Tag Archives: pendidik

Pendidikan

Beasiswa BPP S3 Dalam Negeri 2025 untuk Dosen-Guru Dibuka, Total Rp 30 Juta

Leave a comment



Jakarta –

Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma), Sekretariat Jenderal Kementerian Agama membuka pendaftaran beasiswa Bantuan Penyelesaian Pendidikan S3 Dalam Negeri (BPP S3 Dalam Negeri) 2025.

Bantuan ini ditujukan untuk dosen, guru, tenaga kependidikan dan pegawai di bawah lingkungan Kementerian Agama yang sedang menempuh pendidikan S3. Beasiswa bertujuan untuk mendorong penerima agar segera membereskan studinya.

Pendaftaran beasiswa dibuka mulai 5 hingga 15 Oktober 2025. Proses pengajuan beasiswa bisa dilakukan secara online pada laman https://pendaftaran-beasiswa.kemenag.id


Namun, sebelum mendaftar pelamar harus mengetahui dahulu persyaratanya. Mengutip laman Kemenag, berikut ketentuan beasiswa BPP S3 Dalam Negeri 2025:

Komponen Beasiswa BPP S3 Dalam Negeri 2025

Total bantuan BPP S3 Dalam Negeri 2025 memiliki total Rp 30 juta. Dana tersebut nantinya akan ditransfer langsung oleh LPDP kepada peserta.

Adapun cakupan pembiayaan yang bisa dibayarkan oleh bantuan tersebut antara lain:

1. Biaya SPP
2. Biaya penulisan disertasi
3. Biaya penerbitan jurnal ilmiah bereputasi sebagai syarat kelulusan
4. Biaya pembelian berbagai literatur yang diperlukan.

Syarat Daftar Beasiswa BPP S3 Dalam Negeri 2025

  • Warga Negara Indonesia
  • Berstatus sebagai guru pendidikan dasar dan menengah keagamaan, dosen perguruan tinggi keagaman/ma’had aly, tenaga kependidikan pada pendidikan dasar dan menengah keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan, ustadz/kyai pondok pesantren, atau pegawai Kemenag
  • Mahasiswa S3 aktif yang tengah mengenyam semester 3.
  • Telah lulus seminar proposal disertasi
  • Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan lain.

Dokumen Daftar Beasiswa BPP S3 Dalam Negeri 2025

  • Surat keterangan hasil studi yang berisikan IPK
  • Surat rekomendasi dari Pimpinan Satuan Kerja
  • Surat pakta integritas yang sudah ditandatangani
  • Surat permohonan bantuan.

Selain beasiswa BPP ini, Kemenag juga merekomendasikan beasiswa lain untuk jenjang lainnya yang disediakan Kemenag. Misalnya beasiswa full scholarship untuk S1-S3, Bantuan Riset Indonesia Bangkit (MoRA The Air Fund), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), dan lainnya.

Untuk informasi lebih lengkap terkait beasiswa BPP S3 Dalam Negeri 2025, bisa dipelajari pada laman https://pendaftaran-beasiswa.kemenag.id

(cyu/nah)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

FSGI Petakan 4 Masalah Program MBG, Beri 4 Rekomendasi

Leave a comment



Jakarta –

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menuai sorotan dari berbagai pihak. Selain kasus keracunan massal, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai program ini juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.

“Ada begitu banyak makanan yang diduga kuat mubazir setiap harinya di berbagai sekolah, yang berpotensi merugikan uang negara. Anggaran jumbo MBG ternyata juga belum mampu diserap maksimal hingga September 2025,” tulis FSGI dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).


4 Masalah Utama dalam MBG Menurut FSGI

FSGI memetakan sedikitnya ada empat masalah utama dalam program MBG, yakni:

1. MBG tidak tunduk pada Perpres pengadaan barang dan jasa

Menurut FSGI, permasalahan pertama adalah penggunaan dana MBG masih dikelola oleh kekuasaan lembaga politik. Sesuai dengan Perpres No 12 Tahun 2021, prosedur pengadaannya seharusnya dilakukan dengan lelang/tender, ada pelaporan surat pertanggungjawaban, dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sedangkan di program MBG, BGN bermitra dengan UMKM dan melibatkan partisipasi masyarakat,” tulis FSGI.

2. MBG tidak tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata

FSGI melihat belum adanya MoU Kemitraan berisi hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. MoU ini seharusnya sesuai dengan pasal 1320 KUHerdata tentang dasar pernjanjian kontak.

“Belum ada lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan MoU para pihak,” jelas keterangan FSGI.

3. Alokasi anggaran MBG atas nama deskresi

Permasalahan selanjutnya adalah alokasi dana MBG masih mengatasnamakan deskresi. Artinya, pemerintah memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan atau tindakan sendiri terkait MBG karena tidak adanya peraturan yang jelas.

