Tag Archives: presiden

Pendidikan

Sejarah Hari Batik Nasional, Diperkenalkan ke Dunia oleh Soeharto-Dikukuhkan SBY

Leave a comment



Jakarta –

Setiap tanggal 2 Oktober, negara kita merayakan Hari Batik Nasional. Apabila ditarik lebih jauh, dalam sejarahnya batik tulis pernah mengalami pasang surut ketika melintasi zaman.

Dikatakan dalam buku Akulturasi dalam bahasa Rupa pada Motif Batik Belanda Cirebon dan Batik Pesisir Jawa oleh Nuning Y Damayanti Adisasmito dkk, masyarakat Jawa pada masa lalu memahami, motif batik menunjukkan status dan kondisi sosial masyarakat. Maka dari itu mengenakannya tidak boleh sembarangan.

Setiap elemen harus sesuai makna dan simbol pada kain. Hal ini membuat batik tradisional memiliki pola dengan simbol dan makna khusus, sangat bernilai dan dihargai (Kendhall, 1926)


Sejarah Hari Batik Nasional

Sejarah Hari Batik Nasional dimulai dari pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada 2009. Pengakuan tersebut terjadi pada sidang ke-4 Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009.

Ketika itu, batik diakui bersama beberapa unsur budaya lain seperti keris, wayang, noken, dan tari Saman sebagai bagian dari Warisan Budaya Takbenda Manusia atau Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Semula, batik diperkenalkan kepada lingkungan global oleh Presiden Soeharto ketika mengikuti konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Batik Indonesia lalu didaftarkan untuk memperoleh status Intangible Cultural Heritage (ICH) melalui UNESCO pada 4 September 2008 di Jakarta.

Pada 9 Januari 2009, pengajuan batik untuk Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi UNESCO diterima secara resmi. Batik kemudian dikukuhkan sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak benda dalam sidang keempat Komite Antar-Pemerintah yang dilaksanakan oleh UNESCO di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009.

Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantas menjadikan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2009 yang dikeluarkan pada 17 November 2009.

Dengan adanya Keppres tersebut, Kementerian Dalam Negeri lantas menerbitkan surat edaran yang mengimbau seluruh pegawai pemerintah tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten agar mengenakan batik setiap Hari Batik Nasional.

(nah/faz)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Sejarah Patung Jenderal Sudirman yang Mau Dipindahkan, Sudah ‘Hormat’ Sejak 2003

Leave a comment



Jakarta –

Patung Jenderal Sudirman di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta, akan dipindahkan ke tempat baru. Sudah ‘hormat’ sejak 2003, seperti apa sejarah patung Jenderal Sudirman?

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemprov Jakarta berencana menggabungkan Stasiun Karet dan StasiunSudirman Baru. Menteri PerhubunganDudyPurwagandhi mengatakan rencana ini sudah dibicarakan dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sebuah pertemuan pada Senin (29/9/2025). Dalam pertemuan itu, dibahas pula konsekuensi dari proyek ini adalah pemindahan patung JenderalSudirman.


“Kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada kemungkinan memindahkan Patung Jenderal Besar Sudirman. Itu yang semula ada di sisi selatan, akan dipindahkan lebih mendekati ke arah Jalan MH Thamrin,” kata Dudy dalam detikNews dikutip Sabtu (4/10/2025).

Patung Jenderal Sudirman sudah diresmikan sejak 16 Agustus 2003. Berdiri setinggi 11 meter, sebenarnya siapa itu Jenderal Sudirman?

Sosok Jendral Sudirman

Menurut laman Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Jenderal Sudirman terlahir dengan nama Soedirman pada Senin, 24 Januari 1916. Sudirman muda memulai pendidikan dari Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Wiworotomo Cilacap.

Ia cukup aktif dalam kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan Hizbul Wathon (HW). Sebelum bergabung dengan tentara, Sudirman pernah menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap.

Pada masa pendudukan Jepang, Sudirman terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mewakili Cilacap. Memasuki masa perang kemerdekaan, Sudirman diangkat menjadi Komandan Resimen Divisi V dengan pangkat kolonel. Dalam konferensi Tentara keamanan Rakyat (TKR) 12 November 1945, Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat.

