Tag Archives: malang

5 Kota Sejuk di Indonesia yang Cocok buat Pensiunan



Salatiga

Indonesia ternyata punya beberapa kota yang sejuk dan enak sebagai tempat beristirahat. Kota-kota ini juga cocok untuk pensiunan. Kota mana saja?

Saat pensiun, biasanya kita mendambakan kehidupan yang tenang di pedesaan. Kota-kota berikut ini bisa jadi jawaban buat kamu yang mencari tempat untuk pensiun. Berikut ulasannya:

1. Salatiga

Kota pertama adalah Salatiga di Jawa Tengah. Kota mungil ini punya cuaca yang sejuk. Lokasinya yang berada cukup tinggi menjadikan cuaca sejuk menjadi teman sehari-hari.


Selain itu, suasana yang relatif sepi menjadikan kota ini sangat cocok untuk pensiunan menikmati slow living. Tertarik buat pensiun di Salatiga?

2. Temanggung

Berikutnya ada Temanggung yang juga ada di Jawa Tengah. Kota sejuk ini berada di atas ketinggian. Sama seperti Salatiga, Temanggung juga menawarkan kehidupan slow living pedesaan.

Kota yang terkenal dengan tanaman tembakaunya ini juga punya beberapa tempat wisata menarik, dari Wisata Alam Posong hingga gunung Sindoro-Sumbing.

3. Wonosobo

Wonosobo juga masuk ke dalam daftar. Cuaca yang dingin dan sejuk akan membuat traveler betah tinggal di sini, apalagi bagi Anda-anda yang sudah memasuki masa pensiun.

Di Wonosobo, ada dataran tinggi Dieng dengan aneka pesona wisata alam dan budayanya. Sangat cocok untuk ditinggali oleh pensiunan. Oh iya, harga sayur mayur di sini murah.

4. Malang

Kota berikutnya ada di Jawa Timur, yaitu Malang. Kota berhawa sejuk ini cocok ditinggali di masa tua. Bayangkan bisa menghirup udara segar pegunungan setiap harinya.

Di Malang juga ada banyak spot wisata, dari pemandian hingga wisata sejarah, dijamin tidak akan bosan tinggal di kota ini.

5. Ende

Terakhir ada kota Ende di NTT yang juga cocok untuk tempat pensiun. Kota tempat kelahiran Pancasila ini relatif sepi, namun udaranya sejuk khas pegunungan.

Wajar karena di Ende ada gunung Kelimutu dengan danau tiga warna yang memesona. Masyarakatnya yang ramah juga akan membuat Anda betah tinggal di sana.

(wsw/wsw)



Sumber : travel.detik.com

Ibu Kota Arab Saudi Itu Apa? Ternyata Bukan Makkah atau Jeddah



Jakarta

Banyak yang mengira ibu kota Arab Saudi berada di Makkah atau Jeddah. Namun, keduanya bukanlah ibu kota Arab Saudi. Lantas, di mana ibu kotanya?

Selama ini, Makkah dan Madinah menjadi kota populer karena merupakan kota suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Sementara Jeddah, banyak dikenal sebagai kota besar yang memiliki bandara kedatangan terkenal dari berbagai negara.

Nyatanya, ibu kota Arab Saudi justru berada di ‘tengah’ gurun. Di mana itu?


Ibu Kota Arab Saudi

Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Letaknya berada di bagian timur Arab Saudi, di wilayah dataran tinggi Najd.

Dari Makkah, letak Riyadh masih membentang sejauh sekitar 873 km. Jika di Indonesia, mirip dengan jarak dari Jakarta ke kota Malang di Jawa Timur.

Riyadh bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga wajah baru Arab Saudi dalam proyek besar Vision 2030. Ini merupakan proyek kota modern di Arab Saudi.

Mengutip Encyclopedia Britannica, Riyadh mulanya hanyalah sebuah oasis kecil di kawasan Najd. Kota ini mulai berkembang pesat pada abad ke-19 setelah menjadi pusat Dinasti Saud.

Pada 1932, ketika Kerajaan Arab Saudi diproklamasikan oleh Raja Abdulaziz, Riyadh ditetapkan sebagai ibu kota resmi, menggantikan kota Diriyah yang sebelumnya berfungsi sebagai pusat kekuasaan.