Hal ini, menurut FSGI berdampak besar pada alokasi anggaran MBG dalam APBN yang menyita banyak anggaran pendidikan.

4. Anggaran MBG 2026 bisa ancam kesejahteraan guru

Terakhir, FSGI berpendapat alokasi anggaran MBG tahun 2026 yang besar bisa mengancam Tunjangan Profesi Guru (TPG). Menurut FSGI, jika anggaran MBG sampai menghilangan TPG maka akan menjadi keputusan yang salah.

“Pengalokasian anggaran pendidikan mengalihkan, memprioritaskan, mengutamakan dana untuk MBG dengan cara menunda atau meniadakan hak atas tunjangan profesi bagi guru adalah kesalahan penyelenggara negara dalam mengambil keputusan yang berdampak merugikan guru dan nyata melanggar UU No.14 Tahun 2005 Pasal 16,” tulis FSGI.

4 Rekomendasi FSGI terhadap Program MBG

FSGI menyampaikan empat rekomendasi yang juga merupakan tanggung jawab pemerintah agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi siswa, guru, hingga masyarakat luas, berikut di antaranya:

1. Pemerintah wajib obati dan pulihkan korban keracunan

FSGI menegaskan pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk menanggung pengobatan dan pemulihan kesehatan korban keracunan MBG. Bahkan, jika diperlukan, korban juga harus mendapat kompensasi tambahan dalam bentuk lain.

2. Pemerintah harus memperbaiki layanan MBG

Menurut FSGI, tugas pemerintah ketika muncul persoalan adalah memperbaikinya. Anak yang sakit harus diobati, sementara yang sehat tetap dijaga imunitasnya dengan pemberian makanan bergizi.

“Harapan banyak pihak dapur berasap, kegiatan dapur MBG tetap berjalan dengan perbaikan total dan terus-menerus, sesuai amanat UU No 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf h,” tegas FSGI.

3. Hak guru jangan diganggu

FSGI juga mengingatkan agar penggunaan dana MBG tidak mengorbankan tunjangan profesi guru. Guru pemegang sertifikat pendidik tetap berhak menerima haknya sesuai regulasi yang berlaku.

4. MBG harus jadi berkah bagi semua

Terakhir, FSGI menekankan program MBG seharusnya membawa manfaat bagi semua pihak. Mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

FSGI berharap pemerintah menjalankan program MBG dengan prinsip tanggung jawab, kepastian hukum, serta asas pemerintahan yang baik.

(cyu/cyu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Syarat KJP Pasar Jaya Oktober 2025, Guru Termasuk

Leave a comment



Jakarta –

Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan program KJP Pasar Jaya Oktober 2025. Untuk menjadi penerima, seseorang perlu memenuhi syarat-syarat berikut.

Diketahui, program KJP Pasar Jaya bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat tertentu. Adapun waktu pendistribusian pangan dengan harga murah itu pads 2025 sudah dilakukan sejak bulan Januari.


Berdasarkan laman resmi Pemprov Jakarta, jenis dan harganya adalah sebagai berikut:

Daging Sapi per 1 kg Rp 35.000
Daging Ayam per ekor Rp 8.000
Telur Ayam per 1 tray Rp 30.000
Beras per pak atau 5 kg Rp 30.000
Susu per 1 karton (isi 24 pcs @ 200 ml) Rp 30.000
Ikan kembung per 1 kg Rp 13.000

Syarat Antrean KJP Pasar Jaya Oktober 2025

Penerima KJP Pasar Jaya adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
  2. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan penghasilan maksimal 1,1 kali UMP
  3. Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
  4. Penyandang disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
  5. Penerima Kartu Anak Jakarta
  6. Penerima Kartu Pekerja Jakarta
  7. Penghuni rumah susun dengan kriteria berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat
  8. Kader PKK yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
  9. Guru non-PNS dan tenaga pendidik non-PNS dengan penghasilan maksimal 1,1 kali UMP

Cara Daftar Antrean KJP Pasar Jaya Oktober 2025

  1. Kunjungi laman https://antrianpanganbersubsidi.pasarjaya.co.id atau scan QR Code untuk aktivasi pendaftaran tiket antrian.
  2. Isi data berupa wilayah pengambilan, lokasi pengambilan, nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Kartu ATM.
  3. Masukkan kode captcha yang muncul
  4. Centang bagian Disclaimer sebagai persetujuan
  5. Klik tombol “Simpan” atau “Enter”
  6. Setelah proses registrasi data selesai, tiket antrian akan muncul
  7. Download,screenshot, atau cetak tiket antrian sebagai syarat wajib untuk pengambilan barang

Pendaftaran antrian KJP Pasar Jaya Oktober 2025 dapat diakses mulai pukul 07.00 sampai 17.00 WIB. Kemudian pengambilan barang dilakukan H+1 setelah pendaftaran.

