Tag Archives: pajak

Biaya Tiket Masuk Gunung Rinjani, Resmi Naik pada 3 November 2025


Jakarta

Tarif masuk Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) resmi naik yang mulai diterapkan pada Senin (3/11/2025). Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) World Class Mountaineering Balai TNGR, Budi Soesmardi, saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi.

“Jadi tanggal 3 November 2025 mulai berlaku. Saat ini masih sosialisasi untuk mendengar masukan para pelaku wisata lingkar Rinjani,” kata Budi dikutip dari detikBali pada Selasa (21/10/2025)

Tiket Masuk Gunung Rinjani

Berikut besaran tarif masuk TNGR seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kementerian Kehutanan.


Tiket Masuk Gunung Rinjani Pendakian Kelas I

  • Wisatawan mancanegara: Rp 250 ribu per hari
  • Wisatawan domestik: Rp 50 ribu per hari
  • Pelajar dan mahasiswa domestik: Rp 25 ribu per hari

Tiket Masuk Gunung Rinjani Pendakian Kelas II

  • Wisatawan mancanegara: Rp 200 ribu per hari
  • Wisatawan domestik: Rp 20 ribu per hari

Tiket Masuk Gunung Rinjani Non-Pendakian

  • Wisatawan mancanegara: Rp 150 ribu per hari
  • Wisatawan domestik: Rp 10 ribu per hari
  • Pelajar dan mahasiswa domestik: Rp 25 ribu per hari

Sementara untuk porter, tarif jasa tidak dijelaskan dalam aturan ini. Total biaya porter adalah kesepakatan penyewa dan penyedia layanan.

Sebagai perbandingan, ini tarif masuk Gunung Rinjani sebelumnya:

  • Wisatawan mancanegara: Rp 150 ribu per hari ditambah Rp 200 ribu untuk asuransi
  • Wisatawan domestik: Rp 10 ribu per hari ditambah Rp 15 ribu untuk asuransi
  • Porter: Rp 175-250 ribu sesuai kesepakatan dengan pendaki.

Status Gunung Rinjani kini masuk kategori kelas I dalam pembagian kelas tiket masuk wisata alam di taman nasional. Seiring dengan kenaikan kelas, besaran tiket masuk juga berubah untuk memperbaiki layanan dan memastikan keselamatan pendaki.

“Semula Gunung Rinjani di kelas II, sekarang jadi kelas I sehingga harga tiket masuk naik. Kumlah kenaikan ini masih kita sosialisasikan, kita tunggu info selanjutnya karena belum final,” kata Kepala Balai TNGR Yarman Waru.

Selain memperbaiki layanan, kenaikan harga tiket diharapkan bisa meningkatkan fasilitas bagi para pendaki. Misalnya pembangunan shelter di beberapa titik dan pengadaan peralatan evakuasi pendaki. Harapan lain adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kawasan Rinjani, yang pada 2024 mencapai Rp 22,5 miliar.

(row/row)



Sumber : travel.detik.com

Gotong Royong Bikin Tiket Pesawat Murah Saat Libur Nataru


Jakarta

Tiket pesawat bakal jadi lebih murah pada saat musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mendatang. Pemerintah, operator bandara, hingga maskapai gotong royong untuk membuat hal ini bisa terjadi.

Penurunan tiket pesawat sendiri menjadi salah satu bentuk stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah. Selain pesawat, penurunan harga juga diberikan untuk moda transportasi lainnya pada saat libur Nataru.

Khusus tiket pesawat, harganya diprediksi bakal lebih rumah 13-14% daripada harga biasanya. Diskon ini diestimasikan akan diberikan kepada 3.598.590 tiket pesawat.


Nah gotong royong pun dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut. Paling pertama ada 2 menteri di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kompak menerbitkan aturan khusus untuk mengakomodasi penurunan tiket pesawat.

Pertama, ada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang merilis aturan untuk penurunan biaya bahan bakar lewat Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KM 50 Tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (fuel surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Beleid itu diteken langsung oleh Dudy pada tanggal 8 Oktober 2025 yang lalu. Penurunan besaran biaya fuel surcharge dibagi dua, untuk pesawat jet dikenakan paling tinggi 2%. Kemudian untuk pesawat propeller atau baling-baling dikenakan biaya 20%.