Riyadh dipilih karena letaknya strategis di tengah Jazirah Arab, sehingga mudah dijangkau dari berbagai wilayah kerajaan. Sejak itu, pembangunan gedung pemerintahan, istana, dan infrastruktur kota terus dilakukan.

Riyadh, Kota Metropolitan Terbesar di Timur Tengah

Mengutip laman UN-Habitat dalam Riyadh City Profile, Riyadh merupakan salah satu metropolitan terbesar di Timur Tengah dengan populasi lebih dari 7 juta jiwa. Riyadh terbagi ke dalam beberapa distrik yang dikelola oleh wali kota serta badan otoritas pengembangan khusus.

Kondisi geografisnya berada di dataran tinggi Najd, dengan iklim gurun yang kering dan suhu musim panas bisa menembus lebih dari 40°C. Meski demikian, Riyadh terus berkembang dengan fasilitas publik berupa jalan raya, transportasi publik modern, hingga proyek metro bawah tanah yang sedang dibangun.

Selain menjadi pusat pemerintahan, Riyadh juga menampilkan wajah budaya Arab Saudi melalui situs bersejarah seperti Istana Al-Murabba dan distrik At-Turaif yang masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.

Riyadh dalam Peta Arab Saudi Modern

Menurut Kementerian Luar Negeri Arab Saudi (MOFA), Riyadh bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi, pendidikan, dan budaya. Di kota ini terdapat berbagai universitas ternama, museum nasional, dan pusat kebudayaan.

Riyadh kini menjadi simbol modernisasi Arab Saudi. Lewat Vision 2030, kota ini diproyeksikan sebagai salah satu pusat bisnis, wisata, dan budaya dunia. Proyek besar seperti Riyadh Art menunjukkan ambisi menjadikan kota ini galeri seni terbuka terbesar di dunia.

Dari oasis kecil di gurun Najd, Riyadh kini menjelma menjadi ibu kota modern dengan peran penting di kancah internasional.

*Penulis adalah peserta magang Program PRIMA Magang PTKI Kementerian Agama

(faz/faz)



Sumber : www.detik.com

Pemerintah Siapkan Program Mudik Gratis untuk Nataru


Jakarta

Pemerintah akan menghadirkan program mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan program ini bertujuan membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan selamat, aman dan nyaman, sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya.

“Kami ingin setiap masyarakat bisa mudik dengan selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Program mudik gratis ini adalah bukti nyata kehadiran negara untuk rakyat. Kami berharap, program ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi selama libur akhir tahun,” ujar Dudy dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Program mudik gratis tahun ini rencananya akan melibatkan tiga moda transportasi utama yakni moda darat, laut, dan kereta api.


Untuk moda angkutan darat, Kemenhub menyiapkan 70 unit bus dengan kapasitas sekitar 3.080 penumpang, yang akan diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulogebang Jakarta menuju sepuluh kota tujuan di Jawa, antara lain Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Malang.

“Selain penumpang, program ini juga memfasilitasi pengiriman sepeda motor gratis sebanyak dua unit truk, dengan rute Jakarta-Semarang-Solo dan Jakarta-Semarang-Yogyakarta,” jelasnya.

Pada moda angkutan kereta api, tersedia program Angkutan Motor Gratis (Motis) dengan kuota 232 unit motor per hari dan 6.360 penumpang yang tersebar di lintas utara dan tengah Jawa.

Sementara untuk moda angkutan laut, pemerintah menyediakan tiket gratis bagi 100 ribu penumpang di 155 ruas dengan jumlah armada sebanyak 94 unit kapal penumpang.

Program ini menjadi bagian dari dukungan Kemenhub bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Informasi lebih lanjut terkait jadwal keberangkatan, rute, serta mekanisme pendaftaran mudik gratis akan segera diumumkan Kementerian Perhubungan.