Perlu diingat, pengambilan barang dilakukan pada pukul 08.00 sampai 17.00. Jangan lupa untuk membawa kelengkapan dokumen lainnya, yang terdiri dari kartu pangan subsidi, KTP asli, fotokopi KK, dan tiket antrian saat mengikuti antrean KJP Pasar Jaya.

(nir/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Guru yang Kolaborasi Lebih Memungkinkan Capai Tujuan Pembelajaran

Leave a comment



Jakarta –

OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2024 telah dirilis. Laporan ini merupakan survei guru dan kepala sekolah terbesar di dunia.

Pada 2024, 280.000 pendidik dari 55 sistem pendidikan berbagi wawasan tentang kondisi kerja, pengembangan profesional, dan realitas ruang kelas modern. Dalam edisi ini para guru mengungkapkan apakah dan bagaimana mereka menggunakan kecerdasan buatan, mengapa mereka memilih mengajar, dan apakah mereka ingin tetap menekuni profesi tersebut.

Data dari TALIS memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang meningkatkan kondisi pengajaran dan pembelajaran di sekolah mereka. Namun, perlu dicatat, Indonesia tidak terlibat dalam survei edisi kali ini.


Guru yang Berkolaborasi Lebih Mencapai Tujuan Pembelajaran

Berdasarkan laporan ini, guru menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja sama dibandingkan pada 2018. Guru penuh waktu rata-rata menghabiskan sekitar 3 jam per minggu untuk berpartisipasi dalam kerja tim dan berdialog dengan rekan kerja rata-rata.

Dari sana didapat, guru yang melaporkan lebih banyak berkolaborasi cenderung lebih mungkin mencapai tujuan pembelajaran mereka. Memang ada banyak cara guru berkolaborasi. Namun, hanya ada 9% guru yang mengamati kelas guru lain dan memberikan umpan balik setiap bulannya, atau lebih.

Guru yang lebih sering berkolaborasi cenderung berada di kuartil teratas efikasi diri di negara mereka, khususnya ketika guru terlibat dalam diskusi tentang perkembangan pembelajaran siswa tertentu dan bertukar materi ajar dengan rekan kerja.

Kemudian, guru yang melaporkan hubungan profesional yang baik dengan kepala sekolah, guru lain, orang tua dan wali, dan siswa cenderung melaporkan kesejahteraan dan kepuasan kerja yang lebih tinggi.

Rata-rata di seluruh sistem pendidikan OECD, 86% guru di sekolah mereka “setuju” atau “sangat setuju” bahwa mereka dapat saling mengandalkan.

Pada laporan ini, juga diungkap Singapura dan Uni Emirat Arab menjadi yang teratas dalam penggunaan AI. Sekitar 75% guru di sana memanfaatkan kecerdasan buatan.

(nah/nwk)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Hanya Fokus Ngajar Tak Asuh Murid

Leave a comment



Jakarta –

Bukan hanya murid, keberadaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan adalah hal yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Bagaimana status mereka?

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mencoba menjelaskannya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana. Menurutnya, dari awal kepala sekolah di Sekolah Rakyat dirancang sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Pegawai negeri yang memang sudah punya pengalaman dan mereka harus ikut seleksi,” katanya ditulis Kamis (9/10/2025).


Para kepala sekolah di Sekolah Rakyat merupakan sosok-sosok terpilih yang diusulkan oleh bupati dan gubernur. Setelah diusulkan, mereka kembali mengikuti seleksi sehingga orang-orang pilihan dan mumpuni lah yang menempati jabatan tersebut

“Jadi mereka memang orang-orang yang terlatih dan ketika mereka daftar, siap ikut seleksi kepala Sekolah Rakyat mereka sudah tahu persis apa yang mereka hadapi ketika jadi kepala sekolah,” jelasnya.

Sedangkan untuk guru, syarat agar bisa mendaftar menjadi pengajar Sekolah Rakyat haruslah memiliki sertifikasi pendidik. Sehingga, mereka diharuskan sudah lulus dari Program Profesi Guru (PPG).

“Ada puluhan ribu itu, dibuka pendaftaran ikut proses seleksi dan seleksinya cukup ketat sekolah. Nah, Alhamdulillah banyak guru-guru yang Saya lihat ini, pada beberapa bulan terakhir ini, bekerja dengan baik, semangat, dan mereka terampil,” sambung Gus Ipul.

Terkait status guru, Gus Ipul menyatakan Sekolah Rakyat menentukan bila mereka termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga, mereka tergolong dalam ASN dengan standar gaji yang jelas.

Guru Tidak Asuh Murid

Saat ini, Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat masih bersifat rintisan. Artinya, belum ada gedung permanen dan beroperasi pada balai Kemensos dan lembaga lainnya.

Beberapa di antara Sekolah Rakyat memang sudah ada kamar guru yang memungkinkan pengajar menginap dan mengikuti kegiatan bersama murid secara penuh. Namun, sebagian lainnya belum.

