Tag Archives: prabowo subianto

Prabowo Wajibkan Menteri Naik Maung, Pakai Mobil Bagus Kalau Libur Saja



Jakarta

Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan mobil buatan dalam negeri oleh para menteri. Prabowo akan mewajibkan para menteri memakai mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan operasional sehari-hari. Jika ingin pakai mobil yang lebih bagus, Prabowo menyarankan menggunakannya saat liburan saja.

“Sebentar lagi saudara-saudara (menteri) semua harus pakai (mobil) Maung, saya nggak mau tahu itu. Mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja, ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu,” ujar Prabowo di sidang kabinet paripurna setahun pemerintahannya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sebagai informasi, sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo memang getol mempromosikan mobil buatan dalam negeri. Bahkan sejak dilantik menjadi presiden tahun 2024 lalu, Prabowo selalu menggunakan mobil Maung MV3 Garuda Limousine garapan Pindad.


Puan Maharani naik Maung Komodo saat sidang tahunan DPR/MPRIlustrasi mobil Maung buatan PT Pindad. Foto: Firda Cynthia/detikcom

“Kita sudah menghasilkan (mobil) jip buatan Indonesia, jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga kita tidak pakai jip buatan negara lain, kita pakai jip buatan Indonesia sendiri,” ujarnya.

“Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan memimpin pasukannya bangga, dia pakai (mobil) jip buatan Indonesia. Presidenmu pakai jip buatan Indonesia,” lanjut Prabowo.

Berbeda dengan Prabowo yang sudah menggunakan mobil Maung buatan Pindad, jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri belum diwajibkan menggunakan Maung di awal masa pemerintahan Prabowo. Saat ini sebagian besar menteri di kabinet Prabowo masih menggunakan mobil sedan Toyota Crown peninggalan pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan terbaru terkait standar barang dan kebutuhan barang milik negara. Salah satunya soal spesifikasi mobil dinas untuk para pejabat negara di era pemerintahan Prabowo.

Ditelisik melalui aturan terbaru PMK 138 tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, menteri mendapat jatah maksimal mobil dinas dua unit sedangkan wakil menteri satu unit.

Berdasarkan beleid tersebut, sudah ditentukan standar barang sesuai dengan jabatannya. Mulai dari mobil bensin hingga electric vehicle (EV). Pertama untuk menteri, mobil dinasnya bisa berupa mobil listrik atau internal combustion engine (ICE). Sementara itu, untuk modelnya bisa SUV, sedan, dan MPV.

Syarat pengadaan mobil dinas pejabat selevel menteri masuk kualifikasi A; diatur spesifikasi mesin atau muntahan tenaga. Mobil dinas konvensional untuk menteri antara lain mesin 3.500 cc 6 silinder, dan mobil listrik harus punya spesifikasi 250 kW.

Kemudian untuk wakil menteri yang diberi jatah satu unit mobil bisa mendapatkan mobil ICE dan EV juga. Namun masuk kualifikasi B, yakni mesin 2.500 cc 4 silinder dan mobil listrik jenis sedan 215 kW dan SUV 200 kW.

(lua/din)



Sumber : oto.detik.com

Awas Macet! Hindari Jalur dan Waktu Ini saat Presiden Brasil ke Jakarta



Jakarta

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva akan berkunjung ke Indonesia pada 22-24 Oktober 2025. Saat Luiz Inacio melintas, sejumlah ruas jalan di Jakarta yang akan dilintasi akan ditutup.

Kabar tersebut juga disampaikan oleh TMC Polda Metro Jaya lewat akun Instagram resminya @tmcpoldametro, seperti dilihat detikcom, Rabu (22/10/2025) pagi. TMC Polda Metro Jaya memastikan akan ada pengawalan dan pengaturan lalin terhadap Luiz Inacio Lula da Silva ketika melintas di Indonesia.


“Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan pada Rabu-Jumat, 22-24 Oktober 2025. Akan ada pengawalan dan pengaturan lalu-lintas sementara di beberapa ruas jalan utama Jakarta sebagai bentuk penghormatan,” tulis TMC Polda Metro Jaya.

