Tag Archives: literasi keuangan

Menebus Harga Mahal Literasi Keuangan hingga ke Pulau Terluar


Geser

Literasi keuangan adalah modal utama agar bisa mengelola, memahami, dan mengambil keputusan yang bijak untuk setiap rupiah yang kita miliki. Jika literasi keuangan masyarakat rendah, kerugiannya bisa dirasakan di level individu, keluarga, hingga negara.

Bak rem dan setir di mobil, tanpa literasi keuangan yang baik, maka risiko kecelakaan atau bahkan terjerumus dalam jurang sangat mungkin terjadi.

Literasi keuangan yang buruk, sama saja dengan merencanakan kegagalan untuk masa depan.”

Perjalanan ke Pulau Terluar

Pagi itu pesawat kami mendarat di Ambon pukul 06.40 Waktu Indonesia Timur (WIT). Tak ada matahari yang menyambut saat itu meski waktu kedatangan kami sudah cukup pagi.


Ambon sedang memasuki musim hujan. Dan jika sudah begitu, hujan akan seharian menemani tanpa lelah dari pagi ketemu pagi.

Dengan hujan yang menemani seharian, perjalanan udara dari Jakarta yang ditempuh selama 3,5 jam pun semakin terasa lelahnya. Namun mengeluh pada momen ini rasanya sama seperti kapal yang berlabuh sebelum berlayar, mengingat perjalanan kami masih sangat jauh menuju Pulau Geser di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.

Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraPanorama Pulau Geser di Maluku Foto: Didik DH

Pulau Geser adalah salah satu pulau paling timur dari wilayah Kepulauan Maluku. Permata kecil di sebelah timur Indonesia ini punya panorama bahari yang menawan serta catatan sejarah yang hebat sebagai bagian dari jalur rempah dunia.

Pulau Geser merupakan pulau yang teduh dan menenangkan. Jika melihat di peta, maka pulau ini sekilas tak bakal kelihatan lantaran luasnya yang teramat kecil. Pulau yang memiliki luas sekitar 3 km2 ini bisa dikelilingi hanya dengan berjalan kaki, sehingga kita tidak akan menemukan mobil atau kendaraan bermotor roda empat di sini.

Namun jumlah penduduknya cukup banyak. Bahkan pulau terpencil ini punya satu kampus, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur. Pulau Geser juga menyimpan sejarah yang cukup penting dalam perjalanan Indonesia. Presiden Sukarno disebut pernah mampir dan bermalam di pulau ini sebagai bagian dari upaya aktif memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke Indonesia, yang saat itu masih dikuasai Belanda.

Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraPulau Geser juga merupakan pintu perdagangan bagi Kebupaten Seram Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat Foto: Didik DH

Sayangnya, aksesnya terbilang cukup sulit. Letaknya lebih dekat ke Sorong di Papua Barat dibandingkan ke Ambon. Meski waktu tempuh bisa dipangkas dengan menggunakan pesawat, namun jadwal penerbangan juga kerap kali terkendala pada kondisi cuaca yang tak selalu baik. Jadwalnya pun hanya di hari tertentu.

Jalur darat pun kami pilih untuk menembus Pulau Geser dari Ambon. Jika non-stop, perjalanan yang akan menggunakan moda transportasi laut dan darat-melewati tiga kabupaten ini, bisa menembus hingga 24 jam.

Maka kami memilih membaginya dalam dua poin perhentian, yakni Ambon ke Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 jam, dan Bula ke Pulau Geser yang ditempuh sekitar 3,5 jam.

Perjalanan ke Pulau Geser adalah bagian dari upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan literasi keuangan di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). Peningkatan literasi keuangan tengah masif dilakukan OJK bersama para stakeholder di seluruh Indonesia melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Gerakan ini bukan sekadar edukasi, tetapi juga mencakup pemetaan daerah dengan indeks literasi dan inklusi rendah, seperti Papua, Maluku, dan wilayah timur lainnya. OJK lalu menyesuaikan strategi edukasi dengan kebutuhan lokal, seperti pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat, yakni 66,46% untuk literasi dan 80,51% untuk inklusi. Hal ini menunjukkan jumlah produk dan layanan keuangan yang diakses masyarakat lebih tinggi dari pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan itu sendiri.

Padahal, tanpa literasi keuangan yang baik dan timpang dengan inklusivitasnya, dapat membuka celah terjadinya kegagalan yang berulang, bahkan kejahatan.

