Tag Archives: nasaruddin umar

Hikmah

Langkah Strategis Pemerintah Lindungi Santri Lewat Sinergi Tiga Kementerian

Leave a comment


Jakarta –

Tragedi ambruknya bangunan mushola di salah satu pondok pesantren baru-baru ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keamanan lingkungan pendidikan keagamaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan memperkuat kolaborasi antar instansi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren.

Dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025) dan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Upaya Bersama Perkuat Infrastruktur Pesantren

Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para santri, khususnya yang menempuh pendidikan di pesantren berasrama. Melalui kerja sama tersebut, ketiga kementerian sepakat memperkuat koordinasi dalam pertukaran data pesantren di bawah pembinaan Kemenag, memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan, serta mendorong penyehatan lingkungan pesantren agar lebih layak dan aman.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pesantren merupakan salah satu pilar utama pendidikan keagamaan di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pesantren tidak sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag.

Menag Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Peran Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab teknis dalam memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan, kementeriannya akan melakukan pemetaan dan pengujian kualitas bangunan pesantren di sejumlah daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Lebih lanjut, tim teknis dari PUPR juga akan memberikan pendampingan bagi pengelola pesantren yang menghadapi kendala dalam perizinan pembangunan.

“Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan pesantren yang aman, sehat, dan layak huni bagi para santri.

Selain dari sisi teknis, aspek perlindungan terhadap santri juga menjadi perhatian utama. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan santri merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Langkah Sinergis Lintas Kementerian

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup berbagai hal penting: mulai dari pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, dukungan teknis untuk memastikan keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, hingga koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan pesantren di Indonesia dapat semakin tertata, aman, dan berkelanjutan.

Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Gugu Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

(dvs/erd)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Perhatian Nyata pada Pendidikan Agama

Leave a comment



–

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya terhadap penguatan lembaga pendidikan keagamaan. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan anggaran bagi Kementerian Agama untuk mendukung pengembangan madrasah swasta di seluruh Indonesia.

Dilansir dari detikNews, Selasa (14/10/2025) Menag menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.

“Alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini,” ujar Nasaruddin Umar.


Meskipun tidak menyebutkan nominal secara rinci, Nasaruddin menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

“Kami Insyaallah sudah punya data sebagian tapi yang sebagiannya karena harus menempuh jalan kaki 2 hari 2 malam kadang-kadang harus naik speedboat untuk mengejar pulau-pulau yang di pulau-pulau juga banyak masalah, yang kena ombak dan seterusnya padahal di situ juga ada anak bangsa kita yang sedang belajar, inilah yang menjadi concern kita semuanya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menag juga menyinggung langkah-langkah pemulihan pasca musibah robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menuturkan bahwa Kementerian Agama telah melakukan pendekatan psikologis kepada para korban dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan pesantren.

“Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya mari kita memelihara bersama pondok pesantren, tidak bisa dilupakan jasa pondok pesantren dalam kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, masih banyak pesantren dan rumah ibadah yang berdiri di lokasi dengan kondisi geografis berisiko tinggi. Ia menyoroti bangunan yang berada di area rawan longsor maupun di puncak bukit.

“Beserta seluruh penyuluh yang bertebaran kurang lebih 300 ribu grup jumlahnya di seluruh Indonesia, ini kami juga ikut mengerahkannya untuk memberikan pendataan gedung-gedung mana, pondok-pondok pesantren mana, rumah ibadah mana yang memiliki tingkat kemiringan, banyak sekali mereka dibangun di tingkat kemiringan yang rawan longsor, bahkan ada juga yang dibangun di puncak bukit yang rawan dengan berbagai macam akibat termasuk longsor,” ujarnya.

Pemerintah Siapkan Renovasi Pesantren di Wilayah Rawan

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berkomitmen melakukan renovasi pesantren di kawasan berisiko bencana untuk menjamin keselamatan santri. Program ini resmi dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, yang disaksikan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) Menko Muhaimin menegaskan bahwa prioritas renovasi akan diberikan kepada pesantren dengan jumlah santri besar dan kemampuan finansial terbatas.

“Renovasi akan diprioritaskan bagi pesantren yang rawan, berjumlah santri di atas seribu orang, dan yang betul-betul tidak mampu melanjutkan pembangunan. Pemerintah ingin semua santri belajar dalam lingkungan yang aman,” tegas Cak Imin.

