Tag Archives: pemerintah pusat

Stasiun Rajapolah Mau Dihidupkan Lagi, Permudah Akses ke Gunung Galunggung



Tasikmalaya

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berencana menghidupkan kembali Stasiun Rajapolah sebagai upaya memperkuat konektivitas transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Betul kami usulkan reaktivasi Stasiun Kereta Api Rajapolah. Ini untuk peningkatan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya,” kata Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin.


Cecep menjelaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengirimkan tim untuk melakukan kunjungan awal dan survei lapangan di kawasan Rajapolah sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut.

“Kami sudah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Perhubungan. Sekarang tinggal menunggu agar proyek ini bisa masuk dalam Rencana Induk Program Perkeretaapian Nasional. Pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan, keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk mendukung program reaktivasi, Pemkab Tasikmalaya menyiapkan langkah penataan di kawasan sekitar Stasiun Rajapolah. Penataan tersebut mencakup relokasi sejumlah fasilitas umum dan pemerintahan di area sekitar jalur rel.

“Yah namanya reaktivasi pasti harus ada yang ditata,” ujar Cecep.

Cecep menambahkan reaktivasi Stasiun Rajapolah bukan hanya proyek transportasi, tetapi juga strategi memperkuat ekonomi lokal. Ia menilai, beroperasinya kembali jalur kereta api akan mempermudah akses menuju objek wisata Gunung Galunggung, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Tasikmalaya.

“Jika akses wisata makin mudah, tentu kunjungan wisatawan meningkat. Hal ini akan berdampak pada naiknya perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pedagang oleh-oleh khas Rajapolah,” jelasnya.

Artikel ini sudah tayang di detikJabar. Klik di sini untuk membaca selengkapnya.

(ddn/ddn)



Sumber : travel.detik.com

Perdana, Sekolah Garuda Akan Gelar Pengenalan Serentak 8 Oktober di 16 Titik


Jakarta

Pengenalan Sekolah Garuda akan digelar serentak di 16 lokasi se-Indonesia, 12 di antaranya merupakan Sekolah Garuda Transformasi. Empat titik lainnya berlokasi di lahan-lahan Sekolah Garuda Baru di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam unggahan bersama Instagram @sekolahgaruda.ri dan @kemdiktisaintek.ri, kegiatan “Mengenal Sekolah Garuda: Harapan Baru Pendidikan Unggul” ini akan berlangsung pada Rabu,8 Oktober 2025 pukul 08.00-10.00 WIB, Wita, dan WIT.


Sekolah Garuda merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan talenta sains dan teknologi Indonesia. Sekolah pre-university ini berbentuk sekolah berasrama jenjang SMA dengan pendekatan berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika (science, technology, engineering, and mathematics/STEM).

Lulusan Sekolah Garuda disiapkan untuk dapat lanjut ke pendidikan tinggi terbaik dunia, baik di dalam maupun luar negeri.

Daftar Sekolah Garuda

Sekolah Garuda terdiri dari Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru.

Daftar Sekolah Garuda Transformasi

Sekolah Garuda Transformasi merupakan SMA dan MA yang sudah ada (existing) dan mendapat penguatan untuk mengoptimalkan potensi siswa menuju perguruan tinggi dunia.

Berikut daftar Sekolah Garuda Transformasi:

1.⁠ ⁠⁠SMAN 10 Fajar Harapan, Banda Aceh
2.⁠ ⁠SMAS Unggul Del, Toba, Sumatera Utara
3.⁠ ⁠MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir (MAN IC OKI), Ogan Komering llir, Sumatera Selatan
4.⁠ ⁠SMAN Unggulan (SMANU) MH Thamrin, Jakarta, DKI Jakarta
5.⁠ ⁠SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, Jawa Barat
6.⁠ ⁠SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, Jawa Tengah
7.⁠ ⁠SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah
8.⁠ ⁠SMA Banua Kalsel, Banjar, Kalimantan Selatan
9.⁠ ⁠⁠SMAN Siwalima, Ambon, Maluku
10.⁠ ⁠SMAN 10, Samarinda, Kalimantan Timur
11.⁠ ⁠MAN Insan Cendekia (IC) Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo
12.⁠ ⁠SMA Averos, Sorong, Papua Barat

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan sekolah-sekolah ini dapat mengelola penerimaan siswa baru masing-masing sebagaimana yang dijalankan sebelumnya.

Bulan lalu, SMA Taruna Nusantara sebagai salah satu Sekolah Garuda Transformasi menerapkan kebijakan baru beasiswa 100 persen bagi siswanya pada penerimaan calon siswa (casis) baru 2026. Sebelumnya, sekolah ini memberikan beasiswa pendidikan bagi pendaftar pada jalur khusus beasiswanya.