Kebijakan penurunan biaya tambahan bahan bakar ini berlaku untuk pelaksanaan penerbangan pada tanggal 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026 dan periode pemesanan tiket penerbangan mulai tanggal 22 Oktober 2025 sampai 10 Januari 2026.

Langkah Dudy Purwagandhi, disusul oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga menerbitkan aturan untuk menurunkan tiket pesawat saat libur Nataru.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Penambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Ekonomi Pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam aturan yang diteken oleh Purbaya pada 15 Oktober 2025 itu diterangkan, diskon PPN yang ditanggung pemerintah ini berlaku bagi penerbangan domestik saja. Diskon PPN jasa angkutan udara kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah akan sebesar 6%.

Sedangkan PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5%.

Lebih lanjut, diskon PPN hanya diberikan pada periode-periode tertentu. Diskon berlaku untuk periode pembelian tiket dan penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026.

Perusahaan Ikut Gotong Royong

Setelah Dudy dan Purbaya, giliran badan usaha yang ikut gotong royong. PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyatakan akan memberikan potongan 50% terhadap tarif jasa kebandarudaraan. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung program tiket pesawat murah selama libur Natal dan Tahun Baru.

Kebijakan ini juga ini sejalan dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor PR/303/1/8/MHB/2025 perihal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Potongan tarif sebesar 50% diberikan terhadap Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang juga disebut Passenger Service Charge (PSC) di 37 bandara untuk penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan penerbangan extra flight dengan pembelian tiket pesawat mulai 22 Oktober 2025 dan keberangkatan penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

“Tarif PJP2U merupakan tarif atas pelayanan di bandara yang dititipkan dalam tiket pesawat, sehingga potongan harga sebesar 50% terhadap tarif PJP2U akan memengaruhi nominal harga tiket pesawat,” kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Di samping itu, InJourney Airports juga memberlakukan potongan tarif sebesar 50% terhadap Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai nasional di seluruh bandara InJourney Airports pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Adapun selama periode libur Natal 2025 dan Tahun 2026, InJourney Airports juga menyiagakan bandara selama 24 jam sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serta mengakomodir permintaan penerbangan selama libur akhir tahun.

Maskapai penerbangan pun menyatakan komitmennya untuk ikut gotong royong menurunkan tiket pesawat. Sejauh ini ada dua maskapai yang sudah menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Citilink menyatakan akan mendiskon tiket pesawat hingga 17% selama periode Nataru. Potongan tersebut diperoleh dari komponen penunjang harga tiket yaitu, penurunan tarif fuel surcharge, potongan tarif PJP2U, dan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah.

Diskon tiket ini berlaku untuk pembelian yang dilakukan selama periode 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 untuk tiket penerbangan tanggal 22 Oktober hingga 10 Januari 2026 melalui seluruh kanal penjualan, termasuk situs web, aplikasi mobile, maupun agen perjalanan mitra.

Indonesia AirAsia juga mendukung penuh kebijakan penurunan tiket pesawat untuk musim liburan Nataru. Diskon tiket mulai 13% akan berlaku di masa pembelian 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Perusahaan memastikan, penurunan harga tiket pesawat tetap seusai dengan standar keselamatan dan kenyamanan penerbangan yang menjadi prioritas utama Indonesia AirAsia. Kebijakan ini dianggap sebagai wujud sinergi bersama PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan transportasi udara bagi masyarakat.

Simak juga Video: AHY Usahakan Harga Tiket Pesawat Turun 14% Saat Nataru

(hal/kil)



Sumber : finance.detik.com

Harga Emas Antam Masih Melempem


Jakarta

Harga emas Antam hari ini masih melemah jika dibandingkan dengan kemarin. Harga emas Antam 24 karat turun Rp 16.000 per gram menjadi Rp 2.321.000 per gram.

Sebelumnya harga emas keluaran Antam untuk pertama kalinya jatuh sangat dalam hingga Rp 177.000 per gram pada Rabu (22/10) kemarin. Kemudian pada pukul 19.15 WIB, harga emas kembali naik hingga Rp 27.000 per gram, dan pagi ini turun kembali.

Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Kamis (23/10/2025), satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.210.500. Sedangkan harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 22.705.000 dan ukuran emas terbesar, yakni 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 2.261.600.000.


Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas Antam masih tercatat dalam tren naik, dari rentang Rp 2.310.000-2.487.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada pada Rp 2.171.000-2.487.000 per gram.

