Tag Archives: pkp

Property

Pilihan Rumah Tipe 36 di Prabumulih Sumsel, Harga Serba Rp 166 Juta

Leave a comment

Jakarta –
Harga rumah semakin mahal dari tahun ke tahun. Namun, masih ada kesempatan untuk membeli rumah dengan harga terjangkau lho yaitu Rp 166 juta.

Salah satu daerah yang memiliki pilihan rumah dengan harga tersebut adalah Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel).

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera, Minggu (19/10/2025), berikut ini berikut ini daftar rumah murah di Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan.

Griya Cahaya Indah 3

Penampakan rumah di Griya Cahaya Indah 3
Griya Cahaya Indah 3. Foto: via Sikumbang

Griya Cahaya Indah 3 dikembangkan oleh Rambang Jaya Perkasa. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 108 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap menggunakan rangka baja dan genteng metal. Dindingnya memakai bata merah yang telah diplester dan dicat. Pada lantainya memakai keramik dan fondasinya menggunakan batu merah yang telah dicor sloof.

Prabu Alfa Residence

Penampakan rumah di Prabu Alfa Residence
Prabu Alfa Residence. Foto: via Sikumbang

Prabu Alfa Residence dikembangkan oleh Kiran Land Propertindo. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 104 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap memakai material metal. Dindingnya memakai batu bata yang telah diplester dan dicat. Pada lantainya dari telah memakai keramik dan fondasinya menggunakan batu menerus.

Tanjung Raman Lestari 2

Penampakan rumah di Tanjung Raman Lestari 2
Tanjung Raman Lestari 2. Foto: via Sikumbang

Perumahan ini bernama Tanjung Raman Lestari 2 yang dikembangkan oleh King Stone Brothers. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 120 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap memakai rangka baja ringan dan genteng metal roof. Dindingnya memakai batu bata yang diplester dan finishing luar dalam. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm dan fondasinya dari batu bata sloof cor bertulang.

Filando Regency

Penampakan rumah di Filando Regency
Filando Regency. Foto: via Sikumbang

Filando Regency dikembangkan oleh Bhakti Parade Jatinangor. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 120 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap memakai rangka baja ringan dan genteng metal roof. Dindingnya memakai batu bata yang diplester dan dicat. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm. Sementara, fondasinya dari batu bata merah yang dicor beton bertulang.

Manggala Regency

Penampakan rumah di Manggala Regency
Manggala Regency. Foto: via Sikumbang

Manggala Regency dikembangkan Jatinangor Madiza Persada. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat sebagai anggota Real Estate Indonesia (REI).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 99 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap dari rangka baja ringan. Dindingnya memakai bata merah yang diplamir dan dicat. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm dan fondasinya dari batu merah dan plat setempat.

Halaman 2 dari 6

(aqi/abr)

Simak Video “Video: KPK Bakal Cek LHKPN Walkot Prabumulih yang Viral gegara Kasus Kepsek“
[Gambas:Video 20detik]




Sumber : www.detik.com

Property

Setahun Pemerintahan Prabowo, 237 Ribu Rumah Subsidi Sudah Tersalurkan

Leave a comment



Jakarta –

Penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah mencapai 237.859 unit atau senilai Rp 29,53 triliun selama setahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Heru menyampaikan, tahun ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi.Jika dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen.

“Dari mulai 20 Oktober 2024 pada saat awal Pak Prabowo menjabat hingga hari ini atau setahun ini ya, ini yang sudah kita cairkan untuk FLPP ada di 237.849 (unit). Untuk KPR Taperanya itu ada 1.306 (unit) sehingga totalnya yang sudah cair dan sudah realisasi ada di 239.165 (unit),” ujar Heru saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Sementara itu, sejak Januari 2025 hingga hari ini, penyaluran FLPP mencapai 203.349 unit atau Rp 25,25 triliun. Jika dibandingkan dari total kuota FLPP 350.000 unit pada 2025, capaian ini sudah 58,13 persen.

Meski hanya tinggal dua bulan lagi menuju akhir 2025, Heru optimistis BP Tapera dapat menyalurkan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit pada akhir Desember 2025. Hal itu karena permintaan dari masyarakat terus meningkat.

“Sudah di 270.286 (pendaftar sejak 1 Januari 2025). Ini orang yang sudah menyatakan berminat dan melakukan pendaftaran di SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Realisasinya (sepanjang 2025) di 203.439 yang akan dan sudah cair. Nah ini akan terus kita kejar nih realisasinya supaya ini juga bisa optimal sampai akhir tahun,” tuturnya.