Pendataan Menyeluruh dan Keterlibatan Perguruan Tinggi

Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar menuturkan bahwa Kementerian Agama telah mengerahkan jajarannya hingga tingkat daerah untuk melakukan pemetaan terhadap seluruh lembaga keagamaan yang berisiko secara struktural.

“Kami bersama seluruh jajaran vertikal Kementerian Agama di daerah, dari Kanwil hingga KUA, sedang melakukan pemetaan gedung-gedung keagamaan yang rawan, termasuk pesantren di wilayah miring, pinggir sungai, atau berusia di atas seratus tahun,” jelas Menag.

Lebih lanjut, Menag menambahkan bahwa perguruan tinggi keagamaan negeri yang memiliki fakultas teknik akan turut dilibatkan dalam proses asesmen bangunan pesantren dan madrasah.

“Kami ingin memastikan setiap pesantren terdata dengan baik. Jangan sampai ada lembaga pendidikan keagamaan yang luput dari perhatian hanya karena statusnya swasta. Semua pesantren adalah aset bangsa yang harus dijaga keselamatannya,” tegas Menag.

Pendampingan Teknis dari Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berperan aktif melakukan pemeriksaan keandalan bangunan dan mendampingi pengelola pesantren dalam proses perizinan.

Menteri PUPR Dody Hanggodo memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen di sejumlah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak.

“Kami sudah mulai melakukan asesmen keandalan bangunan di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumsel, Sulsel, dan Kalsel,” terang Dody.

Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan membangun sistem pembelajaran bersama yang lebih aman.

“Sebanyak 80 pesantren besar dijadikan contoh untuk membangun pembelajaran bersama, bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman bagi para santri,” sambungnya.

Pelatihan Konstruksi untuk Santri

Selain pendampingan teknis, Kementerian PUPR membuka layanan hotline 158 dan WhatsApp bagi pemerintah daerah dan pengelola pesantren yang membutuhkan bantuan teknis. Tak hanya itu, PUPR juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi gratis bagi para santri, agar mereka memiliki keterampilan yang bisa diterapkan langsung di lingkungan pesantren.

“Kami ingin semangat gotong royong di pesantren diperkuat dengan keahlian. Santri akan kami latih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan rasa bangga,” jelasnya.

(dvs/inf)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Menag RI Dorong Asia Tenggara Jadi Pusat Peradaban Islam Dunia

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan optimisme bahwa Asia Tenggara berpotensi menjadi episentrum baru peradaban Islam dunia, seperti halnya Baghdad pada masa kejayaan Islam.

Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada Mesyuarat Menteri-Menteri Agama MABIMS ke-21 di Melaka, Malaysia, Minggu (19/10/2025).

“Dulu Baghdad dengan Baitul Hikmah-nya melahirkan hegemoni intelektual dunia. Kini, Asia Tenggara harus mempersiapkan diri menjadi Baitul Hikmah baru bagi dunia Islam,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima detikHikmah pada Minggu (19/10/2025).


Menag menilai bahwa Timur Tengah telah menuntaskan peran besar dalam membangun fondasi keislaman. Kini, saatnya Asia Tenggara mengambil tongkat estafet itu untuk memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam.

“Dengan stabilitas politik dan ekonomi yang kita miliki, Asia Tenggara bisa menjadi pusat perhatian dunia Islam berikutnya. Apalagi, beberapa negara Timur Tengah masih dihadapkan pada situasi yang belum stabil, sehingga peluang itu justru terbuka di kawasan kita,” tambahnya.

Ia menyoroti potensi besar Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk membangun sinergi keilmuan dan peradaban. “Kita harus punya obsesi untuk mengangkat martabat Islam, bukan hanya lewat politik atau ekonomi, tetapi juga melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan integrasi peradaban,” tuturnya.

Menurut Menag, kebangkitan Islam di masa depan harus berakar pada integrasi ilmu agama dan ilmu umum, sebagaimana yang terjadi pada masa Baitul Hikmah di Baghdad. “Para ilmuwan kala itu bukan hanya ahli ilmu umum, tetapi juga seorang sufi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kekuatan pemikiran dan pengetahuan mampu menjadi landasan bagi umat Islam untuk membangun ideologi, ekonomi, serta peradaban baru yang berdaya saing global.

Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pertemuan MABIMS 2025 di Malaysia juga menghasilkan kesepakatan untuk menjalankan Program Semanis MABIMS Seharum Serantau. Salah satu fokusnya adalah mengoptimalkan peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan ekonomi umat.

Menag memaparkan sejumlah inisiatif Kementerian Agama dalam pemberdayaan masjid selama setahun terakhir. Salah satu contohnya adalah Masjid Istiqlal di Jakarta, yang kini tidak hanya ramah bagi jamaah tetapi juga ramah lingkungan.

Masjid terbesar di Asia Tenggara itu menjadi tempat ibadah pertama di dunia yang memperoleh sertifikasi green building dari International Finance Corporation (IFC), lembaga di bawah Bank Dunia. Sertifikasi The Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) diberikan atas penerapan efisiensi energi dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Masjid Istiqlal juga melakukan inovasi dengan mendaur ulang air wudu untuk menyiram tanaman dan membersihkan area masjid.

Selain itu, Kementerian Agama turut membantu 4.450 pelaku UMKM melalui pinjaman tanpa bunga (qardul hasan) lewat program Masjid Berdaya Berdampak (MADADA). “Kami juga menyalurkan bantuan operasional dan pembangunan untuk 647 masjid atau musala, serta meningkatkan kapasitas 1.350 takmir masjid agar mampu memberdayakan ekonomi umat,” jelas Menag.

Kolaborasi Negara-Negara MABIMS

MABIMS merupakan forum kerja sama antara Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Keempat negara ini, menurut Menag, memiliki visi keagamaan yang sejalan.

Brunei Darussalam, dengan falsafah Melayu Islam Beraja, terus memperkuat pendidikan Islam dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban dan persatuan umat. Malaysia mengusung visi Malaysia MADANI yang menekankan nilai kemampanan, kesejahteraan, kreativitas, saling menghormati, dan ihsan berlandaskan maqasid syariah.

Sementara Singapura mengedepankan strategi Religious Harmony and Community Resilience, menampilkan wajah Islam yang inklusif dan moderat di tengah masyarakat majemuk.

Indonesia sendiri meneguhkan komitmen melalui gagasan Moderasi Beragama dan Trilogi Kerukunan Jilid II, yang meliputi kerukunan antarsesama manusia, harmoni dengan alam, serta hubungan manusia dengan Tuhan. “Trilogi Kerukunan menegaskan bahwa agama harus menjadi sumber harmoni sosial dan kemaslahatan bersama,” ujar Menag.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan empat strategi keagamaan MABIMS sebagai paradigma bersama untuk memahami keragaman agama, memperkuat dialog lintas iman, dan membangun solidaritas antarumat Islam di Asia Tenggara.

Di era digital, tambahnya, teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat kerja sama lintas agama dan menumbuhkan semangat hidup damai.

“Melalui kurikulum yang inklusif dan pengajaran nilai-nilai universal, kita dapat membentuk generasi yang hidup dalam harmoni dan siap membangun masyarakat yang inklusif,” ujarnya menutup sambutan.

“Semoga MABIMS terus menjadi perekat hubungan antara negara dan agama, sekaligus memperkokoh ukhuwah Islamiyah di kawasan serantau,” pungkasnya.

(lus/erd)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Doa Nasaruddin Umar untuk Pernikahan Wamenag Romo

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar turut berbahagia atas pernikahan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i. Doa pun ia panjatkan untuk rekan kerjanya tersebut.

Dilihat detikHikmah dalam laman Instagramnya, Senin (20/10/2025), Nasaruddin Umar terlihat mengunggah video kehadirannya di acara pernikahan Wamenag Romo dan Maya Suhasni. Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan kebahagiaan seluruh jajaran Kemenag atas pernikahan Wamenag Romo.

“Di masjid yang sangat monumental Al-Azhar ini, kita menyaksikan peristiwa yang sangat sakral yaitu perkawinan sahabat kita, saudara kita, kakak kita, orang tua kita al-mukarram, Bapak Dr. KH Romo HR Muhammad Shafi’i, SH, M.Hum, bersama dengan Ibu Hj. Maya Suhasni Siregar, SE,” kata Menag Nasaruddin Umar.


