Rencana perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan. Meski begitu, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyebut hal pembangunan ulang atau renovasi ponpes tersebut layak menggunakan APBN.

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” katanya setelah menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025) seperti dilansir dari detikNews.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh pihak memperhatikan nasib 1.900 santri di Ponpes Al Khoziny. Ia merasa heran dengan kritik yang diberikan terhadap upaya pemerintah melindungi para santri yang sedang belajar.

“Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk dan menimbulkan 67 korban jiwa. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pihak ponpes tak mengantongi izin pembangunan gedung tersebut.

Polisi juga tengah mengusut terkait ambruknya bangunan di ponpes itu. Menteri PU Dody Hanggodo lalu menyatakan perbaikan ponpes itu dilakukan dengan APBN.

“InsyaAllah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” terang Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).

Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya mendesak agar pemerintah kembali mengkaji penggunaan dana APBN untuk perbaikan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Menurutnya, mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (10/10).

(aeb/inf)