Tag Archives: nahdlatul

Monumen 1 Abad NU, Kado Istimewa di Hari Santri



Sidoarjo

Monumen 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) didirikan bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025. Monumen ini sebagai bentuk penghormatan terhadap peran besar NU dan pesantren dalam perjalanan bangsa.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo, KH Zaenal Abidin pun mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang telah membangun monumen tersebut.

Menurut KH Zaenal, kehadiran monumen yang juga akan dilengkapi taman tematik NU itu menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi para ulama dan santri, khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan pasca-proklamasi.


“Ini adalah hadiah besar bagi para ulama, santri, dan seluruh warga NU. Apalagi Kabupaten Sidoarjo punya sejarah panjang dalam dunia pesantren dan pergerakan nasional,” ujar KH Zaenal di lokasi Monumen 1 Abad NU, Rabu (22/10/2025).

Monumen ini sekaligus menjadi simbol bahwa perjuangan kaum santri dan para kiai bukan hanya di bidang keagamaan, tetapi dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, KH Zaenal menegaskan pentingnya peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober, tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan momen refleksi dan motivasi bagi generasi santri masa kini.

“Hari Santri adalah pengingat bahwa para santri dan kiai dulu berjuang melawan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka, sekarang santri harus terus mengabdi, bukan hanya pada kiai, tapi pada bangsa dan negara,” katanya.

Ia menambahkan, santri masa kini harus adaptif terhadap zaman. Selain menguasai ilmu agama, santri juga dituntut menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, hingga media sosial sebagai bagian dari medan dakwah yang semakin luas.

“Santri tidak cukup hanya bisa baca kitab. Mereka harus punya skill, bisa menjawab tantangan zaman, termasuk berdakwah lewat media sosial. Itulah cara santri ikut membangun bangsa hari ini,” tegasnya.

KH Zaenal juga menyinggung posisi strategis Kabupaten Sidoarjo dalam sejarah pergerakan pesantren di Indonesia. Salah satunya adalah keberadaan Pondok Pesantren Siwalan Panji, yang telah melahirkan banyak tokoh besar nasional dan pendiri pesantren ternama.

“Dari Siwalan Panji lahir tokoh besar seperti Mbah Kholil Bangkalan, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, Mbah Khosim, KH Abas, KH Samsul Arifin, hingga pendiri Pondok Modern Gontor. Mereka semua alumni Siwalan Panji. Maka, sangat pantas jika peringatan 1 Abad NU ditandai dengan monumen di Sidoarjo,” jelasnya.

Menurut KH Zaenal, monumen ini tidak hanya penting secara simbolis, tetapi juga sebagai pusat edukasi sejarah perjuangan santri dan NU di masa mendatang.

“Semoga ini bisa jadi pengingat bahwa perjuangan santri belum selesai. Kita punya tanggung jawab menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, monumen ini layak didirikan di sini, karena ada satu momen bersejarah peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Saat itu, berjuta orang datang ke Sidoarjo untuk memanjatkan doa bersama.

“Momen tersebut sekaligus menjadi simbol bahwa NU, dengan seluruh loyalitas dan pengorbanan warganya, telah memberikan begitu banyak untuk bangsa. NU tidak pernah menagih apapun, hanya menginginkan Indonesia terus maju,” kata Sullamul Hadi Nurmawan yang akrab dipanggil Gus Wawan.

Gus Wawan yang juga anggota DPRD Sidoarjo menambahkan, dari sisi geografis, Sidoarjo memang sangat layak menjadi tempat lahirnya santri-santri luar biasa. Tokoh besar seperti Mbah Hasyim Asy’ari pun pernah mondok di Buduran. Jadi, Sidoarjo bukan sekadar wilayah, tetapi bagian penting dari sejarah besar NU.

“Kita tidak harus menyebutnya ‘kota santri’, namun Sidoarjo adalah kota yang menuju metropolis dengan ruh kesantrian yang tetap tinggi. Santri itu tegas, penuh cinta, dan kasih sayang, nilai-nilai itu yang terus hidup di tengah masyarakat Sidoarjo,” pungkas Gus Wawan.

——-

Artikel ini telah naik di detikJatim.

(wsw/wsw)



Sumber : travel.detik.com

Kapan Hari Santri Nasional? Ini Sejarah, Makna, dan Rangkaian HSN 2025



Jakarta

Setiap tahunnya, Hari Santri Nasional menjadi momen refleksi dan penghargaan terhadap kontribusi santri dalam menjaga keimanan, membangun bangsa, dan meneladani semangat jihad yang telah diwariskan para ulama terdahulu. Kapan Hari Santri Nasional diperingati?

