Tag Archives: menteri keuangan

Prabowo Minta Rp 13 T Uang Sitaan Korupsi CPO buat LPDP, Begini Kata Menkeu-Wamendikti


Jakarta

Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menambah dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Suntikan dana tambahan tersebut disebut akan berasal dari sisa efisiensi hingga uang pengembalian kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya senilai Rp 13 triliun.

“LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang (Rp) 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/10/2025).

“Menteri Keuangan, sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya,” lanjutnya.


Jawaban Menteri Keuangan

Purbaya pada hari yang sama menyampaikan permintaan Prabowo sudah dicatat, tetapi belum ada diskusi rinci soal itu.

“Saya belum ada diskusi detailnya. Tapi kan diminta ditambahkan dari LPDP,” jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat.

Ia mengatakan Kemenkeu sudah tidak bisa menganggarkan tambahan LPDP tahun ini, tetapi mungkin dapat dilakukan tahun depan.

“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang nggak bisa,” kata Menkeu, dikutip dari detikFinance.

Kemdiktisaintek Akan Tindak Lanjuti

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan menindaklanjuti arahan Prabowo terkait hal ini. Wamendiktisaintek Stella Christie menyebut pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan LPDP.

“Ya tindak lanjutnya kita akan langsung memetakan bersama dengan LPDP. Karena memang kami selama ini juga bekerja sama tadi misalnya yang saya bilang bahwa dana riset di bawah Bapak Presiden ini bertambah 218 persen itu salah satunya adalah sumbangan terbesar dari LPDP,” ungkap Stella di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin (20/10/2025), seperti dilansir oleh detikNews.

Menurut Stella, kementeriannya akan memetakan alokasi anggaran beasiswa tersebut bersama LPDP. Ia menuturkan Presiden mempunyai perhatian besar terhadap pengembangan SDM di bidang sains dan teknologi.

Stella menjabarkan LPDP memiliki dana abadi untuk pendidikan, pendidikan tinggi, dan penelitian. Jadi anggaran akan langsung dipetakan sesuai arahan Prabowo yang menginginkan SDM unggul di bidang sains, teknologi, maupun bidang lain yang sangat dibutuhkan negara.

Ia turut menggarisbawahi beasiswa pendidikan tinggi tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga para dosen. Kemdiktisaintek juga akan memanfaatkan dana tambahan LPDP untuk mendukung riset di universitas-universitas.

“Misalnya tadi kalau misalnya di bidang teknologi masih kurang, kita bisa membangun beasiswa. Beasiswa ini juga ditujukan bukan saja bagi mahasiswa S1 tapi juga bagi para dosen-dosen kita untuk meningkatkan kompetensi mereka. Lalu juga kita bisa menggunakan dana tadi yang diberikan kepada LPDP karena ada juga dana abadi penelitian di bawah LPDP yang yield-nya itu dipakai oleh Kemendikti Saintek disalurkan langsung ke universitas,” beber Stella.

Untuk riset, Stella mengatakan pihaknya akan memetakan riset apa yang dibutuhkan negara secara strategis. Riset ketahanan pangan, ketahanan energi akan ditingkatkan dan sudah terjadi di Kemdiktisaintek.

(nah/pal)



Sumber : www.detik.com

Ini Kategori Peserta BPJS Kesehatan yang Utang Iurannya Bakal Dihapus


Jakarta

Pemerintah akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan peserta iuran BPJS Kesehatan. Anggaran sebesar Rp 20 triliun telah disiapkan pemerintah yang berasal dari APBN.

Pemutihan ini hanya dilakukan kepada peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

“Pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen dulunya mandiri sendiri membayar, lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan. Atau dibayarin Pemda, itu masih punya tunggakan, tunggakan itu dihapus,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).


Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu peserta yang akan diputihkan tunggakannya harus terdaftar dalam DTESEN.

“Dia harus masuk DTSEN, dia harus orang yang memang miskin atau tidak mampu,” tuturnya.

Pemutihan ini untuk utang maksimal 24 bulan. Misalnya, jika peserta menunggak sejak tahun 2014 maka BPJS kesehatan hanya akan menghitung yang 24 bulan atau 2 tahun. Nilai tunggakan sendiri diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun.

“Kalaupun tahun 2014 mulai, ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun cukup,” sebutnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat tak mampu.

“Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Di sisi lain, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen. Salah satunya terkait pemanfaatan IT hingga mengurangi program-program yang tidak efisien.

Simak juga Video: Dirut BPJS Kesehatan Sebut Lansia Kesulitan Akses Mobile JKN

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal


Jakarta

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu membahas eksekusi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

“Tadi kami bertiga dengan Pak Menteri Keuangan dan Danantara sudah menyelaraskan dan mencapai kesepahaman untuk proses pencairan dari Bank Himbara bagi pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

Ferry menyampaikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang Kopdes Merah Putih. Percepatan ini penting dilakukan demi mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026.


