Tag Archives: pondok pesantren

Uang

Apakah Ponpes Wajib Bayar PBB? Ini Aturan Pajaknya

Leave a comment


Jakarta –

Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fath Jalen di Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan usai ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Padahal terdapat aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Untuk diketahui, pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk ponpes tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Dalam Pasal 38 ayat 1 disebutkan objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


Kemudian dalam Ayat 3 terdapat bangunan dan/atau bumi yang dikecualikan dari objek PBB-P2 yang salah satunya adalah Pospen, tepatnya pada huruf (b).

“Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;” tulis Pasal 38 Ayat 3 huruf (b).

Selain pondok pesantren, bumi dan/atau bangunan yang juga dapat pengecualian dari PBB-P2 adalah kawasan yang semata-mata digunakan untuk makam, peninggalan purbakala atau yang sejenis, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

Kemudian bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah turut dibebaskan dari PBB-P2.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus penagihan PBB Ponpes Al-Fath Jalen oleh Bapenda. Sebab menurutnya ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Bahkan dirinya juga sempat ‘menyolek’ Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

Lihat juga Video: PBB Jombang Naik hingga 1.202% Tapi Warganya Nggak Demo, Kok Bisa?

(igo/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Wisata

Monumen 1 Abad NU, Kado Istimewa di Hari Santri

Leave a comment



Sidoarjo –

Monumen 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) didirikan bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025. Monumen ini sebagai bentuk penghormatan terhadap peran besar NU dan pesantren dalam perjalanan bangsa.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo, KH Zaenal Abidin pun mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang telah membangun monumen tersebut.

Menurut KH Zaenal, kehadiran monumen yang juga akan dilengkapi taman tematik NU itu menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi para ulama dan santri, khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan pasca-proklamasi.


“Ini adalah hadiah besar bagi para ulama, santri, dan seluruh warga NU. Apalagi Kabupaten Sidoarjo punya sejarah panjang dalam dunia pesantren dan pergerakan nasional,” ujar KH Zaenal di lokasi Monumen 1 Abad NU, Rabu (22/10/2025).

Monumen ini sekaligus menjadi simbol bahwa perjuangan kaum santri dan para kiai bukan hanya di bidang keagamaan, tetapi dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, KH Zaenal menegaskan pentingnya peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober, tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan momen refleksi dan motivasi bagi generasi santri masa kini.

“Hari Santri adalah pengingat bahwa para santri dan kiai dulu berjuang melawan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka, sekarang santri harus terus mengabdi, bukan hanya pada kiai, tapi pada bangsa dan negara,” katanya.

Ia menambahkan, santri masa kini harus adaptif terhadap zaman. Selain menguasai ilmu agama, santri juga dituntut menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, hingga media sosial sebagai bagian dari medan dakwah yang semakin luas.

“Santri tidak cukup hanya bisa baca kitab. Mereka harus punya skill, bisa menjawab tantangan zaman, termasuk berdakwah lewat media sosial. Itulah cara santri ikut membangun bangsa hari ini,” tegasnya.

KH Zaenal juga menyinggung posisi strategis Kabupaten Sidoarjo dalam sejarah pergerakan pesantren di Indonesia. Salah satunya adalah keberadaan Pondok Pesantren Siwalan Panji, yang telah melahirkan banyak tokoh besar nasional dan pendiri pesantren ternama.

“Dari Siwalan Panji lahir tokoh besar seperti Mbah Kholil Bangkalan, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, Mbah Khosim, KH Abas, KH Samsul Arifin, hingga pendiri Pondok Modern Gontor. Mereka semua alumni Siwalan Panji. Maka, sangat pantas jika peringatan 1 Abad NU ditandai dengan monumen di Sidoarjo,” jelasnya.

Menurut KH Zaenal, monumen ini tidak hanya penting secara simbolis, tetapi juga sebagai pusat edukasi sejarah perjuangan santri dan NU di masa mendatang.

