Tag Archives: pertumbuhan ekonomi

Sudah Saatnya Kampus Bertransformasi Jadi University 4.0



Jakarta

Pendidikan tinggi kini tak lagi cukup hanya mencetak sarjana. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan bahwa kampus harus menjadi motor perubahan sosial dan ekonomi.

Pesan itu disampaikan dalam forum Week of Indonesia-Netherlands Education and Research (Winner) 2025, yang digelar di Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Ia menekankan riset harus memberikan dampak lain, tidak hanya untuk kampus itu saja.

“Kami meyakini bahwa pendidikan tinggi harus memainkan peran penting, tidak hanya dalam sektor akademik, tetapi juga dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat,” tegasnya saat memberikan sambutan secara daring.


Perubahan Paradigma University 4.0

Brian kemudian menyebut soal University 4.0. Istilah tersebut merujuk pada kondisi kampus yang sudah merambah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kampus tak hanya unggul dalam akademik tapi juga aktif melakukan riset bersama industri.

“Perubahan paradigma lembaga pendidikan tinggi menuju Universitas 4.0 dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat peran universitas, bukan hanya sebagai tempat mengajar dan belajar, tetapi juga sebagai penggerak transformasi sosial dan ekonomi,” kata Brian.

Dalam pidatonya, Mendiktisaintek menyoroti kerja sama erat antara Indonesia dan Belanda di bidang riset dan pendidikan. Ia menyebut, hingga kini terdapat 459 dokumen kerja sama aktif antar universitas (U2U) yang menjadi bukti kuat sinergi kedua negara.

“Forum Winner 2025 adalah contoh bagaimana kolaborasi di tingkat pemerintah bisa tumbuh hingga ke ranah akademik dan teknis. Ini ruang penting bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa untuk berbagi ide dan solusi,” ujarnya.

Kini, Saatnya Era Magang Berdampak

Lebih lanjut, Brian mengungkapkan arah baru kebijakan pendidikan tinggi Indonesia melalui program Magang Berdampak. Program ini menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada kontribusi langsung terhadap masyarakat dan dunia kerja.

“Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia telah meluncurkan arah kebijakan baru dalam pendidikan tinggi yang disebut Pendidikan, Sains, dan Teknologi Berdampak (Design Tech atau Magang Berdampak),” kata Brian.

Untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut, Brian menyebut kolaborasi harus dilakukan. Dengan begitu, pengetahuan dan inovasi bisa dibagikan secara lebih luas dan tanpa batas.

“Ketika kita berbicara tentang upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kita tidak bisa bekerja sendiri atau membatasi diri pada satu negara atau satu universitas saja. Kita perlu bekerja bersama sebagai bagian dari ekosistem global,” lanjutnya.

4 Pilar Penting dalam Riset Nasional

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Fauzan Aziman dalam acara yang sama memaparkan empat pilar penting dalam mendukung riset nasional.

Empat pilar tersebut yaitu peningkatan sumber daya manusia dan talenta riset, peningkatan kualitas dan kapasitas penelitian, hilirisasi atau komersialisasi hasil riset, dan kebijakan riset yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial.

“Kita mendorong penelitian yang fokus menyelesaikan tantangan nyata bangsa, mulai dari produktivitas tanah, transisi energi, kesehatan, hingga kota cerdas,” ujarnya.

Menurut Fauzan, riset dan pendidikan tinggi kini berada di titik krusial. Indonesia memiliki peluang besar dengan bonus demografi 65% penduduk usia produktif pada 2045. Namun di sisi lain, tantangan produktivitas nasional masih tinggi.

“Untuk masuk ke era emas Indonesia, kita perlu membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat, berbasis kualitas dan kolaborasi,” pungkasnnya.

(cyu/faz)



Sumber : www.detik.com

AHY Buka Suara soal Proyek Jalan Trans Papua


Jakarta

Pembangunan Jalan Trans Papua masuk ke dalam prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk dituntaskan. Sebab, Jalan Trans Papua sangat penting sebagai tulang punggung pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, penyelesaian Jalan Trans Papua menjadi salah satu topik yang banyak dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama para pemimpin wilayah Papua hari ini.

“Bagaimana menyelesaikan Trans Papua sebagai backbone konektivitas di darat, sekaligus backbone bagi pertumbuhan ekonominya yang lebih merata,” ujar AHY ditemui usai Rakor bersama kepala daerah Papua di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).