Tak lama berselang,Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI dengan pangkat Jenderal. JenderalSudirman wafat pada hari Senin, 29 Januari 1950 di usia 34 tahun.

Filosofi Patung Jenderal Sudirman yang Selalu Hormat

Patung Jenderal Sudirman dibuat oleh seniman asal Bandung, Edi Sunaryo. Pembuatan patung itu didanai oleh keluarga dan disumbangkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar tahun 2003-2004 di masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso.

Hal yang paling ikonik dari patung ini adalah pose Jenderal Sudirman yang selalu hormat. Pose ini bahkan pernah disentil oleh dalam salah satu adegan di film Naga Bonar Jadi Dua. Naga Bonar yang diperankan oleh Deddy Mizwar mempertanyakan kenapa seorang Jenderal dan pahlawan Indonesia justru menghormat pada warga yang berlalu-lalang.

Cucu Jenderal Sudirman, Ganang Sudirman, mengatakan filosofi hormat ini karena pihak keluarga ingin agar Jenderal Sudirman menghormati rakyat.

“Kami bikin menghormat, karena beliau ingin menghormat kepada rakyat. Itu yang buat pematung di Bandung, Pak Edi Sunaryo. Itu patung perunggu,” kata Ganang Soedirman saat berbincang dengan detikcom di Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2015) silam.

Ganang menuturkan jika Jenderal Sudirman adalah pemangku jabatan. Artinya, Jenderal Sudirman harus hormat kepada pemberi jabatan, yakni rakyat.

“Menurut eyang putri saya, beliau merasa beliau itu pemangku jabatan, pemangku jabatan harus memberikan hormat kepada yang memberikan jabatan, yaitu rakyat ini. Sudirman dipilih bukan oleh presiden, tapi oleh para Panglima Kodam, yang melantik presiden. Beliau merasa harus menghormati rakyat ini. Karena itu dibuat Gestur hormat,” tuturnya.

Ganang menuturkan, pembuatan patung dengan gestur hormat itu juga pernah ditanyakan oleh dua mantan Panglima TNI. Salah satunya Jenderal (Purn) Wiranto.

“Pak Wiranto sempat tanya, ‘kenapa kau buat itu hormat, kasihanlah, itu ikon kami’, oh ndak bapak, itulah Soedirman, Soedirman nggak mau dihormati, ingin menghormati siapapun juga,” jelas Ganang.

“Itu tangan diturunkan kalauamanahnya sudah nggak ada, tapi kan kebetulan beliau meninggalamanahnya masih ada, jadi sampai kapanpun nggak akan turun tangan itu,”imbuhnya.

6 Lokasi Patung Jenderal Sudirman

Sosok Jenderal Sudirman berdiri tegak di enam kota berikut:

Jakarta

Yogyakarta

Surabaya

Pacitan

Purwokerto

Alor

Itulah sejarah patung Jenderal Sudirman yang selalu hormat. Sudah pernah lihat secara langsung?

(nir/pal)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Sasar Satu Keluarga, Orang Tua Murid Sekolah Rakyat Akan Diberdayakan-Dapat Bantuan

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dengan tegas Sekolah Rakyat tidak sekedar program pendidikan. Melainkan sebuah upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menjelaskan bila murid yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang berstatus miskin ekstrim. Bila di dalam data tunggal yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) berada di kategori desil 1 dan desil 2 paling bawah.

Lantaran berada di satu misi besar pengentasan kemiskinan, program Sekolah Rakyat juga melibatkan keluarga murid menjadi sasarannya. Gus Ipul menjelaskan, ketika anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat, orang tua dari murid tersebut akan diberdayakan.


“Supaya orang tuanya nanti bisa jadi keluarga yang mandiri,” tuturnya dalam dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).

Selain diberdayakan, data dari murid Sekolah Rakyat juga memperhatikan kelayakan huni tempat tinggal mereka. Jika rumah murid dinyatakan tidak layak huni, Mensos tidak menutup kemungkinan keluarga bisa dapat bantuan dengan program yang sesuai.

“Kalau rumahnya tidak layak huni nanti akan intervensi dengan program presiden yang merupakan program unggulan untuk renovasi rumah tidak layak huni dan seterusnya,” sambung Gus Ipul.