Daftar Sekolah Garuda Baru

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan seleksi penerimaan siswa baru Sekolah Garuda akan dilaksanakan pemerintah pusat. Siswa yang tersaring akan disebar di sekolah yang ada.

Diketahui, Sekolah Garuda direncanakan akan dibangun di empat titik pertama untuk tahun ajaran 2026/2027. Di empat titik tersebut akan diadakan pengenalan Sekolah Garuda pada Rabu (8/10/2025) mendatang. Berikut daftar lokasinya:

1. Lahan Sekolah Garuda Baru, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung
2. Lahan Sekolah Garuda Baru, Timor Tengah Selatan, NTT
3. Lahan Sekolah Garuda Baru, Konawe, Sulawesi Tenggara
4. Lahan Sekolah Garuda Baru, Bulungan, Kalimantan Utara

Seleksi Sekolah Garuda Baru akan didasarkan pada prestasi. Lokasi geografis dan kemampuan ekonomi menjadi pertimbangan tambahan. Sebanyak 80 persen siswa akan diberi beasiswa, sedangkan 20 persen siswa dari latar ekonomi akan dikenakan biaya pendidikan.

“Kenapa berbayar? Karena kita juga ingin supaya mereka berbaur, anak-anak yang dari ekonomi menengah atau ekonomi bawah harus juga bisa mengerti dan berteman dengan anak-anak dari ekonomi atas, dan sebaliknya,” ucap Stella di Grha Kemdiktisaintek, Sabtu (17/5/2025) lalu

“Kalau mereka yang mempunyai ekonomi atas, tentu saja mereka jangan dibayarkan oleh negara, karena itu tidak efisien. Jadi kita ingin memberikan akses yang menyeimbang dan menggunakan seefisien mungkin, sebaik-baik mungkin uang negara sehingga mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, mereka yang mendapatkan,” imbuhnya.

Pengimbasan pada 680 SMA/MA

Berdasarkan peta jalan pengembangan program Sekolah Garuda Transformasi 2025-2029, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Saintek) Kemdiktisaintek Ahmad Najib Burhani mengatakan sebanyak 80 Sekolah Garuda Transformasi diharapkan terbentuk hingga 2029.

Sementara itu, dari 12 Sekolah Garuda Transformasi yang terbentuk pada 2025, diharapkan 680 SMA/SMA di kabupaten/kota setempat juga akan mendapat manfaat pengimbasan dari program tersebut.

Hal tersebut disampaikan Najib pada Pembekalan Teknis dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Program Pengayaan Sekolah Garuda Transformasi Tahun 2025 di kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

“”Harapannya, apa yang kita upayakan ini dapat berdampak nyata dan positif bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” kata Najib, dikutip dari laman Kemdiktisaintek, Senin (6/10/2025).

(twu/faz)



Sumber : www.detik.com

Guru Terbatas, Ruang Kelas Kurang, hingga Atap Ilalang



Jakarta

Saat skena pendidikan nasional membicarakan program sekolah rakyat hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), SMP Negeri 3 Wamena masih memiliki kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi, yaitu kecukupan guru dan ruang kelas. Sekolah ini terletak di di Minimo, Kecamatan Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Kepala SMP Negeri 3 Wamena, Ansgar Blasius Biru S Pd, M Pd, mengatakan, jika dirinya ingin menyampaikan suatu hal penting untuk pemerintah, maka itu adalah kebutuhan guru dan ruang kelas. Setelah itu, baru dukungan untuk murid berupa asrama bagi anak yang memiliki tempat tinggal sangat jauh.

“Pertama, kami masih membutuhkan ruang kelas untuk belajar, terus dukungan asrama untuk para murid. Ini memang kami sangat kesulitan dengan tempat tinggal mereka yang sangat jauh dari sekolah,” katanya kepada detikcom, saat ditemui Kamis (9/10/2025).


Menurutnya, keberadaan asrama bagi siswa yang berjarak jauh dari sekolah sangat penting. Melalui asrama, anak-anak tersebut bisa dikumpulkan dan dipenuhi kebutuhannya sebagai pelajar sesuai keseharian mereka.

“Saya sangat optimis bahwa pasti ada peningkatan sumber daya mereka, kualitas pendidikan untuk mereka,” imbuh Blasius.

Keterbatasan Tenaga Pendidik, Guru BK Tidak Ada

Blasius mengakui, pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan secara keseluruhan masih tertinggal dibanding wilayah lain di Papua. Ia berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan sekolah-sekolah di Papua Pegunungan.

“Masih sangat tertinggal dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di wilayah barat, bahkan juga di wilayah tengah. Nah ini juga sesuatu yang menjadi suatu pemikiran dari Pemerintah Pusat, pimpinan untuk bisa memperhatikan tentang pendidikan kami,” ucap guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sekolah di Papua Pegunungan mengalami keterbatasan guru. Bahkan, katanya, masih sangat kurang.

