Tag Archives: penguatan

Uang

Kolaborasi RI-Jepang, Ubah Sampah Plastik Jadi Produk Konstruksi

Leave a comment


Jakarta – Industri bahan bangunan nasional mulai memasuki era baru seiring langkah kolaboratif antara PT Sirkular Karya Indonesia (SKI)-anak usaha PT Impack Pratama Industri Tbk-dengan dua raksasa Jepang, PT Marubeni Indonesia dan PT DNP Indonesia.

Ketiganya sepakat mengembangkan proyek industri berskala besar pertama di Indonesia yang berfokus pada pengolahan limbah plastik menjadi material bangunan berkelanjutan. Kolaborasi ini menandai penguatan praktik ekonomi sirkular di sektor manufaktur, sekaligus mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Melalui kemitraan ini, limbah plastik dari fasilitas produksi DNP yang sebelumnya diolah melalui insinerasi kini dikumpulkan dan diproses oleh SKI menjadi produk bangunan inovatif, tahan lama, serta dapat didaur ulang. Produk hasil olahan tersebut akan dipasarkan secara nasional dengan merek Alduro Roof untuk kebutuhan atap dan Alduro Board untuk partisi dinding.

Direktur Utama PT Sirkular Karya Indonesia, Sugiarto Romeli, mengatakan inisiatif ini mencerminkan semangat perusahaan dalam memperkuat industri hijau melalui pendekatan kolaboratif dan teknologi pengolahan material berkelanjutan.

“Kami percaya limbah bukanlah akhir dari siklus, melainkan awal dari nilai baru yang bisa kita ciptakan bersama,” ujar Sugiarto, dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

“Melalui proyek ini, kami ingin menghadirkan solusi material bangunan yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga terjangkau dan inklusif,” tambahnya.

Kolaborasi ini juga mempertemukan kekuatan dari tiga sisi: SKI dengan kapabilitas manufaktur dan inovasi di sektor bahan bangunan, Marubeni Indonesia dengan jejaring global serta pengalaman dalam pengembangan bisnis berkelanjutan, dan DNP Indonesia dengan komitmen tinggi terhadap pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Selain berkontribusi pada pengurangan limbah plastik di dalam negeri, proyek ini juga membuka peluang ekspor produk bangunan hijau ke pasar global.

Kemitraan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas penerapan ekonomi sirkular di Indonesia dan menunjukkan bahwa produk daur ulang dapat bersaing dari sisi kualitas maupun nilai ekonomi.

Kolaborasi ini sekaligus memperkuat posisi PT Impack Pratama Industri Tbk sebagai salah satu pemain utama dalam industri bahan bangunan berkelanjutan di kawasan, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

(rrd/rir)



Sumber : finance.detik.com

Wisata

Inovasi Drip Bag dan Harmoni dengan Alam

Leave a comment



Jakarta –

Traveler yang pelesiran ke Garut, Jawa Barat bisa memilih kopi Sintok sebagai oleh-oleh. Di balik aroma earthy yang menggoda dan desain kemasan yang kini lebih modern, tersembunyi cerita tentang alam, manusia, dan pertalian erat petani dengan alam.

Kopi Sintok adalah karya petani di lereng-lereng perbukitan Desa Sintok. Sehari-hari, mereka hidup berdampingan dengan kabut, hutan, dan sesekali gangguan monyet liar yang lapar.

Petani merawat pohon kopi bukan sekadar demi panen, tetapi juga karena mereka memahami bahwa tanah, air, dan udara di sekitarnya adalah sistem kehidupan yang saling menopang.


Kopi Sintok GarutSri Setiawati Tumuyu, ketua Pengabdian Masyarakat SIL UI (kiri) menyerahkan kenang-kenangan kepada perwakilan kelompok tani Desa Sintok. (dok Pengmas SIL UI)

Kisah tersebut kini menjadi bagian erat kopi Sintok saat ditawarkan kepada pelanggan. Selain itu, produk kopi Sintok dikemas lebih kekinian dengan pembuatan produk drip bag kopi. Cara ini bisa membuat kopi Sintok lebih praktis dan mudah diseduh oleh konsumen.