Orang Tua Bisa Tenang Bekerja

Pada dasarnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara publik seperti sekolah lainnya. Para murid yang menempuh pendidikan di sana, telah di target berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setiap murid yang masuk dalam desil satu dan desil dua akan didatangi Kemensos secara langsung. Orang tua akan diajak berdialog dan disampaikan berbagai program Sekolah Rakyat.

“Kalau anaknya mau, orang tuanya menyetujui maka kita terima,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school berasrama. Di asrama tersebut sebuah kebutuhan makanan, seragam sekolah, hingga sarana prasarana belajarnya ditanggung oleh negara.

Oleh karena itu, orang tua murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa fokus bekerja dengan tenang tanpa memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Melalui berbagai program yang ada, murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi agen perubahan.

“Kita harapkan nanti anaknya kalau lulus itu bisa jadi agen perubahan, tidak saja membantu orang tuanya, tapi juga bisa memberikan inspirasi ke lingkungannya untuk berubah. Jadi orang tuanya nanti lebih mandiri (karena) anaknya sudah bisa sekolah sebagaimana yang mereka cita-citakan,” pesan Gus Ipul.

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

Presiden Targetkan 1 Kabupaten Punya 1 Sekolah Rakyat

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberkan target Presiden Prabowo Subianto terkait kehadiran Sekolah Rakyat. Target tersebut yakni setiap kabupaten memiliki satu Sekolah Rakyat yang minimal mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Targetnya Pak Presiden setiap kabupaten punya satu Sekolah Rakyat minimal itu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA,” ungkapnya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana, ditulis Rabu (8/10/2025).

Sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menyebutkan saat ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa di seluruh Indonesia. Pembukaannya dilaksanakan secara bertahap dari Juli-September 2025.


“Di bulan Juli ada 63 titik operasi, di bulan Agustus ada 37 titik, dan di bulan September ada 65 titik lagi. Jadi, secara keseluruhan ada 165 titik semuanya beroperasi,” urai Gus Ipul.

Ia menyebut, ke-165 titik Sekolah Rakyat ini tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi belum semua provinsi ada Sekolah Rakyat, oleh karena itu Presiden menargetkan satu kabupaten punya satu Sekolah Rakyat.

Setiap Tahun Terima 300 Murid di Satu Titik Lokasi

Jumlah total daya tampung 1.000 siswa diperkirakan Gus Ipul akan penuh dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Tidak terlalu banyak, ia menyebut tiap tahunnya Sekolah Rakyat menerima sekitar 300 murid di satu titik lokasi.

“Diperkirakan 5 tahun ke depan sudah penuh kapasitasnya 1.000. Jadi, setiap tahun kita terima di satu titik lokasi itu kira-kira 300 (murid), 100 SD, 100 SMP, 100 SMA,” paparnya.

Sebagai program yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul berharap model Sekolah Rakyat bisa dikembangkan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bila di masa depan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja sama dengan swasta, organisasi masyarakat (ormas), ataupun filantropi.

“Untuk memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat sehingga anak-anak kita lebih banyak lagi yang bisa ikut memperoleh pembelajaran di Sekolah Rakyat,” harap Gus Ipul.

Saat ditanya, apakah pengembangan yang dimaksud Gus Ipul memungkinkan satu kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat yang dibangun pemerintah dan lainnya dibangun swasta, ia membenarkannya. Namun, sekolah itu nantinya akan dibangun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Wisata

Pemprov Bali Tegaskan Lokasi Bandara Bali Utara Belum Ditentukan

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan bahwa hingga kini belum ada penetapan resmi lokasi pembangunan Bandara di Bali Utara. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons tudingan bahwa Pemprov Bali dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dianggap melecehkan arahan Presiden serta merusak iklim investasi.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Bali, Nusakti Yasa Weda, menekankan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi pembangunan bandara tersebut. Nusakti menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi pembangunan bandara.

“Lampiran IV Perpres tentang Arah Pembangunan Kewilayahan untuk Provinsi Bali, memang tercantum sejumlah rencana intervensi strategis, termasuk pembangunan Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara, namun, dokumen tersebut tidak memuat penetapan lokasi maupun nama resmi bandara,” kata dia.


