Tag Archives: prabowo-gibran

In The Middle of Nowhere



Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut merespons tentang Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang begitu sepi. Apa kata dia?

AHY mengatakan permasalahan utama yang dihadapi Bandara Kertajaya adalah lokasi. Dia menyebut Bandara Kertajaya jauh dari mana-mana.

Infrastruktur yang megah dan fasilitas yang sangat memadai belum bisa menarik minat maskapai untuk membuka operasional di sana.


“Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, Kawasan Rebana namanya,” kata AHY dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (21/10/2025).

Kawasan Rebana yang dimaksud AHY adalah singkatan dari Cirebon, Patimban, Kertajati. Kawasan Rebana adalah sebuah rencana pengembangan wilayah metropolitan di Jawa Barat bagian utara yang mencakup tujuh kabupaten/kota, yakni Kabupaten Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon.

“Mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi, bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung. Kalau gitu mending di Jakarta sekalian. Kini ditinggalkan, sepi. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap. Tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup,” kata AHY.

Untuk mengatasi permasalahan itu, AHY mengatakan kementeriannya telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan mendorong kerja sama antara pengelola BIJB Kertajati dengan Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMF AeroAsia) guna menyediakan layanan perawatan unit pesawat.

“Kita coba hidupkan dengan menghadirkan kerja sama antara pengelola BIJB dengan GNF, Garuda Maintenance Facility, untuk menghadirkan fasilitas MRO, maintenance repair overhaul,” kata dia.

Dengan begitu meski bandara tersebut masih sepi pengunjung, setidak-tidaknya Bandara Kertajati dapat dimanfaatkan oleh maskapai atau operator pesawat lainnya sebagai tempat perawatan unit pesawat. AHY menyebut saat ini kawasan tersebut sudah digunakan untuk perbaikan dan perawatan helikopter.

“Mudah-mudahan dengan itu akan mengembangkan kawasan di sekitarnya dan akan meng-generate pertumbuhan baru di situ. Ini harapan dari upaya mengembangkan kawasan Kertajati,” kata AHY.

***

Selengkapnya klik di detikFinance.

(fem/fem)



Sumber : travel.detik.com

AHY Paparkan Hasil Kinerja di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo


Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkuat perannya dalam mempercepat pembangunan wilayah. AHY juga terus menyukseskan program swasembada sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa di tahun pertama kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, infrastruktur bukan hanya soal beton dan baja, melainkan tentang bagaimana membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk infrastruktur benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan,” ujar AHY, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

“Pendekatan kita adalah holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang,” sambungnya dalam acara Media Gathering yang digelar di Jakarta, Senin (21/10).

Kemenko Infrastruktur sendiri mengorkestrasi lima kementerian teknis. Di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP), Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub), dan Kementerian Transmigrasi RI (Kementrans).

Melalui sinergi tersebut, agenda prioritas nasional yang dijalankan meliputi pertumbuhan ekonomi, swasembada air, pangan, energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Pada Kementerian ATR/BPN, pemerataan pembangunan wilayah dilakukan melalui agraria dan tata ruang. Di Kementerian PU difokuskan pada infrastruktur dasar.

Sementara Kementerian PKP mengembangkan perumahan serta sarana dan prasarana permukiman. Di samping itu, Kemenhub memperkuat konektivitas nasional, dan Kementrans mendorong pemerataan wilayah melalui berbagai program berbasis masyarakat.

Untuk menunjang swasembada pangan, pemerintah membangun, meningkatkan dan merehabilitasi jaringan irigasi yang mengairi ratusan ribu hektare lahan sawah. Sedangkan untuk swasembada air, telah dibangun sejumlah bendungan di berbagai provinsi, dengan progres mencapai 60 persen-10 bendungan rampung dari target 15 unit.

Swasembada di sektor energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang ditopang dari sumber surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir dengan kapasitas total 42,6 gigawatt (GW). Jika digabung dengan energi fosil 16,6 GW dan penyimpanan 10,3 GW, total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 69,5 GW.

Pemerintah juga menginisiasi 165 Sekolah Rakyat yang menampung 15.920 siswa. Saat ini, pemerintah sedang membangun 104 lokasi Sekolah Rakyat di berbagai kabupaten kota pada 2026 bagi 121.320 siswa.

Selain itu, Kementerian PU juga akan membantu membangun 264 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fasilitas pendukung pendidikan dan gizi masyarakat.

Dalam program 3 juta rumah, melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terbangun 200.809 unit atau 57% dari target 350.000 unit. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 23.420 unit atau 52% dari rencana 45.073 unit, sementara PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diterapkan pada 177.970 unit rumah.

Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum akan berjalan di 456 lokasi pesisir, 858 perdesaan, dan 800 perkotaan, disertai penanganan permukiman kumuh di 17 provinsi dan 32 kabupaten/kota.