Adapun ruas jalan yang akan diatur sebagai berikut:

  • Jl. Rasuna Said
  • Jl. Sudirman
  • Jl. Thamrin
  • Jl. Merdeka Barat
  • Jl. Sisingamangraja

Penutupan bersifat situasional dan hanya akan dilakukan pada saat rombongan tamu kenegaraan melintas.

Berikut ini jadwal pengaturan lalu lintasnya:

– Rabu, 22 Oktober 2025, pukul 15.00 s.d selesai
– Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 09.45 s.d selesai
– Jumat, 24 Oktober 2025, pukul 10.15 s.d selesai

Presiden Prabowo Subianto pernah mengundang Presiden Brasil Luiz InĂ¡cio Lula da Silva berkunjung ke Indonesia pada Oktober, sekaligus merayakan hari ulang tahun bersama yang jatuh di bulan yang sama.

“Saya sangat menantikan kunjungan Presiden Lula ke Indonesia pada bulan Oktober tahun ini, karena kami hampir memiliki hari ulang tahun yang sama di bulan Oktober, dan saya ingin merayakan ulang tahun Presiden Lula di Indonesia,” kata Prabowo bersama Presiden Lula usai pertemuan bilateral, dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (9/7/2025).

Diketahui, Lula lahir pada 27 Oktober 1945, sedangkan Prabowo lahir pada 17 Oktober 1951. Pada Oktober ini Lula akan berusia 80 tahun, sementara Prabowo memasuki usia 74 tahun.

Prabowo menyebut akan menyiapkan perayaan khusus di Jakarta sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Lula.

“Saya sangat menantikan kunjungan Anda ke Indonesia dengan pencapaian nyata pada bulan Oktober nanti. Dan terakhir, kami akan menyiapkan pesta ulang tahun yang sangat meriah untuk Anda di Jakarta,” ucap Presiden.

(riar/rgr)



Sumber : oto.detik.com

Bukan Barang Baru, Mobil Nasional Sudah Digagas Sejak Era Sukarno



Jakarta

Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia punya ‘mobil nasional’ tiga tahun lagi. Bahkan, dia mengaku sudah menyiapkan dana dan lahan untuk pembangunan pabrik. Namun, tahukah detikers, keinginan punya mobnas sudah muncul sejak era Presiden Sukarno?

Mimpi Indonesia memiliki mobil nasional merupakan impian lama para presiden yang selalu disampaikan dan diupayakan. Meski demikian, menurut catatan sejarah, mimpi tersebut selalu berakhir kegagalan.


Semua bermula pada tahun 1950-an ketika masyarakat Indonesia masih ketergantungan mobil-mobil buatan General Motors (GM) asal Amerika Serikat. Ketika itu, pabrik-pabrik di dalam negeri merakit ke kendaraan tersebut, seperti Indonesian Service Company (ISC) milik pengusaha Hasjim Ning dan Gaja Motor.

Soekarno di mobil.Soekarno di mobil. Foto: Arsip Nasional RI.

Menurut catatan autobiografi Hasjim Ning, Pasang Surut Pengusaha Pejuang (1986) yang dimuat CNBC Indonesia, Sukarno mendorong para pengusaha Indonesia mendirikan pabrik perakitan mobil di Tanah Air yang seluruhnya menggunakan komponen dalam negeri.

“Tapi yang harus dicapai bukan hanya terampil merakit mobil buatan AS, melainkan agar mereka mampu membuat mobil sendiri yang bertipe nasional. Karena perusahaan ini milik nasional dan harus menjadi kebanggaan nasional,” ujar Sukarno, dikutip Rabu (22/10).

Singkat cerita, keinginan tersebut baru terwujud pada awal 1962 dengan pembentukan Badan Pembina Industri Mobil (BPIM). Sesuai namanya, lembaga itu fokus mewujudkan mobil produksi Indonesia.

Caranya dengan mendirikan perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta bernama PT Industri Mobil Indonesia Usaha Negara dan Swasta (Imindo Uneswa). Pabrik tersebut memproduksi komponen di dalam negeri dengan anggaran Rp 18 miliar.

Ian Chalmers dalam Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia (1995) menyebut, pemerintah lantas mengajak Yugoslavia bekerja sama tahun 1964. Kelak, Yugoslavia mengirimkan peralatan pabrik dan suku cadang untuk dirakit di Indonesia.