Agar target kuota FLPP bisa tercapai, Heru mengatakan BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih melakukan ‘roadshow’ di daerah-daerah yang memiliki potensi permintaan rumah subsidi yang tinggi, misalnya di Surabaya dan Jember, Jawa Timur serta beberapa daerah lainnya. Selain itu, BP Tapera juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pengembang dan bank penyalur.

“Ini upaya-upaya masif yang kita lakukan untuk terus meningkatkan potensi demand dan menjaring peminatan masyarakat sehingga dari 270.286 yang sudah mendaftar di SiKasep itu bisa terus ter-upgrade sampai dengan di atas 350.000 tentunya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak yang menyalurkan rumah subsidi yaitu 46.245 unit, lalu Jawa Tengah 17.909 unit, lalu Sulawesi Selatan 16.478 unit, Jawa Timur 13.440 unit, dan Banten 13.407 unit.

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Property

BP Tapera Kumpulkan Data Warga Sulit Akses KPR gegara SLIK OJK

Leave a comment



Jakarta –

Terhalangnya pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat skor kredit di Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang buruk masih menjadi masalah utama. Para pengembang turut menyampaikan hal tersebut masih belum terselesaikan.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada sekitar 111.000 calon debitur KPR yang tertahan di perbankan. Data tersebut didapat berdasarkan data di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dari 2022 sampai Agustus 2025.

Saat ini BP Tapera masih meminta data calon debitur yang pengajuan KPR-nya terhambat karena SLIK OJK.


“Ini sedang minta data juga nih ke teman-teman seluruh asosiasi pengembang karena mereka menyuarakan begitu masif dan vokal bahwa salah satu kendala utama terkait dengan hambatan SLIK OJK,” ujarnya saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Data sebanyak 111.000 calon debitur tersebut belum pasti ditolak KPR-nya karena SLIK OJK. Maka dari itu, ia meminta data kepada para pengembang terkait gagalnya pengajuan KPR subsidi karena SLIK OJK agar lebih pasti akurasinya.

“Nah, kita lagi ngecek ini, berapa sih dari 111.000 itu yang ketolak karena SLIK OJK. Ditambah dengan data dari teman-teman asosiasi pengembang, ditambah juga data dari teman-teman perbankan yang ingin sharing data ke kami terkait tolakan KPR FLPP akibat SLIK OJK,” ungkapnya.

Heru mengatakan, saat ini pinjaman online menjadi tren di masyarakat. Tapi di satu sisi, kalau ada saldo tunggakan yang tercatat di SLIK OJK bisa menghambat persetujuan KPR. Hal ini yang membuat perbankan jauh lebih hati-hati saat melakukan profiling untuk calon debitur.

“Ya, kita kolaborasilah dengan teman-teman OJK terus kemudian juga dengan bank penyalur dan ini juga lagi mengejar tadi berapa tolakan OJK dari masing-masing asosiasi pengembang yang bisa kita kuantifikasi bahwa ‘oh bener’, justifikasinya bahwa penghambat utama salah satunya adalah terkait dengan kendala SLIK OJK,” tuturnya.

Apabila datanya sudah didapat, ia akan segera melapor ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar bisa segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menyampaikan masalah banyaknya masyarakat kesulitan mengakses KPR akibat skor SLIK OJK kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ara mengatakan Purbaya akan membantu menyelesaikan masalah ini.

“Kemudian ada berbagai masalah soal SLIK OJK yang menjadi keluhan pengembang. Beliau berkenan untuk membantu nanti dengan OJK, untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) atau dari Menteri Keuangan, sehingga nanti dari segi demand-nya bisa terselesaikan,” kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengatakan pihaknya akan bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minggu ini dan diharapkan sudah ada solusinya dalam seminggu ke depan.

“Saya lihat OJK seperti apa nanti. Biasanya akan rapat dengan saya, di minggu depan, Kamis mungkin saya akan OJK, atau rapat dengan OJK. Di minggu depannya sudah clear. Harusnya bisa,” terang Purbaya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Property

BP Tapera-PKP Godok Skema Luas Rusun Subsidi Jadi 45 Meter

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah berencana untuk memperluas ukuran rumah susun (rusun) subsidi jadi 45 meter persegi. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang membahas hal tersebut.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan sudah bertemu dengan Kementerian PKP, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, untuk membahas hal-hal teknis guna mewujudkan hal tersebut. Ia mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan aturan apabila luas rusun subsidi benar-benar jadi 45 meter persegi.