Desain kemasan juga dibuat menarik dan informatif dengan memuat sertifikat mutu, informasi kandungan, serta proses pengolahan kopi agar konsumen memahami kualitas produk yang mereka nikmati tengah dilakukan.

Tidak sendirian, petani kopi Sintok bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Indonesia.

“Inovasi-inovasi tersebut diharapkan tidak hanya menarik minat konsumen, tetapi juga menciptakan identitas yang kuat bagi kopi Sintok sebagai produk lokal unggulan Garut,” kata Sri Setiawati Tumuyu, ketua Pengabdian Masyarakat SIL UI, dalam agenda Sosialisasi dan Penyampaian Desain Produk Drip Bag Kopi Lokal dari Ladang ke Cangkir Kopi, di Garut.

Sri menjelaskan upaya itu dilakukan agar kopi Sintok bisa bersaing di pasar dan menarik konsumen. Selain itu, menciptakan identitas yang kuat bagi kopi Sintok sebagai produk lokal unggulan Garut.

Proses penjemuran Kopi Sintok di Garut, Jabar.Proses penjemuran Kopi Sintok di Garut, Jabar. (dok. Pengmas SIL UI)

Tujuan lainnya adalah untuk sekaligus mendukung predikat Indonesia sebagai salah satu pengekspor kopi terbesar di dunia.

“Indonesia merupakan pengekspor kopi nomor tiga di dunia. Namun, sebagian besar ekspor masih berupa raw material yang nilainya relatif rendah. Kita perlu meningkatkan kreativitas dalam mengolah kopi agar memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani,” ujar Sri.

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi wadah interaksi antara akademisi dan petani untuk berbagi pengetahuan mengenai pengolahan setelah panen, pemasaran, dan penguatan jejaring antar pelaku usaha kopi.

“Sejak kopi semakin populer, banyak kedai kopi, harga kopi menjadi bagus. Kegiatan seperti ini bisa menambah daya saing kami di pasar,” kata Asep Suhendar, salah satu petani kopi yang tergabung dalam Kelompok Tani Kopi Sintok, turut dalam pelatihan itu.

(Bukan) Hama Monyet

Asep menyampaikan bahwa kebun kopi yang dikelola oleh Kelompok Tani Kopi Sintok, memiliki sejumlah tantangan, di antaranya serangan hama monyet pada tanaman kopi yang menyebabkan penurunan produktivitas.

Sri merespons dengan menyatakan bahwa monyet bukan hama bagi kopi. Dia berharap kebun kopi Sintok digarap beriringan dengan alam agar berkelanjutan.

“Petani perlu memahami interaksi antara manusia dan lingkungan. Kita tidak harus berkonflik atau memerangi alam, tetapi hidup berdampingan dengannya. Misalnya, dengan menanam tanaman buah seperti pisang di sekitar kebun kopi, monyet dapat memperoleh makanannya tanpa merusak tanaman kopi,” kata Sri.

Sri menegaskan bahwa menjaga keseimbangan ekosistem merupakan bagian penting dari upaya keberlanjutan. Petani yang bijaksana dengan alam akan mampu menjaga kelestarian sumber daya alam, yang pada akhirnya juga menopang keberlangsungan hidup manusia di masa depan.

“Dengan meningkatkan nilai tambah kopi menjadi produk-produk bernilai jual tinggi, petani turut berkontribusi pada efisiensi penggunaan sumber daya alam dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal,” kata dia.

