Tag Archives: penyaluran

Tips Teknologi

Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

Leave a comment


Jakarta –

Bantuan sosial (bansos) adalah program yang sangat dinanti oleh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah penting untuk memastikan penerima bansos adalah melalui pengecekan NIK KTP.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) terdiri dari 16 digit angka pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai identitas unik setiap warga. Pemeriksaan NIK ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat bansos dari pemerintah atau tidak.

Anda dapat melakukan pengecekan secara online melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut.


Cara Cek Bansos Online di cekbansos.kemensos.go.id

Cara untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial secara online melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id tanpa perlu menggunakan NIK KTP, cukup mudah. Cukup dengan memasukkan nama lengkap dan informasi tempat tinggal, Anda bisa mendapatkan data terkini terkait status bantuan. Berikut langkah-langkahnya:

  • Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
  • Isi kolom provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa
  • Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP
  • Isi huruf kode yang tertera
  • Klik ‘Cari Data’

Sistem akan secara otomatis memproses pencarian berdasarkan data yang dimasukkan. Jika Anda terdaftar sebagai penerima bansos, akan tampil informasi lengkap terkait bantuan yang diterima dalam bentuk tabel. Namun, jika Anda belum terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

Panduan Cek NIK KTP Online dari Aplikasi Cek Bansos

Untuk memeriksa status penerima Bantuan Sosial (Bansos) dengan NIK KTP, Anda dapatmenggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Aplikasi ini dapat diunduh dari Play Store. Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

Aplikasi tersedia di Play Store untuk diunduh dan diinstal di perangkat Anda.

2. Buka Aplikasi dan Daftar Akun Baru

Setelah instalasi, buka aplikasi dan pilih opsi ‘Buat Akun’.

3. Isi Formulir Pendaftaran

Anda perlu mengisi beberapa data penting untuk membuat akun, termasuk Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama sesuai KTP, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, Alamat lengkap sesuai KTP, RT/RW, Nomor ponsel, Alamat email (diisi dua kali untuk konfirmasi), Username dan password (masukkan kembali untuk konfirmasi), Lampirkan foto diri (selfie), serta foto KTP.

4. Kirim Data

Setelah semua data terisi dengan benar, klik ‘Buat Akun Baru’ untuk menyelesaikan pendaftaran.

5. Verifikasi Email (Jika Diperlukan)

Jika aplikasi meminta verifikasi email, buka kotak masuk email Anda dan ikuti instruksi yang diberikan.

6. Cek Status Bansos

Setelah akun berhasil dibuat, buka menu ‘Profil’ untuk melihat status penerimaan bansos.

Dalam profil tersebut, Anda dapat menemukan informasi jenis bantuan sosial yang diberikan. Selain itu, Anda juga dapat melihat detail anggota keluarga lainnya yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), seperti nama, usia, jenis kelamin, dan keterangan tambahan lainnya.

Daftar Bansos Pemerintah 2024

Berikut ini ulasan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pada tahun 2024 untuk masyarakat rentan miskin dan miskin, beserta detail jenis dan nominal bantuan yang diterima:

1. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan ini dicairkan setiap dua bulan, dengan pencairan dimulai pada Februari 2024 yang mencakup alokasi Januari dan Februari. Saat ini, penyaluran BPNT telah memasuki tahap kelima, yakni untuk periode September-Oktober, dan dicairkan pada Oktober 2024. Setiap KPM menerima Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 400.000 dalam setiap pencairan.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH menyasar KPM yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Program ini dicairkan secara bertahap sebanyak empat kali dalam setahun, yakni setiap tiga bulan:

  • Tahap 1: Januari, Februari, Maret
  • Tahap 2: April, Mei, Juni
  • Tahap 3: Juli, Agustus, September
  • Tahap 4: Oktober, November, Desember

Besaran bantuan yang diterima KPM berbeda sesuai kebutuhan:

  • Balita (0-6 tahun) serta ibu hamil dan melahirkan menerima Rp 3.000.000 per tahun.
  • Lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan Rp 2.400.000 per tahun.
  • Anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA memperoleh bantuan mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2.000.000 per tahun.