Sementara beredar narasi-narasi bahwa Bandara di Bali Utara dibangun di Kubutambahan, Buleleng, padahal pemerintah pusat belum sampai tahap penentuan lokasi (penlok), bahkan dengan rencana peralihan lokasi dituding akan merusak iklim investasi.

Dirjen Perhubungan Udara juga telah menyatakan pembangunan bandara baru di Pulau Dewata itu harus dilakukan sesuai peraturan.

Sebelumnya Gubernur Bali juga sudah bersurat resmi ke Dirjen Hubla bahwa Kubutambahan dibatalkan dialihkan ke Desa Sumberklampok, pun jika ingin diubah lagi seperti karena hasil studi tidak sesuai, juga dapat melakukan pencabutan usulan namun dengan dokumen persyaratan.

“Pencantuman Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara dalam Perpres 12/2025 sifatnya masih berupa arahan, penentuan lokasi dan pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk studi kelayakan teknis dan operasional sesuai standar International Civil Aviation Organisation (ICAO),” ujar Plt Kepala Dishub Bali.

Nusakti menjelaskan bahwa penetapan lokasi bandara Bali utara tidak mungkin dilakukan tanpa adanya studi yang solid, master plan yang telah disepakati pemerintah, serta ketersediaan lahan yang sudah dikuasai oleh pemrakarsa.

Oleh sebab itu Pemprov Bali mengajak masyarakat tak terpengaruh dan ikut memahami bahwa saat ini statusnya masih arahan pembangunan tanpa ada keputusan lokasi.

“Studi yang solid itu harus dilakukan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa studi yang memenuhi kaidah hukum dan teknis, penetapan lokasi bandara tidak akan pernah dilakukan,” kata dia.

Pemprov Bali menegaskan setiap rencana pembangunan infrastruktur strategis, termasuk bandara, akan dijalankan sesuai norma dan prosedur yang berlaku demi kepastian hukum dan investasi yang sehat.

Nusaksi juga mengatakan bahwa Gubernur Bali memahami tatanan pemerintahan yang selalu diselenggarakan dengan bersinergi dan berkolaborasi sangat baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk kelancaran pembangunan daerah di Bali.

“Sangat tidak masuk akal sama sekali dan tidak mungkin Gubernur Bali melakukan pelecehan kepada Presiden,” kata dia.

Adapun intervensi pembangunan prioritas di Bali yang tercantum dalam Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan 6A Pariwisata pada 8 KSPN
2. Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
3. ⁠Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan
4. Perencanaan pembangunan Tol Singapadu-Ubud-Bangli-Kintamani menuju Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara
5. Pembangunan Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara
6. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung
7. Pengembangan Pelabuhan Gunaksa
8. Pengembangan Kawasan Perdesaan Shiny di Tabanan
9. Program pengurangan risiko bencana Gunung Agung.

(fem/fem)



Sumber : travel.detik.com

Wisata

Lokasi Belum Jelas, Desain Sudah Diluncurkan

Leave a comment



Jakarta –

Rencana pembangunan Bandara Bali Utara kembali disorot. Kendati desain bandara sudah diluncurkan ke publik, hingga kini lokasi pembangunannya belum jelas. Situasi itu menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi, terutama terkait arah kebijakan pemerintah dan kepastian investasi.

Proyek itu digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan di Pulau Dewata. Selama ini, Bali Selatan menjadi pusat utama aktivitas ekonomi dan pariwisata, sedangkan wilayah utara dinilai relatif tertinggal. Karena itu, kehadiran bandara di Bali Utara diharapkan bisa membuka akses, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Kementerian Perhubungan menyebut bahwa rencana pembangunan Bandara Bali Utara telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Namun, dokumen RPJMN tersebut tidak secara spesifik menyebutkan lokasi pembangunan.


Menindaklanjuti itu, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan usulan lokasi kepada Kemenhub untuk diproses lebih lanjut. Awalnya, usulan lokasi berada di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Desain arsitektur Bandara Bali UtaraDesain arsitektur Bandara Bali Utara (Dok. Alien DC)

Kemudian, Gubernur Bali membatalkan usulan tersebut dan mengajukan lokasi baru di Desa Sumberklampok. Perubahan itu tercantum dalam Surat Gubernur Bali tertanggal 19 November 2020. Meski begitu, penentuan lokasi ini masih belum bersifat final dan tetap bergantung pada hasil studi kelayakan serta persetujuan pusat.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Bali, Nusakti Yasa Weda, mengatakan bahwa pembangunan bandara tidak bisa hanya bergantung pada semangat politis atau kepentingan investasi semata. Proyek sebesar ini harus ditopang oleh studi yang kuat, rencana induk yang jelas, serta ketersediaan lahan yang sah.