(fem/fem)



Sumber : travel.detik.com

Property

700 Pengembang Belajar Bareng Cara Naikin Daya Saing di Sektor Properti

Leave a comment



Jakarta –

Persaingan bisnis properti semakin kompetitif, terutama dengan industri yang dinamis. Hal ini menjadi dorongan bagi pengembang untuk belajar meningkatkan kompetensi dan daya saing.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah menggelar acara Apersi Training Center (ATC) di Kota Malang, Jawa Timur pada Jumat (17/10) lalu di Universitas Islam Malang (UNISMA). Acara ini diikuti sekitar 700 pengembang yang tergabung di APERSI Jawa Timur.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas, profesionalisme, dan manajemen bisnis para pengembang di tengah ketatnya persaingan industri properti nasional. Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah dalam kesempatan itu mengatakan penguatan kapasitas pengembang menjadi hal mendesak di tengah kondisi pasar yang terus berubah. Menurutnya, saat ini persaingan di dunia properti sangat keras, bahkan bisa dibilang cukup kasar.


“Karena itu, kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan agar para pengembang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga terus berkembang secara profesional,” ucap Junaidi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Apersi Deddy Indra Setiawan menyatakan hal paling penting dalam menjalankan bisnis properti sebagai pengembang adalah pengelolaan keuangan yang disiplin, transparan, dan berbasis analisis. Lalu, hal sederhana yang juga harus dilakukan adalah pemisahan keuangan pribadi dan bisnis. Kemudian, pengembang perlu membuat dan menjaga cash flow projection serta penerapan analisis kelayakan finansial proyek.

“Pengembang harus bisa mengelola keuangan secara profesional. Pisahkan keuangan pribadi dengan bisnis, buat proyeksi arus kas, dan selalu kendalikan biaya konstruksi. Jika tidak, proyek bisa berjalan tanpa arah dan kehilangan nilai profitabilitasnya,” kata Deddy.

Melalui kegiatan ini, DPP APERSI akan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas para pengembang di Indonesia. Adapun kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian PKP, BP Tapera, dan SMF diharapkan bisa memperkuat ekosistem perumahan nasional yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di sektor perumahan dan pembiayaan nasional, antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Kemudian, Pelatihan ATC juga menghadirkan berbagai tokoh properti yang tergabung dalam pengurus Apersi. Tokoh tersebut ⁠CEO Imanan Holding Firman Budiman, Direktur Utama Pesona Kahuripan Group ⁠Angga Budi Kusuma, dan Ketua DPD Apersi Jawa Timur ⁠Makhrus Soleh.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Langkah Strategis Pemerintah Lindungi Santri Lewat Sinergi Tiga Kementerian

Leave a comment


Jakarta –

Tragedi ambruknya bangunan mushola di salah satu pondok pesantren baru-baru ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keamanan lingkungan pendidikan keagamaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan memperkuat kolaborasi antar instansi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren.

Dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025) dan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Upaya Bersama Perkuat Infrastruktur Pesantren

Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para santri, khususnya yang menempuh pendidikan di pesantren berasrama. Melalui kerja sama tersebut, ketiga kementerian sepakat memperkuat koordinasi dalam pertukaran data pesantren di bawah pembinaan Kemenag, memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan, serta mendorong penyehatan lingkungan pesantren agar lebih layak dan aman.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pesantren merupakan salah satu pilar utama pendidikan keagamaan di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pesantren tidak sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag.

Menag Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Peran Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab teknis dalam memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan, kementeriannya akan melakukan pemetaan dan pengujian kualitas bangunan pesantren di sejumlah daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Lebih lanjut, tim teknis dari PUPR juga akan memberikan pendampingan bagi pengelola pesantren yang menghadapi kendala dalam perizinan pembangunan.

“Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan pesantren yang aman, sehat, dan layak huni bagi para santri.

Selain dari sisi teknis, aspek perlindungan terhadap santri juga menjadi perhatian utama. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan santri merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Langkah Sinergis Lintas Kementerian

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup berbagai hal penting: mulai dari pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, dukungan teknis untuk memastikan keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, hingga koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan pesantren di Indonesia dapat semakin tertata, aman, dan berkelanjutan.

Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Gugu Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

(dvs/erd)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Kompetensi Nazhir Belum Maksimal, Akselerasi Wakaf Terkendala Serius

Leave a comment



Malang –

Potensi wakaf nasional Indonesia yang mencapai Rp 180 triliun belum dikelola secara maksimal. Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan tersebut adalah rendahnya kompetensi nazhir, yaitu pihak yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat, dari 450.000 nazhir wakaf tanah dan 500 nazhir wakaf uang, sebagian besar masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan profesional dan produktif.

Wakil Ketua BWI, Tatang Astaruddin dalam acara Waqf Goes to Campus XV di Universitas Brawijaya, Malang pada Senin (20/10/2025) mengatakan bahwa kompetensi nazhir yang belum maksimal membuat akselerasi perwakafan nasional berjalan lambat.


“Tanpa mengurangi rasa hormat, kami melihat kompetensi para nazhir masih jadi kendala utama dalam optimalisasi aset wakaf,” ujarnya sebagaimana dalam rilis yang diterima detikHikmah.

BWI menegaskan bahwa wakaf tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan masjid atau makam. Wakaf harus berkembang menjadi instrumen keuangan sosial yang mendukung pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, hingga program Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam konteks ini, peran nazhir menjadi sangat vital. Sayangnya, keterbatasan kompetensi dalam manajemen aset, literasi keuangan, hingga pemanfaatan teknologi digital membuat banyak potensi wakaf tidak berkembang.

Akibatnya, dana wakaf yang seharusnya bisa menjadi sumber daya ekonomi produktif justru stagnan atau bahkan tidak dimanfaatkan.

Minimnya Literasi Masyarakat tentang Wakaf

Selain itu, ada tantangan yang tak kalah besar adalah minimnya literasi masyarakat tentang wakaf. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengidentikkan wakaf hanya dengan pembangunan masjid, makam, atau tempat ibadah lainnya.

Pemahaman ini menyebabkan potensi wakaf produktif tidak tersentuh secara maksimal. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah ditegaskan bahwa wakaf memiliki spektrum yang luas, dan bisa digunakan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pelestarian lingkungan.

“Wakaf tidak hanya sebatas ibadah mahdhah. Sekarang makna ibadah dalam wakaf juga mencakup kesejahteraan umum. Wakaf bisa untuk pendidikan, konservasi lingkungan, sampai untuk mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs),” jelas Tatang.

Dalam upaya memperkuat ekosistem wakaf produktif, BWI menggandeng perguruan tinggi dan pesantren melalui program Waqf Goes to Campus (WGTC). Menurut Tatang, kampus sejatinya merupakan lembaga wakaf karena berdiri untuk kepentingan umum dan bersifat jangka panjang.

“Visi kami, wakaf menjadi pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Kampus dan pesantren adalah tempat strategis untuk mengembangkan regulasi, literasi, dan kompetensi wakaf,” tambah Tatang.

Selain menjadi tempat kalangan terdidik, kampus juga dinilai memiliki keunggulan dalam pemanfaatan teknologi dan semangat literasi keagamaan. BWI menyebut bahwa potensi wakaf uang dari sektor kampus bisa mencapai Rp 5,7 triliun.

Walikota Malang, Wahyu Hidayat, yang turut hadir dalam acara WGTC, menyoroti besarnya potensi wakaf di Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan.

Dengan lebih dari 57 perguruan tinggi dan sekitar 800.000 mahasiswa, potensi partisipasi dalam gerakan wakaf sangatlah besar.

“Karena kita tahu potensi wakaf begitu besar, hasil kajian BWI wakaf uang kita potensinya Rp 180 triliun, itu baru menyasar 17 cluster yang diantaranya kampus yang punya potensi wakaf uang Rp 5,7 triliun,” jelas Tatang.

BWI juga menegaskan bahwa penguatan peran nazhir sangat krusial dalam mewujudkan ekosistem tersebut. Tanpa nazhir yang kompeten, wakaf produktif akan sulit tumbuh.

Oleh karena itu, program pelatihan, sertifikasi, serta pendampingan nazhir terus digalakkan, terutama melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi.

