Tag Archives: pemerintah

Property

Dukung Program 3 Juta Rumah, Pengembang Hadirkan Apartemen Murah di Bekasi

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Pengembang pun ikut mendukung program tersebut, salah satunya melalui penyediaan apartemen terjangkau.

PT Adhi Persada Properti (APP) turut mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Direktur Utama APP Harry Wibowo mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah untuk mempercepat program.

“Penyediaan hunian dengan harga terjangkau bagi masyarakat tentunya menjadi komitmen kami dalam mengembangkan hunian bagi masyarakat yang menjadi program pemerintah. Ke depan, berbagai langkah strategis tengah kami siapkan untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dari pemerintah ini, baik dalam penyediaan hunian, lahan dan berbagai upaya lain,” ujar Direktur Utama APP Harry Wibowo dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).


Masyarakat juga bisa memanfaatkan insentif dari pemerintah untuk mendapatkan hunian yang terjangkau. Pemerintah punya program untuk membebaskan pajak pertambahan nilai saat membeli hunian.

“Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan program bebas PPN yang tengah berlaku sehingga harga hunian menjadi semakin terjangkau,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Produksi APP, Indra Syahruzza mengungkap APP mengembangkan hunian terjangkau, yakni Apartemen Mardhika Park di Bekasi. Apartemen itu berada dekat layanan transportasi massal serta memiliki fasilitas yang lengkap.

“Dalam mendukung penyediaan 3 Juta Rumah oleh pemerintah, saat ini salah satu proyek yang kami kembangkan adalah Apartemen Mardhika Park di kawasan Tambun, Bekasi. Hunian ini kami pasarkan dengan harga yang terjangkau,” ucap Indra.

“Apartemen Mardhika Park dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare dengan total 1.219 unit, dan menjadi pilihan ideal bagi masyarakat yang bekerja di wilayah Bekasi maupun Jakarta. Proyek ini memiliki lingkungan hijau dan asri, berlokasi dekat dengan Stasiun LRT Bekasi Timur, Stasiun KRL Tambun, dan kawasan industri MM2100, serta memiliki fasilitas lengkap termasuk kids playground, area olahraga serta sekuriti dan teknisi yang siap 24 jam,” tambahnya.

Sebagai informasi, Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Program 3 Juta Rumah bermaksud untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun menyebutkan bahwa program yang dijalankan Kementerian PKP ini sejalan dengan Paket Ekonomi 2025. Program tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja serta menggerakkan industri di sektor perumahan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)



Sumber : www.detik.com

Teknologi

LG Dorong Talenta Digital dan AI Lokal Lewat R&D Center Cibitung

Leave a comment


Jakarta –

LG Electronics mempertegas langkah bisnisnya di Indonesia dengan mendirikan pusat riset dan pengembangan (R&D Center) di Cibitung, Bekasi. Fasilitas ini menjadi R&D subsidiary pertama LG di luar Korea Selatan, sekaligus simbol kepercayaan perusahaan terhadap kemampuan talenta digital Indonesia dalam menciptakan inovasi global.

Dedi Triono, Corporate Marketing of LG Electronics Indonesia menjelaskan bahwa kehadiran R&D Center Cibitung merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat inovasi produk lokal.

“Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan teknologi masa depan LG, terutama di bidang kecerdasan buatan (AI), IoT, dan perangkat rumah pintar,” ujarnya dalam media breafing di Jakarta, Senin (20/10/2025).


R&D Center ini berfokus pada pengembangan TV pintar berbasis webOS serta AI yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna lokal. Melalui riset ini, LG mengembangkan teknologi yang mendukung perintah suara dalam Bahasa Indonesia, Jawa, hingga Sunda, memungkinkan pengalaman interaksi yang lebih natural bagi pengguna di Tanah Air.

Selain menciptakan inovasi produk, LG juga menempatkan R&D Cibitung sebagai sarana transfer teknologi dan pengembangan talenta digital lokal. Melalui program LG Loveschool, perusahaan menggandeng SMK dan sekolah vokasi untuk pelatihan di bidang refrigerasi, tata udara, serta pemrograman perangkat pintar. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital dan mendukung agenda Indonesia Emas 2045.