3. Bantuan Pangan Beras

Sebagai bentuk bantuan pangan dasar, program ini memberikan beras kepada KPM yang terdata dalam program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh Kemenko PMK. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan pertama tahun 2024, yaitu Januari hingga Maret, dengan alokasi 10 kg beras per KPM setiap bulannya. Program ini menjangkau sekitar 22 juta KPM di seluruh Indonesia.

4. BLT Mitigasi Risiko Pangan

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan akibat ketidakpastian ekonomi global. BLT ini diberikan kepada 18,8 juta KPM setiap tiga bulan, dengan besaran bantuan Rp 200.000 per bulan. Dalam satu kali pencairan, KPM menerima total Rp 600.000. Pencairan tahap pertama dilakukan pada Februari 2024.

Untuk mengetahui status penerima bansos, masyarakat bisa mengeceknya melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara online melalu panduan yang telah dipaparkan di atas.

*Artikel ini ditulis oleh Dita Aliccia Armadani, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

(fay/fyk)



Sumber : inet.detik.com

Tips Teknologi

Cara Cek NIK KTP Untuk Penerima Bansos PKH Desember 2024 di Aplikasi

Leave a comment

Jakarta –

Penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengecek statusnya memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tinggal cek di aplikasi dan website resmi Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Ini caranya.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek status penerima serta kategori bansos yang dicairkan di setiap periode. PKH dicairkan melalui 4 tahap dan terakhir dilakukan di bulan Desember 2024.

Tata Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Desember 2024

Penerima Bansos PKH Desember 2024 dapat dicek dengan NIK KTP melalui website dan aplikasi Cek Bansos oleh Kemensos. Berikut ini tata caranya:


1. Cara Cek Bansos PKH di Website Resmi Cek Bansos

  • Buka website cek bansos di https://cekbansos.kemensos.go.id
  • Masukkan NIK yang tertera pada KTP atau Kartu Keluarga (KK)
  • Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Jika semua sudah terisi dengan benar, kemudian klik ‘Cek Data’
  • Website akan menampilkan status Anda sebagai penerima bansos PKH

2. Cara Cek Bansos PKH di Aplikasi Cek Bansos

  • Unduh aplikasi ‘Cek Bansos’ di Play Store
  • Klik ‘Buat Akun’
  • Isi data diri seperti nama, NIK, alamat, e-mail, dan password
  • Unggah swafoto dan foto KTP
  • Klik ‘Buat Akun Baru’
  • Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

Kategori dan Nominal Bansos PKH 2024

Bansos PKH 2024 dibagi ke dalam 7 kategori mulai dari balita hingga lansia. Masing-masing kategori akan menerima manfaat PKH dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai kebutuhan.

Agar lebih jelas, inilah rincian kategori dan nominal Bansos PKH:

  • Balita usia 0-6 Tahun
    Rp 3.000.000 per tahun
    Rp 750.000 per tahap
  • Ibu hamil atau keluarga dengan ibu hamil tertentu
    Rp 3.000.000 per tahun
    Rp 750.000 per tahap.
  • Anak Sekolah Dasar (SD)
    Rp 900.000
    Rp 225.000
  • Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    Rp 1.500.000 per tahun
    Rp 375.000 per tahap
  • Anak Sekolah Menengah Atas (SMA)
    Rp 2.000.000 per tahun
    Rp 500.000 per tahap
  • Lansia 60 tahun ke atas
    Rp 2.400.000 per tahun
    Rp 600.000 per tahap
  • Disabilitas berat
    Rp 2.400.000 per tahun
    Rp 600.000 per tahap

Proses Pencairan Bansos PKH

Bansos PKH 2024 dicairkan melalui 4 tahap dalam satu tahun. Proses pencairannya bisa dilakukan dengan mengecek status penerima kemudian menunggu manfaat masuk ke rekening masing-masing penerima.

Selain bank, terdapat beberapa tempat pencairan Bansos PKH lainnya. Berikut daftar tempat pencairan Bansos PKH:

  • Datang langsung ke Kantor Pos
  • Pencairan dana melalui Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.
  • Penyaluran oleh PT Pos Indonesia ke komunitas
  • Penyaluran langsung ke rumah penerima manfaat atau secara door to door khusus untuk masyarakat akses terbatas.