Oleh karena itu, Gus Ipul menyebut ketika Sekolah Rakyat memiliki sekolah permanen nantinya, Kemensos akan menyiapkan asrama khusus guru. Dengan begitu, para guru tidak perlu lagi pulang-pergi lantaran sudah disiapkan tempat.

Meskipun nantinya disiapkan asrama guru, mereka tidak berperan sebagai pengasuh. Seluruh proses pengasuhan murid di luar jam belajar merupakan tugas dari wali asuh.

“Mereka hanya fokus pada proses pengajaran, jadi sudah dibagi dengan baik,” tegasnya.

Setelah lolos dari seleksi sebagai guru Sekolah Rakyat, para pengajar melalui pembekalan dari narasumber yang memiliki kompetensi mumpuni. Selanjutnya, mereka juga akan terus ditingkatkan kemampuan pengajarannya.

“InsyaAllah akan terus (ditingkatkan kemampuan pengajarannya),” pungkas Gus Ipul.

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Guru Terbatas, Ruang Kelas Kurang, hingga Atap Ilalang

Leave a comment



Jakarta –

Saat skena pendidikan nasional membicarakan program sekolah rakyat hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), SMP Negeri 3 Wamena masih memiliki kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi, yaitu kecukupan guru dan ruang kelas. Sekolah ini terletak di di Minimo, Kecamatan Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Kepala SMP Negeri 3 Wamena, Ansgar Blasius Biru S Pd, M Pd, mengatakan, jika dirinya ingin menyampaikan suatu hal penting untuk pemerintah, maka itu adalah kebutuhan guru dan ruang kelas. Setelah itu, baru dukungan untuk murid berupa asrama bagi anak yang memiliki tempat tinggal sangat jauh.

“Pertama, kami masih membutuhkan ruang kelas untuk belajar, terus dukungan asrama untuk para murid. Ini memang kami sangat kesulitan dengan tempat tinggal mereka yang sangat jauh dari sekolah,” katanya kepada detikcom, saat ditemui Kamis (9/10/2025).


Menurutnya, keberadaan asrama bagi siswa yang berjarak jauh dari sekolah sangat penting. Melalui asrama, anak-anak tersebut bisa dikumpulkan dan dipenuhi kebutuhannya sebagai pelajar sesuai keseharian mereka.

“Saya sangat optimis bahwa pasti ada peningkatan sumber daya mereka, kualitas pendidikan untuk mereka,” imbuh Blasius.

Keterbatasan Tenaga Pendidik, Guru BK Tidak Ada

Blasius mengakui, pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan secara keseluruhan masih tertinggal dibanding wilayah lain di Papua. Ia berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan sekolah-sekolah di Papua Pegunungan.

“Masih sangat tertinggal dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di wilayah barat, bahkan juga di wilayah tengah. Nah ini juga sesuatu yang menjadi suatu pemikiran dari Pemerintah Pusat, pimpinan untuk bisa memperhatikan tentang pendidikan kami,” ucap guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sekolah di Papua Pegunungan mengalami keterbatasan guru. Bahkan, katanya, masih sangat kurang.

Di SMPN 3 Wamena sendiri, ia mengatakan, tidak ada guru Bimbingan Konseling (BK). Padahal, menurutnya, guru BK penting dalam pendidikan karakter.

“Ini hal yang sangat penting bahwa kami masih sangat terbatas dengan tenaga kependidikan, terutama guru-guru BK, yang sekarang Menteri Pendidikan genjot bahwa bagaimana penanaman karakter. Nah, guru-guru BK masih sangat terbatas (di sini). Masih sangat jauh, masih sangat kurang. Terutama kami di SMP 3, sama sekali tidak ada guru Bimbingan Konseling,” ungkapnya.

Menurut laporan di laman Sekretariat Negara pada 2024, keterbatasan guru di tanah Papua telah menjadi tantangan yang belum rampung diselesaikan. Guru yang ada sering kali mengajar hingga tiga mata pelajaran berbeda.

Laporan menyebut, kondisi ini terjadi karena fenomena guru yang pilah-pilih tempat mengajar. Mayoritas guru kebanyakan berada di sekolah-sekolah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil sangat sedikit.

Mayoritas Sekolah di Papua Pegunungan Masih Kekurangan Ruang Kelas

Kepala SMP Negeri 3 Wamena menyampaikan, kekurangan ruang kelas tidak hanya di sekolahnya, melainkan juga di Provinsi Papua Pegunungan. Khususnya yakni di Kabupaten Jayawijaya.

“Fasilitas juga, bahwa kami masih sangat terbatas. Mulai dari ruang kelas, yang masih kurang. Ini saya bicara bukan khusus untuk SMP 3, tapi secara keseluruhan untuk Provinsi Papua Pegunungan, khususnya untuk Kabupaten Jayawijaya. Jadi masih sangat terbatas,” kata Blasius.