Tonton juga video “AHY Usahakan Harga Tiket Pesawat Turun 14% Saat Nataru” di sini:

(ada/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Sejahterakan Guru hingga Lestarikan Lingkungan



Jakarta

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membeberkan deretan capaian kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam mewujudkan Asta Cita. Ini menjadi refleksi satu tahun mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Asta Cita bukan sekadar rencana politik, tapi arah moral bangsa. Di Kementerian Agama, kami terus berupaya agar nilai agama tidak berhenti di mimbar, tetapi hidup dalam kebijakan yang memuliakan manusia,” kata Menag dalam refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Salah satu capaian itu adalah menyejahterakan pendidik. Menag menyebut pertama kalinya dalam sejarah, tunjangan profesi guru non PNS dinaikkan secara signifikan. Mulai dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan.


“Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” sambungnya.

Tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025.

Langkah tersebut menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.

“Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan, karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang,” jelas Menag.

Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.

Dalam setahun terakhir, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan kepada 19.264 siswa Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, 161.591 Santri, serta 1.469 Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu.

“Lebih dari 9 triliun rupiah, anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah disalurkan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran,” sebut pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Capaian besar lainnya yang diraih Kementerian Agama adalah pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung. Ini adalah sekolah tinggi Khonghucu negeri pertama di Indonesia. Selain perluasan akses, kehadiran SETIAKIN menjadi simbol kehadiran negara atas kebutuhan pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu.

Kemenag juga hadir dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam revitalisasi madrasah. Untuk Sekolah Rakyat, Kemenag siapkan kurikulum pendidikan agama, serta 152 guru dan tenaga pendidik.

Ada dua madrasah unggulan yang terpilih sebagai Sekolah Garuda Transformasi, yaitu: Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Gorontalo dan Ogan Komering Ilir (Sumsel). Selain itu, ada 1.414 madrasah yang direvitalisasi dalam PHTC Presiden Prabowo.

“Buah dari upaya Kemenag memajukan pendidikan agama dan keagamaan menampakkan hasil. MAN IC Serpong menjadi Sekolah Terbaik berdasarkan nilai UTBK 2025, sedang MAN 2 Kota Malang menjadi Sekolah Terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025,” papar Menag.

Kemudian, dalam setahun belakangan Kemenag juga sedang mengembangkan sistem dan program yang konkret untuk memperkuat harmoni bangsa. Melalui aplikasi Si-Rukun (Early Warning System), potensi konflik keagamaan bisa dideteksi sejak dini di berbagai daerah. Penyuluh agama menjadi garda terdepan dalam mengoperasikan aplikasi ini.

Pengembangan Si-Rukun menjadi ikhtiar bersama seluruh unit eselon I Kemenag, mulai dari Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Sistem ini dibangun berdasarkan penelitian terkait peta potensi konflik keagamaan di berbagai daerah, termasuk pemetaan zona merah, kuning, dan hijau.

Demi memperkuat kesiapan di lapangan, Kemenag telah melatih 500 penyuluh agama di KUA sebagai aktor resolusi konflik. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu melakukan deteksi dini serta penanganan cepat di wilayah dengan potensi konflik tinggi.

Selain itu, Kemenag juga membina 300 penyuluh agama dalam pemetaan masalah sosial-keagamaan, memperkuat kapasitas 600 penceramah agar berdakwah dengan pendekatan moderat dan literasi digital, serta membina 200 dai muda untuk melahirkan generasi dai yang berwawasan moderat, adaptif, dan mandiri (dakwah kontekstual dan keterampilan entrepreneurship).

Kemenag juga menggelar Program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Akminas) juga melahirkan 1.192 kader lintas agama yang dibekali semangat kepemimpinan plural dan damai. Kemenag bahkan melakukan rekonstruksi terhadap 25 pesantren eks-Jamaah Islamiyah dengan total 5.077 santri, sebagai langkah deradikalisasi berbasis pendidikan .

“Kerukunan adalah prasyarat pembangunan. Indonesia hanya bisa maju bila umatnya damai, saling menghormati, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat,” terangnya.

Capaian ini juga tercermin dalam hasil survei Poltracking Indonesia, yang menempatkan “menjaga kerukunan antarumat beragama” sebagai keberhasilan tertinggi pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan publik mencapai 86,7%, disusul menjaga kehidupan keagamaan (80,2%) dan menjaga persatuan bangsa (77,1%).

Tak sampai di situ, Kemenag turut menyukseskan pelaksanaan dua program prioritas nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar Kemenag dalam mendukung upaya Presiden meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sampai hari ini tercatat sebanyak 1.373.761 siswa madrasah dan 337.442 santri pesantren telah menikmati manfaat MBG. Sementara itu, lebih dari 12,5 juta siswa dari madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha juga menerima layanan CKG.

