Mimpi Indonesia untuk memiliki mobil nasional muncul lagi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana membuat mobil Indonesia dalam waktu tiga tahun ke depan.

Sebelum ini, Indonesia sudah beberapa kali mencoba membuat mobil nasional. Proyek mobil nasional sebenarnya sudah muncul puluhan tahun yang lalu. Ketika itu, lahir mobil nasional seperti Maleo, Bimantara, serta Timor. Namun, merek-merek itu kandas saat krisis moneter.

Sempat muncul mobil-mobil nasional seperti Tawon, GEA, Wakaba, Arina, Nuri, dan sebagainya, tapi nama-nama itu menghilang saat ini. Saat ini memang masih ada mobil nasional merek FIN Komodo, tapi mobil itu bukan dirancang untuk penggunaan harian, melainkan kendaraan hobi dan wisata sebagai mobil offroad.

Mimpi Indonesia punya mobil nasional juga bangkit lagi ketika nama Esemka melambung. Mobil Esemka bahkan pernah menjadi mobil dinas Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Tapi, perjalanan Esemka tidak begitu mulus.

Esemka sebenarnya sudah mulai menjual massal mobilnya dalam bentuk pikap Esemka Bima sejak 2019. Merek mobil yang digagas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu juga memamerkan mobil-mobilnya di pameran otomotif internasional, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu. Namun, nama Esemka kini memudar. Bahkan, Esemka sempat terseret ke meja hijau lantaran konsumennya kesulitan membeli mobil tersebut.

“Proyek-proyek itu gagal gagal karena semua punya ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya investasi R&D jangka panjang, dan intervensi politik yang terlalu mendominasi, tanpa perhitungan business aspects yang dipegang oleh orang-orang yang proven kompetensinya di dunia otomotif,” kata pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu kepada detikOto.

Agar mobil nasional rancangan Prabowo tidak mandek lagi, Yannes membeberkan beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah perlu membentuk konsorsium otomotif nasional yang dipimpin oleh industri BUMN sehat dengan pimpinannya yang kompeten di dunia industri terkait di bawah koordinasi Danantara, menggandeng swasta global dan perguruan tinggi teknologi nasional unggulan.

“Kedua, segera jalankan kolaborasi dengan industri-industri parts tier 3 dan 2 internasional berbasis transfer teknologi inti agar penguasaan proses dan desain benar-benar tumbuh di dalam otak dan mindset generasi muda kita. Jangan seperti sekarang, transfer bohongan yang hanya mengalihkan skill untuk sekadar bisa mengoperasikan dan mereparasi mesin produksi canggih saja,” sebut Yannes.

Selanjutnya, lakukan pembangunan masif industri komponen inti, baterai, motor listrik, transmisi, ECU, rem, sehingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN) meningkat sampai dengan 80 persen dalam lima tahun.

“Dan pastikan mereka tidak terkunci dengan prinsipal APM yang ada, tapi bebas berkolaborasi hingga pada development core tech-nya dengan berbagai elemen di dunia pendidikan, riset, industri lokal kita secara terintegrasi,” beber Yannes.

Keempat, pemerintah perlu segera menyiapkan insentif fiskal, pembiayaan vendor, dan pasar domestik melalui pengadaan pemerintah dan ekspor ke niche market.

“Lima, Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga terkait harus dipimpin oleh sosok yang kompeten dalam ekosistem otomotif dalam negeri (bukan orang politik) yang mampu berkoordinasi lintas bidang tapi memiliki satu visi yang sama dengan presiden. Sebab keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada dukungan sinkron dari ekosistem kementerian yang lengkap, bukan yang jalan terpolarisasi, bahkan saling ganjal seperti yang sudah-sudah,” sebutnya.

(rgr/din)