Sementara itu, di beberapa sekolah, masih ada ruang kelas yang memiliki atap dari alang-alang atau ilalang. Hal ini belum ditambah akses sekolah yang jauh dari kota.

“Kalau diakses ke daerah-daerah yang sangat jauh dari Kota Wamena, itu ruang kelas masih sangat terbatas, masih atapnya berupa alang-alang atau secara tradisional mereka membangun dan mereka menempati ruang kelas itu. Memang sangat terbatas,” ujarnya.

Selain itu, model kurikulum yang memasukkan konten digital juga menjadi tantangan tersendiri di tanah Papua. Terutama di wilayah Papua Pegunungan, akses internet masih sangat terbatas.

“Apalagi sekarang pembelajaran digital, kami masih sangat terbatas dengan akses internet,” tuturnya.

(faz/twu)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Menko PMK Ungkap Wacana Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum, Dosen Unair Beri Tanggapan

Leave a comment


Jakarta –

Dosen sekaligus Ketua Koordinator Airlangga Inclusive Learning (AIL) Universitas Airlangga (Unair) Fitri Mutia beri tanggapan usai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ungkap wacana memasukan bahasa isyarat ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Apa katanya?

Sosok yang akrab dipanggil Mutia itu menjelaskan, bila gagasan Menko PMK bukanlah hal baru. Namun, wacana ini telah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

PP tersebut mengatur tentang jaminan terselenggaranya layanan pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas. Layanan yang dimaksud termasuk akomodasi termasuk, anggaran, sarana-prasarana, sumber daya (guru, tenaga pendidik, dan dosen), hingga kurikulum.


“Jadi, kita perlu memfasilitasi bagaimana jika di institusi pendidikan kita ada teman-teman tuli,” tuturnya dikutip dari laman resmi Unair, Jumat (10/10/2025).

Upaya Mewujudkan Pendidikan Inklusif

Jika bahasa isyarat benar-benar masuk ke kurikulum nasional, Mutia menyebut ini akan menjadi cikal bakal hadirnya pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif mengartikan bila peserta didik penyandang disabilitas, termasuk tuli bisa bersekolah di institusi pendidikan umum.

Mereka tidak lagi diharuskan bersekolah di SLB, lembaga khusus, atau tidak sekolah. Pendidikan Inklusif menjamin teman-teman tulis bisa belajar dilingkungan pendidikan yang terbuka dan setara.

Memang, hadirnya PP 13/2020 memuat aturan tentang keberlangsungan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun, tak sekedar aturan kesiapan tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, hingga penerimaan peserta didik perlu diperhatikan.

“Jadi, semua unsur harus menyiapkan diri. Aturan sudah ada, sekolah menyiapkan sumber dayanya, dan teman-teman tuli juga menjadi bagian di dalamnya,” terangnya.

Bila wacana tersebut diterapkan, Mutia menyarankan agar adanya keterlibatan komunitas tuli dalam proses perumusan kebijakan maupun pembelajaran bahasa isyarat. Seperti belajar bahasa lainnya, mempelajari bahasa isyarat harus dilakukan langsung kepada ahli atau penutur aslinya.

“Dalam proses belajar dan mengajarkan bahasa isyarat tidak boleh sembarangan orang. Idealnya belajar dari yang sudah terverifikasi. Tidak adil jika membuat kebijakan tanpa melibatkan mereka. Komunitas atau kawan-kawan tuli harus menjadi bagian dari prosesnya,” urainya.

Cara Pandang Masyarakat Perlu Diubah

Selain aturan yang harus dibenahi, pemerintah harus berusaha dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas, terutama disabilitas tuli. Mutia menyebut masih banyak yang beranggapan bila penyandang tuli yang harus menyesuaikan diri dengan pendidikan formal, bukan sebaliknya.

“Padahal, kemampuan berbahasa isyarat bukan hanya kewajiban bagi penyandang disabilitas tuli, melainkan juga tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Dengan demikian, cara paling efisien untuk berinteraksi bersama teman tulis adalah dengan bahasa isyarat, karena membaca gerak bibir atau voice to text belum tentu akurat.

Meskipun kini belum teralisasi, ia tetap optimis bila pendidikan inklusif di Indonesia akan terwujud. Ia yakin wacana Menko PMK bisa menjadi cikal bakal terbentuknya lingkungan belajar yang inklusif.

“Harapannya, jika kedua belah pihak saling memahami, kondisi inklusif bisa tercapai. Di sisi lain, masyarakat umum pun dapat menumbuhkan rasa empati yang lebih tinggi terhadap keberagaman,” tandas Mutia.