Dedi Triono, Corporate Marketing of LG Electronics IndonesiaDedi Triono, Corporate Marketing of LG Electronics Indonesia Foto: Adi Fida Rahman/detikiNET

“Keberadaan R&D Center ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas luar biasa untuk menjadi pemain utama di era industri 4.0,” tambah Dedy. Ia menegaskan, LG akan terus memperluas investasi pada riset, green technology, dan integrasi platform LG ThinQ guna menghadirkan produk berbasis AI yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan penguatan di sektor riset dan talenta digital, LG tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar penting, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan pengembangan teknologi regional. Langkah ini mempertegas posisi LG sebagai perusahaan yang tidak sekadar menjual produk elektronik, melainkan juga menanamkan nilai dan ilmu untuk masa depan industri teknologi nasional.

(afr/afr)



Sumber : inet.detik.com

Property

Beli Rumah atau Tanah Wajib Bayar BPHTB, Apa Itu?

Leave a comment


Jakarta –

Saat membeli sebuah rumah atau sebidang tanah, tentu pembeli harus membayar sesuai harga jual yang telah disepakati. Selain itu, pembeli juga harus menyiapkan biaya untuk BPHTB.

Sayangnya, masih banyak orang yang tak tahu kalau pembeli harus membayar BPHTB saat membeli tanah atau rumah. Lantas, apa itu BPHTB?

Pengertian BPHTB

BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB adalah pungutan kepada konsumen saat membeli rumah. Bea ini wajib dibayarkan konsumen kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai syarat untuk bisa balik nama sertifikat kepemilikan.


Aturan mengenai pungutan BPHTB telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dilansir situs Bapenda Jakarta, BPHTB dikenakan pada perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

Objek BPHTB meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan badan hukum atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

Selain itu, objek BPHTB juga berlaku atas pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak.

Besaran BPHTB

Soal besaran pungutan dapat berbeda tergantung masing-masing daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Umumnya, nilai BPHTB yang tertuang atas suatu transaksi peralihan kepemilikan atas tanah dan/bangunan maksimal sebesar 5% dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Dikutip dari catatan detikProperti, dalam beberapa kasus terkadang BPHTB bisa disertakan dalam harga jual rumah oleh pengembang. Cara ini agar memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran. Soalnya, BPHTB yang harus dibayarkan secara tunai dapat memberatkan konsumen.

Jika BPHTB dimasukkan ke harga jual maka seakan-akan pengembang yang membayarnya. Adapun dasar BPHTB berdasarkan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kalau ingin membayar BPHTB secara mandiri, maka cara hitungnya dengan mengurani NPOPTKP terlebih dahulu.

Sebagai contoh, Budi ingin membeli rumah seharga Rp 1 miliar di kawasan Jakarta. Misalnya NPOPTKP Jakarta jumlahnya sebesar Rp 60 juta, maka Rp 1.000.000.000 – Rp 60.000.000 = Rp 940.000.000.

Setelah itu, hitung tarif BPHTB Jakarta yang nilainya sebesar 5%. Maka Rp 940.000.000 x 5% = Rp 47.000.000. Jadi, total BPHTB yang harus dibayarkan sebesar Rp 47 juta.

Kapan BPHTB Terutang?

BPHTB akan terutang atau harus dibayar pada saat-saat tertentu, seperti:

  • Saat perjanjian jual beli ditandatangani
  • Saat akta tukar menukar, hibah, atau waris ditandatangani
  • Saat pendaftaran warisan dilakukan
  • Saat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap diterbitkan
  • Saat tanggal ketika penunjukan pemenang lelang.

Itulah penjelasan mengenai BPHTB dan besaran biayanya. Semoga bermanfaat!

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(ilf/ilf)



Sumber : www.detik.com

Property

Bank Targetkan Penyaluran Jor-joran buat Program Kredit Perumahan

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah telah meluncurkan program Kredit Program Perumahan (KPP). Program tersebut didukung oleh perbankan yang sudah mempunyai basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menargetkan menjadi penyalur terbesar program kredit perumahan itu. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya telah membangun ekosistem pembiayaan perumahan lengkap dari hulu ke hilir yang memberikan berbagai kemudahan bagi para debitur.

“Kami sudah mengidentifikasi ada 2.878 developer rumah, 5.442 kontraktor, dan 4.032 toko bangunan yang bisa mengakses KPP di BTN. Bahkan ada juga pedagang rumah. Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini,” ujar Nixon dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).