Selain itu juga ditopang dengan sejumlah program unggulan transmigrasi yakni Trans Tuntas yang telah menerbitkan 6.615 Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk transmigran.

Kemudian Trans Lokal yang dimana 1.299 KK telah ditempatkan pada 10 lokasi, lalu Trans Karya Nusa dengan 95 KK transmigran telah bekerja dalam penempatan Trans Karya Nusa.

Selanjutnya ada Trans Patriot yakni sebanyak 2.000 akademisi dan guru besar ditempatkan di 154 lokasi transmigrasi, serta Trans Gotong Royong yang telah tercapai 42 MoU dengan 23 diantaranya Perguruan Tinggi, 2 BUMN, 16 Kementerian/Lembaga dan 1 Lembaga Non Pemerintah.

Infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan dan pembangunan 711,02 km jalan dan 184,42 meter jembatan dilakukan pada tahap pertama, serta 567,74 km jalan dan 6,8 meter jembatan pada tahap kedua.

Selain itu, jalan tol operasi sepanjang 90,79 km, 6 terminal tipe A, 2 terminal barang internasional, dan 20 pelabuhan yang direhabilitasi maupun dikembangkan. Program ini juga mendukung bandara perbatasan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Di sektor perkeretaapian, peningkatan dilakukan pada stasiun, jalan rel, sistem elektrifikasi, sinyal, dan telekomunikasi. Sejumlah inovasi turut dijalankan seperti penurunan harga tiket Nataru sebesar 10% dan Lebaran sebesar 13-14%.

Inovasi lainnya yaitu peluncuran sistem ALL Indonesia, serta pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL) dengan target zero ODOL pada 2027.

Sementara itu, pengembangan Kawasan Rebana dan Aerocity Kertajati menjadi contoh nyata inisiatif strategis yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis industri dirgantara dan logistik.

AHY berpendapat pembangunan infrastruktur harus berbasis tata ruang berkelanjutan agar selaras dengan pelestarian lingkungan.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kini diperkuat dengan peta skala besar dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga daerah dapat menetapkan kawasan produktif tanpa mengorbankan ruang hijau.

“Dengan RDTR yang jelas dan berbasis data geospasial, investasi bisa lebih cepat masuk tanpa mengorbankan lingkungan,” tegas AHY.

Pemerintah juga mendorong peremajaan kendaraan angkutan agar memenuhi standar ramah lingkungan, membuka peluang industri otomotif dan energi bersih sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau.

Langkah konkret lainnya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengaman pesisir Pantura Jawa untuk melindungi lebih dari 50 juta warga pesisir, sistem drainase modern, normalisasi sungai, serta pengembangan fasilitas waste-to-energy sebagai bagian dari strategi infrastruktur hijau yang juga membuka lapangan kerja baru.

“Infrastruktur yang kita bangun hari ini adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Dari tata ruang, transportasi, energi, hingga lingkungan, semuanya kita rancang dengan semangat keberlanjutan dan pemerataan,” kata AHY.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun fondasi masa depan yang lebih adil, hijau, dan inklusif,” sambungnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan ini AHY turut didampingi oleh Sekretaris Kemenko Ayodhia GL Kalake; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Muhammad Rachmat Kaimuddin; dan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan.

Hadir pula Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra; Staf Khusus Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri Merry Riana; Tenaga Ahli Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan Ahmad Khoirul Umam.

Turut mendampingi AHY, Tenaga Ahli Bidang Manajemen Pimpinan Yudhi Prasetyo Purnomo; Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan Ali Affandi; Tenaga Ahli Bidang Data dan Teknologi Informasi Diska Putri Pamungkas; serta Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Zamrony.

Simak juga Video ‘Nilai LSI Denny JA Setahun Prabowo-Gibran: Hubungan Internasional Tertinggi’:

(akd/ega)



Sumber : news.detik.com

https://www.detik.com/properti/berita/d-8171136/setahun-prabowo-gibran-apa-saja-gebrakan-di-sektor-properti?single=1

https://www.detik.com/properti/berita/d-8171136/setahun-prabowo-gibran-apa-saja-gebrakan-di-sektor-properti?single=1



Sumber : www.detik.com

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 4 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar



Jakarta

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menangani bidang pertanahan lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian tersebut menyampaikan capaian kinerja selama setahun ke belakang, termasuk sudah terdaftarnya 4 juta bidang tanah.

Dikutip dari detikNews, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengungkapkan hingga Oktober 2025, tercatat 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar dan 97 juta bidang telah bersertifikat. Hal itu lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memperkuat kepastian hukum atas tanah.

“Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” ujar Ossy kepada wartawan, Senin (20/10/2025).


Dalam setahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, di mana 2,69 juta bidang di antaranya sudah disertifikasi. Capaian tersebut berkontribusi terhadap ekonomi bagi negara melalui total penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) hingga Rp 1.021,95 triliun.