Jadwal Pencairan Bansos PKH

Bansos PKH dicairkan sebanyak 4 tahap selama satu tahun. Setiap tahap sendiri terdiri dari 3 bulan. Berikut rincian jadwal pencairannya:

  • Tahap pertama: Januari, Februari, dan Maret
  • Tahap kedua: April, Mei dan Juni
  • Tahap ketiga: Juli, Agustus, dan September
  • Tahap keempat: Oktober, November dan Desember

Itulah ulasan mengenai cara mengecek NIK KTP penerima Bansos PKH periode Desember 2024. Semoga berguna!

(fay/ask)



Sumber : inet.detik.com

Tips Teknologi

Cara Mudah Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025 Online

Leave a comment


Jakarta –

Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mulai disalurkan. Ini cara mudah cek NIK KTP secara online untuk penerima bansos.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan dana senilai Rp 28,7 triliun untuk diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bansos PKH tahap pertama disalurkan pada Januari hingga Maret. Penerima bansos PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi syarat dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Setiap penerima didata oleh Kementerian Sosial sesuai data diri yang ada di KTP. NIK KTP penerima bansos PKH adalah nomor 16 digit yang tertera pada KTP dan juga Kartu Keluarga.

Cara Cek Bansos PKH 2025 Tahap 1 Secara Online

1. Cek Bansos di Aplikasi

Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store. Setelah itu, lakukan cara berikut untuk mengeceknya:

  • Buka aplikasi Cek Bansos yang diunduh
  • Klik ‘Buat Akun’
  • Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom data diri, seperti:
    a. Nama lengkap
    b. Nomor NIK
    c. Alamat lengkap
    d. Email dan password
  • Lampirkan swafoto dan foto KTP
  • Klik ‘Buat Akun Baru’
  • Ketika tidak ada data yang salah, maka akun otomatis dibuat.
  • Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail untuk melakukan tahapan tersebut.
  • Buka Profil untuk mengetahui status penerima bansos

2. Cek Bansos di Situs Resmi

Untuk mengecek bansos bisa juga ke https://cekbansos.kemensos.go.id/ yang merupakan situs resminya. Laman tersebut menjadi perantara untuk masyarakat dapat mengetahui status sebagai penerima bansos PKH atau bukan. Berikut ini tata caranya:

  • Buka situs Cek Bansos Kemensos
  • Isi kolom provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa
  • Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP
  • Isi huruf kode yang tertera
  • Klik ‘Cari Data’

Jika terdaftar akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025

Penyaluran bantuan dilakukan pemerintah secara bertahap yakni sebanyak empat kali dalam setahun atau tiga bulan sekali. Berikut ini rincian jadwalnya.

– Tahap 1: Januari hingga Maret
– Tahap 2: April hingga Juni
– Tahap 3: Juli hingga September
– Tahap 4: Oktober hingga Desember

Cara Pencairan Bansos PKH 2025

Berikut adalah beberapa pilihan cara pencairan Bansos PKH 2025.

1. Datang ke Kantor Pos

Penerima bantuan dapat mendatangi Kantor Pos terdekat untuk langsung melakukan pencairan dana PKH. Ini adalah cara yang dilakukan secara langsung dan cepat.

2. Pencairan Melalui Bank

Dana PKH juga bisa dicairkan melalui beberapa bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Penerima harus mengunjungi cabang terdekat dari salah satu bank tersebut untuk melakukan transaksi.

3. Penyaluran PT Pos Indonesia ke Komunitas

Untuk memudahkan penerima yang berada dalam komunitas atau kelompok tertentu, PT Pos Indonesia menyediakan penyaluran grup yang dapat lebih efisien dan terorganisir.

4. Layanan Door to Door

Skema penyaluran dana secara door to door disediakan khusus untuk penerima yang memiliki akses terbatas atau kesulitan dalam mobilitas. Tim dari PT Pos Indonesia akan mendatangi rumah-rumah untuk menyampaikan bantuan secara langsung.