“Ya, apakah dari sisi regulasi, tipe 45 ini bisa masuk kategori tipe rumah, baik itu rumah vertikal maupun rumah tapak, yang bisa mendapatkan kemudahan pembiayaan yang bersumber dari APBN, itu kan harus kita cek betul-betul. Nah, kalau memang ada aturan yang masih menghambat itu, tentunya ya tadi perlu kita ubah dulu,” ujarnya saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Menurutnya, rusun subsidi seluas 45 meter persegi bisa menjadi pilihan masyarakat urban yang penghasilannya di atas UMP tapi masih punya keterbatasan kemampuan untuk bisa memiliki rumah.

Selain dari sisi aturan, nantinya dari sisi harga satuan per meter persegi maupun satuan luasan juga akan ditinjau ulang agar para pengembang tertarik untuk masuk ke segmen tersebut. Selain itu, peninjauan harga juga dilakukan agar hunian bisa tetap terjangkau.

Heru juga mengatakan sempat ada diskusi mengenai skema pembiayaan untuk rusun subsidi tipe 45 yaitu skema hybrid.

“Misalkan nih kalau sampai dengan tipe 45 harga satuan rusunnya, rusunami atau pun apartemen atau pun rumah tapak, itu sampai dengan ya mungkin Rp 500 atau bisa Rp 600 juta bisa pakai skema pembiayaan hybrid seperti ini. Ya, FLPP mungkin sampai dengan nilai tertentu, dengan bunga tertentu, yang nggak 5% kan ini yang disasar dalam masyarakat yang MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atas atau yang masyarakat di atasnya MBR, ya. Tapi yang termasuk penghasilan tanggung,” katanya.

Heru mencontohkan, misalnya skema FLPP masuk hingga nilai tertentu dengan bunga 5 persen, nanti selisihnya dilanjutkan dengan likuiditas perbankan yang bunganya mengikut pasar.

“Ini kalau di-blended kan tetap aja nanti akan bisa menurunkan cost of funds secara keseluruhan yang ditanggung oleh end user,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan agar rusun subsidi, yang luas maksimalnya 36 meter persegi, diperluas jadi 45 meter persegi. Menurut Purbaya, rusun tipe 45 lebih manusiawi.

“Ya rumahnya tadi (tipe) 36, apartemen kan kecil kalau (tipe) 36, saya pikir buat aja lebih besar, yang lebih manusiawi (tipe) 45. Jadi orang tinggal di situ cukup comfortable,” usul Purbaya kepada PKP Maruarar Sirait (Ara) saat berkunjung ke kantor Kementerian PKP, pada Selasa (14/10/2025).

Menanggapi hal ini, Ara menyetujui usulan tersebut. Ia menyebut rumah susun tipe 45 jauh lebih manusiawi. Namun, rencana ini perlu dibahas lebih lanjut.

“Beliau tadi bagus sekali memikirkan (perluasan ukuran rumah) untuk manusiawi. Jadi terutama tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, dalam kekuasaan Dirjen Kekayaan Negara, di bawah Departemen Keuangan, kita akan segera memanfaatkan,” timpal Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Property

Cek Nih 5 Rumah di Jombang Serba Rp 166 Jutaan, Desainnya Estetik

Leave a comment

Jakarta –
Bagi kamu yang sedang cari rumah murah di Jawa Timur, coba cek pilihan rumah di Kabupaten Jombang. Harga rumah di sana banyak yang Rp 166 jutaan.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera, pada Selasa (21/10/2025), berikut ini daftar rumah murah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Annur Regency 2

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Annur Regency 2. Foto: via Sikumbang

Annur Regency 2 dikembangkan oleh Berkah Cahaya Utama. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Apersi Bersatu (AB).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 66 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap menggunakan baja ringan dan genteng beton flat. Dindingnya memakai bata ringan yang telah diplester, diaci, dan dicat. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm. Sementara fondasinya memakai batu putih, footplate, dan sloof.

Citra Griya Panjen

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Citra Griya Panjen. Foto: via Sikumbang

Citra Griya Panjen merupakan perumahan yang dikembangkan oleh Royal Investama Property. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Apersi Bersatu (AB).