(det/faz)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

10 Pekerjaan Paling Tidak Aman karena AI, Penulis Salah Satunya?

Leave a comment


Jakarta –

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah mengubah dunia industri kerja. Perlahan, posisi yang tadinya dilakukan oleh manusia digantikan oleh mesin berkemampuan AI. Apa saja pekerjaan paling tidak aman?

Laporan terbaru dari Microsoft menemukan puluhan pekerjaan berpotensi terancam karena keberadaan AI. Ancaman ini terjadi karena AI bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan manusia.

Laporan menganalisis 200.000 percakapan anonim dan pengguna chatbot di Amerika Serikat, yang dikumpulkan antara Januari hingga September 2025. Setiap pekerjaan kemudian diberi skor keseluruhan berdasarkan metrik tertentu. Skor yang lebih tinggi menunjukkan paparan AI yang lebih tinggi (skor paling tinggi 0,50).


Hasilnya, bidang kepenulisan, dinilai berisiko dengan kedatangan AI karena AI bisa membantu mereka untuk menulis.

“Kami menemukan bahwa aktivitas kerja paling umum yang membutuhkan bantuan AI adalah pengumpulan informasi dan penulisan, sementara aktivitas paling umum yang dilakukan AI sendiri adalah penyediaan informasi dan bantuan, penulisan, pengajaran, dan pemberian nasihat,” tulis para peneliti dalam laporan tersebut, dilansir CNBC.

Pekerjaan Tidak Berarti Diganti AI, tapi Lebih Kompetitif

Menurut laporan, analisis ini tidak ingin menunjukkan bagaimana AI akan mengganti pekerjaan manusia. Namun, ingin memberi petunjuk bahwa industri kerja hari ini menjadi lebih kompetitif.

Ini artinya, pekerja harus relevan dengan perkembangan teknologi masa kini. Di sisi lain, harus bisa mengembangkan diri, termasuk dengan pengetahuan AI agar bisa memanfaatkan teknologi.

“Anda harus mempelajari semua yang Anda bisa tentang perangkat AI dan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya untuk menguntungkan perusahaan Anda,” kata Jensen Huang, salah satu pendiri dan CEO Nvidia.

“Semua pekerjaan akan terdampak, dan langsung. Hal ini tidak dapat dipungkiri,” imbuhnya.

Jadi, alih-alih takut dengan adanya AI, ini merupakan momen di mana ada peluang untuk pekerja semakin berkembang.

“Revolusi AI itu nyata, dan alih-alih takut, kita seharusnya melihatnya sebagai peluang untuk berevolusi dan berkembang,” ujar dosen bisnis Stanford, Robert E. Siegel.

Berikut ini sederet pekerjaan yang paling tidak aman atau berisiko karena keberadaan AI, dikutip dari CNBC dan Visual Capitalist.

Daftar 10 Pekerjaan Paling Tidak Aman atau Berisiko karena AI

1. Penerjemah dan Juru Bahasa

Skor: 0,49

2. Sejarawan

Skor: 0,48

3. Petugas Penumpang

Skor: 0,47

4. Perwakilan Penjualan Layanan

Skor: 0,46

5. Penulis dan Pengarang

Skor: 0,45

6. Pemrogram Alat Pengontrol Numerik Komputer (CNC)

Skor: 0,44

7. Perwakilan Layanan Pelanggan

Skor: 0,44

8. Operator Telepon

Skor: 0,42

9. Pendidik Manajemen Pertanian dan Rumah

Skor: 0,41

10. Penyiar Siaran dan DJ Radio

Skor: 0,41.

(faz/nah)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Bahasa Inggris Bakal Jadi Mapel Wajib SD Kelas 3-6, Akan Ada Pelatihan buat Guru

Leave a comment


Jakarta –

Pemerintah akan menerapkan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi jenjang SD/sederajat mulai kelas 3-6. Bagaiamana persiapannya?

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia tengah melakukan transformasi. Hal ini disampaikannya pada The 71st TEFLIN International Conference Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Brawijaya (UB) hari kedua, Kamis (9/10/2025) lalu.

Hadir sebagai keynote speaker, Mu’ti menyebutkan bila pemerintah akan memprioritaskan pelatihan bagi guru-guru bahasa Inggris di seluruh Indonesia. Pelatihan ini perlu digelar mengingat penerapan bahasa Inggris di sekolah masih memiliki sejumlah tantangan.


“Tahun depan, kami akan mengadakan pelatihan bagi guru-guru bahasa Inggris. Tantangan terbesar kita adalah meningkatkan kompetensi dan menjadikan pembelajaran bahasa Inggris menarik, mendalam, dan menyenangkan bagi pelajar kita,” ujarnya dikutip dari rilis yang diterima detikEdu, Selasa (14/10/2025).

Sebagai bahasa kedua, penerapan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari murid Indonesia juga menjadi tantangan. Untuk menghadapi hal itu, Menteri Mu’ti sudah menyiapkan jawaban.