Nominal Bansos PKH 2025

Besaran bansos dibagi berdasarkan kategori penerima. Inilah daftar tujuh kategori penerima bansos PKH beserta nominalnya:

  1. Anak Usia Dini: Rp 3.000.000/tahun atau Rp750.000/tahap.
  2. Ibu hamil: Rp 3.000.000/tahun atau Rp 750.000/tahap.
  3. Siswa SD: Rp 900.000/tahun atau Rp 225.000/tahap.
  4. Siswa SMP: Rp 1.500.000/tahun atau Rp 375.000/tahap.
  5. Siswa SMA: Rp 2.000.000/tahun atau Rp 500.000/tahap.
  6. Lansia berusia 60 tahun lebih: Rp 2.400.000/tahun atau Rp 600.000/tahap.
  7. Disabilitas berat: Rp 2.400.000/tahun atau Rp 600.000/tahap.

Itulah cara cek bansos PKH 2025 tahap pertama secara online yang lengkap dengan jadwal dan nominal. Silakan dicoba!

(fay/fyk)



Sumber : inet.detik.com

Update

Kemensos dan PT Pos Indonesia Sinkronisasi Data Penerima BLTS

Leave a comment


Jakarta –

Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT tambahan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2025.

Bantuan ini ditargetkan bakal menyasar 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk Desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Hari ini saya beserta Dirut PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi dan koordinasi data berkaitan dengan BLTS, Bantuan Langsung Tunai Sementara untuk bulan Oktober, November, dan Desember,” kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Adapun BLTS merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kemensos yang diberikan satu kali untuk periode tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember. Tujuannya, sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), maka bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa. Gus Ipul mengungkapkan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan BPS, jumlah keluarga Desil 1-4 yang akan menerima BLTS sebanyak 35.046.783 KPM. Ia menyebut, dari total tersebut, terdapat 18.902.394 KPM yang belum memliki rekening bansos reguler.

“Jadi dari 18 juta lebih itu, setelah kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ternyata ditemukan ada 11 juta lebih atau tepatnya 11.362.037 KPM ini teridentifikasi memiliki rekening yang sekarang sedang kita konfirmasi ke bank Himbara. Nah, yang belum memiliki rekening itu adalah 7.540.357 Keluarga Penerima Manfaat,” ungkap Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bagi KPM yang belum memiliki rekening, maka BLTS akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan KPM yang sudah memiliki rekening, bantuannya disalurkan lewat himpunan bank milik negara (Himbara).

Gus Ipul mengatakan setelah Kemensos menerima data dari BPS, pihaknya berkoordinasi dengan para pendamping di daerah untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.

“Sejak 2 hari lalu, daerah ini terus melakukan verifikasi ke lapangan, sudah ada 180 ribu (KPM) lebih per hari ini, dari data-data yang kita kirim itu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos,” ujarnya.

Kemensos juga menargetkan proses verifikasi data akan rampung dalam waktu dekat ini. Sehingga BLTS bisa segera disalurkan ke masyarakat.

“Ya harus selesai bulan ini atau bulan depan, kan ini (BLTS) untuk Oktober, November, Desember,” katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris menyebut hingga kini pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan Kemensos untuk memastikan akurasi data penerima BLTS. Seiring dengan hal tersebut, ia menjelaskan PT Pos juga menyiapkan sumber daya manusia, teknologi dan aplikasi untuk mendukung penyaluran BLTS.

“Kami Pos Indonesia siap untuk menyalurkan ini (BLTS) dan terus melakukan persiapan sambil secara paralel kita menunggu data final yang tadi masih dalam proses konfirmasi untuk khususnya yang diindikasi punya rekening,” jelas Haris.

Lihat juga Video ‘Istana Sebut Dana BLT Tambahan Rp 30 Triliun dari Hasil Efisiensi’:

(akd/ega)



Sumber : news.detik.com

Uang

Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

Leave a comment


Jakarta –

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu membahas eksekusi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

“Tadi kami bertiga dengan Pak Menteri Keuangan dan Danantara sudah menyelaraskan dan mencapai kesepahaman untuk proses pencairan dari Bank Himbara bagi pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

Ferry menyampaikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang Kopdes Merah Putih. Percepatan ini penting dilakukan demi mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026.