Upaya lain dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilakukan Kemenag adalah membantu 4.450 UMKM melalui pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) melalui program Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA). Sebanyak 1.350 takmir masjid bahkan diberikan bimtek secara khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Untuk menekan angka perceraian dan membangun keluarga, lebih dari 17.266 pasangan nikah diberi pembinaan keluarga, baik dalam bentuk Bimbingan Perkawinan Islam, bimbingan keluarga sukinah bagi pasangan Hindu, maupun Hitta Sukhaya untuk umat Buddha.

“Inilah makna dakwah sosial. Kemenag berupaya agar ajaran agama hadir bukan hanya di rumah ibadah, tapi di ruang publik: berbagi makanan, menjaga kesehatan, dan memperkuat keluarga,” ujar Menag.

Langkah lainnya yang dilakukan Kemenag adalah memperluas pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf. Hingga Oktober 2025, Kemenag telah mengembangkan 37 Kampung Zakat, 29 inkubasi wakaf produktif, dan 10 Kota Wakaf di berbagai provinsi.

Lebih dari 105.000 sertifikat tanah wakaf diterbitkan, dan ini sangat penting dalam upaya menekan potensi sengketa lahan. Selain itu, 40 hektare Hutan Wakaf digulirkan sebagai bentuk integrasi antara ekonomi dan ekoteologi.

Demi memperkuat tata kelola dana keagamaan, Kemenag juga menggagas pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) – sebuah institusi modern untuk mengelola zakat, wakaf, infak, fidyah, dan sedekah secara profesional, transparan, dan berdaya guna tinggi bagi ekonomi rakyat.

Selain itu, Kemenag mendorong gerakan ekoteologi – kesadaran spiritual dalam menjaga bumi. Melalui aksi nyata, Kemenag menanam lebih dari satu juta pohon di seluruh Indonesia, membangun 13 KUA berbasis green building, dan menerbitkan buku “Tafsir Ayat-Ayat Ekologi” yang memperkuat gerakan hijau berbasis nilai keagamaan.

Lalu, dalam rangka menutup refleksi setahun perjalanan, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keberhasilan Kemenag bukan hanya diukur dari program yang selesai, tetapi dari nilai-nilai agama yang benar-benar menjadi napas kebijakan publik. Karenanya, upaya membumikan nilai keagamaan perlu terus dilakukan.

“Agama tidak boleh berhenti di mimbar. Agama harus mewujud dalam kebijakan yang menyejahterakan, mendidik, dan memuliakan manusia. Inilah semangat Asta Cita yang kami kawal dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Menag menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya yang terus bekerja keras dalam ikut mewujudkan Asta Protas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menag juga menyampaikan apresiasi kepada media dan masyarakat yang terus mengawal perjalanan Kemenag dengan kritis dan konstruktif.

“Terima kasih kepada insan pers yang telah menjaga ruang publik tetap sehat. Kritik dan dukungan Anda adalah bagian dari ibadah kami dalam melayani umat,” tandasnya.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Sejarah, Tokoh, dan Latar Belakang Penetapannya


Jakarta

Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober sebagai pengingat peran ulama dan santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Di balik penetapannya, ada tokoh-tokoh dan momen penting yang menjadi pencetus gagasan ini.

Untuk lebih jelasnya simak pembahasan mengenai tokoh-tokoh yang menjadi pencetus Hari Santri Nasional berikut ini.

Janji Presiden Joko Widodo dan Awal Gagasan

Menurut buku Detik-detik Penetapan Hari Santri karya Ahmad Zayadi dkk., gagasan Hari Santri muncul dari janji kampanye Presiden Joko Widodo pada 27 Juni 2014. Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa jika terpilih, tanggal 1 Muharram akan dijadikan Hari Santri Nasional. Janji ini muncul di tengah kunjungannya ke pesantren, untuk mempererat hubungan dengan ulama dan santri.


Respons masyarakat, terutama kalangan pesantren dan umat Islam, sangat positif. Ide ini juga sejalan dengan program Revolusi Mental, yang menekankan pentingnya perubahan pola pikir bangsa dalam mencapai tujuan kemerdekaan.