Menurutnya, kehadiran program KPP akan menjadi stimulan buat mempercepat penyaluran pembiayaan. Hal ini turut mengakselerasi pemenuhan Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Skema kredit tersebut mirip dengan kredit usaha rakyat (KUR) yang memiliki bunga khusus, penjaminan, dan proses yang mudah. KPP sendiri mempunyai dua segmen penyaluran, yaitu untuk sisi supply dan demand perumahan.

Dari sisi supply, para developer UMKM bisa mengajukan kredit hingga Rp 5 miliar per debitur. Pengajuan itu bisa diperpanjang hingga empat kali dengan total plafon Rp 20 miliar.

Kemudian, kredit untuk sisi demand dapat mencapai Rp 500 juta bagi para debitur. Hal ini dapat dimanfaatkan debitur untuk membeli, merenovasi rumah, atau membangun ruko hingga kos-kosan.

“Dengan bunga hanya 6 persen, program ini diharapkan membantu masyarakat memiliki rumah untuk usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Nixon menilai limit yang lebih besar dan proses yang sederhana membuat masyarakat lebih mudah membeli rumah sekaligus menjalankan usaha. Adapun pada sisa dua bulan tahun ini, Nixon memprediksi BTN akan menyalurkan KPP pada tahap awal sekitar Rp 2 triliun.

“Tahun depan akan kami speed up karena penyaluran KPP juga tentunya akan meningkatkan permodalan sehingga menambah kecepatan developer membangun rumah,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 130 triliun untuk KPP. Dari alokasi tersebut, penyalurannya Rp 113 triliun untuk sisi supply dan Rp 17 triliun untuk sisi demand.

“Anggaran tersebut ditargetkan bisa membangun 320 ribu rumah untuk masyarakat dan mendorong Program 3 Juta Rumah,” tutur Airlangga.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)



Sumber : www.detik.com

Property

KUR Perumahan Resmi Diluncurkan, Ini Syarat Penerimanya

Leave a comment


Jakarta –

Pemerintah resmi meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan (KPP). Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025).

Melalui KPP itu, pemerintah akan memberikan pembiayaan modal kerja dan/atau kredit atau pembiayaan investasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu/perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

“Hari ini pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat,” ujar Airlangga dalam acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).


Airlangga menuturkan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 130 triliun dengan rincian Rp 113 triliun untuk sisi suplai atau kontraktor yang UMKM serta Rp 17 triliun untuk sisi permintaan.

Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Surabaya, Jawa TimurAkad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Surabaya, Jawa Timur Foto: Dok. Kementerian PKP

Syarat Dapat KPP

KPP itu dijalankan berdasarkan Permenko Nomor 13 tahun 2025 dan Peraturan Menteri PKP Nomor 13 tahun 2025. Nah, untuk mendapatkan KPP, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengungkapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa memanfaatkan KPP. Didyk menyebutkan, dari sisi penyediaan antara lain seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan.

Sementara itu, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu / perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.

“Dana KPP juga bisa dimanfaatkan dari Sisi Penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan dan Sisi permintaan misalnya pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha,” katanya.

Berikut ini informasi mengenai syarat mendapatkan KPP.

– WNI atau badan hukum Indonesia
– Memiliki usaha produktif dan layak
– Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
– Menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan
– Tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, Community checking dan/ atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP
– Tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan
– Tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan
– Dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP
– Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP

Kriteria UMKM yang Menerima KPP Berdasarkan Modal Usaha

– Tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan
– Tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan
– Dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP
– Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP

Kriteria UMKM yang Menerima KPP Berdasarkan Penjualan Tahunan

– Usaha Mikro yang memiliki penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar
– Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2-15 miliar
– Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15-50 miliar

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan KPP.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Teknologi

Komdigi Kaji Teknologi Satelit Langsung ke HP, Ala Direct to Cell Starlink

Leave a comment


Jakarta –

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik terkait dokumen Call for Information (CFI) Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) di Indonesia.

Dokumen CFI ini membahas potensi pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan dua teknologi strategis, Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G).

NTN-D2D memungkinkan konektivitas langsung antara ponsel dan satelit, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dan jaringan darat.


Teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada menara BTS, sehingga dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan, dan perairan yang sulit dijangkau jaringan terestrial.

Secara konsep, teknologi ini serupa dengan layanan ‘Direct to Cel’ milik Starlink, yang memungkinkan ponsel biasa mengirim pesan atau melakukan komunikasi langsung melalui satelit tanpa perangkat tambahan. Model ini tengah menjadi tren global karena dianggap mampu menutup “blank spot” sinyal seluler di berbagai wilayah.