Kedudukan Imindo Uneswa perlahan makin kuat setelah Sukarno menetapkan perusahaan sebagai badan vital nasional lewat Keputusan Presiden No. 54/1965. Sayang, ketika fundamental produksi mobil dalam negeri sudah ada dan tinggal selangkah lagi hadir, terjadi prahara politik tahun 1965.

Tiga tahun setelahnya, Presiden Sukarno lengser dan digantikan Soeharto. Kondisi tersebut membuat peluang Indonesia punya mobil nasional lenyap begitu saja.

Di era Presiden Soeharto, pemerintah lebih fokus mendatangkan produsen dari luar ketimbang membuat mobil nasional. Bahkan, ayah Prabowo Subianto yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Soemitro Djojohadikusumo, mendukung rencana tersebut.

Kebijakan itu membuat merek-merek dari luar negeri membanjiri pasar Indonesia. Paling besar, tentu saja, berasal dari Jepang.

Mobil Nasional di Era Soeharto

Setelah pemerintahannya berjalan sekian tahun, keinginan Soeharto punya mobil nasional akhirnya muncul. Menurut catatan The Shifting Patronage (2010) yang ditulis Ricardi S. Adnan, presiden kedua RI itu tak mau Indonesia kalah dari Malaysia yang punya merek Proton.

Itulah mengapa, di awal tahun 1990-an, Soeharto mengenalkan Maleo untuk menantang Proton. Kendaraan tersebut membawa harapan besar di awal kemunculannya.

Mobil TimorMobil Timor Foto: ROMEO GACAD / AFP

Namun, Maleo pada akhirnya kembali gagal. Malah, pemerintah mewujudkan mobil baru dengan nama Timor. Merek tersebut berada di bawah naungan PT Timor Putra Nasional (TPN) yang dimiliki Tommy Soeharto.

Pada 8 Juli 1996, mobil Timor kemudian meluncur seharga Rp 37 jutaan. Nominal tersebut jauh lebih murah ketimbang mobil-mobil buatan Jepang. Namun, belakangan beredar kabar, mobil Timur hanya rebadge dari produk buatan KIA!

Tak lama kemudian, ada krisis 1998. Mobil Timor akhirnya berhenti dijual dan mimpi memiliki mobnas kembali dikubur dalam-dalam.

Di era reformasi, wacana mobil nasional kembali mengemuka. Satu paling terkemuka adalah proyek mobil Esemka pada 2012-2014. Hanya saja, Esemka diketahui bukan mobil nasional, sebab unitnya konon masih didatangkan dari China.

Kini, semangat punya mobil nasional kembali dihidupkan Presiden Prabowo. Apakah mimpi tersebut benar-benar akan terwujud? Mari kita nantikan kelanjutannya di masa depan.

(sfn/din)



Sumber : oto.detik.com

Sudah Banyak yang Gagal, Seberapa Penting Indonesia Punya Mobil Nasional?



Jakarta

Kabar soal mobil nasional Indonesia muncul lagi. Presiden Prabowo Subianto mengungkap dirinya sedang menyiapkan mobil buatan Indonesia yang bakal meluncur tiga tahun ke depan.

Bicara mobil nasional, sebenarnya Indonesia sudah pernah memiliki mobil-mobil lokal. Berdasarkan catatan detikOto, Indonesia pernah punya belasan merek mobil lokal, termasuk Esemka yang namanya sempat booming. Nama-nama mobil nasional seperti Maleo, Timor, Bimantara, Tawon, GEA, Wakaba, hingga Kancil juga sempat meramaikan industri otomotif Indonesia.

Sayangnya, nama-nama tersebut tidak eksis sampai sekarang. Merek-merek mobil nasional itu kandas.


Mimpi Indonesia menghadirkan mobil nasional lagi muncul dalam pidato Presiden Prabowo Subianti saat Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10/2025). Prabowo bilang, dalam waktu tiga tahun ke depan, Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri. Prabowo sudah mempersiapkan segala hal, termasuk soal alokasi dana dan pabriknya.

“Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dikutip kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Seberapa penting Indonesia punya mobil nasional di saat industri otomotif sekarang sudah banyak menyerap komponen dalam negeri?

Menurut pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Pasaribu, mobil nasional jika jadi lahir nanti, akan berdampak positif buat Indonesia.