Di balik sejarah kemerdekaan Indonesia, para santri memainkan peran strategis. Hari Santri Nasional hadir untuk menghormati perjuangan dan dedikasi mereka bagi bangsa dan agama.


Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Penetapan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015.

Tanggal tersebut dipilih bukan tanpa alasan, melainkan untuk mengenang peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), pada 22 Oktober 1945 di Surabaya.

Latar Belakang Sejarah Hari Santri

Dikutip dari buku Generasi Emas Santri Zaman Now karya Nasrullah Nurdin, S.S., Lc., M.Hum., pada masa awal kemerdekaan Indonesia, bangsa ini menghadapi ancaman besar dari kembalinya pasukan kolonial Belanda yang membonceng Sekutu setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Melihat situasi genting tersebut, para ulama dan santri tidak tinggal diam. KH. Hasyim Asy’ari melalui rapat besar para kiai di Surabaya menyerukan “Resolusi Jihad” yang berisi kewajiban umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dan melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa di tanah air.

Seruan tersebut kemudian memicu semangat rakyat dan santri di berbagai daerah untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Puncaknya adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Dengan demikian, 22 Oktober dipandang sebagai momen lahirnya semangat jihad santri dalam membela tanah air.

Presiden Joko Widodo kemudian menetapkan Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Penetapan ini diumumkan langsung pada tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Hari Santri bukan hanya milik kalangan pesantren, tetapi merupakan hari kebangsaan yang diilhami oleh semangat perjuangan ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

8 Rangkaian Acara Hari Santri 2025

1. Ithlaq Hari Santri 2025

Ithlaq Hari Santri 2025 berlangsung pada 22 September 2025 di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Melalui acara tersebut, akan diselenggarakan cek kesehatan gratis nasional, halaqah astaloka di Ma’had Aly atau seminar, peluncuran logo, hingga tema besar.

Selain itu, para santri juga akan menampilkan sejumlah karya seni mulai dari musik hadrah, teater pesantren, puisi kebangsaan, dan semacamnya.

2. Halaqah Astaloka

Pada 23 September 2025 akan digelar Halaqah Astaloka atau seminar. Dalam setiap halaqah, terdapat program cek kesehatan gratis dan pasar murah.

Halaqah Astaloka ini menghidupkan kembali tradisi diskusi ilmiah pesantren menjadi panggung peradaban nasional dan diplomasi ilmu global. Selain itu, Halaqah Astaloka menjadi forum nasional kiai, akademisi, dan santri.

Tujuan utama dari Halaqah Astaloka antara lain membahas isu umat, bangsa, dan kemanusiaan lintas generasi. Kemudian menghasilkan warisan berupa buku, naskah ilmiah, dan rekomendasi kebijakan.

Selain itu, Halaqah Astaloka juga bertujuan memperkuat citra pesantren sebagai pusat moderasi Islam dan diplomasi ilmu global. Halaqah Astaloka juga memberikan ruang santri untuk tampil sebagai pemikir serta agen perubahan.

3. Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) Internasional 2025

Agenda lainnya yang termasuk dalam rangkaian acara hari santri 2025 adalah MQK Internasional 2025 yang berlangsung pada 1-7 Oktober 2025. Lokasinya di Pesantren As’adiyah, Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan.

MQK sendiri merupakan ajang kompetisi membaca dan mengkaji kitab-kitab kuning berbahasa Arab.

4. Gerakan Ekoteologi di Pesantren

Selanjutnya ada Gerakan Ekoteologi di Pesantren yaitu Satu Santri Satu Pohon. Santri tak hanya sebagai pewaris ilmu agama, melainkan juga penjaga bumi.

Menanam pohon termasuk dzikir ekologis atau wujud nyata bakti santri kepada Allah SWT melalui perawatan alam. Gerakan ini hadir sebagai respons atas krisis iklim global yang mengedepankan pesantren sebagai pusat green leadership. Secara serentak dan nasional, para santri akan berkontribusi langsung terhadap agenda Net Zero Emission 2060.

5. Expo Kemandirian Pesantren

Pada 2-22 Oktober 2025, akan digelar Expo Kemandirian Pesantren 2025. Acara ini menjadi panggung nasional memperlihatkan karya, inovasi, dan kemandirian santri. Sejalan dengan prioritas Presiden tentang UMKM, digitalisasi ekonomi dan ekonomi hijau.