Komdigi menjelaskan bahwa kajian ini disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Tujuannya untuk menghimpun pandangan, data, serta praktik terbaik dari para pemangku kepentingan mengenai potensi pemanfaatan teknologi NTN-D2D sebagai solusi pemerataan konektivitas digital nasional.

Komdigi menilai, penerapan teknologi NTN-D2D di Indonesia berpotensi memperluas jangkauan layanan seluler, memperkuat ketahanan komunikasi nasional, serta menciptakan dampak ekonomi digital di daerah.

“Teknologi ini memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada jaringan terestrial, sehingga berpotensi memperluas konektivitas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),” dikutip dari siaran pers, Selasa (21/10/2025).

Adapun, kajian ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Komdigi 2025-2029 dan mendukung sasaran RPJMN 2025-2029, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam dokumen CFI tersebut, pemerintah mengundang masukan dari operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum.

“Masukan yang diberikan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, termasuk aspek teknis, manajemen spektrum frekuensi, model bisnis, dan skema kerja sama antaroperator,” ungkap Komdigi.

(agt/rns)



Sumber : inet.detik.com

Teknologi

Enggan Pakai Starlink, Prabowo Siapkan Teknologi Internet Lebih Murah Buat Sekolah

Leave a comment


Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan teknologi yang lebih murah dari Starlink untuk membantu penyebaran akses internet ke sekolah seluruh Indonesia.

Bahkan, teknologi tersebut dapat menjangkau daerah terpencil yang sampai saat ini memang menjadi pekerjaan rumah di Indonesia terkait pemerataan akses internet.

“Yang sulit dapat internet,WiFi,sekarang sudah ada teknologi, sekarang murah bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal,untuk bayar tiap bulan. Sudah ada teknologi yang lebih murah,” kata Prabowo dikutip dari CNBC Indonesia.


Sebagai informasi, layanan internet berbasis satelit Starlink punya berbagai varian tarif layanan dengan harga paling murah Rp 479 ribu per bulan untuk paket residensial lite. Itu baru layanan, sedangkan perangkat penerima sinyalnya dibanderol Rp 7,8 juta,

Keberadaan infrastruktur internet tersebut guna mendukung program pembelajaran jarak jauh yang sedang digalakan pemerintah Prabowo-Gibran melalui layar digital interaktif Smart TV di setiap sekolah Tanah Air.

Perangkat tersebut diisi oleh konten belajar mengajar dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Sekarang kalau tidak salah sudah dibagikan mendekati 50 ribu sekolah, kemudian nanti totalnya tahun ini 288 ribu flat panel. Di situ ada komputer, bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan ya,” katanya dalam pembukaan rapat kabinet paripurna, Senin (20/10/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa tersedianya panel 75 inci ini membuat siswa di sekolah di lokasi terluar dan terpencil bisa menikmati konten belajar yang sebelumnya tidak bisa diakses.

“Jadi sekolah-sekolah terluar, terpencil dan tidak punya akses guru yang baik. Umpamanya bahasa Inggris, mandarin, matematika, ini pelajaran susah. Ini bisa dibantu dengan ini (layar pintar). Kalau dia selesai dan mau kembali, bisa kembali anytime,” katanya.

Konten akan dibuat oleh guru-guru terbaik dari seluruh Indonesia. Pemerintah nantinya akan membangun studio tempat konten direkam.

“Nanti guru-guru terbaik akan mengajar, dan pelajaran mereka bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi tiap sekolah akan dapat akses, guru yang paling baik di bidang-bidang sulit,” katanya.

(agt/rns)



Sumber : inet.detik.com

Teknologi

Menkomdigi Ungkap Teknologi yang Lebih Murah dari Starlink

Leave a comment


Jakarta –

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan jenis teknologi yang akan disiapkan pemerintah dalam menghadirkan konektivitas yang lebih terjangkau. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung pemerintah akan menggunakan teknologi lebih murah dari Starlink.

Disampaikan Meutya bahwa sambutan Prabowo rapat Kabinet Paripurna, Senin (20/10), menekankan pentingnya menghadirkan konektivitas yang lebih murah dibandingkan teknologi orbit rendah seperti Starlink.