Untuk buyback, harga emas Antam juga turun hingga Rp 35.000 per gram menjadi Rp 2.189.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Berikut rincian Harga Emas Antam Hari Ini dari 1 Gram hingga 1.000 Gram, Kamis (23/10/2025).

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.210.500
Harga emas 1 gram: Rp 2.321.000
Harga emas 2 gram: Rp 4.582.000
Harga emas 3 gram: Rp 6.848.000
Harga emas 5 gram: Rp 11.380.000
Harga emas 10 gram: Rp 22.705.000
Harga emas 25 gram: Rp 56.637.000
Harga emas 50 gram: Rp 113.195.000
Harga emas 100 gram: Rp 226.312.000
Harga emas 250 gram: Rp 565.515.000
Harga emas 500 gram: Rp 1.130.820.000
Harga emas 1.000 gram: Rp 2.261.600.000

Demikian rincian harga emas hari ini keluaran Antam 1 gram hingga 1.000 gram, Kamis (23/10/2025).

Simak juga Video: Sempat Rekor, Harga Emas Hari Ini Terjun Bebas!

(igo/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Forum Wisata Lingkar Rinjani Dukung Kenaikan Tarif Pendakian, asal Ada Timbal Balik



Jakarta

Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani (FWLR), Royal Sembahulun, mendukung rencana kenaikan tarif pendakian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, Royal meminta ada timbal balik buat pendaki.

Royal menilai kenaikan tarif pendakian tersebut akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ia berharap pemerintah dapat mengalokasikan sebesar 30 persen dari PNBP tersebut untuk perbaikan tata kelola pendakian Gunung Rinjani.

“Kami meminta kepada pemerintah minimal 30 persennya (dari PNBP) itu kembali lagi ke Rinjani untuk perbaikan tata kelola dan fasilitas di Gunung Rinjani,” kata Royal kepada detikBali, Selasa (21/10/2025).


Royal menyebut selama ini pendapatan di Gunung Rinjani langsung disetor kepada pemerintah pusat dan dialokasikan untuk sektor lain. Padahal, masih banyak fasilitas yang perlu diperbaiki di Rinjani. Misalkan perbaikan jalur, pengelolaan sampah, ketersediaan toilet, hingga peralatan evakuasi.

“Selama ini tidak ada (perbaikan fasilitas). Jadi harapan kami harus ada dong untuk Rinjani dalam bentuk yang nyata, baik itu untuk peningkatan fasilitas maupun pengembangan sumber daya masyarakat. Sehingga Rinjani benar-benar kelas dunia,” kata dia.

Di sisi lain, Royal mengatakan kenaikan tarif pendakian di Gunung Rinjani tidak serta merta berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian para penyedia jasa wisata seperti porter maupun pemandu lokal. Dia mengatakan para penyedia jasa wisata akan merasakan dampaknya dalam jangka panjang.

“Ketika Rinjani terus dilakukan perbaikan dan fasilitas lengkap, maka ini akan berdampak pada kualitas teman-teman pengusaha jasa wisata,” ujarnya.

Sosialisasi Lebih Dulu

Royal meminta Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum kenaikan tarif pendakian ditetapkan. Sehingga, dia melanjutkan, para pengusaha jasa wisata bisa menyesuaikan harga paket wisata yang akan dijual kepada para calon pendaki.

Ya, tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) naik mulai November 2025. Kenaikan tarif itu diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembagian Kelas Tiket Masuk Pengunjung ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam untuk PNBP.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) World Class Mountaineering Balai TNGR, Budi Soesmardi, mengatakan kenaikan tarif tersebut mulai berlaku 30 hari setelah aturan diundangkan pada 3 Oktober 2025.

“Jadi seyogianya tanggal 3 November 2025 mulai berlaku. Saat ini masih melakukan sosialisasi untuk melihat masukan para pelaku wisata lingkar Rinjani,” kata Budi, Senin (20/10).

Berikut daftar tarif masuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani terbaru:

Kawasan Pendakian Kelas I
Wisatawan mancanegara (wisman): Rp 250 ribu per orang per hari.
Wisatawan nusantara (wisnus): Rp 50 ribu per orang per hari.
Rombongan pelajar atau mahasiswa nusantara minimal lima orang dikenakan tarif Rp 25 ribu per orang per hari.

Kawasan Pendakian Kelas II
Wisatawan mancanegara: Rp 200 ribu per orang per hari.
Wisnus Rp 20 ribu per orang per hari.