Saat ini telah dimulai proses pembangunan di hampir 5.000 titik desa, dan jumlahnya akan terus bertambah. Setiap Kopdes Merah Putih mendapat plafon pembiayaan sebesar Rp 3 miliar, yang digunakan untuk pembangunan fisik dan modal kerja. Pencairan dimulai hari ini.

“Terkait pembiayaan Kopdes, dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, sebagian dipergunakan untuk membangun fisik, dan sebagian lagi untuk modal kerja,” imbuh Ferry.

Sementara itu, Dony Oskaria menjelaskan, penyaluran plafon Rp 3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kopdes. Ia optimistis program ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional dari desa.

“Koperasi ini akan menjadi engine pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sekarang tinggal menunggu proses pembangunan koperasi-koperasi tersebut,” kata Dony.

Pembangunan Kopdes Merah Putih juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya berperan dalam mengidentifikasi lahan yang tersedia untuk pembangunan Kopdes.

“Targetnya selesai Maret 2026. Saat ini Kementerian Koperasi bersama TNI memiliki Command Center untuk menginventarisasi tanah-tanah di desa dan kelurahan, dengan target harian 1.500-2.000 hektare,” kata Ferry.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan dana Rp 16 triliun tahun ini untuk program Kopdes Merah Putih. Selain itu, bank BUMN dapat menggunakan dana Rp 200 triliun yang sebelumnya telah ditempatkan pemerintah, dengan ketentuan bunga hanya 2 persen.

“Kalau Kopdes Merah Putih tahun ini programnya Rp 16 triliun. Tapi kita sudah taruh uang Rp 200 triliun itu, kalau mau diswitch dan mereka siap, bisa dipakai. Otomatis bunga yang kita charge ke bank untuk program koperasi Merah Putih hanya 2 persen,” tutup Purbaya.

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Uang

BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bogor

Leave a comment


Jakarta – Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah Indonesia. Setiap harinya, jutaan ton sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, industri, dan perkantoran, namun belum seluruhnya terkelola dengan baik. Sampah yang tidak tertangani tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau Corporate Social Responsibility BRI Peduli – Yok Kita Gas, BRI terus melakukan berbagai inisiatif dalam mengatasi persoalan sampah melalui berbagai program yang secara nyata dapat membantu mengatasi masalah sampah di berbagai wilayah di Indonesia.

Kali ini, BRI Peduli Yok Kita Gas kembali dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah yang dilaksanakan di Bank Sampah Azalea, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kab. Bogor yang melibatkan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kel. Babakan serta pengurus dan anggota bank sampah.

Corporate Secretary BRI, Dhanny mengungkapkan bahwa melalui pelatihan ini, masyarakat diajak untuk lebih bijak dan kreatif dalam mengelola limbah rumah tangga, khususnya minyak bekas. Dengan diolah menjadi sabun cuci tangan, limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini memiliki nilai tambah dan fungsi baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

“Proses ini tidak hanya mengurangi potensi pencemaran, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah diolah kembali menjadi produk yang berguna,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Dalam pelatihan ini, para peserta dibekali materi pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi produk yang bermanfaat yaitu sabun cuci piring maupun cuci tangan. Tidak hanya dibekali materi, para peserta juga melakukan praktik langsung tentang cara pembuatan sabun cuci dari minyak jelantah.

Selain manfaat lingkungan, Dhanny menegaskan bahwa kegiatan ini juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi ibu rumah tangga atau pelaku UMKM, karena produk sabun hasil olahan ini dapat dikembangkan menjadi produk usaha ramah lingkungan yang bernilai jual.

“Tentunya pelatihan ini membawa dampak positif ganda, baik dari sisi pelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Dhanny menambahkan, BRI Peduli Yok Kita Gas yang menyelenggarakan ‘Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah’ di Bogor tidak hanya menciptakan lingkungan bersih dan penguatan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial, di mana program ini dapat memperkuat kesadaran sosial mengenai pentingnya kolaborasi antar masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan melalui pengelolaan limbah rumah tangga.