Pihaknya pun terus memperkuat transformasi digital dengan penerbitan 6,1 juta sertifikat elektronik hingga Oktober 2025. Jumlah tersebut meningkat pesat dari 639 ribu sertifikat pada tahun sebelumnya.

Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga memprioritaskan perlindungan tanah wakaf dan aset sosial-keagamaan. Upaya tersebut memastikan aset sosial-keagamaan memiliki kepastian hukum dan terlindungi.

Tercatat sebanyak 278.689 bidang tanah wakaf sudah terdaftar dengan luas mencapai 26.865,67 hektare. Adapun pendaftaran tanah wakaf meningkat sekitar 16.600 bidang.

Di sisi lain, Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan. Redistribusi tanah sebanyak 1,64 juta bidang dengan luas 879.942 hektare diterima oleh 496 ribu kepala keluarga di berbagai daerah.

“Reforma Agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan sejumlah kasus pertanahan. Penindakan mafia tanah juga semakin digalakkan.

“Sepanjang 2025 ini, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Penindakan mafia tanah makin gencar. Setahun terakhir, sebanyak 140 pelaku mafia tanah telah diproses hukum, di mana 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara senilai Rp 9,4 triliun berhasil diselamatkan,” ucapnya.

“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” tambah Ossy.

Di samping itu, Ossy menyampaikan arahan Prabowo agar tanah menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal itu merupakan fondasi bagi Indonesia untuk lebih kuat demi terciptanya keadilan sosial.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)



Sumber : www.detik.com

Menkomdigi Ungkap Teknologi yang Lebih Murah dari Starlink


Jakarta

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan jenis teknologi yang akan disiapkan pemerintah dalam menghadirkan konektivitas yang lebih terjangkau. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung pemerintah akan menggunakan teknologi lebih murah dari Starlink.

Disampaikan Meutya bahwa sambutan Prabowo rapat Kabinet Paripurna, Senin (20/10), menekankan pentingnya menghadirkan konektivitas yang lebih murah dibandingkan teknologi orbit rendah seperti Starlink.

“Beliau menyampaikan bahwa kita akan mencari konektivitas yang lebih murah daripada low earth orbit seperti Starlink,” ujar Meutya ditemui acara Tech in Asia Conference 2025, Jakarta, Rabu (22/10/2025).


Meutya mengatakan bahwa salah satu terobosan yang tengah dikembangkan adalah teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Diketahui, sistem koneksi berbasis nirkabel itu mampu menjangkau wilayah lebih luas dengan biaya yang lebih efisien.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz dengan menghasilkan pemenangnya, yakni Surge melalui anak perusahaannya Telemedia Komunikasi Pratama untuk Regional 1 dengan harga tawaran tertinggi Rp 403 miliar dan Eka Mas Republik (MyRepublic) berhasil menawarkan harga tertinggi di Regional 2 dan 3 dengan masing-masing Rp 300 miliar dan 100 miliar.

“Baru-baru ini kami menyelesaikan salah satu terobosan teknologi FWA yang memungkinkan koneksi lebih murah, dan bisa menjangkau hingga ke perumahan bahkan sekolah-sekolah,” jelas Meutya.

FWA dinilai menjadi alternatif penting bagi daerah yang belum terjangkau jaringan fiber optik maupun infrastruktur kabel tetap. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap konektivitas digital di sekolah, terutama di wilayah terpencil karena bisa segera meningkat tanpa membebani biaya tinggi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan teknologi yang lebih murah dari Starlink untuk membantu penyebaran akses internet ke sekolah seluruh Indonesia.

“Yang sulit dapat internet,WiFi,sekarang sudah ada teknologi, sekarang murah bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal,untuk bayar tiap bulan. Sudah ada teknologi yang lebih murah,” kata Prabowo.

Sebagai informasi, layanan internet berbasis satelit Starlink punya berbagai varian tarif layanan dengan harga paling murah Rp 479 ribu per bulan untuk paket residensial lite. Itu baru layanan, sedangkan perangkat penerima sinyalnya dibanderol Rp 7,8 juta,

Keberadaan infrastruktur internet tersebut guna mendukung program pembelajaran jarak jauh yang sedang digalakkan pemerintah Prabowo-Gibran melalui layar digital interaktif Smart TV di setiap sekolah Tanah Air.

Perangkat tersebut diisi oleh konten belajar mengajar dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Sekarang kalau tidak salah sudah dibagikan mendekati 50 ribu sekolah, kemudian nanti totalnya tahun ini 288 ribu flat panel. Di situ ada komputer, bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan ya,” katanya dalam pembukaan rapat kabinet paripurna, Senin (20/10/2025).

(agt/fyk)



Sumber : inet.detik.com