Tag Archives: palestina

Israel Wajib Permudah Penyaluran Bantuan ke Gaza


Jakarta

Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk mempermudah penyaluran bantuan ke Gaza. ICJ menekankan bahwa Israel harus menyediakan kebutuhan dasar bagi warga Palestina untuk bertahan hidup.

Dilansir AFP, Kamis (23/10/2025), putusan ICJ yang dengan cepat ditolak oleh Israel ini muncul di tengah upaya kelompok-kelompok bantuan yang berupaya meningkatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza. Di mana mereka memanfaatkan gencatan senjata ‘rapuh’ yang disepakati awal bulan ini.

Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat secara hukum, tetapi pengadilan meyakini pendapat tersebut memiliki “bobot hukum dan otoritas moral yang besar”.

Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, mengatakan Israel berkewajiban untuk menyetujui dan memfasilitasi skema bantuan yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan entitas-entitasnya. Termasuk UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, yang dilarang Israel setelah menuduh beberapa stafnya terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang.

ICJ memutuskan bahwa Israel tidak membuktikan tuduhan tersebut. Israel tidak berpartisipasi dalam proses tersebut dan membalas temuan tersebut.

“Israel dengan tegas menolak ‘pendapat penasihat’ ICJ, yang sepenuhnya dapat diprediksi sejak awal terkait UNRWA. Ini adalah upaya politik lain untuk memaksakan tindakan politik terhadap Israel dengan kedok ‘Hukum Internasional’,” tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri, Oren Marmorstein, di X.

Iwasawa mengatakan ICJ “menolak argumen bahwa permintaan tersebut menyalahgunakan dan mempersenjatai proses peradilan internasional”.

Pejabat Israel lainnya menambahkan bahwa Israel “bekerja sama dengan organisasi internasional, dengan badan PBB lainnya terkait Gaza. Namun Israel tidak akan bekerja sama dengan UNRWA”.

Beberapa jam setelah putusan tersebut, Norwegia mengatakan akan mengusulkan resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut Israel mencabut pembatasan bantuan Gaza. Dan delegasi Palestina untuk ICJ, Ammar Hijazi, mendesak negara-negara untuk memastikan Israel mematuhi keputusan pengadilan untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza.

“Komunitas internasional bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dan mewajibkan Israel, serta mendorong Israel untuk mematuhinya,” ujarnya kepada para wartawan.

Sebelum putusan tersebut, Abeer Etefa, juru bicara Program Pangan Dunia (WFP) PBB untuk Timur Tengah, mengatakan 530 truk WFP telah memasuki Gaza sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober. Truk-truk tersebut telah mengirimkan lebih dari 6.700 ton makanan, yang menurutnya “cukup untuk hampir setengah juta orang selama dua minggu”.

Etefa mengatakan sekitar 750 ton makanan kini telah tiba per hari, jauh di bawah target WFP sekitar 2.000 ton per hari. ICJ menyatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban “untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk setempat, termasuk pasokan penting untuk kelangsungan hidup mereka”.

Pada saat yang sama, Israel juga berkewajiban negatif untuk tidak menghalangi penyediaan pasokan ini, kata pengadilan tersebut. Pengadilan juga mengingatkan kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk tidak menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan.

(azh/azh)



Sumber : news.detik.com

AS Wanti-wanti Israel Jangan Caplok Tepi Barat!


Jakarta

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mewanti-wanti Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat. Dia mengatakan hal itu bisa mengancam kesepakatan damai Gaza.

Para anggota parlemen Israel pada hari Rabu (22/10) waktu setempat memutuskan untuk memajukan dua rancangan undang-undang tentang aneksasi Tepi Barat yang diduduki. Ini terjadi hanya seminggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Jalur Gaza.

“Saya pikir presiden telah menjelaskan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat kita dukung saat ini,” kata Rubio tentang pencaplokan Tepi Barat. Hal ini disampaikannya saat ia menaiki pesawatnya untuk berkunjung ke Israel.

Langkah-langkah aneksasi “mengancam kesepakatan damai,” katanya kepada para wartawan.

“Mereka negara demokrasi, mereka akan menggunakan hak pilih mereka, dan rakyat akan mengambil posisi ini,” ujarnya.

“Namun saat ini, itu adalah sesuatu yang kami…pikir mungkin kontraproduktif,” imbuh Rubio.

Ditanya tentang meningkatnya kekerasan oleh para pemukim ekstremis Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat, Rubio berkata: “Kami prihatin dengan segala hal yang mengancam akan mengganggu stabilitas yang telah kami kerjakan.”

Namun, Rubio menyuarakan optimisme secara keseluruhan untuk mempertahankan kesepakatan damai.

“Setiap hari akan ada ancaman terhadap itu (kesepakatan damai), tetapi saya justru berpikir kami lebih cepat dari jadwal dalam hal mencapainya, dan fakta bahwa kami berhasil melewati akhir pekan ini merupakan pertanda baik,” kata Rubio.

Amerika Serikat adalah pendukung militer dan diplomatik utama Israel, dan Rubio hingga baru-baru ini menghindari kritik terhadap langkah-langkah aneksasi yang didukung oleh sekutu sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Namun sejumlah negara Arab dan Islam, yang didekati Amerika Serikat untuk menyediakan pasukan dan uang bagi pasukan stabilisasi di Gaza, telah memperingatkan bahwa aneksasi Tepi Barat, yang dipimpin oleh pesaing moderat Hamas di Otoritas Palestina, adalah garis merah.

Simak juga Video Trump: Hamas Harus Bersikap Baik, Jika Tidak Kita Basmi

(ita/ita)



Sumber : news.detik.com

RI Dilarang Gelar Kejuaraan Olahraga Internasional, Ini Tanggapan Menpora


Jakarta

Anda sedang membaca rangkuman berita-berita terkini yang terjadi dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

Berita soal Indonesia menjadi pembuka edisi Kamis, 23 Oktober 2025.