“Atas nama Keluarga Besar Kementerian Agama Republik Indonesia yang hari ini juga ikut bergembira ria karena menyaksikan salah seorang tokohnya, idolanya, panutanya yang melangsungkan akad. Kita semuanya Romo sangat berbahagia dan doa tulus lahir batin, Wallahi, kita semuanya sangat gembira,” lanjutnya.

Menag Nasaruddin Umar juga menyambut hangat kehadiran Maya Suhasni. Dengan menikah dengan Wamenag Romo, ia secara otomatis menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama (Kemenag).

“Ibu Maya, selamat bergabung nanti dengan keluarga besar kita di Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan keluarga besar Dharma wanita. Kita sangat senang dan sekarang ini kita sangat lega Romo yang selama ini sendiri, sekarang ada pendampingnya,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Tak lupa Menag Nasaruddin Umar memanjatkan doa untuk kedua mempelai. Doa tersebut ia tulis dalam caption video yang diunggahnya di Instagram.

“Selamat menempuh hidup baru, @romo.syafii Semoga langkah baru ini membawa ketenangan, keberkahan yang berkelanjutan serta senantiasa diberi kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan bersama,” tulis Menag.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Dana BOS dan BOP Rp 4 Triliun untuk Madrasah-RA Cair Pekan Ini

Leave a comment



Jakarta –

Kabar baik bagi ribuan madrasah dan raudlatul athfal (RA) di seluruh Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) akan menyalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah untuk Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2025 pekan ini.

Total dana yang akan disalurkan mencapai Rp4,01 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar.

“Alhamdulillah, mulai pekan ini anggaran lebih 4 triliun rupiah bisa dicairkan untuk RA dan madrasah,” katanya, dikutip dari laman Kemenag, Selasa (21/10/2025).


Ia mengatakan bantuan operasional adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai arahan presiden, kita perlu wujudkan pendidikan bermutu untuk mencetak generasi unggul yang berdaya saing global,” tuturnya.

Ia menambahkan, dukungan operasional pendidikan melalui BOS Madrasah dan BOP RA menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan agama bermutu.

“BOP RA dan Bos Madrasah adalah bentuk dukungan pemerintah wujudkan pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas,” kata Menag.

Rincian Dana dan Lembaga Penerima BOS dan BOP

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menjelaskan, total alokasi dana BOP RA sebesar Rp204 miliar. Sementara itu, BOS Madrasah mencapai Rp3,809 triliun.

Total ada 81 ribu lembaga yang akan menerima bantuan. Lembaga-lembaga tersebut telah lolos tahap verifikasi.

“Anggaran BOS dan BOP sebesar Rp 4,01 triliun sudah dalam tahap pencairan untuk disalurkan oleh bank penyalur kepada 81 ribu lembaga yang sudah memenuhi kriteria,” katanya.

Pencairan Bantuan Lewat Verifikasi Ketat

Ditambahkan oleh Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Nyayu Khodijah, seluruh dokumen pengajuan pencairan sudah diverifikasi secara ketat oleh Kemenag.

“Setiap lembaga yang mengajukan pencairan Triwulan III dan IV wajib telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sampai penyaluran Triwulan II,” jelasnya.

Nyayu mengatakan proses verifikasi adalah langkah untuk melihat apakah penyaluran sesuai prosedur. Hanya lembaga yang memiliki dokumen lengkap dan valid bisa menerima bantuan tersebut.
Sembunyikan kutipan teks

“Dana BOP dan BOS diharapkan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk peningkatan mutu pembelajaran dan akuntabilitas pelaporan. Jangan sampai ada keterlambatan penyerapan yang dapat menghambat kualitas pendidikan madrasah,” tegasnya.

Nyanyu mengatakan dana yang diterima harus dimanfaatkan secara disiplin, transparan, dan akuntabel. Selain itu, besar dana harus sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Ia mengimbau kepala madrasah dan RA agar terus memastikan status pengajuan aplikasi eRKAM V2 (untuk BOS) atau Portal BOS Kemenag (untuk BOP).

(cyu/cyu)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Sudah di Presiden, Semoga Jadi Kado Hari Santri

Leave a comment



Jakarta –

Syarat pembentukan Ditjen Pesantren telah dipenuhi seluruhnya oleh Kementerian Agama (Kemenag RI). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan telah rampung.

