Tag Archives: pkb

Domestik

Bali Genjot 3 Destinasi Wisata Baru

Leave a comment



Denpasar –

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membeberkan tiga destinasi wisata baru yang dibangun untuk pemerataan ekonomi.

Tiga destinasi tersebut adalah kawasan Turyapada Tower di Buleleng, Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, dan Taman Wisata KBS Park di Jembrana.

Kepala Dinas Pariwisata Bali I Wayan Sumarajaya menjelaskan perekonomian di Bali saat ini lebih banyak terpusat di wilayah selatan. Ia berharap pembangunan destinasi wisata baru itu bisa menggeliatkan pariwisata di wilayah Bali lainnya.


“Untuk menyeimbangkan perekonomian wilayah Bali utara, timur, dan barat,” kata Sumarajaya saat memimpin rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata, dan Asian Development Bank di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (29/8/2025).

Sumarajaya juga menyampaikan arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan Bali. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan mengendalikan pembangunan hotel di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Selain itu, dia berujar, Pemprov Bali juga berupaya mengembangkan sistem transportasi berkualitas untuk meningkatkan daya saing pariwisata.

Ia mengklaim arah kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas ekosistem alam dan lingkungan. Ia juga memaparkan penguatan tata kelola kepariwisataan Bali untuk mengatur orang asing di Pulau Dewata.

Hal itu dilakukan sebagai respons atas banyaknya turis asing yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum dan budaya Bali.

Kemudian, menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian lokal Bali dengan meningkatkan penggunaan produk lokal Bali,” imbuh Sumarajaya.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto Mursabdo, mengungkapkan Bali menjadi wajah pariwisata Indonesia.

Menurutnya, kepala daerah perlu memiliki visi yang jelas terkait pengembangan pariwisata di daerahnya.

“Menjadi contoh bagi pengembangan di daerah-daerah lain, khususnya dalam hal keterbukaan masyarakatnya, kebudayaan masyarakatnya, serta bagaimana pemdanya memiliki visi yang jelas terhadap pengembangan pariwisata di daerah,” ujar Herfan.

(ddn/ddn)



Sumber : travel.detik.com

Hikmah

Cak Imin Akan Pimpin Apel Akbar Hari Santri di Titik Nol Islam Nusantara Barus

Leave a comment



Jakarta –

Apel akbar Hari Santri Nasional (HSN) 2025 akan digelar di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara besok. Ketua Umum DPP PKB sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin atau Cak Imin) akan memimpin apel tersebut.

Ketua DPP PKB Marwan Dasopang (Mardas) menjelaskan pemilihan Barus sebagai lokasi puncak peringatan HSN 2025 bukan tanpa alasan. Barus diyakini sebagai gerbang awal masuknya Islam ke Nusantara, jauh sebelum menyebar ke wilayah lain.

“Kita ingin mengingatkan bangsa ini, bahwa dari Barus-lah Islam pertama kali bersemi di bumi Nusantara. Dari tempat ini, peradaban Islam yang damai, berakhlak, dan berpadu dengan budaya lokal tumbuh menjadi kekuatan kebangsaan,” ujar Mardas dalam keterangan persnya, Selasa (21/10/2025).


Menurut catatan sejarah, Barus atau yang dulu dikenal Fansur adalah pelabuhan kosmopolitan sejak abad ke-7 Masehi. Di tempat ini, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia berinteraksi sekaligus menyebarkan ajaran Islam.

Mardas menambahkan, sebelum apel akbar, seluruh pengurus pusat PKB bersama Cak Imin akan berziarah ke makam Syekh Mahmud. Syekh Mahmud dikenal sebagai salah satu ulama perintis dakwah Islam di Barus.

“Besok sebelum apel akbar, kami bersama Gus Muhaimin dan pengurus pusat PKB akan berziarah ke makam Syekh Mahmud sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama yang menjadi perintis dakwah Islam di Nusantara,” jelas Mardas, yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI.

Puncak peringatan HSN 2025 ini akan ditandai dengan apel akbar yang diikuti oleh sedikitnya 3.000 santri dan siswa dari Tapanuli Tengah dan sekitarnya pada Rabu (22/10/2025). Cak Imin dijadwalkan akan bertindak langsung sebagai inspektur.