“Pembangunan mobil nasional jelas merupakan isu strategis bagi Indonesia, karena potensinya untuk meningkatkan kemandirian teknologi, mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga secara geopolitik terbangun national branding yang kuat sebagai newly industrial country,” kata Yannes kepada detikOto, Selasa (21/10/2025).

Menurut Yannes, di tengah transisi global menuju elektrifikasi kendaraan, memiliki brand nasional Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan lapangan kerja.

“Serta memposisikan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci otomotif (bukan sekadar pasar netto yang didominasi merek asing seperti sekarang) di pasar regional ASEAN,” ujar Yannes.

(rgr/din)



Sumber : oto.detik.com

Dibanggakan Prabowo, Berapa Persen Kandungan Lokal Maung Buatan Pindad?



Jakarta

Presiden Prabowo Subianto membangga-banggakan mobil buatan Indonesia, Maung, yang diproduksi oleh PT Pindad. Prabowo juga menggunakan salah satu model Maung, MV3 Garuda Limousine, sebagai kendaraan operasional presiden. Sebagai mobil buatan Indonesia, berapa persentase kandungan lokal Maung?

Menurut Prabowo, lahirnya Maung buatan Pindad jadi bukti Indonesia pun bisa membuat mobil sendiri. Kini, mobil Maung produksi Pindad telah dipakai di beberapa instansi seperti TNI dan Polri, juga sebagai mobil kepresidenan Prabowo. Prabowo menyebut Maung sebagai jip, yakni mobil tangguh dengan beragam fungsi.

“Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga (karena) kita tidak pakai jip buatan negara lain. Kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan memimpin pasukannya dia bangga, dia pakai jip buatan Indonesia. Presidenmu pakai jip buatan Indonesia,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025) seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden.


Sejak awal menjabat sebagai Presiden RI setahun lalu, Prabowo memang gencar mempromosikan mobil SUV buatan PT Pindad itu. Bahkan Prabowo menjadikan Maung MV3 Garuda Limousine sebagai kendaraan operasional utamanya.

Meski mengusung status mobil buatan Indonesia, Maung MV3 Garuda Limousine tak sepenuhnya buatan Indonesia. Masih ada beberapa komponen yang dibuat di luar negeri, khususnya bagian mesin dan rangka.

Jeroan mobil MV3 Garuda Limousine (dok. Pindad)Jeroan Maung MV3 Garuda Limousine (Dok. Pindad) Foto: Jeroan mobil MV3 Garuda Limousine (dok. Pindad)

Menurut penjelasan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada November 2024 lalu, Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70 persen, sementara sisa 30 persennya berasal dari Korea Selatan. Pernyataan itu mengonfirmasi dugaan warganet yang menilai Maung MV3 punya kemiripan dengan mobil Korea, Ssangyong Rexton.

Dan kalau dibandingkan, ada beberapa bagian yang memang terbilang mirip antara mobil MV3 Garuda Limousine dengan Ssangyong Rexton. Kemiripan bisa dilihat dari bagian dasbor, pengontrol AC, konsol tengah, tuas persneling, hingga setirnya.

Ssangyong RextonSsangyong Rexton Foto: Dok. KGM Motors

Ssangyong Rexton tidak dijual secara resmi di Indonesia, tapi di beberapa negara seperti Australia mobil ini cukup populer. Secara spesifikasi mesin pun mirip antara mobil Maung dengan Ssangyong Rexton.

Diketahui, Pindad MV3 Maung menggunakan mesin turbo diesel 2.200 cc, mampu melaju pada kecepatan aman 100 km/jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km. Soal performa, mesin yang tersemat di dalam MV3 Maung diklaim mampu menyemburkan daya maksimum 202 PS.

Ssangyong Rexton juga menggendong mesin turbodiesel 2.200 cc, tepatnya 2.157 cc. Figur tenaga dan torsinya juga sama, yaitu 202 PS dengan torsi maksimal 441 Nm.

Bedanya, Ssangyong Rexton menjadi SUV 7-seater. Sedangkan Maung MV3 dirancang sebagai mobil untuk melibas segala medan.

(lua/rgr)



Sumber : oto.detik.com

Prabowo Siapkan Mobil Nasional, Jangan Sampai Cuma Proyek Simbolis!



Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri dalam waktu dekat ini. Mimpi Indonesia memiliki mobil nasional kembali muncul lagi.

Presiden Prabowo Subianto bilang, dalam waktu tiga tahun ke depan Indonesia akan memiliki mobil lokal sendiri. “Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dikutip kanal Youtube Sekretariat Presiden.


Menurutnya, pendanaan dan lokasi pabriknya sudah disiapkan. Saat ini sedang dikerjakan persiapan produksi kendaraan nasional tersebut.

“Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang,” sebut Prabowo.

Pengamat otomotif Yannes Pasaribu bilang, jangan sampai proyek mobil nasional ini hanya sekadar proyek simbolis. Proyek mobil nasional ini harus digarap dengan serius agar bisa bersaing di industri otomotif.

“Mobil nasional yang sedang disiapkan Prabowo harus dirancang bukan sebagai proyek simbolis, tapi sebagai proyek industrial strategis jangka panjang. Artinya, fokus utamanya bukan sekadar meluncurkan mobil dengan merek Indonesia, melainkan membangun kapasitas teknologi, manufaktur, dan rantai pasok dalam negeri yang berkelanjutan,” kata Yannes kepada detikOto.

Menurut Yannes, ada beberapa keuntungan jika mobil nasional Indonesia benar-benar terwujud. Salah satunya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pembangunan mobil nasional jelas merupakan isu strategis bagi Indonesia. Karena potensinya untuk meningkatkan kemandirian teknologi, mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga secara geopolitik terbangun national branding yang kuat sebagai newly industrial country,” kata Yannes kepada detikOto.

(rgr/din)



Sumber : oto.detik.com

Ini yang Harus Dilakukan biar Mimpi Punya Mobil Nasional Nggak Mandek Lagi



Jakarta

Mimpi Indonesia untuk memiliki mobil nasional muncul lagi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana membuat mobil Indonesia dalam waktu tiga tahun ke depan.

Sebelum ini, Indonesia sudah beberapa kali mencoba membuat mobil nasional. Proyek mobil nasional sebenarnya sudah muncul puluhan tahun yang lalu. Ketika itu, lahir mobil nasional seperti Maleo, Bimantara, serta Timor. Namun, merek-merek itu kandas saat krisis moneter.


Sempat muncul mobil-mobil nasional seperti Tawon, GEA, Wakaba, Arina, Nuri, dan sebagainya, tapi nama-nama itu menghilang saat ini. Saat ini memang masih ada mobil nasional merek FIN Komodo, tapi mobil itu bukan dirancang untuk penggunaan harian, melainkan kendaraan hobi dan wisata sebagai mobil offroad.

Mimpi Indonesia punya mobil nasional juga bangkit lagi ketika nama Esemka melambung. Mobil Esemka bahkan pernah menjadi mobil dinas Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Tapi, perjalanan Esemka tidak begitu mulus.

Esemka sebenarnya sudah mulai menjual massal mobilnya dalam bentuk pikap Esemka Bima sejak 2019. Merek mobil yang digagas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu juga memamerkan mobil-mobilnya di pameran otomotif internasional, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu. Namun, nama Esemka kini memudar. Bahkan, Esemka sempat terseret ke meja hijau lantaran konsumennya kesulitan membeli mobil tersebut.

“Proyek-proyek itu gagal gagal karena semua punya ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya investasi R&D jangka panjang, dan intervensi politik yang terlalu mendominasi, tanpa perhitungan business aspects yang dipegang oleh orang-orang yang proven kompetensinya di dunia otomotif,” kata pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu kepada detikOto.

Agar mobil nasional rancangan Prabowo tidak mandek lagi, Yannes membeberkan beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah perlu membentuk konsorsium otomotif nasional yang dipimpin oleh industri BUMN sehat dengan pimpinannya yang kompeten di dunia industri terkait di bawah koordinasi Danantara, menggandeng swasta global dan perguruan tinggi teknologi nasional unggulan.

“Kedua, segera jalankan kolaborasi dengan industri-industri parts tier 3 dan 2 internasional berbasis transfer teknologi inti agar penguasaan proses dan desain benar-benar tumbuh di dalam otak dan mindset generasi muda kita. Jangan seperti sekarang, transfer bohongan yang hanya mengalihkan skill untuk sekadar bisa mengoperasikan dan mereparasi mesin produksi canggih saja,” sebut Yannes.