6. Pesantren Award

Agenda pada 20 Oktober 2025 adalah Pesantren Award 2025 yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta. Acara yang digelar pada malam hari ini akan menghadirkan apresiasi prestasi pesantren, peluncuran program strategis, serta gerakan wakaf produktif.

Terdapat lima kategori penghargaan yang ada dalam acara Pesantren Award 2025, launching Beasiswa Santri Mendunia Kemenag RI, testimoni alumni internasional, serta penampilan seni dan tari kolosal santri.

7. Doa Santri untuk Negeri

Agenda ketujuh adalah Doa Santri untuk Negeri yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2025 usai salat Isya. Secara serentak dan daring, pesantren dari 34 provinsi di Indonesia akan berdoa untuk negeri.

8. Malam Bakti Santri untuk Negeri Bersama Presiden RI

Rangkaian terakhir sekaligus klimaks dari acara adalah Malam Puncak Santriversary Hari Santri 2025 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, 25 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto diagendakan hadir.

(dvs/lus)



Sumber : www.detik.com

Kata Muhammadiyah dan PBNU soal Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis



Jakarta

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis perlu dibicarakan dengan pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah. Pembicaraan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar’i terkait golongan yang berhak menerimanya.

“Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas,” kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.


Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, perlu pembicaraan lebih jauh terkait manajemen dan capaiannya jika usulan itu mau ditindaklanjuti.

“Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. Karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan,” kata dia.

Tanggapan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut merespons usulan pendanaan makan bergizi gratis dengan uang zakat. Menurutnya, hal ini perlu kajian lanjut karena penerima zakat sudah ada aturannya dalam syariat.

“Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati,” katanya usai jumpa pers penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (13/1/2025), dilansir NU Online.

Gus Yahya, sapaannya, memandang pemerintah perlu mengkaji secara serius target penerima manfaat dari lembaga zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis.

“Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf (penerima zakat) yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat,” jelasnya.

Selain zakat, Gus Yahya melihat adanya potensi penggunaan infak dan sedekah untuk membiayai program tersebut, mengingat aturan infak dan sedekah lebih longgar ketimbang zakat.

Pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh NU (LAZISNU) untuk ikut serta mengembangkan program pemanfaatan dana yang tujuannya kurang lebih seperti makan bergizi gratis.

Terkait kerja sama, Gus Yahya mengaku masih menjalin komunikasi intens dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, seperti Badan Gizi Nasional dan pihak pemerintah terkait.

“Nanti ada dua area kerja yang bisa kita tangani, tentu pengadaan makan gratis itu sendiri, artinya masaknya (dan) membaginya kepada siswa dan santri. Dan juga (Penyediaan) mulai dari bahan-bahannya yang melibatkan UKM di lingkungan NU,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dilansir detikNews.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” katanya.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Tokoh NU – Muhammadiyah Bicara soal Pansus Haji, Begini Kata Mereka



Jakarta

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) turut angkat bicara terkait pembentukkan panitia khusus angket pengawasan haji atau Pansus Angket Haji oleh DPR RI. Menurut mereka, pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam ibadah haji untuk masyarakat Indonesia seperti penerapan haji ramah lansia dan rekrutmen petugas yang terbuka.

“Yang paling penting bahwa inovasi pelayanan haji ini ada. Jadi tidak hanya sekarang, dulu dan sekarang masalahnya sama, ya di Mina saat mabit, karena memang di Mina berjubel, banyak orang, tempat sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya. Jadi ini bukan murni salah pemerintah,” ujar tokoh muda Muhammadiyah, Sunanto, dalam Diskusi Publik Forjukafi: Haji Antara Transformasi dan Politisasi di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Cak Nanto, begitu sapaan akrabnya, menyebut bahwa permasalahan di Mina juga dihadapi oleh jamaah dari negara lain. Bahkan Kerajaan Arab Saudi harus melonggarkan fatwa, sehingga muncul area di sekitar Mina yang selama ini dikenal sebagai ‘Mina Jadid’.


Sementara itu, kata Cak Nanto, permasalahan terkait perbedaan fasilitas antara jamaah haji reguler, khusus, dan jemaah dari negara lain bukanlah hasil dari pembeda-bedaan oleh pemerintah melainkan telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah.

“Sekarang apa? Kalau tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan, maka saya rasa (pembentukan Pansus Haji) hanya mencari-cari alasan. Kalaupun dinilai perlu diperbaiki, sudah telat karena tidak akan ada perubahan lagi,” jelas Cak Nanto.

Dalam hal evaluasi petugas haji, para petugas dinilainya telah bekerja dengan maksimal menangani segala urusan. Mulai dari memandikan dan menyucikan hingga berbagai kebutuhan pribadi jamaah.