Harga rumah yang ditawarkan yakni Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 60 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya, bagian atap menggunakan rangka atap galvalum dan genteng flat beton. Dindingnya memakai bata merah yang telah diplester dan dicat. Pada lantainya memakai telah dilakukan rabat dan keramik. Lalu, fondasinya memakai batu kumbang dan sloof.

Natura Residence 2

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Natura Residence 2. Foto: via Sikumbang

Perumahan ini bernama Natura Residence 2. Dikembangkan oleh Manunggal Cipta Property. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 60 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya pada bagian atap menggunakan baja ringan dan genteng beton. Dindingnya memakai bata ringan yang telah diplester. Pada lantainya memakai keramik dan fondasinya dari batu kumbung.

Cahaya Residence 2

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Cahaya Residence 2. Foto: via Sikumbang

Cahaya Residence 2 dikembangkan oleh Cahaya Jaya Properti. Dalam situs SiKumbang, perusahaan tersebut tercatat menjadi anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 30 m2 dan luas lahan 66 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya pada bagian atap menggunakan rangka galvalum. Dindingnya memakai bata ringan. Pada lantainya memakai keramik dan fondasinya dari batu kumbung.

Sativa Podomoro 3

Rumah subsidi di Kabipaten Jombang, Jawa Timur
Sativa Podomoro 3. Foto: via Sikumbang

Perumahan terakhir yang harganya Rp 166 juta adalah Sativa Podomoro 3. Dikembangkan oleh PT Agung Bumi Podomoro yang merupakan anggota Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), menurut situs SiKumbang.

Harga rumah yang ditawarkan Rp 166 juta dengan luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 63 m2. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunannya pada bagian atap menggunakan genteng metal pasir. Dindingnya memakai bata ringan. Pada lantainya memakai keramik ukuran 40×40 cm dan fondasinya dari batu kumbung.

Halaman 2 dari 6

(aqi/aqi)

Simak Video “Video: Heboh 2 Nakes Jombang Live TikTok di Ruang Operasi, Berujung Dipecat“
[Gambas:Video 20detik]




Sumber : www.detik.com

Property

UU Tapera Direvisi Usai Gugatan Wajib Peserta Dikabulkan, Target Rampung Tahun Depan

Leave a comment



Jakarta –

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini masih terus menggodok konsep revisi UU Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Ia menargetkan, tahun depan sudah selesai.

Heru mengaku sudah bertemu berkonsultasi dengan beberapa kementerian terkait revisi UU tersebut, seperti ke Kementerian Hukum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga Kementerian Keuangan. Ia juga bertemu dengan berbagai pakar untuk penataan ulang konsepsi UU Tapera.

“Kita tetap optimis bahwa ini kan sebenarnya mandatori yang bisa mengubah lanskap dari konsepsi Tapera itu sendiri supaya bisa lebih diterima masyarakat ke depannya,” ujarnya saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Ia menuturkan, konsep revisi UU Tapera harus dipikirkan untuk menyediakan likuiditas perumahan tanpa harus membebani APBN agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki hunian yang terjangkau.

“Kemudian juga ending-nya pasti akan mengurangi backlog pembelian rumah dengan berbagai skema-skema bauran antara tabungan sukarela dengan konsep investasi atau apa pun. Ya sedang kita rumuskan terus,” ujarnya.

Heru berkata, konsep revisi UU Tapera ditargetkan selesai dalam waktu setahun ke depan.

“Mudah-mudahan setahun ini selesai. Kita targetkan begitu. Kita upayakan begitu walaupun mandatnya 2 tahun,” tuturnya.

Meski sedang merumuskan konsep revisi UU Tapera, Heru mengaku BP Tapera akan tetap berjalan khususnya dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) serta pengelolaan dana tabungan ASN yang sudah menjadi peserta Tapera.

Sebagai informasi, pada Senin (29/9) Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan beberapa gugatan terkait UU Tapera, salah satunya pasal 7 ayat 1 soal pekerja dan pekerja mandiri yang memiliki gaji UMP wajib menjadi peserta Tapera. Alasannya, kata ‘wajib menjadi peserta’ dirasa berpotensi merugikan pemohon secara konstitusional karena diharuskan menjadi peserta Tapera.

Untuk revisi UU Tapera ini, MK memberikan waktu selama 2 tahun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)



Sumber : www.detik.com

Property

KUR Perumahan Resmi Diluncurkan, Ini Syarat Penerimanya

Leave a comment


Jakarta –

Pemerintah resmi meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan (KPP). Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025).