Selain apel, DPP PKB juga menggelar rangkaian kegiatan seperti Seminar Hari Santri Nasional di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Barus. Para akademisi, ulama, dan santri muda akan menjadi pematerinya.

Mardas menegaskan, Hari Santri bukan sekadar seremonial. Ini adalah momentum bagi PKB untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan mereka terhadap nasib santri dan pesantren di seluruh Indonesia.

“Hari Santri adalah buah dari perjuangan panjang PKB hingga akhirnya diakui secara resmi oleh negara. Ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar para ulama dan santri yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan menjaga moralitas bangsa,” ungkapnya.

Ia menutup dengan komitmen PKB untuk terus menjadi rumah besar bagi pesantren dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan keagamaan, kemandirian ekonomi pesantren, dan kesejahteraan santri.

“Kami akan terus menjaga amanah ini. Santri bukan hanya benteng moral bangsa, tetapi juga pilar masa depan Indonesia,” pungkas Mardas.

(hnh/kri)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Soal Usulan BP Haji Jadi Kementerian, Gus Irfan: Tanggung Jawab Makin Luas

Leave a comment



Jakarta –

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf menanggapi usulan perubahan lembaga yang dipimpinnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, perubahan tersebut tidak sekadar status dan nama melainkan terkait tugas dan tanggung jawab yang lebih luas.

“Memang dengan perubahan nama ini bukan berarti sekedar perubahan nama itu akan berdampak cukup luas bagaimana rentang tanggung jawab kita akan semakin luas dan juga rentang tugas kita akan semakin luas,” katanya saat ditemui selepas acara diskusi publik ‘Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah’ di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Gus Irfan, sapaan akrabnya, menjelaskan jika BP Haji diubah menjadi kementerian, ini juga memudahkan tugas memberi pelayanan haji yang baik. Dengan begitu, penyelenggaraan haji bisa dilaksanakan sendiri tanpa harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama.


“Ya tentu saja karena dengan kita memegang sepenuhnya kendali operasi penyelenggaraan haji maka semua hal bisa kita laksanakan dengan sendiri. Tidak harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama misalkan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Gus Irfan, perubahan status menjadi kementerian akan mendorong spesialisasi dan efisiensi. Menurutnya, penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan dana cukup besar.

Sementara itu, efisiensi diperlukan agar penyelenggaraan haji tidak dikerjakan oleh dua lembaga. Hal ini membuat pelaksanaan tidak efisien.

“Jadi tidak perlu kalau ada dua lembaga itu akan tidak efisien. Jadi kita harapkan satu lembaga yang menangani,” lanjutnya.

Gus Irfan mengatakan persiapan haji cukup kompleks. Pada praktiknya dibutuhkan waktu setahun untuk mempersiapkan.

“Bulan ini proses haji 2025 selesai misalkan. Minggu depan kita sudah mulai untuk proses haji tahun 2026. Persiapannya (itu) banyak, jadi tidak ada jeda waktu,” tandas cucu pendiri NU itu.

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Cak Imin Dorong BP Haji Jadi Kementerian Haji dan Umrah

Leave a comment



Jakarta –

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta agar Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi kementerian tersendiri. Hal ini disampaikan dalam acara diskusi publik bertajuk “Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” di DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

“Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggaraan Haji, kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) terpisah dari Kementerian Agama. Meski demikian, Cak Imin menilai hal tersebut masih setengah jalan.


“Dan setiap pelaksanaan saya menuliskan beberapa perbaikan salah satu usulan kita dari dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji ini adalah salah satu revolusi penyelenggaraannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tuntutan untuk menjadikan BP Haji sebagai kementerian telah ada sejak lama. Tahun ini menjadi tahun terakhir Kemenag menjadi penyelenggara ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

Nantinya, penyelenggaraan haji tahun selanjutnya akan digantikan oleh BP Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Cak Imin berharap ide baru akan muncul dari diskusi tersebut. Dia berharap masukan dari diskusi dapat menjadikan penyelenggaraan haji lebih baik.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Cak Imin Usul Beli Hotel di Makkah dan Madinah sebagai Aset Pelaksanaan Haji

Leave a comment



Jakarta –

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan revolusi penyelenggara haji harus dilakukan. Ia menyebut tiga penyelenggara haji, yaitu kementerian, pengelolaan keuangan haji, serta lembaga pelaksana di daerah dan lokasi haji.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu mengatakan pentingnya peran Badan Pengelola Keuangan Haji dalam penyelenggaraan haji.