“Beliau menyampaikan bahwa kita akan mencari konektivitas yang lebih murah daripada low earth orbit seperti Starlink,” ujar Meutya ditemui acara Tech in Asia Conference 2025, Jakarta, Rabu (22/10/2025).


Meutya mengatakan bahwa salah satu terobosan yang tengah dikembangkan adalah teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Diketahui, sistem koneksi berbasis nirkabel itu mampu menjangkau wilayah lebih luas dengan biaya yang lebih efisien.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz dengan menghasilkan pemenangnya, yakni Surge melalui anak perusahaannya Telemedia Komunikasi Pratama untuk Regional 1 dengan harga tawaran tertinggi Rp 403 miliar dan Eka Mas Republik (MyRepublic) berhasil menawarkan harga tertinggi di Regional 2 dan 3 dengan masing-masing Rp 300 miliar dan 100 miliar.

“Baru-baru ini kami menyelesaikan salah satu terobosan teknologi FWA yang memungkinkan koneksi lebih murah, dan bisa menjangkau hingga ke perumahan bahkan sekolah-sekolah,” jelas Meutya.

FWA dinilai menjadi alternatif penting bagi daerah yang belum terjangkau jaringan fiber optik maupun infrastruktur kabel tetap. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap konektivitas digital di sekolah, terutama di wilayah terpencil karena bisa segera meningkat tanpa membebani biaya tinggi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan teknologi yang lebih murah dari Starlink untuk membantu penyebaran akses internet ke sekolah seluruh Indonesia.

“Yang sulit dapat internet,WiFi,sekarang sudah ada teknologi, sekarang murah bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal,untuk bayar tiap bulan. Sudah ada teknologi yang lebih murah,” kata Prabowo.

Sebagai informasi, layanan internet berbasis satelit Starlink punya berbagai varian tarif layanan dengan harga paling murah Rp 479 ribu per bulan untuk paket residensial lite. Itu baru layanan, sedangkan perangkat penerima sinyalnya dibanderol Rp 7,8 juta,

Keberadaan infrastruktur internet tersebut guna mendukung program pembelajaran jarak jauh yang sedang digalakkan pemerintah Prabowo-Gibran melalui layar digital interaktif Smart TV di setiap sekolah Tanah Air.

Perangkat tersebut diisi oleh konten belajar mengajar dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Sekarang kalau tidak salah sudah dibagikan mendekati 50 ribu sekolah, kemudian nanti totalnya tahun ini 288 ribu flat panel. Di situ ada komputer, bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan ya,” katanya dalam pembukaan rapat kabinet paripurna, Senin (20/10/2025).

(agt/fyk)



Sumber : inet.detik.com

Sehat

Wamenkes Bagikan Kabar Terbaru Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

Leave a comment


Jakarta –

Sudah lebih dari satu dekade berlalu, wacana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan belum juga terlaksana. Wakil Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono menyebut rencana tersebut masih dalam pembahasan.

Meski begitu, pemerintah disebutnya tidak tinggal diam dalam upaya pemberian edukasi kepada masyarakat terkait bahaya konsumsi tinggi gula, yang juga tersebar di pangan olahan maupun pangan siap saji.

Menurut Prof Dante, penerapan cukai MBDK juga tak akan berjalan efektif bila tidak dibarengi dengan edukasi masif di masyarakat.


“Nah nanti urusan cukai masih kita dalam proses pembahasan. Tetapi kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi potensi obesitas dan diabetes, tinggal mengurangi makanan bergula, tinggi kalori, dan sebagainya,” tutur Prof Dante saat ditemui di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta Utara, Rabu (15/10/2025).

“Yang paling penting adalah sekarang adalah edukasi. Cukainya kita naikin kalau edukasinya tidak masif juga tidak akan berhasil,” lanjutnya.


Ia juga menekankan sejumlah fasilitas kesehatan perlu lebih banyak meningkatkan layanan promotif dan preventif. Bukan tanpa sebab, hal ini dinilai bisa menekan angka kematian lebih banyak saat identifikasi atau diagnosis penyakit diketahui dan ditangani lebih awal.

Salah satunya melalui skrining faktor risiko yang kerap memicu penyakit tidak menular dengan bebas kasus tertinggi di Indonesia seperti jantung, masalah ginjal, hingga stroke.

