kemitraan ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), Jeddah, Kamis (19/12) lalu.

Kerja sama tersebut berfokus pada penyediaan kebutuhan jemaah. Ini mencakup makanan bercita rasa Indonesia, bumbu-bumbu khas, serta souvenir produk UMKM Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan upaya BPKH untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri di pasar internasional.

“Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia selama di Arab Saudi, terutama saat musim haji, dengan mengutamakan produk dan UMKM Indonesia,” kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander, dikutip dari rilis yang diterima detikHikmah, Senin (23/12/2024),


Harry berharap kemitraan tersebut bisa memperkuat ekosistem perhajian secara keseluruhan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Selain di Arab Saudi, kerja sama juga akan menyasar pada peningkatan layanan setoran awal haji dan informasi perhajian melalui jaringan toko Lulu di Indonesia.

Acara penandatanganan MoU turut dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas BPKH M. Dawud Arif Khan, Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono, Direktur Lulu Group International, dan Direktur ITPC Jeddah.

Sebagai informasi, BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

BPKH Dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2017 mengenai BPKH. BPKH melakukan pengelolaan keuangan haji dengan berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

BPKH Kerja Sama dengan MUI, Tingkatkan Ekonomi Umat-Optimalisasi Keuangan Haji

Leave a comment



Jakarta –

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Selasa (11/2) di kantor MUI Pusat Jakarta. Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan ekonomi umat Islam dan sumber daya manusia (SDM) hingga optimalisasi pengelolaan keuangan haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa MoU tersebut adalah perpanjangan dari nota kesepahaman sebelumnya yang berakhir pada Desember 2024. Nantinya, nota yang baru ditandatangani berlaku hingga 2027.

“Kerja sama dengan MUI sangat penting bagi BPKH dalam menjalankan pengelolaan keuangan haji yang berprinsip syariah,” ujarnya dalam rilis yang diterima detikHikmah, Rabu (12/2/2025).


MoU yang diteken antara BPKH dan MUI itu mencakup beberapa poin penting. Nota kesepahaman tersebut akan mendorong kerja sama di bidang pengelolaan keuangan haji, pemanfaatan hasil kajian dan penelitian untuk pengembangan keuangan haji, serta penyusunan dan penerbitan fatwa terkait pengelolaan keuangan haji dan produk jasa syariah.

Tak sampai di situ, kerja sama ini juga mencakup pengkajian, pendidikan, pelatihan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan haji serta kemaslahatan umat Islam.

Diharapkan, MoU tersebut dapat mendorong pengembangan ekonomi umat Islam serta meningkatkan kontribusi dana kemaslahatan bagi MUI dan ormas Islam lainnya. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasaran MUI juga menjadi fokus dalam kerja sama ini.

Ketua Umum MUI, K.H. Anwar Iskandar melalui sambutannya yang disampaikan secara daring menyampaikan apresiasi atas kerja sama BPKH dan MUI. Ia menekankan bahwa manfaat dari nota kesepahaman tersebut tak hanya bagi calon jemaah haji, tetapi juga umat Islam secara luas.

“Hadirnya BPKH ini memberikan manfaat yang tidak kecil bagi jemaah haji, tapi ternyata juga di luar itu, yaitu umat Islam lainnya,” terang Anwar.

Sebagai tindak lanjut dari MoU ini, BPKH dan MUI akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih detail dan teknis.

Turut hadir dalam acara Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati, Acep Riana Jayaprawira, Harry Alexander, dan Indra Gunawan. Ada juga Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud, dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan juga turut menghadiri acara tersebut.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com