KH Thoriq Darwis: Pengusul Gagasan

Gagasan resmi tentang Hari Santri pertama kali datang dari KH Thoriq Darwis, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam di Malang, Jawa Timur. Saat Jokowi berkunjung ke pesantren tersebut, KH Thoriq menyarankan agar 1 Muharram dijadikan Hari Santri. Jokowi merespons positif dan menandatangani komitmen itu pada malam Jumat, 27 Juni 2014.

Penetapan Resmi Tanggal 22 Oktober

Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, yang ditandatangani pada 15 Oktober 2015. Pemilihan tanggal ini terkait erat dengan peristiwa bersejarah Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari.

Mengutip Majalah Risalah NU edisi ke-118, dalam artikel “Jangan Ragukan Peran KH. Hasyim Asy’ari”, Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH. Hasyim Asy’ari menjadi dasar moral bagi perjuangan rakyat Indonesia, khususnya di Surabaya, melawan pasukan Sekutu pada Oktober 1945.

Pada 21-22 Oktober 1945, para ulama NU dari berbagai daerah berkumpul di Surabaya dan menetapkan Resolusi Jihad Fii Sabilillah, menegaskan bahwa melawan penjajah adalah fardhu ain bagi setiap Muslim. Resolusi ini juga menekankan bahwa siapa pun dalam radius 94 kilometer dari posisi musuh wajib ikut berjuang.

Lahirnya Hari Santri memberikan pengaruh sosial dan budaya. Perayaan tahunan ini mendorong generasi muda untuk memahami sejarah pesantren dan peran santri dalam perjuangan bangsa.

Selain itu, momentum ini juga memperkuat identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada agama, tetapi juga pada semangat kebangsaan dan pelayanan masyarakat.

(inf/inf)



Sumber : www.detik.com

Alasan 22 Oktober Dipilih Jadi Hari Santri, Begini Sejarahnya


Jakarta

Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober. Penetapan tanggal ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keppres ini diteken Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 15 Oktober 2015.

Tanggal ini dipilih karena sejumlah alasan, di antaranya terkait gagasan ulama dan peristiwa heroik yang menunjukkan peran santri dalam perjuangan bangsa. Simak pembahasan selengkapnya berikut ini.

Alasan Dipilih Tanggal 22 Oktober

Berdasarkan pertimbangan dalam Keppres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri, alasan 22 Oktober dipilih sebagai Hari Santri karena merujuk pada seruan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 oleh santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai wilayah. Resolusi Jihad itu mewajibkan umat Islam membela Tanah Air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.


Ulama dan santri dipandang berperan besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mengisi kemerdekaan. Untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan perjuangan itu, presiden merasa perlu menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober.

Sumber lain menyebut ide resmi penetapan Hari Santri pertama kali diajukan oleh KH Thoriq Darwis, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam di Malang, Jawa Timur. Saat Jokowi berkunjung ke pesantren tersebut, KH Thoriq menyarankan agar 1 Muharram dijadikan Hari Santri. Namun akhirnya, tanggal 22 Oktober dipilih karena berkaitan dengan Resolusi Jihad.

Hal senada dijelaskan dalam Majalah Risalah NU edisi ke-118, dalam artikel “Jangan Ragukan Peran KH. Hasyim Asy’ari” bahwa pemilihan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri berkaitan dengan Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari.

Pada 21-22 Oktober 1945, para ulama NU dari berbagai daerah mengadakan pertemuan di Surabaya dan menetapkan Resolusi Jihad Fii Sabilillah. Seruan ini memicu semangat santri, pemuda, dan masyarakat untuk melawan penjajah. Pertempuran besar pun meletus di Surabaya, yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945.

Mengapa Hari Santri Nasional Perlu Diperingati?

Penetapan Hari Santri tidak hanya sebagai simbol. Di dalam buku Detik-detik Penetapan Hari Santri disebutkan bahwa dicanangkannya peringatan Hari Santri memiliki beberapa alasan penting yang mencakup aspek sejarah, sosial-politik, dan identitas nasional.