Di SMPN 3 Wamena sendiri, ia mengatakan, tidak ada guru Bimbingan Konseling (BK). Padahal, menurutnya, guru BK penting dalam pendidikan karakter.

“Ini hal yang sangat penting bahwa kami masih sangat terbatas dengan tenaga kependidikan, terutama guru-guru BK, yang sekarang Menteri Pendidikan genjot bahwa bagaimana penanaman karakter. Nah, guru-guru BK masih sangat terbatas (di sini). Masih sangat jauh, masih sangat kurang. Terutama kami di SMP 3, sama sekali tidak ada guru Bimbingan Konseling,” ungkapnya.

Menurut laporan di laman Sekretariat Negara pada 2024, keterbatasan guru di tanah Papua telah menjadi tantangan yang belum rampung diselesaikan. Guru yang ada sering kali mengajar hingga tiga mata pelajaran berbeda.

Laporan menyebut, kondisi ini terjadi karena fenomena guru yang pilah-pilih tempat mengajar. Mayoritas guru kebanyakan berada di sekolah-sekolah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil sangat sedikit.

Mayoritas Sekolah di Papua Pegunungan Masih Kekurangan Ruang Kelas

Kepala SMP Negeri 3 Wamena menyampaikan, kekurangan ruang kelas tidak hanya di sekolahnya, melainkan juga di Provinsi Papua Pegunungan. Khususnya yakni di Kabupaten Jayawijaya.

“Fasilitas juga, bahwa kami masih sangat terbatas. Mulai dari ruang kelas, yang masih kurang. Ini saya bicara bukan khusus untuk SMP 3, tapi secara keseluruhan untuk Provinsi Papua Pegunungan, khususnya untuk Kabupaten Jayawijaya. Jadi masih sangat terbatas,” kata Blasius.

Sementara itu, di beberapa sekolah, masih ada ruang kelas yang memiliki atap dari alang-alang atau ilalang. Hal ini belum ditambah akses sekolah yang jauh dari kota.

“Kalau diakses ke daerah-daerah yang sangat jauh dari Kota Wamena, itu ruang kelas masih sangat terbatas, masih atapnya berupa alang-alang atau secara tradisional mereka membangun dan mereka menempati ruang kelas itu. Memang sangat terbatas,” ujarnya.

Selain itu, model kurikulum yang memasukkan konten digital juga menjadi tantangan tersendiri di tanah Papua. Terutama di wilayah Papua Pegunungan, akses internet masih sangat terbatas.

“Apalagi sekarang pembelajaran digital, kami masih sangat terbatas dengan akses internet,” tuturnya.

(faz/twu)



Sumber : www.detik.com

20 Soal TKA Mapel Pilihan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kerjakan!



Jakarta

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran (mapel) pilihan yang bisa dipilih pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat. Apa saja yang diujikan?

Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusmendik Kemendikdasmen) menjelaskan kehadiran mapel ini di TKA bertujuan untuk mengukur kemampuan murid dalam menerapkan dan menganalisis berbagai aspek kewarganegaraan. Setidaknya ada empat muatan yang akan diujikan seperti yang tertuang dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

Keempat materi yang akan diujikan, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen warga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh materi ini tertuang pada berbagai jenis contoh soal.


Dikutip dari laman resmi Pusmendik Kemendikdasmen, Kamis (9/10/2025) berikut ini 20 contoh soal TKA yang bisa dijadikan bahan latihan. Coba kerjakan yuk!

20 Soal TKA Mapel Pilihan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Sistem pemerintahan Indonesia terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang hubungannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Hubungan ini kerap menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, pembagian anggaran, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Berdasar ilustrasi tersebut, tantangan dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni….

A. ketidakmampuan pemerintah pusat dalam memenuhi semua kebutuhan anggaran pemerintah daerah
B. berbagai kebijakan pemerintah daerah kadangkala tidak sejalan dengan penerapan program nasional
C. terbatasnya kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur pembagian alokasi anggaran di daerah
D. masih belum adanya sinkronisasi ruang lingkup otonomi antara pemerintah pusat dan daerah
E. keterbatasan kewenangan dari pemerintah pusat dalam mengawasi pelaksanaan otonomi di daerah

Jawaban: B. berbagai kebijakan pemerintah daerah kadangkala tidak sejalan dengan penerapan program nasional

2. Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tentukan Benar (B) atau Salah (S) makna dari sila pertama Pancasila pada pernyataan berikut ini !