Ke depan, kemampuan membaca, menulis, dan berbicara harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Dengan begitu kemampuan murid bisa meningkat dan mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan Bahasa Inggris di SD

Rektor UB Prof Widodo menyambut baik arah kebijakan Mendikdasmen yang ingin memperkenalkan pelajaran bahasa Inggris sejak murid SD. Ia juga menyatakan UB siap mendukung peningkatan kapasitas guru bahasa Inggris melalui kolaborasi akademik dan program pengabdian masyarakat.

Nada positif juga disampaikan Presiden The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia (TEFLIN), Prof Utami Widiati. Utami membocorkan kebijakan ini akan diterapkan pada 2027.

“Mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib untuk siswa SD kelas 3 hingga 6. Kehadiran Pak Menteri di konferensi ini diharapkan memberi motivasi bagi kita semua dalam menyambut kebijakan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Utami menyebut kini akses belajar bahasa Inggris jauh lebih mudah dibanding masa lalu. Tak perlu dihindari, teknologi dan AI masa kini bisa jadi peluang untuk memperkaya metode pembelajaran.

“Dengan pemanfaatan AI secara bijaksana, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan personal,” imbuhnya.

Konferensi TEFLIN ke-71 Tahun 2025

Sebagai informasi, The 71st TEFLIN International Conference 2025 digelar selama tiga hari pada 8-10 Oktober 2025. Sebagai tuan rumah, UB menyiapkan berbagai lokasi konferensi internasional ini, seperti di Gedung Samantha Krida, Widyaloka, serta FIB A, dan FIB B.

Dengan tema besar “Reimagining English Language Education in the Age of AI and Digital Transformation: Integrating Inclusive Education and Cultural Diversity”, konferensi ini dihadiri para pakar bahasa, pendidik, peneliti dan praktisi.

Diketahui terdapat 13 negara dengan kurang lebih 650 peserta hadir pada acara ini. Perwakilan negara yang hadir berasal dari Malaysia, India, Pakistan, Australia, Vietnam, Mesir, Jepang, UK, Cina, USA, Canada, dan lainnya.

Dalam konferensi ini, para pakar bahasa, pendidik, peneliti, dan praktisi akan mendiskusikan transformasi pembelajaran bahasa Inggris di era kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital. Selain Mendikdasmen, ada beberapa keynote speaker yang menyampaikan pandangan dalam acara ini.

Mereka adalah Prof Gary Barkhuizen (University of Auckland, New Zealand) dan Prof Ju Seong Lee (University of Hong Kong) yang membahas narrative inquiry serta pengembangan keterampilan berbicara melalui Informal Digital Learning of English (IDLE).

Selanjutnya, ada Assoc Prof Dennis Alonzo dari University of New South Wales yang mengulas Technological Progress and Social Resistance serta Assoc Prof Hamamah dari UB yang menyoroti AI in ELT in Indonesia: A Critical Review of Innovation, Ethics, and Equity.

Konferensi ini juga turut dihadiri pembicara plenary internasional seperti Prof Kyria Rebeca Finardi (Universidade Federal do Espírito Santo, Brazil), Prof Young-Joo Jeon (Mokwon University, Korea Selatan), dan Assoc Prof Dennis Alonzo (University of New South Wales, Australia).

TEFLIN 2025 didukung oleh berbagai lembaga internasional seperti British Council, RELO (Regional English Language Office), dan ALTI (Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia), dengan publikasi prosiding dan jurnal yang terindeks Scopus, SINTA, serta ISBN proceedings.

Dekan FIB UB, Sahiruddin menegaskan TEFLIN 2025 menjadi momentum penting bagi pengembangan riset dan inovasi pengajaran bahasa. Ia berharap konferensi ini bisa memberikan dampak positif bagai dosen dan guru bahasa Inggris.

“Khususnya dalam memanfaatkan AI secara bijaksana. Kami juga berharap peserta mendapat inspirasi dari praktik terbaik para ahli internasional untuk diterapkan di Indonesia,” tandasnya.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Daftar Soal Simulasi TKA Lengkap Mapel Wajib dan Pilihan, Ini Cara Kerjakannya!

Leave a comment


Jakarta –

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi murid jenjang SMA, SMK, dan sederajat berlangsung kurang dari satu bulan lagi. Berdasarkan jadwal resminya, ujian TKA akan dilaksanakan pada 3-9 November 2025 mendatang.

Bila melihat lini masa TKA yang dibagian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), para murid baru saja melalui proses simulasi yang berlangsung pada 6-9 Oktober 2025 lalu. Kendati demikian, murid masih bisa melakukan simulasi TKA untuk berlatih lo, bagaiaman caranya?

Dikutip dari laman resmi Pusat Asesmen Pendidik (Pusmendik) Kemendikdasmen pada Selasa (14/10/2025), berikut ini daftar soal simulasi TKA dan cara mengerjakannya.