“Semoga ini bisa jadi pengingat bahwa perjuangan santri belum selesai. Kita punya tanggung jawab menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, monumen ini layak didirikan di sini, karena ada satu momen bersejarah peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Saat itu, berjuta orang datang ke Sidoarjo untuk memanjatkan doa bersama.

“Momen tersebut sekaligus menjadi simbol bahwa NU, dengan seluruh loyalitas dan pengorbanan warganya, telah memberikan begitu banyak untuk bangsa. NU tidak pernah menagih apapun, hanya menginginkan Indonesia terus maju,” kata Sullamul Hadi Nurmawan yang akrab dipanggil Gus Wawan.

Gus Wawan yang juga anggota DPRD Sidoarjo menambahkan, dari sisi geografis, Sidoarjo memang sangat layak menjadi tempat lahirnya santri-santri luar biasa. Tokoh besar seperti Mbah Hasyim Asy’ari pun pernah mondok di Buduran. Jadi, Sidoarjo bukan sekadar wilayah, tetapi bagian penting dari sejarah besar NU.

“Kita tidak harus menyebutnya ‘kota santri’, namun Sidoarjo adalah kota yang menuju metropolis dengan ruh kesantrian yang tetap tinggi. Santri itu tegas, penuh cinta, dan kasih sayang, nilai-nilai itu yang terus hidup di tengah masyarakat Sidoarjo,” pungkas Gus Wawan.

——-

Artikel ini telah naik di detikJatim.

(wsw/wsw)



Sumber : travel.detik.com

Uang

Rieke Protes Ponpes Ditagih PBB, Purbaya Respons Begini

Leave a comment


Jakarta –

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kasus Pondok Pesantren Al-Fath Jalen di Bekasi, yang ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini pertama kali disampaikan Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail kasus tersebut. Namun, ia menyebut bakal melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Saya belum tahu kasusnya, nanti saya lihat deh,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025.


Diberitakan detikhikmah, Rieke meluapkan kegeramannya setelah mengetahui Ponpes Al-Fath ditagih PBB oleh Bapenda. Padahal, menurutnya, ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Ia pun menyolek (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

“Ini pesantren abangku, Kiai Yasin… Belum itu tanah kering ya, tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya! Tolong Kang Purbaya!” seru Rieke dalam video tersebut, dikutip detikcom, Kamis (23/10/2025), dengan seizin yang bersangkutan.

Rieke kemudian menegaskan dasar hukum yang seharusnya membebaskan pesantren tersebut dari PBB-P2. Ia mengacu pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Aturan tersebut mengecualikan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

“Yayasan abang gue tuh nggak cari untung. Berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya,” tegas Rieke.

Tonton juga video “Momen Chairul Tanjung Sowan ke KH Anwar Manshur Lirboyo” di sini:

(ily/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Hikmah

Langkah Strategis Pemerintah Lindungi Santri Lewat Sinergi Tiga Kementerian

Leave a comment


Jakarta –

Tragedi ambruknya bangunan mushola di salah satu pondok pesantren baru-baru ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan keamanan lingkungan pendidikan keagamaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan memperkuat kolaborasi antar instansi melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren.

Dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025) dan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Upaya Bersama Perkuat Infrastruktur Pesantren

Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan bagi para santri, khususnya yang menempuh pendidikan di pesantren berasrama. Melalui kerja sama tersebut, ketiga kementerian sepakat memperkuat koordinasi dalam pertukaran data pesantren di bawah pembinaan Kemenag, memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan, serta mendorong penyehatan lingkungan pesantren agar lebih layak dan aman.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pesantren merupakan salah satu pilar utama pendidikan keagamaan di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur pesantren tidak sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag.

Menag Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Peran Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab teknis dalam memastikan bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan, kementeriannya akan melakukan pemetaan dan pengujian kualitas bangunan pesantren di sejumlah daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Lebih lanjut, tim teknis dari PUPR juga akan memberikan pendampingan bagi pengelola pesantren yang menghadapi kendala dalam perizinan pembangunan.

“Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan pesantren yang aman, sehat, dan layak huni bagi para santri.

Selain dari sisi teknis, aspek perlindungan terhadap santri juga menjadi perhatian utama. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan santri merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Langkah Sinergis Lintas Kementerian

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup berbagai hal penting: mulai dari pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, dukungan teknis untuk memastikan keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, hingga koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan pesantren di Indonesia dapat semakin tertata, aman, dan berkelanjutan.

Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Gugu Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

(dvs/erd)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Perhatian Nyata pada Pendidikan Agama

Leave a comment



–

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya terhadap penguatan lembaga pendidikan keagamaan. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan anggaran bagi Kementerian Agama untuk mendukung pengembangan madrasah swasta di seluruh Indonesia.

Dilansir dari detikNews, Selasa (14/10/2025) Menag menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.

“Alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini,” ujar Nasaruddin Umar.


Meskipun tidak menyebutkan nominal secara rinci, Nasaruddin menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

“Kami Insyaallah sudah punya data sebagian tapi yang sebagiannya karena harus menempuh jalan kaki 2 hari 2 malam kadang-kadang harus naik speedboat untuk mengejar pulau-pulau yang di pulau-pulau juga banyak masalah, yang kena ombak dan seterusnya padahal di situ juga ada anak bangsa kita yang sedang belajar, inilah yang menjadi concern kita semuanya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menag juga menyinggung langkah-langkah pemulihan pasca musibah robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menuturkan bahwa Kementerian Agama telah melakukan pendekatan psikologis kepada para korban dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan pesantren.

“Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya mari kita memelihara bersama pondok pesantren, tidak bisa dilupakan jasa pondok pesantren dalam kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, masih banyak pesantren dan rumah ibadah yang berdiri di lokasi dengan kondisi geografis berisiko tinggi. Ia menyoroti bangunan yang berada di area rawan longsor maupun di puncak bukit.

“Beserta seluruh penyuluh yang bertebaran kurang lebih 300 ribu grup jumlahnya di seluruh Indonesia, ini kami juga ikut mengerahkannya untuk memberikan pendataan gedung-gedung mana, pondok-pondok pesantren mana, rumah ibadah mana yang memiliki tingkat kemiringan, banyak sekali mereka dibangun di tingkat kemiringan yang rawan longsor, bahkan ada juga yang dibangun di puncak bukit yang rawan dengan berbagai macam akibat termasuk longsor,” ujarnya.

Pemerintah Siapkan Renovasi Pesantren di Wilayah Rawan

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berkomitmen melakukan renovasi pesantren di kawasan berisiko bencana untuk menjamin keselamatan santri. Program ini resmi dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, yang disaksikan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) Menko Muhaimin menegaskan bahwa prioritas renovasi akan diberikan kepada pesantren dengan jumlah santri besar dan kemampuan finansial terbatas.

“Renovasi akan diprioritaskan bagi pesantren yang rawan, berjumlah santri di atas seribu orang, dan yang betul-betul tidak mampu melanjutkan pembangunan. Pemerintah ingin semua santri belajar dalam lingkungan yang aman,” tegas Cak Imin.

Pendataan Menyeluruh dan Keterlibatan Perguruan Tinggi

Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar menuturkan bahwa Kementerian Agama telah mengerahkan jajarannya hingga tingkat daerah untuk melakukan pemetaan terhadap seluruh lembaga keagamaan yang berisiko secara struktural.

“Kami bersama seluruh jajaran vertikal Kementerian Agama di daerah, dari Kanwil hingga KUA, sedang melakukan pemetaan gedung-gedung keagamaan yang rawan, termasuk pesantren di wilayah miring, pinggir sungai, atau berusia di atas seratus tahun,” jelas Menag.

Lebih lanjut, Menag menambahkan bahwa perguruan tinggi keagamaan negeri yang memiliki fakultas teknik akan turut dilibatkan dalam proses asesmen bangunan pesantren dan madrasah.