A. Semua penganut agama dan kepercayaan mengembangkan ajaran agama secara bersama: Benar / Salah
B. Sila tersebut menjadi dasar penerapan toleransi dengan penganut kepercayaan yang sama: Benar / Salah
C. Prinsip sila pertama Pancasila menjamin kebebasan beribadah semua agama dan kepercayaan: Benar / Salah

Jawaban: A. Salah / B. Salah / C. Benar

3. Masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia seharusnya memiliki kesadaran yang sama menjaga keutuhan NKRI, salah satunya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Melemahnya peran masyarakat untuk menjaga pertahanan berdampak pada munculnya ancaman yang bisa datang dari dalam maupun luar. Berdasarkan ilustrasi di atas, tentukan alasan pentingnya masyarakat ikut serta dalam menjaga keutuhan NKRI!

Pilihlah jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

A. memperkuat peran masyarakat untuk terlibat dalam mengatur urusan kenegaraan
B. membentuk lingkungan yang aman dan tertib untuk menjaga eksistensi NKRI
C. menjaga wilayah kedaulatan teritorial NKRI sesuai dengan amanah konstitusi
D. meringanan tugas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban di wilayahnya
E. mengimplementasikan peran masyarakat dalam sistem pertahanan negara

Jawaban:
B. membentuk lingkungan yang aman dan tertib untuk menjaga eksistensi NKRI
C. menjaga wilayah kedaulatan teritorial NKRI sesuai dengan amanah konstitusi
E. mengimplementasikan peran masyarakat dalam sistem pertahanan negara

4. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami berbagai tantangan seperti pembatasan kebebasan berpendapat, dominasi partai politik tertentu, serta lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Upaya paling tepat untuk mencegah terulangnya kondisi tersebut adalah ….

A. menyederhanakan sistem partai politik agar stabilitas politik terjaga
B. memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk urusan ketertiban
C. mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
D. menjaga ketertiban sosial dengan membatasi perbedaan cara pandang
E. menjamin penyaluran aspirasi rakyat secara terpusat melalui satu partai

Jawaban: C. mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

5. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terdapat sebanyak 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. Oleh karena berbahaya bisa menimbulkan ancaman terhadap negara terutama bagi Bhinneka Tunggal Ika, maka konten-konten tersebut telah diblokir.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, potensi akibat yang ditimbulkan dari ancaman tersebut, yaitu…

A. turunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah karena tidak mampu mengatasi permasalahan akibat intoleransi dalam keberagaman
B. bertambahnya aktivitas generasi muda dalam melakukan penelusuran berbagai berita terkait permasalahan intoleransi yang terjadi di masyarakat
C. meningkatnya penyebaran paham ekstrem yang berakibat munculnya perpecahan dan konflik antaranggota masyarakat yang beragam
D. menurunnya semangat warga negara dalam menjaga kebhinekaan karena terjadinya perilaku diskriminatif yang disebabkan intoleransi
E. semakin banyaknya informasi yang mengandung konten negatif pada berbagai media internet yang mudah di konsumsi masyarakat

Jawaban: C. meningkatnya penyebaran paham ekstrem yang berakibat munculnya perpecahan dan konflik antaranggota masyarakat yang beragam

6. Di suatu sekolah yang memiliki latar belakang yang beragam, Dimas aktif mengajak teman-temannya untuk saling menghargai perbedaan budaya dan tidak membeda-bedakan dalam bergaul. Ia juga mengingatkan agar tidak membuat konten media sosial yang dapat memecah belah.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan hubungan antara perilaku tersebut dengan menjaga keutuhan NKRI! Jawaban benar lebih dari satu.

A. menghargai budaya lain sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan
B. mengakui adanya perbedaan merupakan bentuk kewajiban warga negara
C. selektif terhadap informasi di media sosial dapat menghindari berita hoaks
D. berinteraksi tanpa membedakan asal usul dapat memperkuat kerukunan
E. mempelajari budaya lain sebagai wujud kepatuhan rakyat terhadap pemerintah

Jawaban:
A. menghargai budaya lain sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan
C. selektif terhadap informasi di media sosial dapat menghindari berita hoaks
D. berinteraksi tanpa membedakan asal usul dapat memperkuat kerukunan

7. Pada suatu peringatan hari besar keagamaan semua masyarakat menghormati pelaksanaan ibadah dan memberikan kesempatan untuk merayakannya dengan khidmat.

Perilaku tersebut merupakan perwujudan Sila Pertama Pancasila yang penting dilakukan karena….

A. membuat masyarakat agar tidak melupakan untuk selalu memperingati hari besar keagamaan
B. setiap peringatan hari besar keagamaan harus dilaksanakan dalam suasana damai dan menyenangkan
C. menjaga suasana agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat pada saat memperingati hari raya
D. kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan merupakan perwujudan perlindungan HAM
E. pemerintah menjaga pelaksanaan peringatan hari besar keagaaman yang mayoritas di masyarakat

Jawaban: D. kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan merupakan perwujudan perlindungan HAM

8. Pada sebuah wilayah perbatasan, pembangunan infrastruktur belum merata dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan keluhan dari masyarakat setempat. Beberapa kelompok mulai menyuarakan sikap antipemerintah dan mempertanyakan komitmen negara terhadap kesejahteraan seluruh rakyat. Jika dibiarkan, situasi ini dapat berkembang menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional.

