Tag Archives: ketum

Wisata

Tak Boleh Eksploitasi Bali Atas Nama Pariwisata!

Leave a comment



Denpasar –

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Bali tidak boleh dieksploitasi atas nama pariwisata.

Hal itu disampaikan AHY dalam sambutannya pada acara Green Infrastructure Inisiative Waste Clean Up di Batu Lumbang Mangrove, Pemogan, Denpasar Selatan, Denpasar, Senin (13/10/2025).

“Semakin banyak pariwisata, semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara akan menghadirkan ekonomi. Tapi pada saat yang sama, kita juga tidak boleh membiarkan terjadi eksploitasi terhadap Bali atas nama pariwisata,” kata AHY.


AHY melihat adanya anomali yang terjadi di Bali. Di sisi lain pertumbuhan penduduk, wisatawan, dan perekonomian yang meningkat, justru akan mengundang banyak masalah sebagai konsekuensi.

“Termasuk kalau sudah berlebihan, terjadi kemacetan, kepadatan yang membuat tidak nyaman. Jadi ini juga masalah utama yang perlu kita cari solusinya, termasuk dari aspek infrastruktur dasar,” beber dia.

AHY menyebut tata ruang di Bali banyak yang disalahgunakan. Akibatnya, menimbulkan bencana seperti banjir beberapa waktu lalu. Ia menegaskan tidak boleh terjadi lagi apalagi memakan korban jiwa.

“Harus kita perbaiki kondisi agar tata ruang kembali menjadi panglima dalam pembangunan,” sambung Ketum Partai Demokrat itu.

———

Artikel ini telah naik di detikBali.

(wsw/wsw)



Sumber : travel.detik.com

Olahraga

Selesainya Filosofi Sepakbola Jepang di Thailand

Leave a comment


Jakarta –

Thailand memecat tiga pelatih asal Jepang pada tiap kategori kelompok timnasnya. Filosofi apa yang akan dipakai Timnas Thailand selanjutnya?

Federasi sepakbola Thailand (FAT) memecat Masatada Ishii dari kursi pelatih Timnas Thailand. Dalam tiga bulan terakhir, dua pelatih asal Jepang juga sudah dipecat.

Itu adalah Takayuki Nishigaya di kursi pelatih Timnas Thailand U-23. Ada juga Futoshi Ikeda dari Timnas Putri Thailand.


Dari ketiga pelatih asal Negeri Sakura itu, tidak ada yang sukses meraih trofi. Masatada Ishii khususnya, gagal bawa Thailand tembus ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 meski rasio kemenangannya cukup baik secara keseluruhan di berbagai ajang.

Ketum FAT, Madam Pang menyebut segala pesangon dan hak pelatih dibayarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Thailand pun akan segera mencari pelatih baru demi membuat Tim Gajah perang di berbagai kategori kelompok bisa berjaya lagi di kawasan ASEAN dan Asia.

“Federasi menghadapi berbagai tantangan, yang telah saya tangani. Seperti yang Anda semua ketahui, dalam berbagai krisis, saya tidak pernah terlibat drama atau menyalahkan siapa pun, tetapi berusaha menyelesaikannya sebaik mungkin di tengah kesulitan yang ada,” jelasnya di sosial media pribadinya.

Patut dinanti, mau pakai filosofi apalagi sepakbola Thailand nanti?

(aff/pur)



Sumber : sport.detik.com

Haji Umroh

Cak Imin Dorong BP Haji Jadi Kementerian Haji dan Umrah

Leave a comment



Jakarta –

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta agar Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi kementerian tersendiri. Hal ini disampaikan dalam acara diskusi publik bertajuk “Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” di DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

“Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggaraan Haji, kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) terpisah dari Kementerian Agama. Meski demikian, Cak Imin menilai hal tersebut masih setengah jalan.


“Dan setiap pelaksanaan saya menuliskan beberapa perbaikan salah satu usulan kita dari dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji ini adalah salah satu revolusi penyelenggaraannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tuntutan untuk menjadikan BP Haji sebagai kementerian telah ada sejak lama. Tahun ini menjadi tahun terakhir Kemenag menjadi penyelenggara ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

Nantinya, penyelenggaraan haji tahun selanjutnya akan digantikan oleh BP Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Cak Imin berharap ide baru akan muncul dari diskusi tersebut. Dia berharap masukan dari diskusi dapat menjadikan penyelenggaraan haji lebih baik.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

BPKH Temui Ketum PBNU, Minta Dukungan Revisi UU Keuangan Haji

Leave a comment



Jakarta –

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengadakan pertemuan. Silaturahmi berlangsung di Gedung PBNU, Jakarta hari ini.

“Alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan silaturahmi dengan Ketum PBNU, ada beberapa hal yang kami diskusikan,” kata Fadlul kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (19/2/2025).

Lebih lanjut ia mengungkap pertemuan itu diadakan untuk meminta dukungan tambahan terkait rencana revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji.


“Karena saat ini seperti yang telah diketahui sebelumnya, kita sudah dalam proses untuk melakukan revisi atau perubahan undang-undang 34 tahun 2014 untuk menyelaraskan dengan penyelenggaraan ibadah haji di undang-undang nomor 8 tahun 2019,” paparnya.

Ke depannya, terang Fadlul, ini menjadi satu pijakan untuk memberi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia merasa dukungan dari PBNU sangat dibutuhkan untuk memperoleh opini yang menguatkan kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Yang pasti kami butuh dukungan dan butuh beberapa support dari PBNU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia agar mendapatkan pendapat atau opini yang menguatkan kelembagaan BPKH dalam penyelenggaraan ibadah haji,” urainya.

Selain itu, BPKH juga meminta dukungan PBNU terkait porsi pembagian antara nilai manfaat dengan Bipih.

“Karena seperti yang kita ketahui bersama, MUI sudah memberikan ijtima terkait dengan porsi yang disarankan untuk pembagian nilai manfaat. Ke depannya akan kita lakukan sesuai dengan roadmap,” lanjut Fadlul.

Meski demikian, BPKH juga membutuhkan dukungan serta fatwa dari Bahtsul Masail terkait ketetapan MUI tersebut.

“Namun kami butuh dukungan dan fatwa juga mungkin dari Bahtsul Masail terkait dengan ketetapan MUI sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” tandasnya.

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com