Tag Archives: penyediaan

Property

Dukung Program 3 Juta Rumah, Pengembang Hadirkan Apartemen Murah di Bekasi

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Pengembang pun ikut mendukung program tersebut, salah satunya melalui penyediaan apartemen terjangkau.

PT Adhi Persada Properti (APP) turut mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Direktur Utama APP Harry Wibowo mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah untuk mempercepat program.

“Penyediaan hunian dengan harga terjangkau bagi masyarakat tentunya menjadi komitmen kami dalam mengembangkan hunian bagi masyarakat yang menjadi program pemerintah. Ke depan, berbagai langkah strategis tengah kami siapkan untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dari pemerintah ini, baik dalam penyediaan hunian, lahan dan berbagai upaya lain,” ujar Direktur Utama APP Harry Wibowo dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).


Masyarakat juga bisa memanfaatkan insentif dari pemerintah untuk mendapatkan hunian yang terjangkau. Pemerintah punya program untuk membebaskan pajak pertambahan nilai saat membeli hunian.

“Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan program bebas PPN yang tengah berlaku sehingga harga hunian menjadi semakin terjangkau,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Produksi APP, Indra Syahruzza mengungkap APP mengembangkan hunian terjangkau, yakni Apartemen Mardhika Park di Bekasi. Apartemen itu berada dekat layanan transportasi massal serta memiliki fasilitas yang lengkap.

“Dalam mendukung penyediaan 3 Juta Rumah oleh pemerintah, saat ini salah satu proyek yang kami kembangkan adalah Apartemen Mardhika Park di kawasan Tambun, Bekasi. Hunian ini kami pasarkan dengan harga yang terjangkau,” ucap Indra.

“Apartemen Mardhika Park dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare dengan total 1.219 unit, dan menjadi pilihan ideal bagi masyarakat yang bekerja di wilayah Bekasi maupun Jakarta. Proyek ini memiliki lingkungan hijau dan asri, berlokasi dekat dengan Stasiun LRT Bekasi Timur, Stasiun KRL Tambun, dan kawasan industri MM2100, serta memiliki fasilitas lengkap termasuk kids playground, area olahraga serta sekuriti dan teknisi yang siap 24 jam,” tambahnya.

Sebagai informasi, Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Program 3 Juta Rumah bermaksud untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun menyebutkan bahwa program yang dijalankan Kementerian PKP ini sejalan dengan Paket Ekonomi 2025. Program tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja serta menggerakkan industri di sektor perumahan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)



Sumber : www.detik.com

Property

KUR Perumahan Resmi Diluncurkan, Ini Syarat Penerimanya

Leave a comment


Jakarta –

Pemerintah resmi meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan (KPP). Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025).

Melalui KPP itu, pemerintah akan memberikan pembiayaan modal kerja dan/atau kredit atau pembiayaan investasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu/perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

“Hari ini pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat,” ujar Airlangga dalam acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).


Airlangga menuturkan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 130 triliun dengan rincian Rp 113 triliun untuk sisi suplai atau kontraktor yang UMKM serta Rp 17 triliun untuk sisi permintaan.

Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Surabaya, Jawa TimurAkad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Surabaya, Jawa Timur Foto: Dok. Kementerian PKP

Syarat Dapat KPP

KPP itu dijalankan berdasarkan Permenko Nomor 13 tahun 2025 dan Peraturan Menteri PKP Nomor 13 tahun 2025. Nah, untuk mendapatkan KPP, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengungkapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa memanfaatkan KPP. Didyk menyebutkan, dari sisi penyediaan antara lain seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan.

Sementara itu, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu / perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.

“Dana KPP juga bisa dimanfaatkan dari Sisi Penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan dan Sisi permintaan misalnya pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha,” katanya.

Berikut ini informasi mengenai syarat mendapatkan KPP.

– WNI atau badan hukum Indonesia
– Memiliki usaha produktif dan layak
– Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
– Menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan
– Tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, Community checking dan/ atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP
– Tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan
– Tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan
– Dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP
– Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP

Kriteria UMKM yang Menerima KPP Berdasarkan Modal Usaha

– Tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan
– Tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan
– Dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP
– Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP

Kriteria UMKM yang Menerima KPP Berdasarkan Penjualan Tahunan

– Usaha Mikro yang memiliki penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar
– Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2-15 miliar
– Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15-50 miliar

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan KPP.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Penyelenggara Haji Khusus Nyatakan Siap Jika Diminta Layani Jemaah Reguler

Leave a comment



Jakarta –

Penyelenggara ibadah haji khusus yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) menyatakan kesiapannya jika ke depan pemerintah meminta melayani jemaah haji reguler.

“Kita sangat berharap bahwa ke depan kalaulah kita diberikan kesempatan untuk memberikan layanan kepada haji reguler, insyaallah kita siap,” kata Ketua Harian Forum SATHU Artha Hanif dalam pertemuan Forum SATHU di Wisma Maktour, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024).

“Kita sudah membahas bahkan hitung-hitungannya kita sudah siapkan juga. Tinggal kita cari momennya mudah-mudahan Pak Menteri pulang kembali ke Indonesia dan kemudian mengundang kita semuanya untuk kita duduk bersama,” tambahnya.


Penyelenggaraan haji reguler selama ini berada di bawah tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Dukungan Forum SATHU kepada pemerintah juga terlihat dari kesiapannya beriringan bersama Kemenag untuk memastikan penyelenggaraan haji 2025 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya menyatakan siap meningkatkan layanan dan fasilitas untuk jemaah haji tahun depan.

“Forum SATHU dengan pengalaman yang sudah 30 tahun lebih melaksanakan haji ini, kami benar-benar siap untuk beriring bersama dengan Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, Komisi VIII dan semua pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa haji 2025 harus jauh lebih baik dibandingkan haji-haji yang sebelumnya,” kata Artha.

“Haji tahun 2025 ini, Forum SATHU insyaallah akan memberikan yang terbaik dengan kualitas layanan yang lebih baik, penyediaan fasilitas yang jauh lebih baik,” jelasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pembina Forum SATHU Fuad Hasan Masyhur, Anggota Dewan Pembina dan Ketum KESTHURI Asrul Azis Taba, serta Anggota Dewan Pembina dan Ketum AMPUH Andi Abdul Azis.

Ketua Dewan Pembina Forum SATHU Fuad Hasan Masyhur turut menegaskan dukungannya kepada pemerintah dalam menyelenggarakan haji reguler. “Kami siap juga menyumbang kebijakan pemerintah untuk haji reguler,” ujarnya.

(kri/kri)



Sumber : www.detik.com