Berdasar ilustrasi tersebut, solusi untuk mencegah dampak negatif dari kondisi tersebut terhadap persatuan bangsa, adalah….

A. mengutamakan dialog terbuka agar warga perbatasan merasa didengar dan dihargai
B. mendorong warga perbatasan untuk menunggu bantuan keuangan dari pemerintah
C. mengirim aparat keamanan mensosialisasikan program pemerintah di perbatasan
D. menunjuk tokoh adat untuk menjaga kondisi masyarakat agar tetap kondusif
E. memberikan bantuan langsung tunai secara rutin kepada warga perbatasan

Jawaban: A. mengutamakan dialog terbuka agar warga perbatasan merasa didengar dan dihargai

9. Di suatu sekolah yang memiliki latar belakang yang beragam, Dimas aktif mengajak teman-temannya untuk saling menghargai perbedaan budaya dan tidak membeda-bedakan dalam bergaul. Ia juga mengingatkan agar tidak membuat konten media sosial yang dapat memecah belah.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan hubungan antara perilaku tersebut dengan menjaga keutuhan NKRI! Jawaban benar lebih dari satu.

A. menghargai budaya lain sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan
B. mengakui adanya perbedaan merupakan bentuk kewajiban warga negara
C. selektif terhadap informasi di media sosial dapat menghindari berita hoaks
D. berinteraksi tanpa membedakan asal usul dapat memperkuat kerukunan
E. mempelajari budaya lain sebagai wujud kepatuhan rakyat terhadap pemerintah

Jawaban:
A. menghargai budaya lain sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan
B. mengakui adanya perbedaan merupakan bentuk kewajiban warga negara
C. selektif terhadap informasi di media sosial dapat menghindari berita hoaks

10. Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintah sering berganti dan tidak stabil karena koalisi partai politik pecah yang menyebabkan pengambilan kebijakan negara menjadi tidak efektif. Berdasarkan peristiwa tersebut, pelaksanaan demokrasi tidak berjalan lancar karena ….

A. sistem multipartai ekstrim dalam pelaksanaan demokrasi
B. seluruh kekuasaan terpusat pada Presiden Indonesia
C. negara mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat
D. rakyat dapat memilih secara langsung kepala negara
E. keterlibatan rakyat dalam pemerintahan masih terbatas

Jawaban: A. sistem multipartai ekstrim dalam pelaksanaan demokrasi

11. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan tajam tentang dasar negara karena perbedaan keinginan antara negara berdasarkan agama tertentu, paham sekuler, dan sosialisme. Namun pada akhirnya, Pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi negara. Alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologis tersebut karena Pancasila ….

A. menyatukan paham ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat
B. berfungsi sebagai identitas nasional yang menghilangkan keberagaman
C. menjadi dokumen resmi pertama yang ditulis dalam Pembukaan UUD 1945
D. menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil
E. merupakan ideologi yang nilai-nilainya mudah diterapkan pada masa tersebut

Jawaban: D. menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil

12. Pada suatu masyarakat adat di suatu desa terpencil, terjadi penolakan terhadap pembangunan gedung pemerintah desa, karena merasa tidak membutuhkan fasilitas tersebut. Pemerintah daerah setempat berupaya mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan dengan melakukan dialog dan bertemu dengan para tokoh masyarakat adat. Solusi yang dilakukan dengan mengangkat beberapa tokoh adat menjadi petugas di kantor desa tersebut.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan alasan pentingnya dilakukan solusi atas kasus tersebut berdasarkan pernyataan berikut! Jawaban benar lebih dari satu.

A. Menunjukkan kewenangan pemerintah pusat dalam mengendalikan masyarakat adat
B. Memudahkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat adat
C. Pemerintah menyadari masyarakat adat memiliki kekuasaan penuh pada daerahnya
D. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dapat dipenuhi secara merata
E. Menghindari konflik yang dapat merusak hubungan pemerintah dan masyarakat adat

Jawaban:
B. Memudahkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat adat
D. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dapat dipenuhi secara merata
E. Menghindari konflik yang dapat merusak hubungan pemerintah dan masyarakat adat

13. Platform media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dijadikan sebagai sarana menyuarakan aspirasi politik, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan ilustrasi, dampak strategis tersebut terhadap eksistensi NKRI yaitu ….

A. menguatkan stabilitas nasional dengan penyebaran informasi yang cepat dan merata ke seluruh wilayah
B. mendorong kemandirian masyarakat daerah dalam menentukan kebijakan politik secara otonom
C. meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat
D. menumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang mampu mengurangi konflik antarwilayah
E. menghasilkan kebijakan publik yang dapat menyerap seluruh keinginan dari masyarakat

Jawaban: C. meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat

14. Gotong royong dilakukan oleh warga lintas suku dalam membersihkan lingkungan di wilayah perkotaan yang penduduknya berasal dari berbagai daerah. Kondisi masyarakat tersebut sesuai dengan penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan di bawah ini terkait hal tersebut!