“Kami ingin memastikan setiap pesantren terdata dengan baik. Jangan sampai ada lembaga pendidikan keagamaan yang luput dari perhatian hanya karena statusnya swasta. Semua pesantren adalah aset bangsa yang harus dijaga keselamatannya,” tegas Menag.

Pendampingan Teknis dari Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berperan aktif melakukan pemeriksaan keandalan bangunan dan mendampingi pengelola pesantren dalam proses perizinan.

Menteri PUPR Dody Hanggodo memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen di sejumlah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak.

“Kami sudah mulai melakukan asesmen keandalan bangunan di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumsel, Sulsel, dan Kalsel,” terang Dody.

Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan membangun sistem pembelajaran bersama yang lebih aman.

“Sebanyak 80 pesantren besar dijadikan contoh untuk membangun pembelajaran bersama, bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman bagi para santri,” sambungnya.

Pelatihan Konstruksi untuk Santri

Selain pendampingan teknis, Kementerian PUPR membuka layanan hotline 158 dan WhatsApp bagi pemerintah daerah dan pengelola pesantren yang membutuhkan bantuan teknis. Tak hanya itu, PUPR juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi gratis bagi para santri, agar mereka memiliki keterampilan yang bisa diterapkan langsung di lingkungan pesantren.

“Kami ingin semangat gotong royong di pesantren diperkuat dengan keahlian. Santri akan kami latih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan rasa bangga,” jelasnya.

(dvs/inf)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Ada 1.900 Santri di Sana

Leave a comment



Jakarta –

Rencana perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan. Meski begitu, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyebut hal pembangunan ulang atau renovasi ponpes tersebut layak menggunakan APBN.

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” katanya setelah menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025) seperti dilansir dari detikNews.


Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh pihak memperhatikan nasib 1.900 santri di Ponpes Al Khoziny. Ia merasa heran dengan kritik yang diberikan terhadap upaya pemerintah melindungi para santri yang sedang belajar.

“Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk dan menimbulkan 67 korban jiwa. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pihak ponpes tak mengantongi izin pembangunan gedung tersebut.

Polisi juga tengah mengusut terkait ambruknya bangunan di ponpes itu. Menteri PU Dody Hanggodo lalu menyatakan perbaikan ponpes itu dilakukan dengan APBN.

“InsyaAllah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” terang Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).

Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya mendesak agar pemerintah kembali mengkaji penggunaan dana APBN untuk perbaikan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Menurutnya, mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (10/10).

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Kegiatan Belajar di Al Khoziny Aktif Lagi, Santri Mulai Kembali ke Pondok

Leave a comment



Jakarta –

Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur kembali membuka kegiatan belajar mengajar setelah sebelumnya terhenti karena tragedi musala ambruk yang menelan 63 korban jiwa. Kegiatan sementara dipusatkan di kampus 2.

Ketua Alumni Ponpes Al Khoziny Zaenal Abidin mengatakan para santri mulai kembali ke pondok sejak Jumat (17/10/2025) kemarin.

“Insyaallah malam ini (Jumat) sudah mulai ada santri yang kembali, karena sudah kami sampaikan via WA dan telepon. Khususnya santri yang sedang kuliah, juga yang Aliyah dan Tsanawiyah, sudah kami perbolehkan untuk kembali ke pondok,” ujar Zaenal, Jumat (17/10/2025), dilansir detikJatim.


Zaenal mengatakan kegiatan pondok akan dipusatkan di kampus 2 Ponpes Al Khoziny karena area musala dan bangunan utama masih dipasang garis polisi.

“Untuk sementara, karena masih ada police line, kami gunakan kampus 2. Sudah kami hitung jumlah calon santri yang akan kembali, insyaallah sudah mencukupi,” jelasnya.

Selain itu, alumni Ponpes Al Khoziny menyatakan siap mengawal proses pemulihan korban, termasuk memberikan beasiswa hingga jenjang S2.