Wisata Nonpendakian
Wisatawan mancanegara Rp 150 ribu per orang per hari.
Wisnus Rp 10 ribu per orang per hari.
Rombongan pelajar atau mahasiswa Rp 25 ribu per orang per hari.

Sebagai catatan, tiket masuk wisnus dan rombongan pelajar/mahasiswa akan naik 150 kali lipat dari harga normal saat hari cuti bersama atau hari raya.

***

Selengkapnya klik di detikbali.

(fem/fem)



Sumber : travel.detik.com

Apakah Ponpes Wajib Bayar PBB? Ini Aturan Pajaknya


Jakarta

Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fath Jalen di Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan usai ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Padahal terdapat aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Untuk diketahui, pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk ponpes tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Dalam Pasal 38 ayat 1 disebutkan objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


Kemudian dalam Ayat 3 terdapat bangunan dan/atau bumi yang dikecualikan dari objek PBB-P2 yang salah satunya adalah Pospen, tepatnya pada huruf (b).

“Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;” tulis Pasal 38 Ayat 3 huruf (b).

Selain pondok pesantren, bumi dan/atau bangunan yang juga dapat pengecualian dari PBB-P2 adalah kawasan yang semata-mata digunakan untuk makam, peninggalan purbakala atau yang sejenis, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

Kemudian bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah turut dibebaskan dari PBB-P2.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus penagihan PBB Ponpes Al-Fath Jalen oleh Bapenda. Sebab menurutnya ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Bahkan dirinya juga sempat ‘menyolek’ Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

Lihat juga Video: PBB Jombang Naik hingga 1.202% Tapi Warganya Nggak Demo, Kok Bisa?

(igo/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Kepulauan Seribu dengan 113 Pulau Fokus Dikembangkan untuk Pariwisata



Jakarta

Kepulauan Seribu kini memiliki 113 pulau dan menjadi fokus DKI dalam pengembangan pariwisata. Kendati abrasi menjadi tantangan, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi dampaknya dan menjaga kelestarian pulau-pulau tersebut.

Jumlah pulau di Kepulauan Seribu tidak benar-benar seribu, kini terdapat 113. Angka itu merujuk laporan Badan Informasi Geospasial dalam perhitungan 16-22 September 2020 dalam agenda Penelaahan Nama Rupabumi Unsur Pulau Tingkat Pusat.

Sebelumnya, dinyatakan ada lebih banyak pulau di Kepulauan Seribu. Pulau-pulau itu hilang karena abrasi pantai. Penyebab abrasi pantai bermacam-macam, mulai dari kombinasi faktor alami seperti gelombang laut tinggi, pasang surut ekstrem, serta aktivitas manusia seperti pembangunan pesisir yang kurang berkelanjutan dan pengurangan tutupan vegetasi pantai, serta perubahan iklim.


Salah satu contoh pulau yang hilang terkena abrasi adalah Pulau Ubi. Pulau itu merupakan pulau berpenduduk, setelah tenggelam, warganya direlokasi ke Pulau Untung Jawa. Peristiwa tenggelamnya Pulau Ubi sudah terjadi pada 1950-an, lebih tepatnya Pulau Ubi Kecil tenggelam pada 1949 dan Pulau Ubi Besar hilang pada 1956.

“Setiap pulau pasti mengalami abrasi karena gelombang laut. Di Pulau Untung Jawa misalnya, Pantai Arsa dan Pantai Sakura sudah terdampak perubahan garis pantai,” ujar Waristiani atau yang akrab disapa Ani, staf Pekerja Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, dalam perbincangan dengan media di Kepulauan Seribu, Kamis (23/10/2025). Ani adalah salah satu pendamping detikTravel dalam kegiatan Walking Tour Disparekaf DKI Jakarta yang berlangsung di Pulau Onrust, Pulau Untung Jawa, dan Pulau Payung pada Rabu dan Kamis.

Dalam keterangannya Dispar DKI Jakarta menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan upaya untuk mengurangi dampak abrasi, termasuk dampak perubahan iklim, dengan melakukan rehabilitasi mangrove yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) seluas 85.13 ha dan rehabilitasi terumbu karang seluas 56,6 hektare.