“Bagaimana duit sebesar itu terkelola menjadi kekuatan yang membaik penuh pelaksanaan haji,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin saat memberi sambutan acara diskusi publik ‘Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah’ di DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).


“Salah satunya, kalau ada duit harus beli hotel di Makkah dan Madinah,” tambahnya.

Menurutnya, hotel dapat menjadi aset dari pelaksanaan haji setiap tahun.

“Beli hotel atau bikin kondominium, atau bikin apartemen, atau apa saja. Yang memungkinkan aset itu menjadi lebih produktif,” lanjut Cak Imin.

Ketum PKB itu juga mengusulkan terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Dengan begitu, Kementerian Haji dan Umrah dipisah dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Dan setiap pelaksanaan saya menuliskan beberapa perbaikan salah satu usulan kita dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji ini adalah salah satu revolusi penyelenggaraannya,” ungkapnya.

Usulan itu, lanjut Cak Imin, telah dilaksanakan separuh oleh Presiden Prabowo Subianto dengan pembentukan BP Haji.

“Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai meskipun baru setengah revolusi. Yaitu ada badan penyelenggara haji tapi belum menjadi kementerian,” jelasnya.

(lus/lus)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Tidak Mungkin Dilarang karena Legal

Leave a comment



Jakarta –

Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochamad Irfan Yusuf menanggapi soal usulan umrah mandiri yang akan dimuat dalam Revisi Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin untuk dilarang karena mereka memiliki dokumen yang legal.

“Saya kira tidak mungkin kalau dilarang karena memang mereka legal semua kan. Ada tiket, ada visa, ada tiket pulang pergi,” katanya saat ditanyai apakah umrah mandiri akan dilarang dalam RUU, usai acara diskusi publik di Gedung DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menurut Gus Irfan, sapaan akrabnya, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa mengatur dan mengawasi. Jangan sampai umrah mandiri menyebabkan kerugian.


“Karena kemungkinan seperti itu ada. Yang penting ada aturannya bagaimana kita bisa ikut mengawasi, bagaimana kita memastikan bahwa mereka itu berangkat dan pulang dengan baik,” lanjutnya.

Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan asosiasi travel untuk mengantisipasi adanya umrah mandiri. Kepala BP Haji itu menekankan bahwa persoalan umrah mandiri selalu ada dan tak bisa dihindari.

“Tidak bisa kita elakkan, pasti ada. Yang penting kita bisa atur regulasinya bagaimana,” ujarnya.

Pada Senin (17/2/2025) lalu dalam RDPU Komisi VIII DPR dengan para ketua Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Ihsan Fauzi Rahman mendesak DPR agar tidak mengakomodasi konsep umrah mandiri dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Ini mohon menjadi pertimbangan umrah mandiri untuk tidak diakomodir dalam draft RUU undang-undang yang baru ini,” kata Ihsan.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan risiko yang timbul apabila umrah mandiri diterima dalam undang-undang. Ia menekankan bahwa biro perjalanan haji dan umrah yang sudah berpengalaman puluhan tahun pun masih menghadapi tantangan.

“Jangankan jemaah perorangan, kami saja sebagai penyelenggara resmi yang sudah berpengalaman masih menghadapi kendala. Ada anggota kami yang sudah membooking hotel, tapi tiba-tiba dipindah ke lokasi lain yang lebih jauh,” ungkap Ihsan.

“Kita enggak persoalkan bahwa rezeki kita itu akan kebalik atau bagaimana, tidak. Tapi, kita yang punya spirit melayani jemaah, memastikan pelayanan betul-betul terlaksana dengan baik,” tandasnya.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com