A.Kegiatan gotong royong mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman: Benar / Salah
B. Perilaku dalam ilustrasi aktualisasi nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika: Benar / Salah
C. Kegiatan lintas suku tersebut mengontrol kepentingan masyarakat yang beragam: Benar / Salah

Jawaban: A. Benar / B. Benar / C. Salah

15. Pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut terkait contoh penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi!

A. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: Benar / Salah
B. Mengawasi aktivitas organisasi lembaga partai politik: Benar / Salah
C. Memutuskan sengketa kewenangan organisasi masyarakat: Benar / Salah

Jawaban: A. Benar / B. Salah / C. Salah

16. Pada setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, DPR bersama pemerintah secara musyawarah melakukan pembahasan dengan berpedoman pada Pancasila sebagai landasan filosofis. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara.

Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu….

A. menjadi dasar dalam mengambil keputusan oleh para tokoh penting bangsa
B. merupakan cita-cita hukum yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia
C. mengakui Pancasila sebagai ideologi negara yang telah ditetapkan pendiri bangsa
D. manifestasi dari kesepakatan yang telah dirumuskan saat sebelum kemerdekaan
E. menunjukkan kepada dunia bahwa ideologi Pancasila dihormati seluruh bangsa Indonesia

Jawaban: B. merupakan cita-cita hukum yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia

17. Pemerintah daerah di suatu kabupaten mengusulkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah pegunungan. Usulan tersebut kemudian disetujui dan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat. Pembangunan berjalan lancar karena adanya hubungan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat dari hubungan tersebut, yakni … .

A. menguatkan peran pemerintah pusat di daerah karena kesehatan merupakan urusan wajib
B. meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat secara merata dan adil
C. menjamin terlaksananya semua kewajiban pemerintah pusat di daerah pada urusan kesehatan
D. memenuhi semua kebutuhan daerah dengan bantuan dana secara penuh oleh pemerintah pusat
E. menyelenggarakan urusan kesehatan masyarakat yang modern dan lengkap untuk masyarakat

Jawaban: B. meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat secara merata dan adil

18. Di sebuah desa yang beragam suku, agama, dan budaya, para pemudanya bekerja sama membangun balai desa. Mereka berbagi tugas secara adil dan saling menghargai perbedaan. Namun, sebagian warga enggan terlibat karena perbedaan pandangan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, tentukan perilaku yang tepat untuk mendukung modal sosial dalam pembangunan nasional! Jawaban benar lebih dari satu.

A. Pemuda bekerja sama tanpa mempersoalkan latar belakang masyarakat yang berbeda.
B. Keterlibatan sebagian warga pada aktivitas desa menunjukkan kesatuan cara pandang.
C. Mempelajari berbagai budaya yang ada sebagai wujud syukur terhadap keberagaman.
D. Mengakui perbedaan cara pandang sebagai kewajiban dari anggota masyarakat desa.
E. Berinteraksi dengan anggota masyarakat lain dengan menjunjung tinggi kesederajatan.

Jawaban:
A. Pemuda bekerja sama tanpa mempersoalkan latar belakang masyarakat yang berbeda.
C. Mempelajari berbagai budaya yang ada sebagai wujud syukur terhadap keberagaman.
E. Berinteraksi dengan anggota masyarakat lain dengan menjunjung tinggi kesederajatan.

19. Di sebuah wilayah perbatasan Indonesia, muncul konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan suku dan kesenjangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan menimbulkan kerawanan keamanan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, tentukan pernyataan berikut ini yang benar terkait dengan peran warga negara dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan! Jawaban benar lebih dari satu.

A. mendorong dialog antarkelompok untuk memperkuat solidaritas
B. membentuk kelompok swadaya untuk menjaga keamanan lingkungan
C. aktif menyebarluaskan seluruh informasi secara langsung kepada masyarakat
D. mengajak komunikasi aktif dengan aparat keamanan di wilayah setempat
E. menghindari keterlibatan dalam menyelesaikan konflik agar tetap netral

Jawaban:
A. mendorong dialog antarkelompok untuk memperkuat solidaritas
B. membentuk kelompok swadaya untuk menjaga keamanan lingkungan
D. mengajak komunikasi aktif dengan aparat keamanan di wilayah setempat

20. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan, bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Tentukan Benar atau Salah pada setiap pernyataan berikut terkait makna dari pasal tersebut!

A. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas pendidikan warga negaranya: Benar / Salah
B. Negara menjamin setiap warga negara untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi: Benar / Salah
C. Pasal tersebut menjadi dasar hukum bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga tanpa diskriminasi: Benar / Salah

Jawaban: A. Benar / B. Salah / C. Benar

Itulah 20 soal TKA mapel pilihan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat berlatih!