Indonesia dilarang jadi tuan rumah olahraga

Komite Olimpiade Internasional (IOC) mendesak seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak menyelenggarakan acara di Indonesia, setelah Indonesia melarang pesenam Israel ikut bertanding.

Semua ini berasal setelah Indonesia menyatakan tidak akan memberikan visa kepada tim Israel di ajang Gymnastic World Championship di Jakarta, karena serangan militer Israel di Gaza, yang kemudian dikecam oleh IOC.

Dewan eksekutif IOC bertemu minggu ini dan memutuskan untuk “mengakhiri segala bentuk dialog” dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia “mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, acara Olimpiade, atau konferensi di masa mendatang”.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengatakan pemerintah Indonesia memahami keputusan ini, tapi juga memiliki alasan untuk tidak menerima tim Israel, yakni ” untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional.”

“Kemenpora dan Pemerintah tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan serta pembangunan pusat latihan tim nasional,” seperti dikutip dari situs resmi Kemenpora RI.

‘Aksi teroris’ di luar gedung parlemen Serbia

Satu orang ditahan dan setidaknya seorang lainnya terluka setelah insiden penembakan dan kebakaran di luar gedung parlemen Serbia di Beograd.

Sebuah video yang diunggah di media NOVA, yang lokasinya telah dikonfirmasi oleh kantor berita Reuters, menunjukkan petugas keamanan bersenjata mendekati sebuah tenda besar di luar gedung parlemen, Rabu kemarin.

Beberapa tembakan dilepaskan dan kemudian kebakaran terjadi di dalam tenda tersebut, yang merupakan salah satu dari beberapa tenda yang didirikan tahun ini oleh para pendukung Presiden Serbia Aleksandar Vui selama protes anti-pemerintah.

Presiden Vui menyebut penembakan itu sebagai aksi teroris dan mengatakan kalau ia harus pulang lebih awal untuk menangani insiden tersebut.

China tuduh Australia melakukan ‘propaganda’

China mengkritik Australia setelah bentrokan militer yang menegangkan di Laut China Selatan pada akhir pekan.

China menuduh Angkatan Pertahanan Australia (ADF) menggunakan propaganda “yang diputarbalikkan” setelah sebuah jet tempur China melepaskan dua suar di dekat pesawat pengintai Australia, di atas perairan kepulauan Paracel.

Australia sebelumnya mengatakan aksi militer China tersebut “tidak aman dan tidak profesional”, tapi China membantah tuduhan itu dan menyebut Australia “melanggar kedaulatan China” dan pasukan Australia telah “memasuki” “wilayah udara China”.

Seorang pakar mengatakan ini adalah salah satu pernyataan terkuat yang pernah dibuat China tentang aktivitas Australia di kawasan tersebut dan mencerminkan “benturan” pandangan dunia.

Akses tanpa hambatan untuk bantuan ke Gaza

Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Israel harus mengizinkan akses tanpa hambatan bagi kelompok-kelompok yang membawa bantuan ke Gaza.

Pendapat penasihat ICJ yang tidak mengikat juga menyatakan upaya Israel untuk menghentikan badan bantuan utama PBB menjangkau warga Palestina adalah ilegal.

Israel menolak keputusan tersebut sebagai “upaya untuk memaksakan tindakan politik” dan menuding badan tersebut “dipenuhi dengan kegiatan teror.”

Buku The Hobbit bisa bernilai puluhan ribu dolar

Perempuan asal Hobart, Australia Renee Woodleigh, menjual edisi 1937 dari karya klasik JRR Tolkien, The Hobbit.

Dia mengklaim buku yang dibelinya di toko barang bekas 31 tahun yang lalu itu sebagai buku edisi pertama.

Ia kini memutuskan untuk menjual buku itu seharga AU$44.000, atau lebih dari Rp440 juta.

Meski seorang spesialis buku langka mengatakan kemungkinan besar klaim Renee itu benar, buku tersebut belum diverifikasi secara resmi.

(ita/ita)



Sumber : news.detik.com

Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?


Jakarta

Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah naungan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ini adalah sanksi dari penyelenggara Olimpiade terhadap Indonesia, menyusul keputusan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel yang sedianya akan bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, tengah Oktober lalu.

Sikap Indonesia yang diperkuat putusan Pengadilan Arbritase Internasional dikecam IOC. Mereka menuding Indonesia melanggar prinsip dasar IOC.

Prinsip yang dimaksud IOC menyatakan “setiap atlet, tim, dan pelatih yang memenuhi syarat harus bisa ikut serta dalam kompetisi olahraga internasional, tanpa menghadapi diskriminasi dari negara penyelenggara, sesuai Piagam Olimpiade dan prinsip antidiskriminasi, otonomi, serta netralitas politik yang menjadi rujukan Gerakan Olimpiade”.

Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, Rabu (22/10), IOC memutuskan untuk menghentikan “segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya”.

Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.

OlimpiadeAFP via Getty Images

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berkata sejak awal telah mengetahui konsekuensi ini akan ditanggung Indonesia karena menolak menerbitkan visa bagi atlet Israel.

Dalam pernyataan tertulisnya, Erick berkata keputusan tak menerima atlet Israel didasarkan pada regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” tulis Erick.

Di tengah sanksi IOC, Erick membuat klaim pemerintah Indonesia “tetap akan berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia”.

Apa saja sikap yang diambil IOC terhadap Indonesia?

IOC merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi atau pertemuan di Indonesia. Rekomendasi ini hanya akan batal jika Indonesia menjamin pintu masuk bagi seluruh negara.

Selain itu, IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Gimnastik Internasional untuk datang ke kantor pusat mereka di Lausanne, Swiss.