“Literasi keuangan perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan inklusinya. Terciptanya inklusi keuangan, atau penetrasi masyarakat unbankable untuk memiliki akses ke produk keuangan formal, harus dibarengi dengan literasi keuangan untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Nidhal.

Pulau Geser sendiri merupakan salah satu wilayah di Kabupaten SBT yang literasi keuangannya masih rendah. Sebagai gambaran, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada 2022 mencatat tingkat literasi keuangan di Provinsi Maluku berada pada angka 40,78%, sedangkan tingkat inklusi keuangannya 78,70%. Disparitas ini menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, namun pemahaman mereka tentang produk keuangan masih belum optimal, apalagi di wilayah yang lebih terpencil lagi.

Kabupaten SBT; yang merupakan salah satu dari enam kabupaten di Provinsi Maluku yang masuk daftar daerah tertinggal menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020, juga punya wilayah-wilayah yang literasi keuangannya masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan jasa rentenir atau pinpri (pinjaman pribadi) dengan bunga selangit dibandingkan meminjamnya ke bank yang notabene legal dan punya bunga kredit jauh lebih wajar dibandingkan rentenir.

Hal ini diamini oleh Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri. Fachri bilang, ada semacam kendala psikologis saat masyarakat berinteraksi dengan bank.

“Ada kebutuhan cepat (akan uang), jumlahnya banyak, tapi kalau lewat bank sulit prosesnya, sehingga masyarakat memilih jalur lebih mudah yang ditawarkan oleh entitas yang masih dipertanyakan legalitasnya.” kata Fachri saat ditemui detikcom di kantornya.

Fachri bahkan menyebut, masyarakat di SBT masih banyak yang menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga untuk mengirimkan uang dengan bayaran yang tidak murah atau jauh lebih mahal ketimbang menggunakan fasilitas perbankan. Masyarakat juga tak segan-segan meminjam ke jasa pinjaman pribadi yang menawarkan bunga 20%.

“Saya rasa banyak masyarakat saya yang belum cukup akrab dengan layanan perbankan. Contoh urusan mendapatkan permodalan, justru memilih pilihan ke yang menyusahkan masyarakat itu sendiri, seperti ke jasa yang belum jelas statusnya.” jelas Fachri.

OJK diharapkan bisa menjembatani persoalan ini. Masyarakat diharapkan bisa meningkatkan literasinya tentang fungsi bank dan jasa keuangan lainnya yang diawasi oleh OJK, sehingga dana yang dimiliki masyarakat pun bisa terjaga dan tidak digerogoti oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencari keuntungan besar.

Harga Mahal Literasi Keuangan

Rovel Ayal, Asisten Manajer OJK Provinsi Maluku, mengatakan tantangan terbesar meliterasi masyarakat di wilayah 3T soal keuangan adalah cara komunikasi. Dia bilang, pihaknya harus bisa membumikan ‘bahasa langit’ yang dipakai untuk menjelaskan soal literasi keuangan ke masyarakat wilayah 3T.

“Kalau ke masyarakat paling bawah itu nggak bisa pakai bahasa tinggi. Jadi harus disertai dengan contoh kasus.” katanya.

Peningkatan Literasi Keuangan di Pulau GeserPeningkatan Literasi Keuangan OJK Maluku ke ASN di Bula, Seram Bagian Timur. Foto: Dea Duta Aulia

Contohnya, saat tim literasi keuangan OJK Maluku memberikan edukasi keuangan pada para aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Bula, SBT. Tim literasi keuangan OJK Maluku mencatat, banyak ASN yang kreditnya mandek di BPR.

OJK harus menjelaskan bagaimana tanggung jawab dan konsekuensi masyarakat yang gagal dalam melunasi utangnya. Tak jarang masyarakat bertanya soal bagaimana cara menghapus catatan kredit yang buruk pada SLIK OJK agar bisa melakukan kredit untuk kebutuhan yang lain.

“Banyak ASN yang terjerat risiko keuangan sehingga menjadi kewajiban bagi OJK dalam upaya menggencarkan sosialisasi edukasi keuangan yang bertujuan untuk melindungi keuangan masing-masing dan menjadi deteksi dini skema investasi ilegal.” kata Rovel.

Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraPeningkatan Literasi Keuangan di Pulau Geser. Foto: Didik DH

Tak cuma soal cara berkomunikasi, lokasi wilayah 3T yang umumnya sulit diakses juga jadi tantangan. Belum lagi jika kondisinya seperti pulau Geser yang masuk dalam provinsi Maluku, perjalanan panjang nan melelahkan sudah tentu harus dilalui. Dalam perjalanan, tak jarang kami menemui jalan yang terputus akibat longsor atau banjir, melewati bukit, gunung, dan lembah.