AHY mengibaratkan Jalan Trans Papua sebagai arteri dalam tubuh manusia yang merupakan pembuluh utama, bertugas membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh.

Sebagai arteri, menurutnya, Trans Papua harus dituntaskan terlebih dulu, sebelum akhirnya dibangun ruas-ruas pendukungnya.

“Arteri utama, yang harus dituntaskan terlebih dahulu karena arterinya harus ada dulu. Baru setelah itu kita bisa menghubungkan dengan ruas-ruas yang sifatnya sekunder. Jadi yang primernya dulu, dihubungkan ratusan kilometer itu, kemudian baru sekaligus dikembangkan, bahkan secara paralel juga bisa dikembangkan untuk yang lebih sekunder,” jelas AHY.

Namun demikian, penyelesaian Jalan Trans Papua tidak mudah. AHY mengatakan, ada tantangan besar dari segi geografis yang harus ditanggulangi untuk menuntaskan jalan sepanjang lebih dari 3.500 kilometer (km) itu.

Bahkan, ada sejumlah daerah di Papua yang saat ini masih dalam kondisi betul-betul terisolir. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan Trans Papua sebagai akses penghubungnya sangat penting.

“Papua luar biasa, bagi yang sudah pernah ke Papua pasti langsung, wah memang luar biasa tantangan secara geografi’. Bukan kita tidak bersyukur itu, tapi justru di sinilah kita harus hadir,” kata dia.

Menurut AHY pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada aksesnya. Semakin baik akses, maka akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan ketimpangan, yang juga dipengaruhi oleh akses itu sendiri.

“Akses bukan hanya jalan tentunya, akses fisik, tetapi juga setelah itu bisa dinilai tingkat kesejahteraan, termasuk juga di sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini yang sekali lagi menjadi fokus kami. Tadi kami bahas dengan baik dan mudah-mudahan (segera teratasi),” ujar AHY.

“Kita satu tahun pemerintah sudah berjalan, banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi juga sudah saatnya setelah kita mempelajari belanja masalah di satu tahun pertama ini, sekaligus mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan tahun-tahun berdepah ini kita semakin settle dan efektif menghadirkan kebijakan dan solusi terbaik,” sambung AHY.

Tonton juga video “AHY: Giant Sea Wall Proyek Besar Sekali, Butuh Pertimbangkan Banyak Hal” di sini:

(shc/hns)



Sumber : finance.detik.com

Purbaya Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik sampai Pertengahan 2026


Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan iuran BPJS Kesehatan tak akan naik hingga pertengahan 2026. Menurutnya, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan perlu melihat kondisi masyarakat.

Salah satu indikasinya adalah kondisi ekonomi masyarakat. Pada Rabu (22/10) kemarin, Purbaya menyebut iuran BPJS Kesehatan tak akan naik sebelum ekonomi menyentuh angka 6%.

“Sampai tahun depan sepertinya belum (naik), sampai pertengahan tahun depan. Kita lihat gini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh otak-atik iuran atau mau otak-atik iuran, sekarang belum dibicarakan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Kepastian soal tidak naiknya iuran BPJS Kesehatan juga didukung dana Rp 20 triliun yang disiapkan Kemenkeu untuk BPJS Kesehatan tahun depan.

Purbaya menyebut dana tersebut merupakan kebutuhan baru BPJS Kesehatan.

“Itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi Rp 20 triliun untuk tahun 2026,” tuturnya.

Purbaya menambahkan besaran iuran BPJS Kesehatan berpotensi dinaikkan jika ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 6%. Namun ia juga belum bisa memastikan seberapa besar kenaikan iuran-nya nanti, mengingat hal ini belum dibicarakan lebih jauh.

“Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih, dalam pengertian tumbuhnya di atas 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerjaan lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat,” terang Purbaya.

Saat diminta penegasan apakah iuran BPJS Kesehatan berpeluang dinaikkan tahun depan mendatang seperti yang tertuang dalam dengan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Purbaya belum bisa memastikan.

Tonton juga video “Dirut Pertamina Datang ke Kemenkeu, Purbaya Bilang Mau Bahas Kilang” di sini:

(ily/hns)



Sumber : finance.detik.com