Selain itu, Dinas Sumber Daya Alam (SDA) juga telah membangun breakwater dan tanggul di sekitar pulau-pulau kecil untuk melindungi pulau tersebut sehingga terjadi integrasi antara pendekatan alami dan infrastruktur. Serta, melarang kegiatan penambangan pasir laut yang menjadi salah satu penyebab utama tenggelamnya Pulau Ubi. Dinyatakan bahwa berdasarkan pengawasan dari tim Pengawas DKPKP bersama KKP sudah lama tidak ditemukan lagi kegiatan penambangan pasir laut di kawasan itu.

Seiring dengan langkah-langkah menghadapi tantangan itu, Disparekraf DKI Jakarta juga mengembangkan pariwisata untuk mendongkrak perekonomian warga setempat.

Pulau Untung Jawa di Kepulauan SeribuPulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu (Qonita Hamidah/detikcom)

Kepulauan Seribu terbagi menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kepulauan Seribu Selatan dan Utara. Wilayah selatan berada lebih dekat ke Jakarta, sehingga waktu tempuh kapal ke sana lebih singkat dibandingkan ke wilayah utara.

Dengan total 113 pulau yang tersebar di kedua wilayah ini, Kepulauan Seribu menyuguhkan beragam destinasi wisata bahari yang menarik. Mulai dari pulau-pulau berpenduduk dengan fasilitas lengkap, hingga pulau-pulau kecil yang masih asri dan alami. Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pulau-pulau tersebut.

Gambaran Pariwisata di Kepulauan Seribu

Yulia Mareta, pemandu wisata dari Asosiasi Himpunan Pramuwisata Indonesia (AHPI), yang bekerja sama dengan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dalam acara Walking Tour DKI Jakarta itu, menyebutkan bahwa di masa lalu pulau-pulau di Kepulauan Seribu ada 342 pulau. Kini 113 pulau di Kepulauan Seribu dibagi dalam empat tipe pulau.

Pulau-pulau itu adalah pulau berpenduduk (Pulau Payung, Pulau Tidung, Pulau Harapan, dan Pulau Pramuka), kemudian pulau bersejarah atau cagar budaya (Pulau Kelor, Pulau Cipir, Pulau Onrust, dan Pulau Edam), pulau resort (Pulau Asha, Pulau Macan, Pulau Sepa, dan Pulau Bidadari) yang dikelola oleh PT Impian Jaya Ancol, serta pulau konservasi atau hutan (Pulau Ular yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan).

Tangkapan Layar Laporan BPS 2024Tangkapan Layar Laporan BPS 2024 (Tangkapan Layar)

“Sektor pariwisata menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di Kepulauan Seribu. Aktivitas wisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, pajak, dan perputaran ekonomi UMKM di pulau-pulau berpenduduk,” kata Yulia.

Kondisi wisata di Kepulauan Seribu terkait pariwisata dan aktivitas warga lokal berbedda-beda. Misalnya, Pulau Untung Jawa cenderung sepi pada hari kerja, namun ramai wisatawan saat akhir pekan. Sementara itu, Pulau Tidung menjadi salah satu destinasi populer dengan ikon Jembatan Cinta yang menghubungkan Tidung Besar dan Tidung Kecil.

Bagi wisatawan yang ingin berkunjung, perjalanan menuju Pulau Tidung dapat ditempuh sekitar 3 jam menggunakan kapal kayu, atau 1 jam dengan kapal cepat dari Jakarta. Pulau Payung Kecil direkomendasikan untuk aktivitas diving dan snorkeling, sedangkan Pulau Sepa menawarkan keindahan bawah laut yang mudah dijangkau dari pantai.

Beberapa rekomendasi wisata sejarah yang dekat dengan Jakarta antara lain Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Onrust. Namun, saat ini Pulau Kelor belum bisa dikunjungi karena dermaganya rusak akibat badai. Pulau ini terkenal karena memiliki Benteng Martello, bangunan peninggalan Belanda yang kerap dijadikan lokasi foto pra-pernikahan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menjadikan Pulau Tidung Kecil sebagai Pulau Kucing, yaitu tempat konservasi bagi kucing yang akan dijaga dan dirawat. Meski rencana ini masih menuai pro dan kontra, pulau tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik baru wisata Kepulauan Seribu di masa depan.

(fem/fem)



Sumber : travel.detik.com

Rieke Protes Ponpes Ditagih PBB, Purbaya Respons Begini


Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kasus Pondok Pesantren Al-Fath Jalen di Bekasi, yang ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini pertama kali disampaikan Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail kasus tersebut. Namun, ia menyebut bakal melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Saya belum tahu kasusnya, nanti saya lihat deh,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025.