Tapi semua lelah itu terbayarkan saat kegiatan edukasi literasi keuangan yang menjadi bagian dari gerakan nasional cerdas keuangan gagasan OJK itu dihadiri oleh lebih dari 100 peserta di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Peserta yang terdiri dari para ibu, bapak, dan siswa-siswi madrasah tersebut dengan antusias mengikuti paparan soal pentingnya merencanakan dan meningkatkan literasi keuangan.

Hal ini terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Pulau Geser yang bertanya soal keuangan pada kegiatan edukasi literasi keuangan ini. Mulai dari tawaran meminjam dana dengan mudah yang datang lewat SMS hingga aplikasi pesan instan dan media sosial, juga seberapa penting memulai sebuah investasi.

Peningkatan Literasi Keuangan di Pulau GeserPeningkatan Literasi Keuangan di Pulau Geser. Foto: Dea Duta Aulia
Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraPeningkatan Literasi Keuangan di Pulau Geser. Foto: Didik DH

Pulau Geser menjadi rumah bagi masyarakat pesisir di Kecamatan Seram Timur. Mereka sehari-hari ada yang bekerja sebagai nelayan, pedagang, atau bertani. Salah satu poin penting yang harus disampaikan ke masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah adalah pentingnya merencanakan keuangan dengan baik.

Bahwa bekerja tanpa punya perencanaan keuangan yang baik sama saja merencanakan sebuah kegagalan untuk masa depan. Hal ini penting diketahui masyarakat di wilayah 3T agar dapat menjaga ekonominya, tidak digerogoti oleh rentenir, sehingga kesejahteraannya bisa terus meningkat dan berkelanjutan.

Dengan semakin bertambahnya inklusivitas keuangan di tengah era digitalisasi atau internet, maka literasi keuangan sangat penting untuk dikejar oleh masyarakat. Tanpa literasi keuangan yang baik, maka jebakan-jebakan yang beredar di internet ataupun di sekitar kita senantiasa mengintai.

OJK dalam modul edukasi literasi keuangannya menyampaikan, ada dua hal yang menjadi rumus untuk mendeteksi sebuah tawaran investasi yang ilegal atau bodong, yakni mengecek legalitasnya dan kelogisan tawarannya. Beberapa karakteristiknya seperti legalitas yang tidak jelas, menawarkan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, klaim tanpa risiko, hingga penawaran dengan memanfaatkan tokoh masyarakat/agama/public figure.

Sejumlah kejahatan digital lainnya juga perlu diwaspadai pada era internet saat ini. Mulai dari social engineering, yang merupakan tindakan memanipulasi psikologis korban untuk mendapatkan data dan informasi pribadi dengan tujuan membobol akun keuangan korban.

Lalu ada phising yang memancing korban untuk mendapatkan informasi atau data pribadi. Kemudian skimming, yang mencuri informasi keuangan pada kartu ATM dengan cara menyalin data pada strip magnetik kartu tersebut. Dan yang tak kalah gres saat ini adalah pinpri (pinjaman pribadi) yang modus umumnya menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi kepada pihak peminjam dengan syarat menyerahkan data pribadi peminjam sehingga dapat disalahgunakan.

Jangan sampai masyarakat Pulau Geser harus terjebak pada utang berbunga tinggi yang dilakukan pada entitas-entitas ilegal. Jangan sampai literasi keuangan yang rendah membuat mereka kehilangan tabungan atau investasi karena tertipu, memiliki gaya berbelanja yang tidak sehat, hingga kesenjangan ekonomi yang kian melebar.

Rendahnya literasi keuangan bukan cuma bikin orang susah mengatur uang, tapi juga bikin ekonomi nasional “bocor” – baik lewat investasi bodong, utang bermasalah, maupun konsumsi yang tidak produktif. Sebuah harga mahal yang harus ditebus meski harus ke pulau terluar sekalipun.

Tonton juga video “OJK Catat Jumlah Investor Kripto RI Tembus Angka 13,71 Juta” di sini:

(eds/ara)



Sumber : finance.detik.com

Menyempurnakan Kebahagiaan Warga Maluku Lewat Literasi Keuangan


Ambon

“Hai, aku Sore; istri kamu dari masa depan.”