Pada kesempatan berbeda, pengurus Bank Sampah Azalea Bogor, Endah Diana mengungkapkan bahwa bagi anggota Bank Sampah Azalea, pelatihan dari BRI Peduli memberikan manfaat yang banyak, baik bagi anggota maupun masyarakat.

Dengan adanya pelatihan tersebut juga pada akhirnya mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini terlihat dari jumlah warga yang menabung minyak jelantah di Bank Sampah Unit (BSU) Azalea yang terus meningkat.

“Selama ini, kami menjual minyak jelantah tersebut ke bank sampah induk. Namun, setelah mengikuti pelatihan ini, kami dapat mengolah minyak jelantah sendiri menjadi produk yang bisa kami gunakan kembali. Hasil olahan tersebut juga nantinya bisa memberikan keuntungan yang cukup besar apabila kami jual,” ungkap Endah.

Langkah-langkah nyata ini tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Upaya BRI menjadi bukti bahwa kolaborasi dan inovasi dapat menjadi kunci dalam mengatasi persoalan sampah di Indonesia secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, BRI Peduli Yok Kita Gas telah digulirkan sejak 2021 dan telah dilaksanakan di 41 lokasi di wilayah Indonesia yang terdiri dari 5 lokasi di pasar tradisional dan 35 lokasi di lingkungan masyarakat. Program ini diimplementasikan dalam dua bentuk, yaitu Yok Kita Gas – Pasar Tradisional dan Yok Kita Gas – Stand Alone Location, dimana penyaluran program dilakukan di lokasi bank sampah atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang telah dikelola oleh masyarakat dan berlokasi di daerah padat penduduk, baik di kota maupun desa.

Program ini juga telah menyasar 38 bank sampah dengan total tabungan bank sampah sejumlah Rp 1,79 miliar. Selain itu, program ini juga mampu memproduksi 155 karung pupuk kompos, 1.250 kemasan pupuk organik cair (POC), 6.921,5 maggot, dan 777 eco-enzyme.

Selain itu, program ini juga telah memberikan manfaat dalam mendorong kelestarian lingkungan, di mana jumlah sampah organik terserap sebanyak 108.860 kg dan sampah anorganik sebanyak 88.449,4 kg, dengan potensi reduksi emisi gas metan dan karbon dioksida untuk sampah organik mencapai sebanyak 5.442.000 kg CH₄e dan 4.803.505.000 kg CO₂e, serta potensi reduksi emisi gas metan dari sampah anorganik sebanyak 221.123,5 kg CO₂e.

(akd/ega)



Sumber : finance.detik.com

Uang

Santunan Jasa Raharja Capai Rp 2,4 Triliun hingga September

Leave a comment


Jakarta –

PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan. Jasa Raharja memastikan hak korban dan ahli waris dapat diterima tanpa hambatan.

Jasa Raharja mencatat total penyerahan santunan sebesar Rp 2,4 triliun kepada 117.342 korban kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sejak awal Januari hingga September 2025.

Rinciannya, sebanyak Rp 1 triliun diserahkan kepada ahli waris dari 18.815 korban meninggal dunia, dan Rp 1,4 triliun kepada 98.527 korban luka-luka.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, jumlah korban meningkat 10,90%, dengan nilai santunan naik 8,77%. Secara rinci, santunan untuk korban meninggal dunia tercatat naik 2,79%, sedangkan korban luka-luka meningkat 18,74%.


Plt Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan pihaknya tidak hanya berfokus pada penyaluran santunan, tetapi juga terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuh masyarakat.

“Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, tepat, dan humanis bagi masyarakat. Berbagai inovasi terus dikembangkan agar korban kecelakaan maupun ahli warisnya dapat segera menerima hak mereka tanpa kendala. Saat ini, rata-rata waktu penyelesaian pembayaran santunan meninggal dunia hanya membutuhkan dua hari, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pelayanan publik yang efisien dan responsif,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Dewi menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan memperkuat upaya pencegahan kecelakaan di jalan raya.