Melalui KPP itu, pemerintah akan memberikan pembiayaan modal kerja dan/atau kredit atau pembiayaan investasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu/perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

“Hari ini pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat,” ujar Airlangga dalam acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).


Airlangga menuturkan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 130 triliun dengan rincian Rp 113 triliun untuk sisi suplai atau kontraktor yang UMKM serta Rp 17 triliun untuk sisi permintaan.

Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Surabaya, Jawa TimurAkad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Kota Surabaya, Jawa Timur Foto: Dok. Kementerian PKP

Syarat Dapat KPP

KPP itu dijalankan berdasarkan Permenko Nomor 13 tahun 2025 dan Peraturan Menteri PKP Nomor 13 tahun 2025. Nah, untuk mendapatkan KPP, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengungkapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa memanfaatkan KPP. Didyk menyebutkan, dari sisi penyediaan antara lain seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan.

Sementara itu, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu / perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.

“Dana KPP juga bisa dimanfaatkan dari Sisi Penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan dan Sisi permintaan misalnya pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha,” katanya.

Berikut ini informasi mengenai syarat mendapatkan KPP.

– WNI atau badan hukum Indonesia
– Memiliki usaha produktif dan layak
– Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
– Menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan
– Tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, Community checking dan/ atau bank checking yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP
– Tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan
– Tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan
– Dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP
– Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP

Kriteria UMKM yang Menerima KPP Berdasarkan Modal Usaha

– Tidak sedang mendapatkan KUR secara bersamaan
– Tidak sedang menerima Kredit Program Perumahan lainnya secara bersamaan
– Dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP
– Memberikan agunan pokok yakni objek yang dibiayai oleh KPP serta Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP

Kriteria UMKM yang Menerima KPP Berdasarkan Penjualan Tahunan

– Usaha Mikro yang memiliki penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar
– Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2-15 miliar
– Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15-50 miliar

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan KPP.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Property

700 Pengembang Belajar Bareng Cara Naikin Daya Saing di Sektor Properti

Leave a comment



Jakarta –

Persaingan bisnis properti semakin kompetitif, terutama dengan industri yang dinamis. Hal ini menjadi dorongan bagi pengembang untuk belajar meningkatkan kompetensi dan daya saing.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah menggelar acara Apersi Training Center (ATC) di Kota Malang, Jawa Timur pada Jumat (17/10) lalu di Universitas Islam Malang (UNISMA). Acara ini diikuti sekitar 700 pengembang yang tergabung di APERSI Jawa Timur.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas, profesionalisme, dan manajemen bisnis para pengembang di tengah ketatnya persaingan industri properti nasional. Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah dalam kesempatan itu mengatakan penguatan kapasitas pengembang menjadi hal mendesak di tengah kondisi pasar yang terus berubah. Menurutnya, saat ini persaingan di dunia properti sangat keras, bahkan bisa dibilang cukup kasar.


“Karena itu, kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan agar para pengembang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga terus berkembang secara profesional,” ucap Junaidi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Apersi Deddy Indra Setiawan menyatakan hal paling penting dalam menjalankan bisnis properti sebagai pengembang adalah pengelolaan keuangan yang disiplin, transparan, dan berbasis analisis. Lalu, hal sederhana yang juga harus dilakukan adalah pemisahan keuangan pribadi dan bisnis. Kemudian, pengembang perlu membuat dan menjaga cash flow projection serta penerapan analisis kelayakan finansial proyek.

“Pengembang harus bisa mengelola keuangan secara profesional. Pisahkan keuangan pribadi dengan bisnis, buat proyeksi arus kas, dan selalu kendalikan biaya konstruksi. Jika tidak, proyek bisa berjalan tanpa arah dan kehilangan nilai profitabilitasnya,” kata Deddy.

Melalui kegiatan ini, DPP APERSI akan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas para pengembang di Indonesia. Adapun kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian PKP, BP Tapera, dan SMF diharapkan bisa memperkuat ekosistem perumahan nasional yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di sektor perumahan dan pembiayaan nasional, antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Kemudian, Pelatihan ATC juga menghadirkan berbagai tokoh properti yang tergabung dalam pengurus Apersi. Tokoh tersebut ⁠CEO Imanan Holding Firman Budiman, Direktur Utama Pesona Kahuripan Group ⁠Angga Budi Kusuma, dan Ketua DPD Apersi Jawa Timur ⁠Makhrus Soleh.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)



Sumber : www.detik.com