Saat ini telah dimulai proses pembangunan di hampir 5.000 titik desa, dan jumlahnya akan terus bertambah. Setiap Kopdes Merah Putih mendapat plafon pembiayaan sebesar Rp 3 miliar, yang digunakan untuk pembangunan fisik dan modal kerja. Pencairan dimulai hari ini.

“Terkait pembiayaan Kopdes, dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, sebagian dipergunakan untuk membangun fisik, dan sebagian lagi untuk modal kerja,” imbuh Ferry.

Sementara itu, Dony Oskaria menjelaskan, penyaluran plafon Rp 3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kopdes. Ia optimistis program ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional dari desa.

“Koperasi ini akan menjadi engine pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sekarang tinggal menunggu proses pembangunan koperasi-koperasi tersebut,” kata Dony.

Pembangunan Kopdes Merah Putih juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya berperan dalam mengidentifikasi lahan yang tersedia untuk pembangunan Kopdes.

“Targetnya selesai Maret 2026. Saat ini Kementerian Koperasi bersama TNI memiliki Command Center untuk menginventarisasi tanah-tanah di desa dan kelurahan, dengan target harian 1.500-2.000 hektare,” kata Ferry.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan dana Rp 16 triliun tahun ini untuk program Kopdes Merah Putih. Selain itu, bank BUMN dapat menggunakan dana Rp 200 triliun yang sebelumnya telah ditempatkan pemerintah, dengan ketentuan bunga hanya 2 persen.

“Kalau Kopdes Merah Putih tahun ini programnya Rp 16 triliun. Tapi kita sudah taruh uang Rp 200 triliun itu, kalau mau diswitch dan mereka siap, bisa dipakai. Otomatis bunga yang kita charge ke bank untuk program koperasi Merah Putih hanya 2 persen,” tutup Purbaya.

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Duitnya Ada, Produksinya Belum Cukup



Jakarta

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya menggunakan mobil lokal. Disebutkan, pendanaannya sudah siap, tapi kemampuan produksinya belum bisa memenuhi permintaan untuk menjadi mobil menteri.

Presiden Prabowo Subianto membangga-banggakan mobil Maung buatan Pindad. Setelah menjadi mobil kepresidenan, mobil Maung itu akan menjadi kendaraan dinas menteri-menteri.


Presiden Prabowo Subianto menggunakan mobil kepresidenan berupa Maung MV3 Garuda Limousine buatan PT Pindad. Pindad membuat mobil kepresidenan khusus berupa Maung Garuda Limousine. MV3 Garuda Limousine yang dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kendaraan ini berwarna putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin yang memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas dan fitur-fitur mutakhir. Garuda memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 m, lebar 2,06 m, tinggi 1,87 m serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 dk, dan transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 km/jam.

Ke depan, Maung tidak hanya digunakan sebagai kendaraan kepresidenan dan kendaraan taktis (rantis) TNI/Polri. Menteri-menteri di Kabinet Merah Putih juga harus menggunakan mobil lokal tersebut.

“Sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung, saya ngak mau tahu,” kata Prabowo kepada para menteri dan jajaran dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025) seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

“Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau boleh lah pakai mobil itu,” ujar Prabowo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan soal anggaran untuk membeli mobil Pindad sebagai mobil menteri sebenarnya sudah siap. Namun, realisasi itu menunggu kesiapan produksi Pindad.

“Tahun ini harusnya ada (anggaran), tapi rupanya kapasitas PT Pindad belum cukup. Jadi (anggarannya) dikembalikan tahun ini,” kata Purbaya seperti dikutip Antara.

Menurut Purbaya, pencairan anggaran untuk belanja Maung sebagai kendaraan menteri akan disesuaikan dengan kesiapan industri. Jika produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi permintaan, Kementerian Keuangan siap menyalurkan dana tersebut.

“Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetkan uangnya ada. Tapi nanti kalau saya ikut campur ke industri, dibilang cawe-cawe. Tapi kami siap,” tambah Purbaya.

(rgr/din)



Sumber : oto.detik.com

Riwayat Mobil Nasional Timor, Terjual Nyaris 20 Ribu Unit sebelum Dihantam Krisis



Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali cita-cita Indonesia memiliki mobil nasional. Prabowo mengatakan dalam tiga tahun ke depan, Indonesia bakal mempunyai mobil nasional. Menilik sejarahnya, Indonesia sempat memiliki mobil nasional bernama Timor. Mobil ini sempat terjual hingga nyaris 20 ribu unit sebelum dihantam krisis.

Dalam catatan detikOto, mobil nasional Timor hadir lantaran keinginan mantan Presiden Soeharto untuk membuat mobil nasional pada awal 1990-an. Dia kemudian membuat aturan soal pajak impor mobil. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional.

Aturan tersebut ibarat memberi karpet merah buat pembentukan mobil nasional Timor. Contohnya tertuang dalam poin kedua nomor dua, di mana Menteri Keuangan memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:


a. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;
b. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan mobil yang diproduksi;
c. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.