Dia juga membantah keras tudingan bahwa Pemprov Bali tidak menghormati arahan Presiden. Menurutnya, hubungan antara pemerintah daerah dan pusat selama ini berjalan baik dan saling mendukung.

“Lampiran IV Perpres tentang Arah Pembangunan Kewilayahan untuk Provinsi Bali, memang tercantum sejumlah rencana intervensi strategis, termasuk pembangunan Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara, namun, dokumen tersebut tidak memuat penetapan lokasi maupun nama resmi bandara,” kata Nusakti dilansir dari Antara, Selasa (7/10).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara harus dilakukan sesuai dengan regulasi dan standar keselamatan internasional.

“Pembangunan Bandara Bali Utara merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Pulau Bali. Seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawakan,” kata Lukman dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/10).

Dalam dokumen Perpres 12/2025, pembangunan Bandara Bali Utara memang termasuk salah satu dari sembilan proyek strategis untuk Provinsi Bali. Namun semua proyek tersebut, termasuk bandara, masih dalam tahap perencanaan.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum pasti. Proyek ini tetap punya potensi besar, tetapi harus dijalankan dengan hati-hati, transparan, dan sesuai hukum agar tidak menimbulkan konflik atau kegaduhan di kemudian hari.

Desain Bandara Bali Utara Sudah Diluncurkan

Desain Bandara Bali Utara resmi diluncurkan oleh PT BIBU Panji Sakti pada 24 September 2025. Saat itu disebutkan desain bandara akan mengadaptasi filosofi Tri Hita Karana khas Bali dan bandara dibangun di pesisir Kubutambahan, Buleleng, Bali.

“Kami terjemahkan secara konkret filosofi itu ke dalam tata ruang, pemilihan material, serta integrasi sebuah bandara internasional dengan lanskap alam Buleleng yang memesona,” ujar CEO Alien Design Consultant (Alien DC), Hardyanthony Wiratama, saat peluncuran desain Bandara Bali Utara.

Pria yang akarb disapa Hardy itu menegaskan desain yang diusung tidak hanya menekankan aspek fungsionalitas dan teknologi, tetapi juga sarat makna budaya.

“Kami ingin bandara ini bukan hanya menjadi gerbang modern yang menghubungkan Bali dengan dunia, tetapi juga sebuah ruang yang hidup dan bernapas dengan ruh Bali,” kata dia.

Secara visual, bandara itu mengusung konsep modern futuristik dengan teknologi tinggi, tapi tetap menghadirkan identitas Bali yang kuat. Terminal dirancang ramah lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan, sirkulasi udara alami, serta integrasi lanskap hijau yang memadukan panorama pegunungan dan laut Buleleng.

Dari sisi kapasitas, bandara ini diproyeksikan mampu menampung lebih dari 20 juta penumpang per tahun, dengan potensi pengembangan hingga 50 juta penumpang. Kemudian, dua landasan pacu sepanjang 3.600 meter akan dibangun, sehingga mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Airbus A380 dan Boeing 777.

Terminal penumpang utama akan menempati lahan seluas 200 ribu meter persegi, sementara terminal kargo modern diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 250 ribu ton per tahun.

Tak hanya sebagai pusat konektivitas internasional dan pendukung pariwisata, bandara ini juga diproyeksikan menjadi simpul logistik strategis yang memperkuat perdagangan dan ketahanan pangan nasional.

Dari sisi ekonomi, pembangunan Bandara Bali Utara diperkirakan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

Kehadirannya digadang-gadang memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pariwisata Bali Utara, memperluas akses pasar bagi produk lokal, mempercepat distribusi hasil pertanian, sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor perhotelan, transportasi, hingga ekonomi kreatif.

Sementara itu, Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko, menegaskan bahwa groundbreaking pembangunan Bandara Bali Utara ditargetkan dapat dilakukan secepatnya pada tahun ini.