Penggalan kalimat di atas adalah salah satu dialog yang berasal dari web series dan film layar lebar garapan Yandy Laurens dengan judul serupa: Sore.

Namun Sore kali ini datang bukan demi menyadarkan Jonathan agar hidup sehat, melainkan untuk menjalani hidup yang benar dalam merencanakan keuangannya. Sore ingin pasangannya mengubah kebiasaan-kebiasaan finansialnya yang buruk agar tidak mengorbankan risiko masa depan yang boncos, utang menumpuk, tabungan kosong, atau jatuh miskin saat krisis.


Sore datang memberi peringatan dan membawa pengetahuan supaya kita bisa memperbaiki kebiasaan finansial sebelum terlambat.

Re-imajinasi Sore dalam semesta lain tersebut adalah upaya ‘menyusun ulang’ masa depan yang lebih baik dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Bukan sekadar agar terhindar dari miskin atau boncos, tapi supaya hidup bisa dinikmati dengan lebih tenang, lega, dan bahagia di masa depan.

Menyempurnakan Kebahagiaan Warga Maluku

Literasi keuangan menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Masih rendahnya literasi keuangan di sejumlah daerah berpotensi menimbulkan kerugian berbiaya mahal di kemudian hari.

Seperti halnya yang kami temui di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku. Pada sejumlah titik wilayah dan segmen masyarakat yang kami temui di wilayah tersebut, diketahui masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa rentenir dengan bunga hingga 20%, dibandingkan meminjamnya ke bank yang notabene legal dan punya bunga kredit jauh lebih wajar.

Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraAnak-anak di Pulau Geser, Maluku. Foto: Didik DH

Rentenir masih sering menjadi pilihan utama masyarakat ketika membutuhkan dana cepat lantaran mudah diakses dan tanpa syarat yang rumit. Namun, di balik kemudahan itu, ada risiko besar yang mengintai. Mulai dari bunga yang mencekik, beban utang berlipat, hingga potensi tekanan sosial yang tinggi. Tak jarang masyarakat malah terjebak dalam lingkaran setan dengan mencari utang baru untuk menutup utang lama.

Beda halnya dengan lembaga keuangan resmi seperti bank misalnya. Memang, prosesnya terkesan lebih panjang, seperti persyaratan administrasi, penilaian kelayakan, hingga perhitungan bunga. Tapi di balik itu semua, ada perlindungan hukum, transparansi biaya, dan sistem bunga yang terukur. Nasabah tahu apa yang mereka bayar, apa risikonya, dan hak-hak apa yang mereka miliki sebagai peminjam.

“Saya berharap akan ada peningkatan pada semangat masyarakat untuk berinteraksi ke penyedia jasa keuangan yang legal, sehingga perekonomian dari daerah pun bisa meningkat juga.” kata Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, saat ditemui detikcom di kantornya.

Hal tersebut juga cukup menggambarkan kondisi literasi keuangan masyarakat di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) yang ada di Kabupaten SBT. Penetrasi masyarakat yang sudah tersentuh layanan perbankan jauh lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan seperti Ambon atau Tual.

Angka literasi keuangan Provinsi Maluku juga tergolong rendah dan di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), provinsi Maluku memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 40,78% dan inklusi keuangan 78,7%.

Angka literasi tersebut masih di bawah rata-rata nasional 2022 yang berada di level 49,68% (tingkat literasi keuangan nasional 2025 sebesar 66,46%). Posisi Maluku bahkan berada di lima terbawah bersama dengan Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu.

Padahal, tanpa literasi keuangan yang baik dan timpang dengan inklusivitasnya, dapat membuka celah terjadinya kegagalan yang berulang, bahkan kejahatan.

“Literasi keuangan perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan inklusinya. Terciptanya inklusi keuangan, atau penetrasi masyarakat unbankable untuk memiliki akses ke produk keuangan formal, harus dibarengi dengan literasi keuangan untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Nidhal.

Kebahagiaan warga Maluku pun terancam tak lagi sama di masa depan. Maluku diketahui menjadi salah satu wilayah dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Maluku bahkan menempati tiga besar provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi sejak 2014. Kedekatannya dengan alam, seni, dan budaya membuat warga Maluku menemukan kebahagiaannya sendiri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi 2021, Maluku menjadi provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di bawah Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Namun sayang, tingkat kebahagiaan ini tidak berbanding lurus dengan capaian ekonominya.