Dilansir situs Kemenag, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag periode 2014-2020, Kamaruddin Amin, pernah menjelaskan tujuan utama Hari Santri adalah agar masyarakat lebih menyadari kontribusi santri dan pesantren dalam pembangunan bangsa, baik di bidang pendidikan maupun kegiatan sosial. Ada lima alasan utama penetapan Hari Santri, yaitu:

1. Pengakuan Sejarah

Untuk mengingat perjuangan santri, termasuk tokoh besar seperti KH Hasyim Asy’ari dan Ahmad Dahlan.

2. Kekuatan Relasi Islam dan Negara

Untuk menegaskan hubungan antara Islam dan negara serta posisi santri dalam konteks sosial-politik Indonesia.

3. Persatuan Umat Islam

Memperkuat persatuan umat Islam dari berbagai latar ormas agar tetap bersatu.

4. Pemberdayaan Santri

Menjadikan santri lebih diperhatikan di tengah arus globalisasi agar tidak terpinggirkan.

5. Sebagai Identitas Religius Demokratis

Mengukuhkan Indonesia sebagai negara religius, demokratis, toleran, moderat, dan inklusif, sekaligus menolak ideologi radikal.

(inf/kri)



Sumber : www.detik.com

PBNU Nilai Pansus Haji DPR Kental Nuansa Politik



Jakarta

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akh Fahrur Rozi mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sebaliknya, pembentukan panitia khusus (pansus) haji yang diusulkan DPR dinilainya hanya mengada-ada.

Pada musim haji tahun 2024, pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini juga berkesempatan menunaikan ibadah haji. Ia mengaku dapat melihat dan merasakan langsung pelayanan yang diberikan.

“Justru saya ingin memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama yang telah berhasil menyelesaikan tugas pelayanan ibadah haji tahun ini dengan sangat baik dan petugas melayani sepenuh hati,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah, Rabu (3/7/2024).


Tahun ini merupakan kali kelima Gus Fahrur menunaikan haji. Ia menilai pelaksanaan haji tahun ini sudah sangat baik. Tidak ada lagi kejadian Muzdalifah seperti tahun lalu.

“Semua sudah diantisipasi dengan baik, saya melihat Menteri Agama sebagai Amirul hajj telah bekerja secara maksimal, dibantu tim petugasnya di lapangan yang sangat responsif dan berdedikasi tinggi,” kata Gus Fahrur.

Tak hanya dari segi pelayanan dari Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) yang melayani jemaah dengan maksimal, berbagai fasilitas pun diakui Gus Fahrur dinilai lebih baik.

Gus Fahrur melihat pemondokan jemaah, tenda di Arafah, kemudian fasilitas di Muzdalifah dan Mina, dan layanan tim kesehatan haji di berbagai sektor sudah sangat baik.

Pada kesempatan berhajinya ini, Gus Fahrur juga sempat melihat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bersiap hingga larut malam demi memastikan pelayanan yang diterima jemaah.

Menurut Gus Fahrur, Menag terus melakukan koordinasi sampai larut malam untuk menjaga agar pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan baik.

“Saya mengapresiasi sepenuhnya dan mengucapkan terimakasih atas kerja keras mereka, semoga menjadi amal ibadah dan dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang,” kata Gus Fahrur.

Apresiasi atas keberhasilan Kemenag menyelenggarakan ibadah haji 2024 ini juga disampaikan sebagai tepisan pendapat Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mendorong segera dilakukan pembentukan panitia khusus (pansus) haji.

Gus Fahrur mengatakan usulan panitia khusus (pansus) DPR tentang haji sangat kental nuansa politiknya.

“Pansus haji saya kira tidak perlu karena hanya mengada-ada. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan bisa dilakukan secara langsung kepada dirjen haji agar tidak ada kesan ini dipolitisir,” kata Pengasuh Pesantren An Nur Bululawang, Malang ini.

Lebih lanjut, Gus Fahrur juga mengatakan pansus haji tidak akan efektif karena masa tugas anggota DPR juga sangat singkat dan segera berakhir.

“Mari kita bersama menjaga suasana biar tetap sejuk. Toh jemaah haji juga sudah pulang, tidak ada kendala. Jangan malah elit gaduh agar transisi pemerintahan ini berjalan lancar,” pungkasnya.

(dvs/rah)



Sumber : www.detik.com