Diberitakan detikhikmah, Rieke meluapkan kegeramannya setelah mengetahui Ponpes Al-Fath ditagih PBB oleh Bapenda. Padahal, menurutnya, ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Ia pun menyolek (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

“Ini pesantren abangku, Kiai Yasin… Belum itu tanah kering ya, tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya! Tolong Kang Purbaya!” seru Rieke dalam video tersebut, dikutip detikcom, Kamis (23/10/2025), dengan seizin yang bersangkutan.

Rieke kemudian menegaskan dasar hukum yang seharusnya membebaskan pesantren tersebut dari PBB-P2. Ia mengacu pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Aturan tersebut mengecualikan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

“Yayasan abang gue tuh nggak cari untung. Berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya,” tegas Rieke.

Tonton juga video “Momen Chairul Tanjung Sowan ke KH Anwar Manshur Lirboyo” di sini:

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Yamaha Disebut-sebut Siapkan Motor Sport Fairing 200 cc



Jakarta

Yamaha disebut-sebut tengah menyiapkan motor sport baru bernama YZF-R2, model motor sport fairing yang akan mengisi celah di antara YZF-R15, YZF-R25 atau YZF-R3. Motor ini bisa menjadi opsi menarik buat pencinta motor sport yang menginginkan motor fairing dengan mesin mumpuni, namun harganya tetap ramah di kantong.

Saat ini Yamaha memiliki R15 bermesin satu silinder 155 cc, R25 bermesin dua silinder 250 cc, serta R3 bermesin dua silinder 321 cc. Tapi tak ada model yang menempati posisi tengah antara keduanya. Padahal, di banyak negara, kelas 200 cc dinilai sebagai titik keseimbangan ideal antara tenaga, efisiensi, serta pajak kendaraan.


Mengutip Greatbiker, spekulasi menguat bahwa YZF-R2 akan menggunakan basis mesin dari R15, tapi dengan kapasitas yang ditingkatkan menjadi sekitar 200 cc. Dengan begitu, performanya akan lebih bertenaga, namun tetap ringan dan ramah bagi pengendara pemula.

Meski begitu, sejumlah pihak menilai R2 berisiko ‘bentrok’ secara pasar dengan R15 jika karakter mesinnya terlalu mirip. Tapi di sisi lain, model ini juga berpotensi menjadi penerus atau alternatif R15 di pasar seperti Indonesia, India, dan Thailand, yang memiliki batasan dan regulasi khusus untuk kendaraan berdasarkan kapasitas mesin.

Menariknya, nama Yamaha ‘YZF-R2’ kabarnya telah terdaftar di beberapa negara, meski Yamaha belum memberikan pernyataan resmi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pengembangannya memang sedang berjalan, meski peluncurannya mungkin belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Jika benar hadir, YZF-R2 bisa menjadi produk strategis bagi Yamaha di segmen sport entry-level, menyasar mereka yang menginginkan performa lebih dari R15, tapi belum siap naik ke kelas motor sport fairing 250 cc atau 300 cc.

(lua/rgr)



Sumber : oto.detik.com

Bayar Pajak Kendaraan Semudah Beli Pulsa



Jakarta

Zaman serba canggih, pelayanan registrasi dan identifikasi (regident) terkait Surat Izin Mengemudi (SIM), pembayaran pajak kendaraan, dan BPKB bisa melalui sistem digital.

Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho menjelaskan revitalisasi yang dilakukan, antara lain pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Digital Nasional (Signal), perpanjangan SIM melalui sistem SIM Nasional Presisi (Sinar), dan BPKB elektronik (e-BPKB).

“Tadi pada saat pemaparan, tanggapan saya bagaimana kalau kita membayar pajak itu semudah dengan membeli pulsa, tetapi tidak meninggalkan proses-proses administrasi,” kata Agus saat konferensi pers di Jakarta, Senin.


Revitalisasi pelayanan publik melalui transformasi digital dan inovasi teknologi bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan regident.

Agus mengatakan aplikasi Signal telah diunduh oleh sekitar 13 juta pengguna hingga Oktober 2025. Sosialisasi akan semakin digencarkan ke seluruh Indonesia.

“Itu setiap pembayaran pajak tahunan itu bisa menggunakan aplikasi Signal. Ini masih belum banyak, tetapi dengan revitalisasi hari ini tentunya akan mengharapkan bisa membayar pajak menggunakan sistem digital dengan Signal,” katanya.