“Selama ibadah haji itu masih ada, maka pengelolaan haji itu pasti akan ada masalah. Jadi apa yang mau dipansuskan? Kecuali memang mau cari-cari masalah,” tegasnya.

Senada dengan itu, Tokoh NU Lukman Edy memberikan respons positif terhadap transformasi pelayanan haji yang semakin membaik. Hal ini terbukti dengan penurunan angka jamaah haji yang meninggal meskipun jumlah jemaah haji terus meningkat setiap tahunnya.

“Seiring bertambahnya jumlah jamaah yang berangkat, maupun seiring bertambah banyak juga peserta yang mendaftarkan diri, tentu semakin dinamis pula pelayanan haji dengan menyesuaikan perkembangan zaman,” ucap Lukman.

Secara pribadi, Lukman menegaskan bahwa pembentukan Pansus Haji dalam waktu yang terbatas ini sangat mungkin mengandung muatan politisasi di dalamnya. Ia mengaku miris melihat hal tersebut.

“Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi,” tukasnya.

(hnh/rah)



Sumber : www.detik.com

Cucu KH Hasyim Asy’ari Pimpin Badan Penyelanggara Haji, Ini Profilnya


Jakarta

Presiden Prabowo Subianto melantik KH Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta hari ini.

“Kiai Haji Moch Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg RI Nanik Purwanti saat membacakan surat keputusan pengangkatan seperti dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/10/2024).

Gus Irfan akan didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya di Badan Penyelenggara Haji.


Gus Irfan diketahui merupakan cucu KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Berikut profil lengkapnya.

Profil KH Moch. Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji

KH Moch. Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan adalah putra dari KH Yusuf Hasim, anak KH Hasyim Asy’ari. Ia lahir di Jombang, 62 tahun lalu.

Gus Irfan adalah alumni SMPP Jombang (sekarang SMAN 2 Jombang). Ia kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Brawijaya dan lulus pada 1985. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan S2 di universitas yang sama.

Di Jombang, Gus Irfan aktif di pondok pesantren. Pda 1989, ia mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum di Pondok Pesantren Tebuireng. Ia juga pernah menjadi pengasuh Pesantren Al-Farros Tebuireng pada 2006.

Sembari aktif di ponpes, Gus Irfan mengajar di AKPER Widyagama Malang pada 2013-2016. Dua tahun berikutnya, pada 2018, ia sempat dipanggil untuk menjadi Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Uno. Ia diperhitungkan Timses Prabowo karena posisinya di Lembaga Perekonomian NU (LPNU). Gus Irfan menduduki posisi strategis di LPNU sebagai wakil ketua.

Profil Gus Irfan selengkapnya baca di sini.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Pemerintah dan DPR Harus Meringankan Jamaah



Jakarta

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menanggapi usulan biaya haji 2024 yang tengah ramai dibahas, khususnya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Haji DPR. Sebagai organisasi Islam dengan basis massa terbesar di Indonesia, NU memiliki perhatian besar terhadap kebijakan haji.

Gus Yahya menjelaskan salah satu faktor utama yang mempengaruhi biaya haji adalah nilai tukar mata uang. Sebab, seluruh kegiatan ibadah haji berlangsung di Arab Saudi dan menggunakan mata uang riyal. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal menjadi aspek yang sangat menentukan besaran biaya yang harus ditanggung jemaah.

“Kalau dilihat dari harga-harga di sana, menurut teman-teman yang terlibat dalam pengelolaan haji, sebenarnya perubahan harga di Arab Saudi itu tidak terlalu signifikan. Harga-harga di sana relatif stabil. Masalahnya ada pada nilai tukar rupiah terhadap riyal yang berubah-ubah,” ujar Gus Yahya saat jumpa pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).


“Jadi, biaya dalam rupiah naik bukan karena harga di Arab Saudi, tetapi karena fluktuasi nilai tukar,” papar Gus Yahya.

Ia menekankan persoalan ini bukan sekadar soal efisiensi manajemen dalam pengelolaan haji, tetapi juga terkait dengan kinerja ekonomi nasional secara lebih luas. Stabilitas nilai tukar, kata Gus Yahya, mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji. Pihaknya berharap pemerintah dan DPR bisa menetapkan biaya yang meringankan jemaah.

“Kita harus memahami bahwa ini bukan hanya soal manajemen yang efisien, tetapi juga kinerja ekonomi nasional. Pemerintah dan DPR perlu bekerja sama untuk menetapkan biaya haji yang paling meringankan bagi jamaah, sejalan dengan situasi ekonomi yang ada,” tambahnya.