“Santunan memang merupakan hak korban, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah terjadinya kecelakaan. Jasa Raharja berkomitmen tidak hanya hadir saat musibah terjadi, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati di jalan,” terangnya.

Tonton juga video “DPR Ingin Perkuat Hukum Jasa Raharja Demi Kepastian Klaim Kecelakaan” di sini:

(hal/hns)



Sumber : finance.detik.com

Property

Setahun Pemerintahan Prabowo, 237 Ribu Rumah Subsidi Sudah Tersalurkan

Leave a comment



Jakarta –

Penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah mencapai 237.859 unit atau senilai Rp 29,53 triliun selama setahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Heru menyampaikan, tahun ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi.Jika dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen.

“Dari mulai 20 Oktober 2024 pada saat awal Pak Prabowo menjabat hingga hari ini atau setahun ini ya, ini yang sudah kita cairkan untuk FLPP ada di 237.849 (unit). Untuk KPR Taperanya itu ada 1.306 (unit) sehingga totalnya yang sudah cair dan sudah realisasi ada di 239.165 (unit),” ujar Heru saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Sementara itu, sejak Januari 2025 hingga hari ini, penyaluran FLPP mencapai 203.349 unit atau Rp 25,25 triliun. Jika dibandingkan dari total kuota FLPP 350.000 unit pada 2025, capaian ini sudah 58,13 persen.

Meski hanya tinggal dua bulan lagi menuju akhir 2025, Heru optimistis BP Tapera dapat menyalurkan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit pada akhir Desember 2025. Hal itu karena permintaan dari masyarakat terus meningkat.

“Sudah di 270.286 (pendaftar sejak 1 Januari 2025). Ini orang yang sudah menyatakan berminat dan melakukan pendaftaran di SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Realisasinya (sepanjang 2025) di 203.439 yang akan dan sudah cair. Nah ini akan terus kita kejar nih realisasinya supaya ini juga bisa optimal sampai akhir tahun,” tuturnya.

Agar target kuota FLPP bisa tercapai, Heru mengatakan BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih melakukan ‘roadshow’ di daerah-daerah yang memiliki potensi permintaan rumah subsidi yang tinggi, misalnya di Surabaya dan Jember, Jawa Timur serta beberapa daerah lainnya. Selain itu, BP Tapera juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pengembang dan bank penyalur.

“Ini upaya-upaya masif yang kita lakukan untuk terus meningkatkan potensi demand dan menjaring peminatan masyarakat sehingga dari 270.286 yang sudah mendaftar di SiKasep itu bisa terus ter-upgrade sampai dengan di atas 350.000 tentunya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak yang menyalurkan rumah subsidi yaitu 46.245 unit, lalu Jawa Tengah 17.909 unit, lalu Sulawesi Selatan 16.478 unit, Jawa Timur 13.440 unit, dan Banten 13.407 unit.

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Property

Bank Targetkan Penyaluran Jor-joran buat Program Kredit Perumahan

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah telah meluncurkan program Kredit Program Perumahan (KPP). Program tersebut didukung oleh perbankan yang sudah mempunyai basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menargetkan menjadi penyalur terbesar program kredit perumahan itu. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya telah membangun ekosistem pembiayaan perumahan lengkap dari hulu ke hilir yang memberikan berbagai kemudahan bagi para debitur.

“Kami sudah mengidentifikasi ada 2.878 developer rumah, 5.442 kontraktor, dan 4.032 toko bangunan yang bisa mengakses KPP di BTN. Bahkan ada juga pedagang rumah. Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini,” ujar Nixon dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).


Menurutnya, kehadiran program KPP akan menjadi stimulan buat mempercepat penyaluran pembiayaan. Hal ini turut mengakselerasi pemenuhan Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Skema kredit tersebut mirip dengan kredit usaha rakyat (KUR) yang memiliki bunga khusus, penjaminan, dan proses yang mudah. KPP sendiri mempunyai dua segmen penyaluran, yaitu untuk sisi supply dan demand perumahan.

Dari sisi supply, para developer UMKM bisa mengajukan kredit hingga Rp 5 miliar per debitur. Pengajuan itu bisa diperpanjang hingga empat kali dengan total plafon Rp 20 miliar.