Dalam pertemuan itu, IOC membahas persoalan atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Lebih dari itu, IOC meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk mengadaptasi Prinsip Kualifikasi untuk Ajang Olimpiade, salah satunya menjadikan akses masuk untuk semua atlet sebagai syarat penyelenggaraan kompetisi.

IOC dalam pusaran kontroversi

Keterlibatan atlet Israel dalam ajang olahraga dunia menjadi kontroversi usai gelombang aksi militer negara itu ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Awal September lalu misalnya, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, berharap Israel dicoret dalam seluruh kompetisi olahraga internasional.

“Israel tidak bisa terus menggunakan panggung internasional untuk mencuci citra mereka,” ujar Pedro.

Israel, SpanyolEuropa Press via Getty ImagesPerdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mendesak Israel dicoret dari ajang olahraga internasional.

Menurut Pedro, Israel semestinya menghadapi konsekuensi yang sama seperti Rusiayang tidak diperbolehkan mengikuti ajang olahraga internasional usai serangan militer mereka ke Ukraina pada 2022. Namun faktanya, tuding Pedro, IOC dan juga badan sepak bola dunia FIFA, menerapkan standar ganda kepada Israel.

Dalam catatan lembaga riset yang berbasis di Italia, Istituto Affari Internazionali, IOC mengecam serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2024. IOC lantas menjatuhkan sanksi terhadap Komite Olimpiade Rusia.

Akibat sanksi itu, para atlet Rusia tidak hanya boleh berpartisipasi di Olimpiade 2024 dengan status atlet netraltidak mewakili dan tidak bisa mengenakan atribut serta bendera Rusia.

Keputusan serupa juga diambil IOC pada September lalu. Mereka menyatakan hukuman serupa masih akan berlaku bagi para atlet Rusia yang bakal bertanding di Olimpiade Musim Dingin 2026.

Istituto Affari Internazionali mempertanyakan mengapa IOC tak menjatuhkan sanksi serupa kepada Israel. Delegasi Israel disebut lembaga ini diizinkan IOC mengikuti Olimpiade 2024 “ketika militer mereka melancarkan serangan udara ke kawasan Deir al-Balah yang menewaskan setidaknya 30 orang”.

Apa yang terjadi sebelumnya?

Para atlet asal Israel dinyatakan tetap tidak akan bisa mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang berlangsung di Jakarta.

Keputusan ini diambil Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Selasa (14/10), menanggapi upaya banding delegasi Israel atas sikap Indonesia yang menolak menerbitkan visa untuk para pesenam Israel.

“Permohonan untuk mengambil tindakan sementara yang mendesak telah dipertimbangkan oleh Wakil Presiden Divisi Arbitrase Banding CAS. Kedua permohonan tersebut telah ditolak,” demikian pernyataan tertulis CAS.

Induk olahraga senam Israel sebelumnya menuntut CAS untuk memaksa Federasi Senam Internasional dan Federasi Gimnastik Indonesia “menjamin keikutsertaan tim Israel dalam kejuaraan dunia atau untuk memindahkan atau membatalkan kejuaraan dunia”.

Isi upaya banding Israel itu diungkap juru bicara CAS kepada kantor berita AFP, 13 Oktober lalu.

Federasi Gimnastik Israel menilai langkah Indonesia sebagai tindakan yang memalukan dan mengancam integritas olahraga internasional.

Menanggapi langkah hukum Federasi Gimnastik Israel, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir mengatakan pihaknya tetap mempertahankan posisi politik Indonesia, tapi tetap menghormati langkah-langkah yang diambil Federasi Gimnastik Israel.

“Indonesia sebagai negara punya aturan sendiri dan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang kami pegang terkait hal ini. Tentu, kami juga akan menghadapi gugatan ini secara terhormat,” tegas Erick Thohir melalui Instagramnya, Senin (13/10).

Visa delegasi senam artistik Israel ditolak Indonesia

Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim gimnastik Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta.

Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel.

Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada Kompas.com, Rabu (09/10).

“Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus.

Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (10/10).

Pemerintah Indonesia, menurut Yusril, tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.

“Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (09/10).

“Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” tegasnya.

Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, Pengurus Besar (PB) Persatuan Senam Indonesiadulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI)telah mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.

Dan menurut Agus, pihaknya mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.

“Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.

Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.

Rencana kehadiran kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia pada 19-25 Oktober 2025 mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR.

Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza.

Pengamat hubungan internasional mengatakan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya “perlu dilakukan”.

Menurut pengamat, apabila dunia bisa melarang kontingen Rusia pada berbagai ajang olahraga karena serangan terhadap Ukraina, maka “tidak boleh ada negara yang didiskriminasi”.

“Karena itu, Israel semestinya juga tidak bisa ikut dalam pertandingan olahraga tingkat internasional,” kata pengamat.

Sampai Kamis (09/10), belum ada sikap resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI).

Demikian pula, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

KOI hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu dekat terkait hal ini.

Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

“Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono, Rabu (08/10), kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

“Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

Sebelumnya, media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut.

Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan dunia senam oleh Federation Internationale de Gymnastique ini pada Mei 2024.

Setelah melalui proses bidding, Indonesia dipercaya menggelar kejuaraan dunia untuk pertama kalinya.

Kejuaraan ini juga menjadi salah satu ajang kualifikasi resmi untuk Olimpiade Los Angeles 2028.

Apa alasan MUI menolak kedatangan atlet Israel?

Di tengah hiruk pikuk persiapan yang tinggal menghitung hari lagi, publik bersuara terhadap keberadaan kontingen Israel dalam event ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel.

Penolakan itu, demikian MUI, sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung.

Media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar.