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com

Sampah Masih Jadi Momok Pariwisata, Ini yang Bisa Dilakukan



Jakarta

Masalah sampah masih jadi momok bagi sektor pariwisata. Dari Gili Trawangan hingga Gunung Gede Pangrango, semuanya bermasalah dengan sampah.

Sampah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, termasuk pariwisata. Kedatangan wisatawan turut dibarengi dengan datangnya sampah yang ditinggalkan. Dari Gili Trawangan hingga Gunung Gede Pangrango berjibaku dengan sampah.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pagngrango (BBTNGGP) bahkan sampai mengumumkan penutupan pendakian sementara terkait masalah sampah. Pengumuman ini disampaikan lewat akun BBTNGGP. Penutupan ini berlaku mulai 13 Oktober 2025 hingga pemberitahuan lebih lanjut.


“Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pagngrango (BBTNGGP) resmi mengumumkan sementara kegiatan pendakian penutupan melalui Siaran Pers Nomor PG. O6/T.2/TU/B/10/2025, berlaku mulai 13 Oktober 2025 hingga pemberitahuan lebih lanjut,” tulis BBYNGGP.

Penutupan tersebut merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan sampah pendakian serta memperbaiki tata kelola dan sistem pelayanan pendakian dalam upaya mewujudkan Zero Waste Wisata Pendakian di TNGGP.

Gili Trawangan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menghadapi krisis sampah. Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat, sistem pengelolaan limbah harus mampu mengikuti laju pertumbuhan aktivitas di pulau cantik itu agar keindahan alamnya tetap terjaga dan tidak berubah menjadi beban ekologis.

Saat ini, mesin inseminator hanya dapat mengelola 5-10 ton sampah per hari. Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk segera menganggarkan mesin mixer atau pencacah sampah.

“Dari mesin insinerator di sini, sampah yang bisa dikelola hanya 5-10 ton per hari. Tapi, sampah di Gili Trawangan per hari saja bisa mencapai 18 ton. Jadi sampah yang belum bisa diolah terpaksa menumpuk dan akhirnya menjadi gunung sampah,” kata Ketua FMPL Malik di Mataram.

Permasalahan sampah juga dihadapi oleh Kabupaten Tangerang. Mereka pun menggelar kampanye Ayok Tangerang Langit Biru (TLB) yang sudah dilakukan sejak Maret 2025 dengan fokus kegiatan di Kecamatan Sindang Jaya.

Kegiatan yang dilakukan antara lain edukasi soal sampah di sekolah-sekolah, lokakarya dengan warga, membersihkan masjid, kunjungan sekolah ke TPST dan sosialisasi dengan warga sekitar. Ada juga jalan sehat sejauh 2,4 Km sambil plogging (memungut sampah) dengan 2.000 peserta.

“Kampanye Langit Biru merupakan langkah nyata dalam mitigasi perubahan iklim dan pengendalian pencemaran udara. Kementerian LHK terus mendorong seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk menangani dan mengelola sampah secara konsisten, terintegrasi dan sesuai dengan regulasi. Program ini menjadi titik balik dalam memperbaiki kualitas lingkungan secara menyeluruh. Kami mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan sesuai regulasi untuk mencegah pembakaran sampah ilegal yang merusak udara,” ucap Staf Ahli Menteri LHK, Nurhadi Wardoyo.

Jalan-jalan sambil pungut sampahJalan-jalan sambil pungut sampah Foto: (dok. Istimewa)

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni turut senang dengan perhatian dari Veritas Edukasi Lingkungan dan Alam Sutera Group untuk menjadikan Banten lebih baik lagi. Ia menyadari pentingnya mengedukasi anak-anak untuk mengenal pengolahan sampah agar tercipta generasi yang peduli lingkungan sehat.

“Praktek-praktek pengelolaan sampah ilegal merugikan masyarakat apalagi pembakaran sampah, berdasarkan data KLH, terdapat 8.000 ton sampah setiap hari dimana hanya 13% yang baru bisa diolah. Pengelolaan sampah secara baik dan benar adalah tugas kolektif, apalagi jika sampah rumah tangga memiliki nilai ekonomis. Tentu saja kedepannya program ini akan digalakkan sedemikian rupa guna menciptakan Tangerang Langit Biru yang kita semua inginkan,” ungkap Andra Soni.

“Membuat Indonesia bersih kembali adalah hal yang mungkin. Melalui festival ini kami memberdayakan generasi muda untuk mengambil tindakan dalam menghadapi krisis sampah,” kata Benedict Wermter, Direktur Veritas Edukasi Lingkungan, pemilik akun sosial media @bulesampah sekaligus jurnalis asal Jerman yang secara konsisten membuat konten dan mengedukasi soal pengelolaan sampah.