Kemudian, kredit untuk sisi demand dapat mencapai Rp 500 juta bagi para debitur. Hal ini dapat dimanfaatkan debitur untuk membeli, merenovasi rumah, atau membangun ruko hingga kos-kosan.

“Dengan bunga hanya 6 persen, program ini diharapkan membantu masyarakat memiliki rumah untuk usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Nixon menilai limit yang lebih besar dan proses yang sederhana membuat masyarakat lebih mudah membeli rumah sekaligus menjalankan usaha. Adapun pada sisa dua bulan tahun ini, Nixon memprediksi BTN akan menyalurkan KPP pada tahap awal sekitar Rp 2 triliun.

“Tahun depan akan kami speed up karena penyaluran KPP juga tentunya akan meningkatkan permodalan sehingga menambah kecepatan developer membangun rumah,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 130 triliun untuk KPP. Dari alokasi tersebut, penyalurannya Rp 113 triliun untuk sisi supply dan Rp 17 triliun untuk sisi demand.

“Anggaran tersebut ditargetkan bisa membangun 320 ribu rumah untuk masyarakat dan mendorong Program 3 Juta Rumah,” tutur Airlangga.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Dana BOS dan BOP Rp 4 Triliun untuk Madrasah-RA Cair Pekan Ini

Leave a comment



Jakarta –

Kabar baik bagi ribuan madrasah dan raudlatul athfal (RA) di seluruh Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) akan menyalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah untuk Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2025 pekan ini.

Total dana yang akan disalurkan mencapai Rp4,01 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar.

“Alhamdulillah, mulai pekan ini anggaran lebih 4 triliun rupiah bisa dicairkan untuk RA dan madrasah,” katanya, dikutip dari laman Kemenag, Selasa (21/10/2025).


Ia mengatakan bantuan operasional adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai arahan presiden, kita perlu wujudkan pendidikan bermutu untuk mencetak generasi unggul yang berdaya saing global,” tuturnya.

Ia menambahkan, dukungan operasional pendidikan melalui BOS Madrasah dan BOP RA menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan agama bermutu.

“BOP RA dan Bos Madrasah adalah bentuk dukungan pemerintah wujudkan pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas,” kata Menag.

Rincian Dana dan Lembaga Penerima BOS dan BOP

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menjelaskan, total alokasi dana BOP RA sebesar Rp204 miliar. Sementara itu, BOS Madrasah mencapai Rp3,809 triliun.

Total ada 81 ribu lembaga yang akan menerima bantuan. Lembaga-lembaga tersebut telah lolos tahap verifikasi.

“Anggaran BOS dan BOP sebesar Rp 4,01 triliun sudah dalam tahap pencairan untuk disalurkan oleh bank penyalur kepada 81 ribu lembaga yang sudah memenuhi kriteria,” katanya.

Pencairan Bantuan Lewat Verifikasi Ketat

Ditambahkan oleh Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Nyayu Khodijah, seluruh dokumen pengajuan pencairan sudah diverifikasi secara ketat oleh Kemenag.

“Setiap lembaga yang mengajukan pencairan Triwulan III dan IV wajib telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sampai penyaluran Triwulan II,” jelasnya.

Nyayu mengatakan proses verifikasi adalah langkah untuk melihat apakah penyaluran sesuai prosedur. Hanya lembaga yang memiliki dokumen lengkap dan valid bisa menerima bantuan tersebut.
Sembunyikan kutipan teks

“Dana BOP dan BOS diharapkan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk peningkatan mutu pembelajaran dan akuntabilitas pelaporan. Jangan sampai ada keterlambatan penyerapan yang dapat menghambat kualitas pendidikan madrasah,” tegasnya.

Nyanyu mengatakan dana yang diterima harus dimanfaatkan secara disiplin, transparan, dan akuntabel. Selain itu, besar dana harus sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Ia mengimbau kepala madrasah dan RA agar terus memastikan status pengajuan aplikasi eRKAM V2 (untuk BOS) atau Portal BOS Kemenag (untuk BOP).

(cyu/cyu)



Sumber : www.detik.com