Ameera Hariadi dari Indonesia melakukan rutinitasnya pada palang yang tidak rata selama Kualifikasi Wanita di Kejuaraan Dunia Senam Artistik-Antwerp 2023 di Antwerp Sportpaleis pada 1 Oktober 2023 di Antwerp, Belgia.

Ameera Hariadi dari Indonesia melakukan rutinitasnya pada palang yang tidak rata selama Kualifikasi Wanita di Kejuaraan Dunia Senam Artistik-Antwerp 2023 di Antwerp Sportpaleis pada 1 Oktober 2023 di Antwerp, Belgia. (Tim Clayton/Corbis melalui Getty Images)

Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

“Mereka sudah harusnya memboikot Israel sejak awal untuk jadi peserta, karena sudah kejadian seperti ini (genosida di Gaza). Nah, sekarang posisinya Indonesia dipertanyakan karena kita jadi tuan rumah,” ucap pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia.

Dalam hal ini, pihak penyelenggara dan pemerintah belum menyatakan sikap terhadap situasi ini.

Mengapa pemerintah Indonesia diminta tolak kehadiran tim Israel?

Aksi boikot dalam situasi sekarang merupakan salah satu langkah yang signifikan dan bisa memberi tekanan pada Israel.

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkata upaya boikot ini makin gencar dilakukan berbagai negara yang memberikan dukungan pada Palestina.

Salah satu contoh, perwakilan negara yang walk out ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB di New York, AS beberapa waktu lalu merupakan bentuk tekanan.

Penolakan masyarakat internasional terhadap warga Israel yang berkunjung ke luar negeri juga disebutnya bentuk lain penolakan.

Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah Indonesia menolak partisipasi tim sepak bola Israel dalam Piala Dunia FIFA U-20 mendatang yang akan diselenggarakan di Indonesia.

Ratusan pengunjuk rasa mengadakan protes di dekat Istana Negara di Jakarta, Indonesia pada 20 Maret 2023. (Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency melalui Getty Images)

“Misal, rakyat Israel datang ke negara lain lalu ada warga negara lain marah pada Netanyahu tapi kemudian dilampiaskan ke warga Israel. Ini bentuk tekanan karena warga Israel merasa di bawah Netanyahu dengan banyak serangan ini bukannya mereka tambah selamat tapi justru makin terancam,” tutur Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/10).

“Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap kontingen dari Israel. Kita larang misalnya, maka dampaknya adalah pemerintah Israel juga harus berpikir. Ternyata negara yang Islamnya moderat seperti Indonesia, larang mereka masuk.”

Ia juga menambahkan banyak negara yang memilih mundur atau menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga.

Sebab, alasan Israel melakukan serangan sebagai pembelaan diri tidak lagi bisa dibenarkan mengingat fakta di lapangan menunjukkan tindakan Israel sudah mengarah pada pembersihan etnis dan genosida.

Untuk itu, Indonesia semestinya berani mengambil sikap tegas.

Menurut dia, situasi kali ini berbeda dengan penolakan kontingen Israel pada Piala Dunia U-20 pada 2023.

“Kalau sekarang, saya berpendapat bahwa boikot atau kita melarang Israel untuk masuk itu setuju sekali, ” katanya.

Tindakan Israel yang membabibuta menghabisi warga Gaza, kata Hikmahanto, tidak bisa dibenarkan.

Apabila pemerintah berdalih agar tidak ada campur tangan isu politik dalam olahraga, keputusan membiarkan kontingen Israel ikut serta dalam kejuaraan pun politis. “Mau tidak mau tercampur.”

Hikmahanto menyampaikan tim Rusia bisa ditolak bertanding karena mengibarkan bendera perang terhadap Ukraina yang diikuti banyak negara dan berbagai federasi olahraga internasional.

Namun kini, Israel yang lebih kejam tindakannya diperbolehkan bertanding dan diminta tidak mengaitkan dengan politik.

“Cara tidak setuju dengan tindakan Israel di Gaza dan dukungan terhadap Palestina ya sebaiknya tim itu tidak dibolehkan untuk masuk,” ujar Hikmahanto.

Secara terpisah, pendiri lembaga penelitian independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja berkata preseden sanksi terhadap Rusia ini harus adil juga.

“Jangan ada negara yang didiskriminasi. Karena pelanggaran Israel sangat serius maka sepakat boikot kontingen.”

Bagaimana sikap Federasi Gimnastik Indonesia dan KOI?

Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Ita Yuliati belum merespon.

Begitu pula dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

Adapun pihak Komite Olahraga Indonesia (KOI) menjelaskan akan ada pernyataan yang disampaikan dalam waktu dekat terkait hal ini.

Mengacu pada unggahan resmi FGI, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ini akan diikuti lebih 500 atlet dari 79 negara.

Merujuk data yang diunggah di situs resmi Federation Internationale de Gymnastique, sebanyak 79 negara ini termasuk Israel.

Ada enam atlet yang terdaftar ikut serta. Antara lain, Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Roni Shamay, Yali Shoshani, dan Lihie Raz.

Dolgopyat merupakan pesenam andalan Israel. Ia telah menyabet medali emas di nomor floor exercise saat Olimpiade Tokyo 2020 dan medali perak di Olimpiade Paris 2024.

Dari catatan sejarah, penolakan terhadap delegasi Israel pernah dilakukan Indonesia ketika Asian Games 1962 di Jakarta.

Akibatnya, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional.

Keputusan itu diambil Soekarno karena membiarkan Israel ikut dalam ajang olahraga itu sama seperti pengakuan terhadap Israel.

Pengakuan tersebut dianggapnya bertentangan dengan semangat antikolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia.

Sejak peristiwa Nakba 1948, rakyat Palestina berjuang menghadapi Israel yang menindas dan menjajah.

Menurut sejarawan, IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, semangat antipenjajahan hanya satu hal.