“Peluncuran desain hari ini menunjukkan bahwa kami sudah siap. Sekarang tinggal menunggu waktu untuk groundbreaking agar target operasional di 2028 bisa tercapai. Kalau mau mengejar target itu, 2025 ini harus sudah groundbreaking. Mudah-mudahan dalam 1 sampai 2 bulan ke depan bisa terlaksana,” ujar Erwanto.

(fem/fem)



Sumber : travel.detik.com

Pendidikan

Murid Homesick hingga Kabur dari Sekolah

Leave a comment



Jakarta –

Menjalani kehidupan di asrama, jauh dari keluarga, sekaligus berinteraksi dengan teman-teman dari beragam latar belakang menjadi pengalaman baru bagi para siswa Sekolah Rakyat. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pun mengakui, masa-masa awal pertemuan itu tak lepas dari berbagai dinamika yang mewarnai hari-hari pertama mereka bersekolah.

“Setelah kita melakukan MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah), mengawali proses pembelajaran banyak sekali dinamika ada yang homesick,” ungkap Mensos pada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Alfito sempat menanyakan apakah ada murid yang mencoba kabur dari asrama. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, tak menampik hal tersebut.

“Ada yang kabur, memang ada. Tapi kita berusaha mengajak mereka bicara kembali,” ucapnya.


Kepada murid yang berusaha kabur, Kemensos terus berupaya melakukan pembicaraan dengan mereka dan keluarganya. Gus Ipul menyebut ada murid yang pada akhirnya kembali, tetapi ada juga yang tidak.

“Kita gak mungkin 100% (memaksa) tapi paling gak kita sudah yakinkan orang tuanya, kita ajak siswanya bahwa ini kesempatan yang baik, kita beri waktu seminggu dua minggu. Kalau memang masih belum bersedia, kita gak bisa maksa dan kita akan gantikan siswa yang lain,” jelas Gus Ipul.

Meski sudah ada murid yang pada akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat, Gus Ipul dengan tegas sudah mendapat penggantinya. Pengganti murid tersebut kembali diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Didampingi Banyak Kementerian Lain

Selain tentang murid, Gus Ipul menjelaskan banyak tantangan lain yang terjadi di proses kehadiran Sekolah Rakyat. Kendati demikian, ia yakin setiap tantangan yang datang pasti akan teratasi.

Tidak sendiri, Kemensos didampingi oleh berbagai kementerian lain dari pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian yang dimaksud termasuk, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Sekretaris Kabinet (Seskab), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Badan Pusat Statistik (BPS), Bupati, Gubernur, dan lainnya.

“Jadi kami ada tim besar yang berusaha menerjemahkan gagasan presiden tentang Sekolah Rakyat. Di sebelah kiri-kanan saya banyak kementerian, di dalamnya lengkap semua. Ini membuat tantangan-tantangan itu bisa kita lalui dengan baik,” bebernya.

Selain itu, Kemensos juga punya tim ahli terkait Sekolah Rakyat yang telah mendampingi sejak awal. Tim ahli ini berada di bawah kepemimpinan Prof Muhammad Nuh.

“Ini juga menjadi sangat penting buat kami ya untuk memastikan bahwa perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasinya bisa diukur dengan baik. Jadi, itu yang membuat tantangan kita ini jadi bisa kita lalui dinamikanya,” pungkas Gus Ipul.

(det/pal)



Sumber : www.detik.com

Wisata

Disebut Dalam Pembangunan Bandara Bali Utara, Profil Desa Sumberklampok

Leave a comment


Jakarta –

Desa Sumberklampok kini menjadi sorotan karena masuk dalam rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Terletak di wilayah strategis, desa ini menyimpan potensi sekaligus tantangan yang harus diperhatikan dalam mewujudkan proyek infrastruktur besar tersebut.

Bali akan membangun sejumlah insfrastruktur baru sesuai arahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2025. Salah satunya adalah Bandara Bali Utara yang berada di Kabupaten Buleleng yang sudah ada desainnya. Namun lokasi tepatnya belum ditentukan pemerintah.