Timor sendiri merupakan gagasan salah satu anak Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau biasa dikenal Tommy Soeharto. Tommy diketahui memiliki hobi di dunia otomotif dan mengoleksi sejumlah mobil mewah, mulai Lamborghini, hingga Audi.

Dalam perjalanannya, Tommy dengan bantuan pengusaha Setiawan Djody membangun perusahaan di Bermuda yang dinamakan Megatech. Kemudian dia memutuskan untuk membeli Lamborghini tahun 1994 dengan maksud dipelajari. Tommy dan Djody mendapat bantuan dari Vector Aeromotive karena dia diketahui memiliki 57% saham di Vector.

Pada tanggal 19 Februari 1996, Tommy kembali membuat perusahaan yang disebut PT Timor Putra Nasional (TPN). Timor sendiri merupakan singkatan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat. Nah, saat itu Timor dikabarkan akan meminjam desain dan teknologi dari Lamborghini.

Namun, 28 Februari 1996, Soeharto meminta Menteri Ekonomi Indonesia yang saat itu dijabat Tungky Ariwibowo untuk mempercepat pengembangan mobil nasional Indonesia. Soeharto bahkan rela menggelontorkan sejumlah uang demi terwujudnya mobil nasional Indonesia. Banyak perusahaan berminat untuk membantu membuat mobil di Tanah Air untuk mendapatkan suntikan dana tersebut, namun rupanya Timor yang dipilih.

Mobil TimorMobil Timor Foto: ROMEO GACAD / AFP

Keputusan itu kabarnya membuat kecewa beberapa brand mobil asal Jepang seperti Toyota dan Suzuki. Alasannya sederhana, Timor tidak memiliki prototipe mobil sama sekali.

Tungky kemudian memberi tahu Timor setidaknya Timor harus memproduksi 15.000 mobil pada September 1996. Kalau Timor gagal, maka mereka harus mengembalikan uang pinjaman dari pemerintah tersebut.

Perusahaan Tommy ini kemudian dengan cepat membangun pabrik mobilnya di kawasan Cikampek. Pada 8 Juli 1996, Timor mengenalkan model S515 yang ternyata hanya me-rebadged mobil Korea Selatan, Kia Sephia. Saat itu Tommy optimistis mobil Timor bisa terjual 70.000 unit per tahunnya.

Target tersebut terbilang cukup besar untuk pemain baru sekelas Timor. Soalnya, pasar mobil di Indonesia kala itu hanya 150.000 unit per tahunnya. Di bulan yang sama, mobil sudah bisa dipesan dan pengiriman baru dilakukan bulan September.

Konsumen Indonesia tak banyak pilihan saat akan membeli mobil Timor karena hanya ada satu warna saja yang ditawarkan yakni metalik dengan harga US Dolar 250 atau saat itu di kisaran Rp 35-37 jutaan.

Banyak nada miring yang mengatakan Timor bukanlah mobil nasional Indonesia yang sesungguhnya, karena hanya mengganti logo Kia dengan Timor. Kia disebut sebagai satu-satunya yang mau menjual mobilnya di Indonesia tanpa emblem Kia. Selain Kia ada Lada dan Khodro asal Iran yang juga masuk dalam radar Tommy dalam proyek mobil nasionalnya ini.

Kendati didatangkan dari luar, Timor dijual dengan harga murah karena dibebaskan dari pajak-pajak dan bea lainnya yang biasa dikenakan pada mobil-mobil lain yang dijual di Indonesia. Namun Kia Sephia yang dijual di Indonesia ini tak memiliki fitur seperti airbag dan ABS, padahal di negara asalnya fitur tersebut ada.

Gara-gara dinilai curang, Timor pun digugat ke WTO (World Trade Organization) oleh perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang tersebut menang dan WTO memutuskan, supaya Indonesia mencabut keputusan penghapusan bea masuk dan pajak barang mewah mobil Timor.

Meski banyak diliputi kontroversi, mobil nasional Timor bisa dibilang cukup sukses secara penjualan. Berdasarkan data distribusi milik Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), di tahun pertamanya Timor bisa merangsek ke posisi enam besar penjualan mobil di Indonesia tahun 1997. Timor mampu menjual hingga nyaris 20 ribu unit atau lebih tepatnya 19.471 unit. Penjualan ini lebih besar dari Nissan yang saat itu hanya menjual 9.037 unit. Masih dalam data yang sama, Timor tampak ada dalam data Gaikindo terakhir pada tahun 2008 yakni sebesar 4 unit saja.

Sayangnya, pamor Timor tak bertahan lama. Merek ini ikutan runtuh setelah krisis ekonomi Asia yang menyebabkan Kia Motors pada tahun 1997 bangkrut (pada tahun 1998 dibeli oleh Hyundai). Selain itu rezim Soeharto juga jatuh, maka proyek mobil nasional Timor juga ditutup.

(lua/rgr)



Sumber : oto.detik.com