“Kami bersama para alumni siap mencarikan dana. Untuk korban yang mengalami cacat fisik, akan kami kawal agar mendapatkan beasiswa hingga jenjang S2. Kami juga sudah menyiapkan program trauma healing dengan mendatangi rumah korban,” ujar Zaenal sembari menegaskan kesiapan jaringan alumni Al Khoziny untuk membantu para santri.

Diketahui, bangunan tiga lantai yang mencakup musala Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin, 29 September 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Saat peristiwa berlangsung, lebih dari 100 santri sedang menunaikan salat Asar berjamaah.

Proses operasi pencarian korban dan evakuasi berlangsung sembilan hari dan resmi ditutup pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Selengkapnya baca di sini.

(kri/erd)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Sudah di Presiden, Semoga Jadi Kado Hari Santri

Leave a comment



Jakarta –

Syarat pembentukan Ditjen Pesantren telah dipenuhi seluruhnya oleh Kementerian Agama (Kemenag RI). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan telah rampung.

“Alhamdulilah sudah kita melakukan persyaratan yang diminta MenPAN dan kita sudah berkali-kali bolak balik memperbaiki dan finish kemarin sudah dikirim MenPAN ke presiden,” ujar Menag dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Menurut penuturannya, seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan Ditjen Pesantren telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap, Prabowo segera menandatangani dokumen dan lahirnya Ditjen Pesantren menjadi kado Hari Santri 2025.


“Mudah-mudahan dalam waktu singkat hadiah Bapak Presiden dalam rangka hari ulang tahun, Hari Santri besok ini. Jadi insyaAllah kabar baik buat pondok pesantren akan punya ditjen tersendiri yang selama ini hanya diurus oleh sebuah direktur,” sambung Menag.

Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren menggantikan Ditjen Haji dan Umrah yang kini statusnya berubah menjadi kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umrah RI.

“Sekarang ini pesantren akan diangkat menjadi sebuah ditjen, Direktur Jenderal, dan ini mungkin nanti akan mengganti Ditjen Haji, yang sudah pindah ke tempat yang lain,” tandas Nasaruddin.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Apa Salah Kalau Pemerintah Membantu?

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi terkait pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pesantren berperan penting menciptakan keadaban Indonesia.

“Santri itu kan juga manusia. Apalagi pesantren itu 300 tahun lamanya mengabdikan diri untuk menciptakan keadaban Indonesia. Tiba-tiba ada 1.200 orang, pembangunannya rusak. Mereka mau belajar di mana?” ujar Menag usai acara Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu menyatakan nenek moyang para santri juga berperan penting mendirikan negeri ini. Dengan begitu, ia kembali mempertanyakan apakah salah jika pemerintah membantu pembangunan Ponpes Al Khoziny.

“Sementara nenek moyangnya yang ikut mendirikan negeri ini. Apakah salah kalau pemerintah membantu? Saya kira ada penyesuaian-penyesuaian bahasa nanti. Itu yang kita harapkan,” sambung Menag.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir muncul wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dengan APBN. Dilansir dari detikFinance, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberi lampu hijau terkait penggunaan APBN untuk proyek tersebut.

“Kalau saya, saya lampunya hijau terus. Kan modenya mode belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya sih nggak ada masalah,” ucap Purbaya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025) lalu.

Menurut penuturan Purbaya, pembangunan ponpes ini juga tidak perlu proposal karena sudah dibahas dengan sejumlah menteri.

“Enggak (perlu proposal) kan sebetulnya tadi pagi udah bicara kan mereka. Tinggal finalisasi aja. Abis itu nanti, Menteri PU yang mendesain semuanya,” sambungnya.