Selanjutnya, lakukan pembangunan masif industri komponen inti, baterai, motor listrik, transmisi, ECU, rem, sehingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN) meningkat sampai dengan 80 persen dalam lima tahun.

“Dan pastikan mereka tidak terkunci dengan prinsipal APM yang ada, tapi bebas berkolaborasi hingga pada development core tech-nya dengan berbagai elemen di dunia pendidikan, riset, industri lokal kita secara terintegrasi,” beber Yannes.

Keempat, pemerintah perlu segera menyiapkan insentif fiskal, pembiayaan vendor, dan pasar domestik melalui pengadaan pemerintah dan ekspor ke niche market.

“Lima, Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga terkait harus dipimpin oleh sosok yang kompeten dalam ekosistem otomotif dalam negeri (bukan orang politik) yang mampu berkoordinasi lintas bidang tapi memiliki satu visi yang sama dengan presiden. Sebab keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada dukungan sinkron dari ekosistem kementerian yang lengkap, bukan yang jalan terpolarisasi, bahkan saling ganjal seperti yang sudah-sudah,” sebutnya.

(rgr/din)



Sumber : oto.detik.com

Setahun Pemerintahan Prabowo, 237 Ribu Rumah Subsidi Sudah Tersalurkan



Jakarta

Penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah mencapai 237.859 unit atau senilai Rp 29,53 triliun selama setahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Heru menyampaikan, tahun ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi.Jika dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen.

“Dari mulai 20 Oktober 2024 pada saat awal Pak Prabowo menjabat hingga hari ini atau setahun ini ya, ini yang sudah kita cairkan untuk FLPP ada di 237.849 (unit). Untuk KPR Taperanya itu ada 1.306 (unit) sehingga totalnya yang sudah cair dan sudah realisasi ada di 239.165 (unit),” ujar Heru saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Sementara itu, sejak Januari 2025 hingga hari ini, penyaluran FLPP mencapai 203.349 unit atau Rp 25,25 triliun. Jika dibandingkan dari total kuota FLPP 350.000 unit pada 2025, capaian ini sudah 58,13 persen.

Meski hanya tinggal dua bulan lagi menuju akhir 2025, Heru optimistis BP Tapera dapat menyalurkan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit pada akhir Desember 2025. Hal itu karena permintaan dari masyarakat terus meningkat.

“Sudah di 270.286 (pendaftar sejak 1 Januari 2025). Ini orang yang sudah menyatakan berminat dan melakukan pendaftaran di SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Realisasinya (sepanjang 2025) di 203.439 yang akan dan sudah cair. Nah ini akan terus kita kejar nih realisasinya supaya ini juga bisa optimal sampai akhir tahun,” tuturnya.

Agar target kuota FLPP bisa tercapai, Heru mengatakan BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih melakukan ‘roadshow’ di daerah-daerah yang memiliki potensi permintaan rumah subsidi yang tinggi, misalnya di Surabaya dan Jember, Jawa Timur serta beberapa daerah lainnya. Selain itu, BP Tapera juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pengembang dan bank penyalur.

“Ini upaya-upaya masif yang kita lakukan untuk terus meningkatkan potensi demand dan menjaring peminatan masyarakat sehingga dari 270.286 yang sudah mendaftar di SiKasep itu bisa terus ter-upgrade sampai dengan di atas 350.000 tentunya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak yang menyalurkan rumah subsidi yaitu 46.245 unit, lalu Jawa Tengah 17.909 unit, lalu Sulawesi Selatan 16.478 unit, Jawa Timur 13.440 unit, dan Banten 13.407 unit.

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Dukung Program 3 Juta Rumah, Pengembang Hadirkan Apartemen Murah di Bekasi



Jakarta

Pemerintah menjalankan Program 3 Juta Rumah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Pengembang pun ikut mendukung program tersebut, salah satunya melalui penyediaan apartemen terjangkau.

PT Adhi Persada Properti (APP) turut mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Direktur Utama APP Harry Wibowo mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah untuk mempercepat program.