Gus Yahya juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah bersama DPR akan berupaya sebaik mungkin dalam menentukan besaran biaya haji. Baginya, yang terpenting adalah memastikan kebijakan tersebut dapat memberikan keringanan bagi jemaah, mengingat ibadah haji adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara finansial.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 93.389.684,99 atau sekitar Rp 93,3 juta.

Usulan ini merujuk pada nilai tukar Dolar Amerika sebesar Rp 16.000 dan Riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.266,67. Sementara itu, besaran yang dibayarkan oleh jemaah haji 2025 atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) mencapai Rp 65,3 juta.

Biaya yang harus dibayar jemaah mengalami kenaikan hampir Rp 10 juta dari tahun sebelumnya. Pada 2024, Bipih rata-rata Rp 56,04 juta.

(hnh/kri)



Sumber : www.detik.com

Prabowo Minta Ongkos Haji Turun Padahal Dollar Naik, Ini Respons Menag



Jakarta

Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons permintaan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan biaya haji. Nasaruddin menyebut akan mengupayakan hal tersebut.

“Kita usahakan,”ujar Nasaruddin Umar saat ditemui di Kongres Pendidikan Nahdlatul Ulama, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa tantangan utama dalam menurunkan biaya haji adalah kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah. Selain itu, kontribusi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang sebelumnya mencapai 40 persen, kini turun menjadi 38 persen.


“Dollar kan tambah naik sekarang, dulu Rp15.000 sekarang Rp16.200. Dulu kontribusi BPKH itu 40 persen sekarang tinggal 38 persen. Harga di sana juga mahal, pajaknya mahal, tapi justru ongkos haji bisa turun. Itu luar biasa,” jelas Nasaruddin.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa biaya haji yang telah disepakati bersama DPR melalui mekanisme pembahasan komprehensif sudah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk subsidi dan efisiensi operasional.

“Kan sudah kesepakatan DPR kemarin,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap biaya haji 2025. Ia berharap, ongkos haji bisa diturunkan lagi.

“Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik ini kita turunkan harga naik haji. Itu juga kita belum puas. Saya perintahkan cari lagi kesempatan dan peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi, efisiensi, efisiensi,” kata Prabowo usai meresmikan PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025), dilansir detikFinance.

Seperti diketahui, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 telah diupayakan untuk lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada jemaah. Dari Rp 56.046.172, kini menjadi Rp 55.431.750. Biayanya turun sekitar Rp 600.000 dari ongkos haji 2024.

(lus/lus)



Sumber : www.detik.com

BPKH Temui Ketum PBNU, Minta Dukungan Revisi UU Keuangan Haji



Jakarta

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengadakan pertemuan. Silaturahmi berlangsung di Gedung PBNU, Jakarta hari ini.

“Alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan silaturahmi dengan Ketum PBNU, ada beberapa hal yang kami diskusikan,” kata Fadlul kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (19/2/2025).

Lebih lanjut ia mengungkap pertemuan itu diadakan untuk meminta dukungan tambahan terkait rencana revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji.


“Karena saat ini seperti yang telah diketahui sebelumnya, kita sudah dalam proses untuk melakukan revisi atau perubahan undang-undang 34 tahun 2014 untuk menyelaraskan dengan penyelenggaraan ibadah haji di undang-undang nomor 8 tahun 2019,” paparnya.

Ke depannya, terang Fadlul, ini menjadi satu pijakan untuk memberi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia merasa dukungan dari PBNU sangat dibutuhkan untuk memperoleh opini yang menguatkan kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Yang pasti kami butuh dukungan dan butuh beberapa support dari PBNU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia agar mendapatkan pendapat atau opini yang menguatkan kelembagaan BPKH dalam penyelenggaraan ibadah haji,” urainya.

Selain itu, BPKH juga meminta dukungan PBNU terkait porsi pembagian antara nilai manfaat dengan Bipih.

“Karena seperti yang kita ketahui bersama, MUI sudah memberikan ijtima terkait dengan porsi yang disarankan untuk pembagian nilai manfaat. Ke depannya akan kita lakukan sesuai dengan roadmap,” lanjut Fadlul.

Meski demikian, BPKH juga membutuhkan dukungan serta fatwa dari Bahtsul Masail terkait ketetapan MUI tersebut.

“Namun kami butuh dukungan dan fatwa juga mungkin dari Bahtsul Masail terkait dengan ketetapan MUI sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” tandasnya.

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com