“Alhamdulilah sudah kita melakukan persyaratan yang diminta MenPAN dan kita sudah berkali-kali bolak balik memperbaiki dan finish kemarin sudah dikirim MenPAN ke presiden,” ujar Menag dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Menurut penuturannya, seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan Ditjen Pesantren telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap, Prabowo segera menandatangani dokumen dan lahirnya Ditjen Pesantren menjadi kado Hari Santri 2025.


“Mudah-mudahan dalam waktu singkat hadiah Bapak Presiden dalam rangka hari ulang tahun, Hari Santri besok ini. Jadi insyaAllah kabar baik buat pondok pesantren akan punya ditjen tersendiri yang selama ini hanya diurus oleh sebuah direktur,” sambung Menag.

Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren menggantikan Ditjen Haji dan Umrah yang kini statusnya berubah menjadi kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umrah RI.

“Sekarang ini pesantren akan diangkat menjadi sebuah ditjen, Direktur Jenderal, dan ini mungkin nanti akan mengganti Ditjen Haji, yang sudah pindah ke tempat yang lain,” tandas Nasaruddin.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Sejahterakan Guru hingga Lestarikan Lingkungan

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membeberkan deretan capaian kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam mewujudkan Asta Cita. Ini menjadi refleksi satu tahun mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Asta Cita bukan sekadar rencana politik, tapi arah moral bangsa. Di Kementerian Agama, kami terus berupaya agar nilai agama tidak berhenti di mimbar, tetapi hidup dalam kebijakan yang memuliakan manusia,” kata Menag dalam refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Salah satu capaian itu adalah menyejahterakan pendidik. Menag menyebut pertama kalinya dalam sejarah, tunjangan profesi guru non PNS dinaikkan secara signifikan. Mulai dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan.


“Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” sambungnya.

Tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025.

Langkah tersebut menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.

“Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan, karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang,” jelas Menag.

Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.

Dalam setahun terakhir, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan kepada 19.264 siswa Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, 161.591 Santri, serta 1.469 Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu.

“Lebih dari 9 triliun rupiah, anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah disalurkan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran,” sebut pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Capaian besar lainnya yang diraih Kementerian Agama adalah pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung. Ini adalah sekolah tinggi Khonghucu negeri pertama di Indonesia. Selain perluasan akses, kehadiran SETIAKIN menjadi simbol kehadiran negara atas kebutuhan pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu.

Kemenag juga hadir dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam revitalisasi madrasah. Untuk Sekolah Rakyat, Kemenag siapkan kurikulum pendidikan agama, serta 152 guru dan tenaga pendidik.

Ada dua madrasah unggulan yang terpilih sebagai Sekolah Garuda Transformasi, yaitu: Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Gorontalo dan Ogan Komering Ilir (Sumsel). Selain itu, ada 1.414 madrasah yang direvitalisasi dalam PHTC Presiden Prabowo.

“Buah dari upaya Kemenag memajukan pendidikan agama dan keagamaan menampakkan hasil. MAN IC Serpong menjadi Sekolah Terbaik berdasarkan nilai UTBK 2025, sedang MAN 2 Kota Malang menjadi Sekolah Terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025,” papar Menag.

Kemudian, dalam setahun belakangan Kemenag juga sedang mengembangkan sistem dan program yang konkret untuk memperkuat harmoni bangsa. Melalui aplikasi Si-Rukun (Early Warning System), potensi konflik keagamaan bisa dideteksi sejak dini di berbagai daerah. Penyuluh agama menjadi garda terdepan dalam mengoperasikan aplikasi ini.

Pengembangan Si-Rukun menjadi ikhtiar bersama seluruh unit eselon I Kemenag, mulai dari Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Sistem ini dibangun berdasarkan penelitian terkait peta potensi konflik keagamaan di berbagai daerah, termasuk pemetaan zona merah, kuning, dan hijau.

Demi memperkuat kesiapan di lapangan, Kemenag telah melatih 500 penyuluh agama di KUA sebagai aktor resolusi konflik. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu melakukan deteksi dini serta penanganan cepat di wilayah dengan potensi konflik tinggi.