Pada 2022, laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) provinsi Maluku hanya berada di angka 5,31. Angka tersebut kalah jauh dibandingkan Maluku Utara yang PDB-nya tumbuh 22,94% pada 2022, namun juga punya indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Maluku juga masuk dalam 10 besar provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk miskin terbesar.

Kepala OJK Maluku, Andi Muhammad Yusuf menjelaskan, indeks kebahagiaan di suatu daerah memang tak serta merta berbanding lurus dengan tingkat literasi keuangannya. Andi bilang, unsur kebahagiaan pada masyarakat Maluku bisa jadi tak hanya dari ekonomi, melainkan kedekatannya dengan alam dan budaya masyarakatnya yang lekat dengan seni seperti musik dan tarian.

“Masyarakat petani dan nelayan di sini dengan sangat mudah mendapatkan pangannya. Protein itu dengan sangat mudah didapat di sini karena 97% wilayahnya laut. Jadi itu dimanjakan. Karena tidak ada struggling, itu mendorong ekonominya merasa cepat puas.” jelas Andi.

Namun demikian, Andi mendorong masyarakat Maluku dan wilayah 3T yang ada untuk terus ditingkatkan literasi keuangannya. Peningkatan literasi keuangan dipercaya dapat menyempurnakan kebahagiaan warga Maluku dan menjaga keberlanjutannya di masa depan.

“Tentu saja aspek ekonomi bisa menambah kebahagiaan. Kita mendorong kemandirian ini tercipta, termasuk dari APBD agar ekonominya mendapatkan nilai tambah. Melalui tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD), kita kolaborasi dengan Pemda.” kata Andi.

Panorama Pulau Geser dan Ambon di Maluku UtaraMaluku menyimpan sejuta pesona keindahan bahari. Salah satunya Tanusang, pasir timbul yang cantik di Pulau Geser. Foto: Didik DH

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan finansial, perencanaan anggaran, dan keputusan keuangan akan dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penggunaan produk keuangan, terutama dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Itu pula yang saat ini tengah digencarkan oleh OJK Maluku.

Pihaknya mendorong perbankan untuk memperbanyak agen laku pandai sehingga masyarakat memilih menggunakan layanan bank resmi, skema kredit pembiayaan melawan rentenir, hingga kerja sama dengan pemda dan bank daerah untuk memberikan pembiayaan yang terjangkau dengan subsidi bunga.

OJK juga melakukan Training of Trainers (ToT) bagi guru dan perangkat desa agar mereka menjadi agen literasi keuangan lokal. Selain itu, OJK memperkuat sinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang saat ini sudah terbentuk di semua provinsi.

Di Maluku, OJK bersama TPAKD dan Women’s World Banking membangun Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di perdesaan-mulai dari pra‑inkubasi, pembukaan rekening, agen Laku Pandai, hingga penguatan pendanaan mikro untuk nelayan dan petani

Pemahaman tentang produk keuangan, kegunaannya, risiko dalam konteks tujuan finansial, diharapkan dapat mendukung keselarasan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat dalam upaya menakar kebutuhan dan mencapai kesejahteraan.

Jangan sampai literasi keuangan yang rendah menggerogoti kebahagiaan masyarakat Maluku di masa depan. Tak jarang masyarakat yang terjerumus dalam bahaya disebabkan oleh minimnya literasi keuangan hingga akhirnya gagal mempertahankan kebahagiaannya.

Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari jumlah kerugian yang diderita masyarakat dengan adanya investasi bodong. OJK mencatat, kerugian masyarakat akibat terjerat pada investasi ilegal atau bodong di Indonesia mencapai angka Rp 139,67 triliun pada rentang 2017-2023.

Sementara Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat total dana kerugian masyarakat yang menjadi korban scam yang dilaporkan kepada mereka mencapai Rp 700,2 miliar pada periode 22 November 2024 hingga 9 Februari 2025.

Kata orang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan-tetapi cara kita menanganinya mungkin bisa membantu.

(eds/eds)



Sumber : finance.detik.com

Jangan Cuma Menabung, Kenali Aset Masa Depan


Jakarta

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya tekanan terhadap daya beli masyarakat, literasi keuangan menjadi fondasi penting untuk membangun ketahanan finansial pribadi. Meski ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% (yoy) pada kuartal I 2025 menurut data Kementerian Keuangan, tantangan eksternal seperti suku bunga tinggi dan ketegangan geopolitik tetap membayangi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai perekonomian Indonesia masih cukup resilien. “Perekonomian Indonesia menunjukkan performa yang cukup tangguh di tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dalam kondisi ini, kebutuhan akan edukasi keuangan yang relevan dan mudah dipahami menjadi semakin mendesak. Salah satu tokoh yang aktif mengedukasi publik adalah Angga Andinata, konsisten menyuarakan pentingnya pemahaman terhadap Bitcoin sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang.