Selain pembayaran pajak, aplikasi Signal juga bisa digunakan untuk pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) secara daring.

Saat ini, aplikasi Signal hanya bisa digunakan untuk kendaraan milik pribadi. Namun, menurut Kakorlantas, aplikasi tersebut akan dikembangkan agar bisa melayani kendaraan milik badan usaha.

Selanjutnya aplikasi layanan perpanjangan SIM secara daring lewat Sinar. Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu hadir langsung di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM.

“Pembuatan SIM harus mudah, tetapi tidak bisa meninggalkan aspek teori dan aspek praktik, jadi memang harus ada kompetensi (mengemudi),” ujarnya.

Adapun e-BPKB hadir untuk mendigitalisasi buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Menurut Agus, sistem tersebut terhubung dengan electronic registration and identification (ERI) yang menjadi pangkalan data nasional kendaraan bermotor.

“Ini menunjukkan bahwa Korlantas Polri dengan lompatan revitalisasi digital, ini mengedepankan digitalisasi karena sistem digitalisasi ini sudah di-launching oleh Kapolri sehingga Korlantas Polri bergerak cepat untuk bisa mengoptimalkan revitalisasi dari pelayanan publik,” tuturnya.

Agus mengatakan Korlantas Polri berkomitmen untuk terus mengoptimalisasi pelayanan publik di bidang lalu lintas agar dapat diakses dengan mudah dan cepat.

“Saya juga bermimpi ketika masyarakat berurusan dengan polisi, ucapan ‘Terima kasih, Pak Polantas. Polantas sudah bekerja dengan hati dan Polantas sudah bekerja dengan teknologi.’ Itu harapan kita,” katanya.

(riar/rgr)



Sumber : oto.detik.com

Mesin 180 cc, Harga Rp 35 Jutaan



Jakarta

Pasar skuter bongsor di Asia Tenggara makin ramai. Dari Malaysia, hadir WMoto Nexy+180 2025 yang siap menantang Yamaha Nmax 155 dan Honda PCX 160. Skuter anyar negeri jiran ini dibanderol RM 8.988 atau sekitar Rp 35 jutaan, belum termasuk pajak, dan biaya lain-lain.

WMoto Nexy+180 diproduksi oleh MForce Bike Holdings dan hadir dalam empat pilihan warna yakni Magic Blue, Midnight Black, Nardo Grey, dan juga Xtreme White. Dari sisi desain, tampilannya modern dengan bodi lebar dan lampu full LED, termasuk lampu proyektor, DRL, hazard, serta kamera di bagian dasbor.


WMoto Nexy+180 2025WMoto Nexy+180 2025 Foto: WMoto

Soal performa, Nexy+180 dibekali mesin satu silinder 174 cc, berpendingin cairan, dan empat katup. Tenaganya mencapai 18,2 dk pada 8.500 rpm dengan torsi puncak 17,2 Nm di 6.500 rpm. Daya disalurkan ke roda belakang lewat transmisi CVT.

Bobot motor ini cukup ringan di angka 124 kg, dengan tinggi jok 765 mm, jadi cocok untuk pengendara dengan postur rata-rata Asia. Kapasitas tangki bahan bakarnya 8 liter, cukup untuk perjalanan harian dan jarak menengah.

Untuk keamanan, skuter ini sudah dilengkapi rem cakram depan 260 mm dengan kaliper 4 piston dan cakram belakang 220 mm dengan ABS dua kanal, serta kontrol traksi. Suspensinya memakai garpu teleskopik depan dan sokbreker ganda di belakang.

WMoto Nexy+180 2025WMoto Nexy+180 2025 Foto: WMoto

Panel instrumennya memakai layar TFT-LCD enam inci dengan konektivitas Bluetooth untuk notifikasi panggilan, serta port USB tipe A dan C untuk isi daya gadget. Ada juga sistem keyless, dan kompartemen depan bermagnet.

Dengan fitur melimpah dan harga kompetitif, WMoto Nexy+180 siap jadi alternatif menarik bagi mereka yang mencari skuter premium bergaya modern, namun sudah bosan dengan skutik gambot buatan Jepang seperti Nmax maupun PCX.

WMoto Nexy+180 2025WMoto Nexy+180 2025 Foto: WMoto

(lua/din)



Sumber : oto.detik.com