Selain itu, Kemenag juga membina 300 penyuluh agama dalam pemetaan masalah sosial-keagamaan, memperkuat kapasitas 600 penceramah agar berdakwah dengan pendekatan moderat dan literasi digital, serta membina 200 dai muda untuk melahirkan generasi dai yang berwawasan moderat, adaptif, dan mandiri (dakwah kontekstual dan keterampilan entrepreneurship).

Kemenag juga menggelar Program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Akminas) juga melahirkan 1.192 kader lintas agama yang dibekali semangat kepemimpinan plural dan damai. Kemenag bahkan melakukan rekonstruksi terhadap 25 pesantren eks-Jamaah Islamiyah dengan total 5.077 santri, sebagai langkah deradikalisasi berbasis pendidikan .

“Kerukunan adalah prasyarat pembangunan. Indonesia hanya bisa maju bila umatnya damai, saling menghormati, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat,” terangnya.

Capaian ini juga tercermin dalam hasil survei Poltracking Indonesia, yang menempatkan “menjaga kerukunan antarumat beragama” sebagai keberhasilan tertinggi pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan publik mencapai 86,7%, disusul menjaga kehidupan keagamaan (80,2%) dan menjaga persatuan bangsa (77,1%).

Tak sampai di situ, Kemenag turut menyukseskan pelaksanaan dua program prioritas nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar Kemenag dalam mendukung upaya Presiden meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sampai hari ini tercatat sebanyak 1.373.761 siswa madrasah dan 337.442 santri pesantren telah menikmati manfaat MBG. Sementara itu, lebih dari 12,5 juta siswa dari madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha juga menerima layanan CKG.

Upaya lain dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilakukan Kemenag adalah membantu 4.450 UMKM melalui pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) melalui program Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA). Sebanyak 1.350 takmir masjid bahkan diberikan bimtek secara khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Untuk menekan angka perceraian dan membangun keluarga, lebih dari 17.266 pasangan nikah diberi pembinaan keluarga, baik dalam bentuk Bimbingan Perkawinan Islam, bimbingan keluarga sukinah bagi pasangan Hindu, maupun Hitta Sukhaya untuk umat Buddha.

“Inilah makna dakwah sosial. Kemenag berupaya agar ajaran agama hadir bukan hanya di rumah ibadah, tapi di ruang publik: berbagi makanan, menjaga kesehatan, dan memperkuat keluarga,” ujar Menag.

Langkah lainnya yang dilakukan Kemenag adalah memperluas pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf. Hingga Oktober 2025, Kemenag telah mengembangkan 37 Kampung Zakat, 29 inkubasi wakaf produktif, dan 10 Kota Wakaf di berbagai provinsi.

Lebih dari 105.000 sertifikat tanah wakaf diterbitkan, dan ini sangat penting dalam upaya menekan potensi sengketa lahan. Selain itu, 40 hektare Hutan Wakaf digulirkan sebagai bentuk integrasi antara ekonomi dan ekoteologi.

Demi memperkuat tata kelola dana keagamaan, Kemenag juga menggagas pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) – sebuah institusi modern untuk mengelola zakat, wakaf, infak, fidyah, dan sedekah secara profesional, transparan, dan berdaya guna tinggi bagi ekonomi rakyat.

Selain itu, Kemenag mendorong gerakan ekoteologi – kesadaran spiritual dalam menjaga bumi. Melalui aksi nyata, Kemenag menanam lebih dari satu juta pohon di seluruh Indonesia, membangun 13 KUA berbasis green building, dan menerbitkan buku “Tafsir Ayat-Ayat Ekologi” yang memperkuat gerakan hijau berbasis nilai keagamaan.

Lalu, dalam rangka menutup refleksi setahun perjalanan, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keberhasilan Kemenag bukan hanya diukur dari program yang selesai, tetapi dari nilai-nilai agama yang benar-benar menjadi napas kebijakan publik. Karenanya, upaya membumikan nilai keagamaan perlu terus dilakukan.

“Agama tidak boleh berhenti di mimbar. Agama harus mewujud dalam kebijakan yang menyejahterakan, mendidik, dan memuliakan manusia. Inilah semangat Asta Cita yang kami kawal dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Menag menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya yang terus bekerja keras dalam ikut mewujudkan Asta Protas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menag juga menyampaikan apresiasi kepada media dan masyarakat yang terus mengawal perjalanan Kemenag dengan kritis dan konstruktif.