Alasan lain Soekarno saat itu juga berkaitan dengan upaya Indonesia menggalang dukungan dari dunia Arab dan negara-negara pascakolonial atas kemerdekaan Indonesia, serta kepentingan pembebasan Irian Barat.

Pada 2023, penolakan terhadap tim Israel kembali terjadi jelang Piala Dunia U-20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah elit dari PDI Perjuangan dan sejumlah Ormas Islam.

Riuh kontroversi kala itu membuat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Berkaitan dengan Piala Dunia, pada 1958, Indonesia bahkan rela kehilangan kesempatan langka bermain di kompetisi sepak bola ini karena menolak bertanding melawan Israel di babak kualifikasi.

Ahli hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana berharap para pengambil kebijakan bisa tegas apalagi melihat rekam jejak ini. “Bukan pertama kali, Indonesia pernah menolak tim Israel.”

“Sekarang ini, banyak negara mengakui Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan banyak lagi, termasuk Indonesia. Ini harusnya selaras dengan apa yang terjadi di Olimpiade atau seperti kejuaraan gimnastik ini,” ucap Hikmahanto.

Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati (kedua kiri) bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional saat memantau kesiapan Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (4/4/2025)Humas Gimnastik Indonesia)Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati (kedua kiri) bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional saat memantau kesiapan Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (04/04/2025)

Apa sikap resmi pemerintah Indonesia?

Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

“Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

“Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa.

Adapun otoritas pemberi visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Visa ini diberikan dalam bentuk affidavit melalui KBRI di Singapura atau KBRI di Bangkok.

Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan juga mengenai prosedur permohonan visa oleh warga negara dari Negara Calling Visa.

Israel merupakan salah satu negara yang masuk kategori Calling Visa di Indonesia.

Dari aturan ini, wajib memiliki penjamin yang merupakan WNI atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Permohonan visa pun dapat dilakukan oleh penjamin.

Dalam konteks kejuaraan, pihak imigrasi menyatakan penjamin bisa dari penyelenggara.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang daerahnya menjadi lokasi kejuaraan menegaskan tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa mempertimbangkan ulang untuk mengundang atlet dari Israel.

Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa para atlet ini tak usah dikeluarkan.

“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

Bagaimana sikap atlet dan federasi olahraga di dunia terhadap Israel?

Sejak komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, ada seruan agar negara itu diskors dari kompetisi sepak bola internasional.

Tim nasional Israel saat ini berpartisipasi dalam kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia FIFA putra pada musim panas mendatang. Sementara itu, klub Israel Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Europa.

BBC memperoleh kabar dari tokoh senior di satu federasi sepak bola bahwa banyak negara mendorong pemungutan suara untuk melarang Israel berkompetisi di sepak bola Eropa.

Pemungutan suara ini hampir dilakukan UEFA. Namun akhirnya ditunda pasca rencana perjanjian damai yang digagas AS beberapa waktu lalu.

Pada cabang olahraga lain, federasi maupun negara penyelenggara tidak tegas mengenai pelarangan keikutsertaan Israel. Misal pada Kejuaraan Dunia Bowl 2025. World Bowls Tour (WBT) yang semula melarang tiga atlet Israel ikut bertanding mencabut kembali larangannya.

Pada 2024, Federasi Hoki Es Internasional sempat melarang Israel berkompetisi dalam kejuaraan dunia hoki es. Akan tetapi, larangan ini dibatalkan.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez baru-baru ini menegaskan permintaan agar Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional atas tindakannya di Gaza.

“Israel tidak dapat terus menggunakan platform internasional apa pun untuk menutupi citranya,” kata Snchez.

Ia mengatakan Israel harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti Rusia atas invasi ke Ukraina pada 2022.

Saat itu, pengumuman Rusia dilarang ikut berbagai event olahraga internasional langsung keluar hanya empat hari setelah pecah perang dengan Ukraina.

Olimpiade Paris yang sedang berlangsung, dibayangi oleh seruan dan protes untuk melarang Israel karena serangannya di Gaza, mengingatkan pada negara-negara yang telah dilarang atau ditarik dari Olimpiade dalam sejarah baru-baru ini.Efnan Ipsir/Anadolu melalui Getty ImagesSebuah infografis berjudul “Beberapa negara dilarang dari Olimpiade masa lalu, kecuali Israel” dibuat di Istanbul, Turkiye pada 6 Agustus 2024.

Para atlet juga mulai bersuara agar federasi tegas mengeluarkan larangan terhadap Israel. Antara lain, 48 atlet yang merupakan para pesepak bola dari liga primer Inggris menandatangani surat gabungan yang menyerukan penangguhan Israel.

FA Turki yang sekarang telah menjadi anggota UEFA juga menuntut penangguhan Israel.

“Sudah waktunya bagi FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan. Israel harus segera dilarang dari semua kompetisi olahraga.” ujar Presiden FA Turki, Ibrahim Haciosmanoglu.

Bintang Liverpool Mohamed Salah juga mengkritik UEFA yang mengunggah mengenai kematian pemain sepak bola Palestina, Suleiman al-Obeid, di media sosial tanpa menyebut penyebab kematiannya karena serangan Israel ketika tengah menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan.

Dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, jumlah pemain sepak bola yang terbunuh atau yang telah meninggal karena kelaparan di Gaza berjumlah 421 orang.

Adapun 103 di antaranya adalah anak-anak.

Sedangkan secara keseluruhan, jumlah atlet Palestina dari berbagai cabang yang menjadi korban genosida Israel lebih dari 800 orang.

(ita/ita)



Sumber : news.detik.com

IOC Berani Ancam Indonesia, tapi Lembek ke Israel


Jakarta

Komite Olimpiade Internasional (IOC) berani mengancam Indonesia buntut pencoretan Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025. Di sisi lain, IOC lembek ke Israel karena kasus perang di Gaza.