“Penyediaan hunian dengan harga terjangkau bagi masyarakat tentunya menjadi komitmen kami dalam mengembangkan hunian bagi masyarakat yang menjadi program pemerintah. Ke depan, berbagai langkah strategis tengah kami siapkan untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dari pemerintah ini, baik dalam penyediaan hunian, lahan dan berbagai upaya lain,” ujar Direktur Utama APP Harry Wibowo dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).


Masyarakat juga bisa memanfaatkan insentif dari pemerintah untuk mendapatkan hunian yang terjangkau. Pemerintah punya program untuk membebaskan pajak pertambahan nilai saat membeli hunian.

“Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan program bebas PPN yang tengah berlaku sehingga harga hunian menjadi semakin terjangkau,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Produksi APP, Indra Syahruzza mengungkap APP mengembangkan hunian terjangkau, yakni Apartemen Mardhika Park di Bekasi. Apartemen itu berada dekat layanan transportasi massal serta memiliki fasilitas yang lengkap.

“Dalam mendukung penyediaan 3 Juta Rumah oleh pemerintah, saat ini salah satu proyek yang kami kembangkan adalah Apartemen Mardhika Park di kawasan Tambun, Bekasi. Hunian ini kami pasarkan dengan harga yang terjangkau,” ucap Indra.

“Apartemen Mardhika Park dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare dengan total 1.219 unit, dan menjadi pilihan ideal bagi masyarakat yang bekerja di wilayah Bekasi maupun Jakarta. Proyek ini memiliki lingkungan hijau dan asri, berlokasi dekat dengan Stasiun LRT Bekasi Timur, Stasiun KRL Tambun, dan kawasan industri MM2100, serta memiliki fasilitas lengkap termasuk kids playground, area olahraga serta sekuriti dan teknisi yang siap 24 jam,” tambahnya.

Sebagai informasi, Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Program 3 Juta Rumah bermaksud untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun menyebutkan bahwa program yang dijalankan Kementerian PKP ini sejalan dengan Paket Ekonomi 2025. Program tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja serta menggerakkan industri di sektor perumahan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)



Sumber : www.detik.com

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 4 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar



Jakarta

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menangani bidang pertanahan lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian tersebut menyampaikan capaian kinerja selama setahun ke belakang, termasuk sudah terdaftarnya 4 juta bidang tanah.

Dikutip dari detikNews, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengungkapkan hingga Oktober 2025, tercatat 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar dan 97 juta bidang telah bersertifikat. Hal itu lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memperkuat kepastian hukum atas tanah.

“Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” ujar Ossy kepada wartawan, Senin (20/10/2025).


Dalam setahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, di mana 2,69 juta bidang di antaranya sudah disertifikasi. Capaian tersebut berkontribusi terhadap ekonomi bagi negara melalui total penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) hingga Rp 1.021,95 triliun.

Pihaknya pun terus memperkuat transformasi digital dengan penerbitan 6,1 juta sertifikat elektronik hingga Oktober 2025. Jumlah tersebut meningkat pesat dari 639 ribu sertifikat pada tahun sebelumnya.

Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga memprioritaskan perlindungan tanah wakaf dan aset sosial-keagamaan. Upaya tersebut memastikan aset sosial-keagamaan memiliki kepastian hukum dan terlindungi.

Tercatat sebanyak 278.689 bidang tanah wakaf sudah terdaftar dengan luas mencapai 26.865,67 hektare. Adapun pendaftaran tanah wakaf meningkat sekitar 16.600 bidang.

Di sisi lain, Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan. Redistribusi tanah sebanyak 1,64 juta bidang dengan luas 879.942 hektare diterima oleh 496 ribu kepala keluarga di berbagai daerah.

“Reforma Agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan sejumlah kasus pertanahan. Penindakan mafia tanah juga semakin digalakkan.

“Sepanjang 2025 ini, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Penindakan mafia tanah makin gencar. Setahun terakhir, sebanyak 140 pelaku mafia tanah telah diproses hukum, di mana 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara senilai Rp 9,4 triliun berhasil diselamatkan,” ucapnya.

“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” tambah Ossy.

Di samping itu, Ossy menyampaikan arahan Prabowo agar tanah menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal itu merupakan fondasi bagi Indonesia untuk lebih kuat demi terciptanya keadilan sosial.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)



Sumber : www.detik.com