Saat itu, harga Bitcoin masih berada di kisaran Rp250 juta. Kini, dengan harga yang telah melonjak signifikan, edukasi yang disampaikan Angga terbukti memberi dampak nyata bagi banyak orang. Melalui berbagai kanal digital dan pertemuan langsung, ia rutin menyampaikan materi keuangan secara praktis-mulai dari pengelolaan keuangan dasar, dana darurat, hingga pengenalan terhadap aset masa depan seperti Bitcoin.

“Edukasi keuangan harus berkembang. Kita tidak bisa hanya bicara menabung, tapi juga mengenali instrumen yang punya potensi lindung nilai dan kebebasan finansial,” jelasnya dalam salah satu sesi daring.

Angga juga dikenal aktif menjangkau komunitas di berbagai daerah dengan akses literasi terbatas. Testimoni atas dampak edukasinya datang dari beragam kalangan-dari individu yang kini lebih paham mengatur keuangan, hingga yang merasakan transformasi signifikan dalam hidup mereka.

Meski demikian, sejumlah pengamat tetap mengingatkan pentingnya kehati-hatian. “Bitcoin memang menarik, tapi volatilitasnya tinggi. Edukasi harus menyampaikan potensi dan risiko secara seimbang,” ujar Dian Wibowo dari Institute for Financial Literacy Indonesia.

Menanggapi hal itu, Angga menegaskan pendekatannya selalu objektif dan rasional. “Saya tidak mengajak orang bermimpi instan. Justru yang saya dorong adalah pemahaman menyeluruh, supaya mereka bisa membuat keputusan berdasarkan kapasitas dan tujuan keuangan masing-masing,” ungkapnya.

Dengan pendekatan yang konsisten, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, Angga Andinata kini dikenal sebagai salah satu penggerak literasi keuangan digital yang memberi dampak luas di tengah dinamika ekonomi yang tak menentu.

Tonton juga “Kabar Buruk dari Sri Mulyani Tentang Ekonomi Global” di sini:

(fdl/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Haruskah Ngutang ke Teman Demi Gaya Hidup?


Jakarta

Dewasa ini, pemenuhan gaya hidup menjadi hal yang terus diupayakan seseorang. Alih-alih menaikkan citra personal, pemenuhan gaya hidup ini justru menjebak seseorang untuk terus berutang demi memenuhi kebutuhan primer tersebut.

Lantas, bagaimana cara menyikapi pemenuhan gaya hidup tanpa mengorbankan isi dompet?

Mengutip unggahan resmi akun yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) @kontak157 menyebut, gaya hidup sering kali menjebak seseorang. Pasalnya, pemenuhan kebutuhan ini seringkali dijadikan ajang pamer seseorang.


Bahkan tak jarang dana yang digunakan menggunakan pinjaman yang berujung menipu teman sendiri. Hal ini disinyalir terjadi lantaran seseorang tersebut berusaha terlihat mewah meski melalui utang.

“Demi hidup mewah, dia rela ngutang sana-sini. Eh, ujung-ujungnya malah nipu teman sendiri,” tulis unggahan @kontak157, dikutip Minggu (25/5/2025).

OJK mencatat ada empat penyebab seseorang berani berutang, bahkan rela menipu temannya untuk memenuhi gaya hidup. Pertama, ingin terlihat sukses di media sosial.

Kedua, gaya hidup yang lebih besar dari pemasukan. Ketiga, akses pinjaman yang semakin cepat dan mudah. Keempat, minimnya literasi keuangan.

Dalam unggahan lainnya pada akun yang sama, OJK mengingatkan publik untuk bijak dalam meminjam. Pasalnya, utang tidak hanya berdampak pada ketahanan finansial, melainkan juga beban mental.

OJK menyarankan publik untuk berutang sesuai dengan kemampuan membayar. Selain itu, OJK juga mengimbau dana pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama.

“Gaya hidup bisa nunggu, mental sehat nggak bisa ditunda. beban utang itu nyata, jangan sampai kamu tiap malam overthinking ya. Ayo bijak dalam berutang,” ucap narator dalam unggahan tersebut.

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com