Indonesia menolak keterlibatan Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang sedang berlangsung karena tidak ada hubungan diplomatik. Ada enam atlet Israel tak dikeluarkan visanya oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Menpora Erick Thohir, prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum. Ada pula kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia.


IOC kemudian mengambil sikap dengan mengancam Indonesia. IOC memutus dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan tidak akan merekomendasikan Indonesia menggelar kegiatan olahraga internasional, yang di antaranya adalah Olimpiade.

Keberanian IOC dalam mengancam Indonesia justru tumpul kepada Israel. IOC sampai detik ini terus membiarkan bendera Israel untuk berpartisipasi di kejuaraan olahraga dunia padahal negara tersebut telah melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina.

“Hal ini sekali lagi menyoroti posisi prinsipil IOC: semua atlet, tim, dan pejabat olahraga yang memenuhi syarat harus dapat berpartisipasi dalam kompetisi dan acara olahraga internasional tanpa diskriminasi apa pun dari negara tuan rumah, sesuai dengan Piagam Olimpiade dan prinsip-prinsip dasar non-diskriminasi, otonomi, dan netralitas politik yang mengatur Gerakan Olimpiade,” tulis IOC dalam keterangannya terkait Indonesia.

Di sisi lain, IOC malah menghukum Rusia dan Belarusia dari kejuaraan olahraga Internasional karena perang dengan Ukraina. Kontingen kedua negara tersebut tidak bisa tampil membawa bendera negara di Olimpiade Musim Dingin 2026, yang berlangsung di Italia pada Februari mendatang.

IOC sudah menghukum Rusia dan Belarusia pada Olimpiade Paris 2024 akibat perang Ukraina. Saat itu hanya ada 15 atlet Rusia dan 17 atlet Belarusia yang diizinkan berpartisipasi dalam Olimpiade Paris sebagai atlet netral.

Dikutip dari The Moscow Times, para atlet harus melewati pemeriksaan ganda. Pertama diperiksa oleh Federasi Olahraga Internasional dan kemudian oleh IOC, untuk membuktikan bahwa mereka tidak secara aktif mendukung perang di Ukraina atau memiliki hubungan apa pun dengan militer.

IOC sudah membuat Rusia bersama Belarusia hilang dari Olimpiade pada 2024 di Paris karena masalah perang. Namun, IOC masih membiarkan Israel yang sudah sangat jelas ditentang banyak negara karena genosida di Palestina.

(ran/krs)



Sumber : sport.detik.com

Prabowo Tegaskan RI-Brasil Dukung Gencatan Senjata di Palestina dan Ukraina


Jakarta

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menegaskan sikap RI dan Brasil sama dalam mendukung gencatan senjata di Palestina dan Ukraina.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama atau joint press statement di ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Prabowo memastikan pemerintah RI dan Brasil saling dukung dalam sikap politik internasional.

“Saya kira itu kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dua negara mendorong solusi perdamaian dalam serangan terhadap Palestina dan Ukraina. Ia mendukung solusi dua negara atau two-state solution untuk menyelesaikan permasalahan Palestina.

“Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraine, kita ingin gencatan senjata cepat, kita ingin perdamaian yang riil, menuju ke solusi politik, yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” katanya.

Diketahui, RI dan Brasil menyepakati delapan MoU dalam pertemuan tersebut. MoU ditandatangani para menteri, kepala lembaga, hingga direktur perusahaan BUMN atau swasta yang disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Lula.

Adapun berikut ini delapan kerja sama yang ditandatangani pemerintah/swasta antara RI-Brasil:
1.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Energi dan Pertambangan.
2.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Sains Teknologi dan Inovasi
3.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama dalam Tindakan Sanitari dan Fitosanitari dan Sertifikasi
4.⁠ ⁠Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Indonesia dan Institute Geography dan Statistik Brasil tentang Kerja Sama di Bidang Statistik
5.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS
6.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan J&F S.A Brazil
7.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Pertamina dan Fluxus
8.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara KADIN dan APEX tentang kerja sama promosi dagang

Lihat juga Video ’87 Warga Gaza Tewas oleh Israel Sejak Gencatan Senjata Berlaku’:

(fca/rfs)



Sumber : news.detik.com

Trump Ancam Cabut Dukungan Jika Israel Nekat Caplok Tepi Barat


Jakarta

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut dukungan jika Israel mencaplok Tepi Barat. Pernyataan ini diutarakan Trump dalam wawancaranya dengan majalah Time.

Dilansir AFP, Kamis (23/10/2025), komentar Trump tersebut, menurut majalah Time, disampaikan melalui telepon pada 15 Oktober lalu.

“Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi karena saya telah berjanji kepada negara-negara Arab. Dan Anda tidak bisa melakukan itu sekarang. Kami telah mendapat dukungan besar dari Arab,” kata Trump ketika ditanya apa konsekuensinya bagi Israel jika pencaplokan Tepi Barat terjadi.

“Israel akan kehilangan semua dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi,” kata Trump.

Trump yakin Arab Saudi akan bergabung dengan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, pada akhir tahun. “Ya, saya yakin. Saya yakin,” katanya ketika ditanya apakah ia yakin Riyadh akan bergabung dalam jangka waktu tersebut.

“Lihat, mereka punya masalah. Mereka punya masalah Gaza dan mereka punya masalah Iran. Sekarang mereka tidak punya dua masalah itu,” kata Trump merujuk pada perang Israel di Gaza dan program nuklir Iran, yang menjadi target serangan udara AS awal tahun ini.

Trump juga akan membuat keputusan apakah Israel harus membebaskan tahanan Palestina terkemuka, Marwan Barghouti, sebagai bagian dari langkah-langkah perdamaian. Barghouti tokoh Fatah yang termasuk di antara tahanan Palestina ingin dibebaskan Hamas sebagai bagian dari kesepakatan Gaza, menurut media pemerintah Mesir.