“Terima kasih kepada insan pers yang telah menjaga ruang publik tetap sehat. Kritik dan dukungan Anda adalah bagian dari ibadah kami dalam melayani umat,” tandasnya.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Kemenag Bakal Bentuk Lembaga Pengelola Dana Umat, Himpun Semua Dana Keagamaan

Leave a comment



Jakarta –

Kementerian Agama (Kemenag RI) akan membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Langkah tersebut dinilai menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi besar dana keagamaan masyarakat yang kini belum tergarap maksimal.

“Nah pundi-pundi umat yang sedemikian besarnya tadi itu, Presiden meminta kepada kami selaku Kementerian Agama supaya ini betul-betul diperhatikan. Ini luar biasa ini, maka itu diberikan tempat untuk mengelola ini semuanya, satu tempat yang sangat strategis di ibu kota nanti itu akan menjadi pusat pengelolaan dana umat itu,” ungkap Menteri Agama dalam Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


LPDU, kata Menag, merupakan ungkapan spontanitas dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Kementerian Agama nantinya akan proaktif menerjemahkan gagasan cerdas tersebut.

Nasaruddin menilai bahwa potensi dana umat seperti raksasa yang sedang tidur. Lewat LPDU, maka dana keagamaan seperti zakaat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, kurban, akikah serta kafarah dapat dihimpun dalam satu sekretariat bersama.

“Setelah kami memaparkan pundi-pundi umat kita yang selama ini bagaikan raksasa yang sudah tidur. Nah kita akan mencoba untuk membangkitkan potensi ini,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Menag mencontohkan praktik di Kuwait, masyarakat secara rutin menyisihkan sebagian kecil dari pengeluaran telepon seluler untuk wakaf tunai.

“Kalau di Kuwait itu ya, setiap bulan itu ada yang mengatakan 5% itu wakaf tunainya,” katanya.

“Kalau 200 juta umat Islam di Indonesia menyisihkan satu persen saja dari bonus handphone, dana yang terkumpul bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” Imbuh Menag.

Selain sumber wakaf dan zakat, LPDU juga akan mengelola dana keagamaan lainnya, termasuk iuran kecil dari administrasi pernikahan dan perceraian. Demi memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pemerintah berencana membentuk lembaga khusus yang bekerja seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dana umat tidak boleh dikelola semaunya. Harus ada peraturannya, siapa yang berhak untuk menghimpun dana, bagaimana cara membelanjakan dana itu, bagaimana aturannya, jadi tidak terjadi penumpukan,” ujar Menag Nasaruddin menguraikan.

Ia menegaskan bahwa LPDU tak hanya menyasar umat Islam. Kemenag akan berkoordinasi dengan perwakilan agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha serta Konghuchu demi menghimpun dana keagamaan dari seluruh umat beragama.

“Semua agama punya mekanisme dan potensi pendanaan masing-masing. LPDU akan menjadi wadah pemberdayaan lintas agama,” tandas Menag.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Apa Salah Kalau Pemerintah Membantu?

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi terkait pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pesantren berperan penting menciptakan keadaban Indonesia.

“Santri itu kan juga manusia. Apalagi pesantren itu 300 tahun lamanya mengabdikan diri untuk menciptakan keadaban Indonesia. Tiba-tiba ada 1.200 orang, pembangunannya rusak. Mereka mau belajar di mana?” ujar Menag usai acara Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu menyatakan nenek moyang para santri juga berperan penting mendirikan negeri ini. Dengan begitu, ia kembali mempertanyakan apakah salah jika pemerintah membantu pembangunan Ponpes Al Khoziny.

“Sementara nenek moyangnya yang ikut mendirikan negeri ini. Apakah salah kalau pemerintah membantu? Saya kira ada penyesuaian-penyesuaian bahasa nanti. Itu yang kita harapkan,” sambung Menag.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir muncul wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dengan APBN. Dilansir dari detikFinance, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberi lampu hijau terkait penggunaan APBN untuk proyek tersebut.

“Kalau saya, saya lampunya hijau terus. Kan modenya mode belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya sih nggak ada masalah,” ucap Purbaya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025) lalu.

Menurut penuturan Purbaya, pembangunan ponpes ini juga tidak perlu proposal karena sudah dibahas dengan sejumlah menteri.