Daftar Mapel Soal Simulasi TKA

Pada dasarnya, Kemendikdasmen telah menyiapkan berbagai soal simulasi TKA yang bisa digunakan sebagai bahan berlatih murid. Soal simulasi TKA ini bisa diakses melalui laman https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/.

Pada bagian menu “Kerangka Asesmen”, ada berbagai daftar mata pelajaran (mapel) wajib dan pilihan yang bisa dipelajari. Kerangka Asesmen memuat informasi dari seluruh mapel TKA yang diujikan, baik tentang definisi, muatan, kompetensi, matriks asesmen, hingga contoh soal.

Adapun daftar mapel yang tersedia, yakni:

Mapel Wajib

  • Matematika
  • Bahasa Indonesia
  • Bahasa Inggris

Mapel Pilihan

  • Matematika Tingkat Lanjut
  • Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut
  • Bahasa Inggris Tingkat Lanjut
  • Fisika
  • Kimia
  • Biologi
  • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  • Ekonomi
  • Geografi
  • Sosiologi
  • Sejarah
  • Antropologi
  • Bahasa Prancis
  • Bahasa Jerman
  • Bahasa Jepang
  • Bahasa Mandarin
  • Bahasa Korea
  • Bahasa Arab
  • Produk atau Projek Kreatif dan Kewirausahaan SMK dan MAK.

Cara Kerjakan Soal Simulasi TKA

Ada dua cara yang bisa dilakukan murid untuk mengerjakan soal simulasi TKA

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada menu Kerangka Asesmen juga terdapat contoh soal yang bisa dikerjakan murid. Cara untuk mengerjakannya yakni:

  • Kunjungi laman https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/
  • Klik menu “Kerangka Asesmen”
  • Klik “SMA/MA/SMK/MAK/sederajat”
  • Pilih mapel yang ingin dipelajari
  • Klik “Contoh Soal”
  • Mulai mengerjakan soal simulasi TKA

Kelebihan dari mengerjakan soal simulasi TKA di menu Kerangka Asesmen adalah murid mengetahui secara pasti kompetensi dan sub kompetensi yang diujikan pada setiap soal. Namun, di bagian ini langsung ada kunci jawaban yang tersedia tanpa pembahasan.

Bila ingin mengerjakan soal simulasi TKA seperti tampilan yang akan diujikan nantinya, cara yang bisa dilakukan yakni:

1. Buka https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/simulasi_tka.

2. Pilih jenjang pendidikan yang sesuai.

3. Pilih jenis mata pelajaran: mata pelajaran wajib atau mata pelajaran pilihan.

4. Pilih secara spesifik mata pelajaran yang ingin dipelajari.

5. Klik “Mulai Simulasi”.

6. Sistem akan memberikan username dan password untuk pengguna, lalu klik “Login”. Simpan username dan password untuk keperluan di masa mendatang.

7. Isi konfirmasi data peserta dari kode NIK hingga Token. Token tersedia di kiri atas laman, di sebelah tombol “Refresh” lalu klik “Submit”.

8. Laman akan menampilkan “Konfirmasi Tes” yang berisi nama tes, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu tes selama 15 menit. Untuk memulai klik tombol “Mulai”.

9. Kerjakan soal hingga selesai.

10. Setelah selesai akan muncul laman “Konfirmasi Tes”. Jika sudah yakin klik “Selesai Tes” untuk mengakhirinya atau tekan tombol “Kembali” untuk kembali ke halaman tes.

11. Peserta kan mendapatkan “Reviu Hasil Simulasi” yang menampilkan jawaban peserta dan kunci jawaban.

12. Jika sudah memahaminya, klik “Keluar” untuk kembali ke halaman utama.

Jadwal TKA SMA/SMK/Sederajat 2025

  • Pendaftaran murid calon peserta TKA: hingga 5 Oktober 2025
  • Sinkronisasi simulasi TKA: 3-5 Oktober 2025
  • Simulasi TKA: 6-9 Oktober 2025
  • Sinkronisasi gladi bersih TKA: 24-26 Oktober 2025
  • Gladi bersih TKA: 27-30 Oktober 2025
  • Pelaksanaan ujian SMA/MA, SMK/MAK/SMALB, Paket C/PKPPS Ulya, dan sederajat: 3-6 November 2025
  • Pelaksanaan Paket C/PKPPS Ulya, dan yang sederajat: 8-9 November 2025
  • Pelaksanaan susulan ujian SMA/MA, SMK/MAK/SMALB, Paket C/PKPPS Ulya, dan sederajat: 17-20 November 2025
  • Pelaksanaan susulan Paket C/PKPPS Ulya, dan yang sederajat: 22-23 November 2025

Itulah informasi tentang contoh soal simulasi TKA 2025. Jangan lupa coba untuk memantapkan persiapanmu ya detikers!

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com