Trump telah mengirimkan sejumlah pejabat tinggi ke Israel dalam beberapa hari terakhir untuk memperkuat gencatan senjata Gaza yang rapuh.

Namun, ketika Wapres AS James David Vance mengakhiri kunjungan 3 harinya di Israel, anggota parlemen Israel mengajukan dua rancangan undang-undang yang membuka jalan bagi aneksasi Tepi Barat.

Vance mengatakan itu adalah “Aksi politik yang sangat bodoh dan saya pribadi merasa sedikit terhina karenanya”.

Ketika Sekretaris Luar Negeri AS Maerco Rubio meninggalkan Washington, ia memperingatkan Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat, dengan mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh parlemen dan kekerasan pemukim mengancam gencatan senjata Gaza.

(isa/rfs)



Sumber : news.detik.com

450 Tokoh Yahudi Desak Pemimpin Dunia Beri Sanksi Israel Atas Genosida Gaza


Jakarta

Sejumlah tokoh Yahudi dunia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel atas genosida di Gaza. Mereka menilai tindakan Israel tidak bermoral.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (23/10/2025), ada lebih dari 450 tokoh Yahudi dunia, termasuk mantan pejabat Israel, menandatangani surat terbuka yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan Israel di Gaza. Surat tersebut dirilis saat para pemimpin Uni Eropa bertemu di Brussels, Belgia.

“Kami tidak lupa bahwa begitu banyak hukum, piagam, dan konvensi yang ditetapkan untuk melindungi dan menjaga seluruh kehidupan manusia diciptakan sebagai respons terhadap Holocaust,” tulis para penandatangan dalam surat tersebut.

“Perlindungan tersebut telah dilanggar tanpa henti oleh Israel,” tambahnya.

Para penandatangan surat itu antara lain mantan Ketua Knesset (parlemen) Israel, Avraham Burg; mantan negosiator perdamaian Israel, Daniel Levy; penulis Inggris Michael Rosen, penulis Kanada Naomi Klein, pembuat film peraih Oscar, Jonathan Glazer; aktor Amerika Serikat, Wallace Shawn; peraih Emmy, Ilana Glazer dan Hannah Einbinder, serta peraih penghargaan Pulitzer, Benjamin Moser.

Para penandatangan surat mendesak pemimpin dunia untuk menegakkan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional. Mereka juga meminta agar menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hukum internasional dengan menghentikan transfer senjata dan menjatuhkan sanksi yang terarah, memastikan bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan menolak klaim palsu antisemitisme terhadap mereka yang memperjuangkan perdamaian dan keadilan.

“Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terkira karena semakin banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Israel akan dinilai telah memenuhi definisi hukum genosida,” demikian bunyi surat tersebut.

Penandatangan surat lainnya, termasuk konduktor Israel Ilan Volkov, penulis naskah V (sebelumnya dikenal sebagai Eve Ensler), komedian Amerika Eric André, novelis Afrika Selatan Damon Galgut, jurnalis dan dokumenter peraih Oscar Yuval Abraham, pemenang penghargaan Tony Toby Marlow, dan filsuf Israel Omri Boehm.

“Solidaritas kami dengan Palestina bukanlah pengkhianatan terhadap Yudaisme, melainkan pemenuhannya,” tulis para penandatangan.

“Ketika para bijak kami mengajarkan bahwa menghancurkan satu nyawa sama dengan menghancurkan seluruh dunia, mereka tidak memberikan pengecualian bagi Palestina. Kami tidak akan berhenti sampai gencatan senjata ini berlanjut hingga berakhirnya pendudukan dan apartheid.”

Sejak 7 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat setidaknya 65.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 167.000 lainnya terluka.

Lihat Video ‘Menlu AS Tegaskan Trump Tolak Rencana Israel Caplok Tepi Barat!’:

(fas/rfs)



Sumber : news.detik.com

Lagi, Menteri Garis Keras Israel Datangi Kompleks Masjid Al-Aqsa



Jakarta

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali mendatangi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Aksi menteri sayap kanan itu adalah yang kedua kalinya dalam seminggu ini.

Dilansir kantor berita WAFA, Ben-Gvir menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Selasa (14/10/2025), bertepatan dengan hari terakhir Hari Raya Sukkot Yahudi. Direktorat Wakaf Islam Yerusalem dan sejumlah saksi mengatakan Ben-Gvir memasuki lokasi kejadian di bawah perlindungan ketat polisi Israel.

Ben-Gvir tampak bersama puluhan ekstremis Israel. Mereka tur halaman Al-Aqsa dan melakukan ritual Talmud di area timur masjid.


Sebelumnya, Ben-Gvir melakukan pelanggaran serupa pada awal Hari Raya Sukkot Yahudi. Pada Rabu lalu, dia memimpin 1.200 ekstremis memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Tindakan ini menuai kecaman luas dari Palestina dan negara-negara Arab.

Kementerian Luar Negeri Yordania mengecam tur provokatif Ben-Gvir ke tempat suci yang oleh umat Islam juga dikenal sebagai Al-Haram Al-Sharif itu. Ben-Gvir dinilai melanggar status quo dan kesucian situs tersebut.

“(Ini) merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap status quo historis dan hukum yang mengatur Al-Haram Al-Sharif, dan merupakan penodaan terhadap kesuciannya,” kata Kementerian dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Arab News.

Ben-Gvir adalah pejabat Israel yang tercatat kerap mengunjungi kompleks Al-Aqsa. Sejak menjabat pada 2022, ia telah menerobos kompleks Masjid Al-Aqsa sebanyak 13 kali menurut Anadolu Agency, termasuk 10 kali sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.