Namun, Purbaya mengaku belum menjelaskan lebih detail terkait penggunaan anggaran pembangunan ponpes tersebut dari anggaran kementerian mana. Walau demikian, Purbaya menegaskan keputusan final pembangunan ponpes tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Tapi keputusan bukan di saya, di Pak Muhaimin, tapi yang jelas PU sanggup, saya sanggup, tinggal Pak Muhaimin aja sanggup nggak?” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Cak Imin. Pihaknya bersedia untuk mengeluarkan anggaran untuk pembangunan Ponpes Al Khoziny.

(aeb/inf)



Sumber : www.detik.com

Hikmah

Jelang Hari Santri, Menag Bicara Soal Pendidikan Ponpes yang Mengedepankan Adab

Leave a comment


Jakarta –

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan pandangan mendalam mengenai tradisi unik dan metodologi transfer ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, pendekatan pembelajaran di pesantren tidak bisa diukur hanya dengan kacamata modern, melainkan memiliki sumber pengetahuan yang sangat kaya, salah satunya mengedepankan adab dan tabarruk (pemberkahan).

Nasaruddin menjelaskan, tradisi pembelajaran di pesantren tidak hanya mengandalkan deduksi akal. Tetapi didukung oleh sedikitnya lima model transfer pengetahuan, termasuk intuisi, wahyu, ilham, dan bahkan mimpi.

“Pendekatan pembelajaran modern itu lebih mengandalkan deduksi akal semata. Sementara Pondok Pesantren sumber-sumber pengetahuannya itu bukan hanya satu deduksi akal,” ujar Menag di acara Pesantren Award, kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025) malam.


Ia menambahkan, di samping wahyu dan deduksi akal, pesantren juga mengenal intuisi. Kemudian juga ilham, yang muncul pada diri seseorang yang memiliki keakraban khusus dengan Allah SWT, serta mimpi.

“Pengetahuan di definisi pondok pesantren adalah pengetahuannya Allah. Semua pengetahuan adalah pengetahuannya Allah,” tegasnya.

Pendidikan yang Mengedepankan Adab Menjadi Ciri Khas Ponpes

Menag Nasaruddin menekankan bahwa perbedaan mendasar dalam metodologi pesantren adalah adab dan penghormatan murid terhadap guru atau kiai. Ia bahkan menganalogikan hubungan ini dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, serta hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya.

“Kiai atau guru di depan para murid, bagaikan Nabi di depan para sahabatnya,” kata Nasaruddin.

Ia mencontohkan, bagaimana seorang Nabi Musa yang merupakan nabi dan penguasa, bersikap sangat tawadhu (rendah hati) dan memenuhi semua syarat yang diminta oleh gurunya, Khidir.

“Bagaimana respeknya seorang sahabat terhadap nabi, dan seperti itu juga respeknya seorang murid terhadap kiai. Kenapa? Karena di situ ada pemberkahan, ada tabarruk,” jelasnya.

Menag meyakini, ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang kotor atau yang tidak memiliki adab. Salah satu bentuk pemberkahan ilmu adalah hormatnya seorang santri kepada kiainya.

“Inilah yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, bagaimana tradisi pesantren itu ada hal-hal yang mungkin sangat dipertanyakan secara metodologi modern, tetapi itulah pondok pesantren,” tambahnya.

Peran Ponpes dalam Membentuk Adab di Masyarakat

Menag juga menyoroti peran sentral pesantren dalam membentuk kemerdekaan dan keadaban publik di Indonesia. Menurutnya, kesantunan publik dan keramahan masyarakat Indonesia yang dikagumi turis internasional, tidak didapatkan secara gratis.

“Seandainya tidak ada pondok pesantren, barangkali wajah Indonesia tidak seperti yang kita lihat sekarang ini,” ucap Nasaruddin.

Ia menjelaskan, cara pesantren mendidik kesantunan bermula dari respek murid terhadap kiai, yang kemudian berimbas pada respek anak terhadap orang tua, dan lebih luas lagi, rakyat terhadap pimpinannya.

“Kita harus bangga bahwa ada pondok pesantren di Indonesia yang menanamkan sebuah keadaban publik,” pungkasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com