Langkah yang Bisa Dilakukan

Selain edukasi, dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak karena pengelolaan sampah adalah masalah yang kompleks. Dilansir dari detikFinance, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengakui pengelolaan sampah di Indonesia belum bisa tertangani sepenuhnya.

Mengatasi permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah hingga masyarakat. “Banyak hal yang mesti harus kita lakukan bersama, kita harus masif,” kata dia.

Salah satunya caranya dengan memilah sampah-sampah sesuai jenisnya. Dengan begitu, memudahkan pemerintah dalam mengelola sampah.

“Tapi kalau dipilahnya, kemudian diambilnya sesuai dengan waktunya itu akan memudahkan kita pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga saya berharap ini, kita harus bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Tidak bisa pemerintah pusat sendiri, tapi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bersama masyarakat dan juga kita sendiri masing-masing di lingkungan juga harus mengelola sampah itu bersama-sama secara masif,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memperbanyak kolaborasi untuk mengatasi sampah. Untuk sampah di sungai, mereka akan berkolaborasi dengan Komunitas Peduli Sungai.

“Ciliwung komunitasnya cukup besar dan Cisadane. Jadi dalam waktu segera kita akan menetapkan komunitas-komunitas sungai itu. Karena tanpa dukungan mereka sepertinya hampir tidak masuk akal kita bisa menyelesaikannya, mereka perlu rekognisi,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

(wsw/wsw)



Sumber : travel.detik.com

AHY Kumpulkan Para Gubernur Papua, Bahas Trans Papua-Kawasan Permukiman


Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan para gubernur dari Papua. Rapat tersebut membahas tentang pembangunan jalan trans Papua hingga pengembangan kawasan permukiman.

Selain para gubernur, turut hadir dalam acara tersebut Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai.

“Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya ada empat hal yang kita bahas hari ini,” kata AHY saat membuka rakor, di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025).


Adapun keempat agenda tersebut antara lain, pertama adalah pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur trans-Papua sebagai tulang punggung konektivitas di darat.

Lalu yang ketiga, integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan juga mobilitas antarwilayah. Kemudian yang keempat, pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor trans-Papua.

“Jadi empat agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya,” ujar AHY.

Simak juga Video: Velix Wanggai Ungkap Tugas dari Prabowo ke Komite Pembangunan Papua

(shc/kil)



Sumber : finance.detik.com

Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan


Jakarta

Menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dinilai pemerintah bukan menjadi langkah tepat untuk menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan. Wakil menteri kesehatan baru dr Benjamin Paulus Octavianus yang kini ikut mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menekankan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan MBG sebetulnya terjadi saat dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah beroperasi tanpa kesiapan, khususnya fasilitas sanitasi.

Dorongan untuk penghentian MBG dinilai relatif tak berdasar lantaran lebih dari 99 persen pelaksanaan MBG berjalan baik di berbagai daerah.

“Kalau ada satu lokasi bermasalah lalu 10 ribu titik lain ikut dihentikan, itu justru merugikan. Tugas kami menjaga, memantau, dan mencegah agar kejadian seperti itu tak terulang,” kata pria yang akrab disapa dr Benny, dalam Temu Media di Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).


Kemenkes RI disebutnya kini ikut terlibat dalam pengawasan keamanan MBG, dengan menggerakkan dinas kesehatan di setiap daerah.

Salah satu langkah tegas yang diberlakukan adalah SPPG dengan fasilitas tak layak, dilarang melanjutkan operasional.

“Sekarang setiap pagi kami menerima laporan dari tim di lapangan. Pemantauan berjalan setiap hari di seluruh puskesmas yang memantau SPPG. Jadi pengawasan sudah jauh lebih bagus,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10/2025).

Sebagai langkah perbaikan, Kemenkes RI juga mengusulkan penambahan ahli kesehatan lingkungan di setiap pelaksana MBG untuk memastikan aspek kebersihan dan keamanan makanan.

“Menambah satu petugas khusus di setiap unit itu tidak mudah karena berarti menambah anggaran. Tapi ini sudah disetujui, dan ini langkah luar biasa untuk menjaga keamanan pangan,” jelasnya.

Terkait regulasi, Kemenkes juga telah memberikan masukan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Usulan tersebut kini tengah dibahas di tingkat pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

“Usulan Perpres sudah masuk dan kami sudah berikan masukan. Semua kementerian terkait juga dilibatkan,” ujarnya.

Kemenkes menekankan, program MBG masih dalam tahap awal dan akan terus disempurnakan.

“Ini proyek besar, pasti ada kekurangan. Tapi semua langkah perbaikan terus dilakukan agar masyarakat tetap aman dan mendapat manfaat maksimal,” tegasnya.

(naf/naf)



Sumber : health.detik.com