“Enggak (perlu proposal) kan sebetulnya tadi pagi udah bicara kan mereka. Tinggal finalisasi aja. Abis itu nanti, Menteri PU yang mendesain semuanya,” sambungnya.

Namun, Purbaya mengaku belum menjelaskan lebih detail terkait penggunaan anggaran pembangunan ponpes tersebut dari anggaran kementerian mana. Walau demikian, Purbaya menegaskan keputusan final pembangunan ponpes tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Tapi keputusan bukan di saya, di Pak Muhaimin, tapi yang jelas PU sanggup, saya sanggup, tinggal Pak Muhaimin aja sanggup nggak?” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Cak Imin. Pihaknya bersedia untuk mengeluarkan anggaran untuk pembangunan Ponpes Al Khoziny.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Jelang Hari Santri, Menag Bicara Soal Pendidikan Ponpes yang Mengedepankan Adab

Leave a comment


Jakarta –

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pandangan mendalam mengenai tradisi unik dan metodologi transfer ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, pendekatan pembelajaran di pesantren tidak bisa diukur hanya dengan kacamata modern, melainkan memiliki sumber pengetahuan yang sangat kaya, salah satunya mengedepankan adab dan tabarruk (pemberkahan).

Nasaruddin menjelaskan, tradisi pembelajaran di pesantren tidak hanya mengandalkan deduksi akal. Tetapi didukung oleh sedikitnya lima model transfer pengetahuan, termasuk intuisi, wahyu, ilham, dan bahkan mimpi.

“Pendekatan pembelajaran modern itu lebih mengandalkan deduksi akal semata. Sementara Pondok Pesantren sumber-sumber pengetahuannya itu bukan hanya satu deduksi akal,” ujar Menag di acara Pesantren Award, kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025) malam.


Ia menambahkan, di samping wahyu dan deduksi akal, pesantren juga mengenal intuisi. Kemudian juga ilham, yang muncul pada diri seseorang yang memiliki keakraban khusus dengan Allah SWT, serta mimpi.

“Pengetahuan di definisi pondok pesantren adalah pengetahuannya Allah. Semua pengetahuan adalah pengetahuannya Allah,” tegasnya.

Pendidikan yang Mengedepankan Adab Menjadi Ciri Khas Ponpes

Menag Nasaruddin menekankan bahwa perbedaan mendasar dalam metodologi pesantren adalah adab dan penghormatan murid terhadap guru atau kiai. Ia bahkan menganalogikan hubungan ini dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, serta hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya.

“Kiai atau guru di depan para murid, bagaikan Nabi di depan para sahabatnya,” kata Nasaruddin.

Ia mencontohkan, bagaimana seorang Nabi Musa yang merupakan nabi dan penguasa, bersikap sangat tawadhu (rendah hati) dan memenuhi semua syarat yang diminta oleh gurunya, Khidir.

“Bagaimana respeknya seorang sahabat terhadap nabi, dan seperti itu juga respeknya seorang murid terhadap kiai. Kenapa? Karena di situ ada pemberkahan, ada tabarruk,” jelasnya.

Menag meyakini, ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang kotor atau yang tidak memiliki adab. Salah satu bentuk pemberkahan ilmu adalah hormatnya seorang santri kepada kiainya.

“Inilah yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, bagaimana tradisi pesantren itu ada hal-hal yang mungkin sangat dipertanyakan secara metodologi modern, tetapi itulah pondok pesantren,” tambahnya.

Peran Ponpes dalam Membentuk Adab di Masyarakat

Menag juga menyoroti peran sentral pesantren dalam membentuk kemerdekaan dan keadaban publik di Indonesia. Menurutnya, kesantunan publik dan keramahan masyarakat Indonesia yang dikagumi turis internasional, tidak didapatkan secara gratis.

“Seandainya tidak ada pondok pesantren, barangkali wajah Indonesia tidak seperti yang kita lihat sekarang ini,” ucap Nasaruddin.

Ia menjelaskan, cara pesantren mendidik kesantunan bermula dari respek murid terhadap kiai, yang kemudian berimbas pada respek anak terhadap orang tua, dan lebih luas lagi, rakyat terhadap pimpinannya.

“Kita harus bangga bahwa ada pondok pesantren di Indonesia yang menanamkan sebuah keadaban publik,” pungkasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com