(lus/lus)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Bertemu BPKH, Menag Ingin Efektivitas Pengelolaan Dana Haji Ditingkatkan

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola dana haji. Hal ini disampaikan Menag dalam audiensi dengan Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin.

Mengutip laman Kemenag, Menag Nasaruddin Umar menyoroti pentingnya target yang jelas dalam pengelolaan dana haji. Jika bekerja tanpa tujuan yang pasti, ia menilai sulit untuk mencapai hasil maksimal.

“Dewan Pengawas perlu memberikan masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja,” ujar Menag di Kantor Pusat Kementerian Agama RI, Jakarta, Senin (6/1/2025).


Ia juga menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko. Hal ini untuk menghindari kerugian akibat investasi.

Selain itu, Menag juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara BPKH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait perbedaan persepsi mengenai konsep syariah dalam pengelolaan dana haji. Jika tidak, perbedaan ini akan terus menjadi masalah.

“Komunikasi antara BPKH dan MUI juga perlu ditingkatkan. Ada perbedaan asumsi terkait konsep syariah yang harus dijembatani, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama,” papar Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, mengakui bahwa masih banyak PR yang harus mereka hadapi. Mulai dari koordinasi internal hingga pengelolaan investasi.

“Saat ini, return investasi BPKH rata-rata hanya 6,6% hingga 6,7%, yang hampir setara dengan deposito. Padahal, yang diharapkan adalah investasi langsung yang memberikan return lebih tinggi,” tutur Firmansyah dalam kesempatan yang sama.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Tingkatkan Layanan Logistik Haji 2025, Kemenko PMK Gandeng Pos Indonesia

Leave a comment



Jakarta –

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, akan mendorong peningkatan layanan logistik haji 2025. Mereka menggandeng Pos Indonesia untuk bisa memenuhi hal tersebut.

“Kami ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam hal logistik haji. PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang memiliki pengalaman di bidang ini diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam memberikan layanan logistik yang berkualitas dan kompetitif,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito, dalam keterangan persnya, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, ibadah haji bukan hanya dimensi spiritual, tapi juga potensi besar bagi ekonomi nasional. Evaluasi dan perbaikan layanan haji pun terus dilakukan demi optimalisasi dan manfaat yang lebih luas.


Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penguatan ekosistem ekonomi haji melalui ekspor Bumbu Nusantara guna memenuhi kebutuhan katering jemaah. Pada 2024, ekspor di sektor ini mencapai 70 ton.

Selain itu, pemerintah juga mengirimkan makanan siap saji untuk layanan katering jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), dengan jumlah mencapai 1,7 juta kotak pada 2024. Potensi pengiriman makanan ini masih dapat ditingkatkan hingga 5-6 juta kotak.

Penyediaan kebutuhan pendukung seperti sabun, pasta gigi, dan perlengkapan mandi juga menjadi perhatian utama.

Transformasi digital juga menjadi prioritas dalam peningkatan layanan haji. Warsito menuturkan bahwa penggunaan aplikasi Kawal Haji dan sistem International Patient Summary telah diterapkan guna mempermudah pemantauan kesehatan jemaah secara real-time.

Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan haji lintas kementerian dan lembaga, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam memastikan sinergi antar-stakeholder. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah peningkatan layanan logistik pengiriman barang bagi jemaah haji, baik dari Indonesia ke Arab Saudi maupun sebaliknya.

Maka dari itu, Kemenko PMK harus menjaga kualitas dan memastikan layanan tersebut mampu bersaing secara global.

“Penyelenggaraan Haji tahun 2025 adalah masa transisi. Oleh karena itu perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, K/L, dan stakeholder lain yang terkait,” tukas Warsito.

Seperti diketahui, kuota petugas haji Indonesia tahun 2025 mengalami penurunan. Dari 4.700 menjadi 2.210 orang. Hal ini berpotensi menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan bagi 221.000 jemaah haji.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com