Dewan Wakaf Islam di Yerusalem pada Senin mengatakan kompleks tersebut mengalami “penghancuran terburuk status historis dan hukumnya di zaman modern” khususnya sepanjang 2025. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyatakan otoritas Israel dan kelompok Yahudi ekstremis telah melakukan “pelanggaran yang mencolok dan belum pernah terjadi sebelumnya”. Pelanggaran tersebut mencakup serangan besar-besaran ke halaman Masjid Al-Aqsa, melakukan ritual Yahudi seperti Talmud, nyanyian, dan tarian, termasuk pengibaran bendera.

Masjid Al-Aqsa adalah situs suci ketiga bagi umat Islam. Tempat ini menyaksikan peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan menjadi kiblat pertama umat Islam. Dalam keyakinan Yahudi, kompleks ini dikenal dengan Temple Mount atau Bukit Bait Suci, yang merupakan tempat berdirinya dua kuil kuno Yahudi.

Selama bertahun-tahun, kompleks Masjid Al-Aqsa menjadi sumber konflik Arab-Israel. Status quo yang berlaku menetapkan hanya umat Islam yang boleh beribadah di sana. Namun, Israel mengizinkan para pemukim memasuki kompleks tersebut sejak 2003.

(kri/inf)



Sumber : www.detik.com

Bedah Struktur Kepemilikan Saham untuk Lacak Keterlibatan Afiliasi Israel



Jakarta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengajak umat Islam mendukung Palestina. Salah satu caranya adalah memboikot produk yang terkait dengan Israel. Namun, gerakan boikot ini kerap salah sasaran.

Perusahaan nasional sering dituduh berafiliasi dengan Israel. Hoaks ini beredar luas dan membingungkan masyarakat. Padahal, tidak semua tuduhan itu benar.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, meluruskan kesalahpahaman ini. Ia menjelaskan, saham perusahaan nasional yang terdaftar di bursa bisa dibeli siapa saja, termasuk investor asing.


“Saham perusahaan nasional yang diperjualbelikan bebas di bursa, bisa dibeli siapa pun,” kata Cholil dalam acara detikcom Leaders Forum beberapa waktu lalu.

Cholil menegaskan, kepemilikan saham kecil oleh investor asing tidak akan mempengaruhi kebijakan perusahaan nasional tersebut. Yang perlu diwaspadai justru pemegang saham pengendali.

“Sasaran utama fatwa kami adalah pemegang kendali yang berpihak kepada Israel,” jelasnya.

Cholil memberikan penjelasan sederhana. Kepemilikan saham di bawah 5% misalnya tidak bisa menentukan arah bisnis perusahaan. Ini berbeda dengan pemegang saham pengendali. Mereka memiliki saham di atas 20% dan mengendalikan keputusan perusahaan.

“Kepemilikan kecil tidak berpengaruh terhadap kebijakan. Yang penting adalah siapa yang mengendalikan perusahaan,” ujar Cholil.

Cara Lacak Kepemilikan Saham

Publik kini didorong untuk lebih cermat memahami struktur kepemilikan perusahaan agar tidak salah menilai keterlibatan. Berikut beberapa langkah yang direkomendasikan oleh sejumlah lembaga keuangan dan regulator:

1. Cek Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report)

Laporan ini wajib dipublikasikan oleh emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dapat diakses melalui resminya. Di dalamnya terdapat data pemegang saham utama, struktur anak perusahaan, dan transaksi pihak terkait.

Jika dari laporan ini terlihat mayoritas saham dimiliki oleh investor lokal, maka perusahaan tersebut termasuk perusahaan nasional dan tidak bisa dikategorikan berafiliasi dengan Israel. Saham minoritas asing tidak otomatis memengaruhi arah kebijakan perusahaan.

2. Gunakan Data dari Regulator Resmi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui laman www.ojk.go.id menyediakan informasi tentang kepemilikan saham pengendali, laporan keterbukaan informasi, dan hasil pemeriksaan emiten.

Data OJK bisa menjadi acuan utama untuk memastikan pemegang saham pengendali berasal dari dalam negeri. Jika pengendali tercatat entitas lokal atau BUMN, maka perusahaan tergolong nasional.

3. Telusuri Pemegang Saham Institusional dan Asing

Investor besar seperti manajer aset, dana pensiun, atau bank investasi global sering memiliki saham di banyak perusahaan. Data mereka bisa dilacak lewat laporan publik dan database keuangan internasional seperti Bloomberg atau Refinitiv.

Keterlibatan investor asing tidak otomatis berarti dukungan atau afiliasi terhadap Israel. Hal ini berlaku jika investor asing hanya memegang porsi kecil (misalnya di bawah 5-10%) dan mayoritas saham masih dipegang pihak Indonesia.

4. Perhatikan Struktur Holding dan Anak Usaha Lintas Negara

Banyak perusahaan multinasional beroperasi lewat anak usaha di luar negeri. Analisis laporan keuangan konsolidasi bisa membantu melihat potensi afiliasi tidak langsung dengan perusahaan berbasis di Israel.

Jika induk dan pengendali utamanya tetap berbasis di Indonesia, maka perusahaan tersebut tidak tergolong berafiliasi Israel, meski memiliki anak usaha global. Struktur holding lintas negara bukan indikator keterlibatan politik, selama kepemilikan utamanya tetap lokal.

5. Cermati Peran Pemegang Saham Pengendali (Controlling Shareholder)

Menurut Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), pemegang saham di atas 20% atau yang memiliki hak suara istimewa bisa dikategorikan sebagai pengendali. Arah kebijakan perusahaan secara hukum dan ekonomi dikendalikan oleh nasional jika ‘pengendali’-nya merupakan individu atau perusahaan lokal.

Dengan demikian, perusahaan tersebut bebas dari afiliasi politik atau ekonomi dengan Israel.

(hnu/ega)



Sumber : www.detik.com