“Jadi edukasi menjadi sangat penting. Seperti rumah sakit primaya sekarang melakukan terapi kuratif, mereka juga melakukan terapi promotif dan preventif untuk melakukan dan mengedukasi masyarakat,” pungkasnya.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

Sehat

Viral Air Hujan di DKI Mengandung Mikroplastik, Benarkah? Ini Faktanya

Leave a comment


Jakarta –

Belakangan, media sosial diramaikan dengan narasi air hujan di DKI Jakarta mengandung mikroplastik berbahaya. Faktanya, sebuah penelitian yang diterbitkan tahun 2022 bertajuk ‘Marine Pollution Bulletin’ mengkonfirmasi hal tersebut.

Meski demikian, ilmuwan menegaskan bukan berarti setiap tetes air hujan di Ibu Kota beracun.

“Tetapi bahwa ada partikel plastik berukuran sangat kecil, lebih halus dari debu yang ikut turun bersama hujan,” kata Muhammad Reza Cordova, salah satu peneliti dalam jurnal ilmiah tersebut, saat dihubungi detikcom, Kamis (16/10/2025).


Reza yang juga peneliti di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), mengatakan jenis mikroplastik yang ditemukan di udara dan hujan Ibu Kota adalah serat sintetis seperti poliester dan nilon, serta fragmen kecil dari plastik kemasan seperti polietilena dan polipropilena. Ditemukan juga polibutadiena yang jadi polimer sintetis dari ban kendaraan.

“Mikroplastik ini berasal dari aktivitas manusia di kota besar. Misalnya serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran terbuka sampah plastik, serta degradasi plastik di lingkungan terbuka,” katanya.

Lalu Apa Bahayanya Bagi Manusia?

Karena ukurannya yang sangat kecil, lanjut Reza, mikroplastik ini terbawa angin dan naik ke atmosfer kemudian turun kembali lewat hujan. Menurutnya, tetap ada bahaya di balik mikroplastik yang turun bersamaan dengan hujan tersebut.

“Untuk istilah ‘bersifat toksik’ sebenarnya karena merujuk pada potensi dampak negatifnya. Mikroplastik ini kan bisa membawa bahan kimia tambahan dari proses produksi plastik (misalnya BPA, platat) atau polutan lain yang menempel di permukaannya (seperti logam berat dan POPs),” kata Reza.

“Jadi sifat beracunnya bukan dari air hujannya langsung, tapi dari partikel mikroplastik, bahan additive dan pollutan lain yang terbawa di dalamnya,” sambungnya.

Dampak yang mungkin terjadi apabila terpapar atau terhirup dalam jangka waktu lama bisa bervariasi, seperti dapat memicu peradangan jaringan paru, stres oksidatif, dan gangguan sistem imun.

“Nah di Indonesia kan masih minim nih. Jadi ya memang riset terkait masih terus berjalan untuk memastikan seberapa besar efeknya terhadap manusia,” kata Reza.

“Tapi arah bukti global sudah cukup kuat bahwa paparan jangka panjang harus diwaspadai. Karena itu, prinsip pencegahan dan pengendalian jadi langkah utama,” sambungnya.

Apa yang Harus Dilakukan?

Menurut Reza, masalah mikroplastik memang tidak bisa diselesaikan oleh individu saja, tapi perubahan kecil di tingkat masyarakat tetap sangat penting. Kuncinya adalah dengan semaksimal mungkin untuk mengurangi sumbernya.

“Kita bisa mulai dari menghindari plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, dan tidak membakar plastik terbuka,” kata Reza.

“Industri juga perlu berperan, misalnya dengan sistem EPR menyaring serat di pabrik tekstil atau laundry besar. Industri dan riset juga harus mengembangkan bahan yang tidak mudah lepas ke udara,” sambungnya.

Dari sisi pemerintah dan lembaga riset yang dibutuhkan adalah pemantauan secara rutin kualitas udara dan air hujan, serta pengembangan teknologi filtrasi dan pengolahan air. Untuk di riset nanti harus ada kolaborasi level regional dan global, pasalnya polusi mikroplastik ini bisa melintasi batas negara.

“Intinya, kita harus beralih dari budaya membuang ke budaya mengurangi dan menggunakan kembali. Sebab setiap plastik yang tidak lepas ke lingkungan berarti mengurangi satu sumber mikroplastik di udara dan air kita,” tutupnya.

(dpy/up)



Sumber : health.detik.com