Kendati begitu, nama Desa Sumberklampok sempat disebutkan sebagai lokasi pembangunan Bandara Bali Utara. Terlepas dari jadi atau tidaknya pembangunan Bandara Internasional Bali di Sumberklampok, tak ada salahnya mengetahui profil desa adat ini lebih lanjut.


Lokasi Desa Sumberklampok

Taman Nasional Bali Barat. (Dok menlhk.go.id)Taman Nasional Bali Barat (dok. menlhk.go.id)

Desa Adat Sumberklampok berada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seperti disebutkan dalam situs PWNU Bali. Area desa berada di tengah kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan disebut cukup terisolir dibanding kawasan sekitarnya.

Kawasan Desa Sumberklampok berada di ujung paling barat Kabupaten Buleleng, berbatasan langsung dengan Kabupaten Jembrana. Total luasan Desa Sumberklampok adalah 28,96 km2 dengan jumlah penduduk 3.541 jiwa. Desa ini punya lima banjar dinas (dusun) yaitu Tegalbunder, Bukit Sari, Sumberklampok, Sumberbatok, dan Teluk Terima.

Sejarah Jadi Desa Adat

Masyarakat Sumberklampok punya sejarah panjang hingga menjadi sebuah desa adat. Sejak kali pertama dihuni pada 1922, Sumberklampok resmi berstatus desa secara definitif pada 1 Juni 1967. Selama kurun waktu tersebut, masyarakat desa terus menjaga kelestarian budaya lokal.

Warga Sumberklampok juga berhasil memperjuangkan hak milik tanah secara turun-temurun. Pada tanggal 18 Mei 2021, Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan Sertipikat Hak Milik kepada semua Masyarakat Sumberklampok. Sebelumnya, tanah Desa Sumberklampok diklaim milik Pemerintah Provinsi Bali.

Ada Pura Lesung Emas dan Segara Rupek

Di Desa Sumberklampok punya dua pura yang penting bagi kehidupan religius masyarakat Bali. Berikut rinciannya dikutip dalam arsip tulisan detikcom.

Pura Lesung Emas

Tempat ibadah ini berlokasi di dalam TNBB dengan jarak kurang lebih 3 km dari jalan raya. Pura bisa dicapai dengan jalan kaki atau menggunakan kendaraan roda dua, meski tidak sampai tepat di lokasi. Pura Lesung Emas tidak hanya penting bagi kehidupan beragama, namun juga keberlanjutan masyarakat Bali.

Di area selatan pura terdapat mata air yang mendukung kehidupan warga Sumberklampok. Sayang sempat terjadi bajir di area tersebut, sehingga debit air bersih makin berkurang. Warga desa kini berusaha melestarikan lingkungan agar mata air bisa terjaga dan terus dimanfaatkan warga.

Pura Segara Rupek

Potret Pura Segara Rupek.Potret Pura Segara Rupek (dok. Tangkapan layar Youtube/Kesra Setda Kabupaten Buleleng)

Lokasi pura ini benar-benar berada di ujung barat Bali dan sangat dekat dengan Jawa. Pengunjung tidak hanya bisa melihat keindahan pura yang sudah sangat tua ini, tapi juga berburu pemandangan pantai serta spot foto Instagrammable. Jika beruntung, pengunjung bisa melihat kijang dan kera di sekitar pura.

Kendati begitu, jalan menuju pura ini tidak mudah. Perjalanan menuju Pura Segara Rupek dimulai dari Pura Prapat Agung menyusuri jalan setapak hutan TNBB. Pengunjung bisa menggunakan mobil offroad menuju pura yang ditemukan jejaknya pada 2001.

(row/fem)



Sumber : travel.detik.com

Pendidikan

Sudah Kerja Sama dengan PT

Leave a comment



Jakarta –

Meski baru berjalan di tahun pertama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengaku sudah siapkan strategi untuk murid SMA yang lulus dari Sekolah Rakyat. Apa strateginya?

“Kita sudah istilahnya bicara hilirisasi kalau (murid) lulus seperti apa,” tuturnya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).

Tindak lanjut murid SMA lulusan Sekolah Rakyat akan didasarkan pada bakat dan minat masing-masing peserta didik. Jika mereka minat untuk melanjutkan studi, Kemensos akan melakukan pengawalan.


Bahkan, sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu mengaku saat ini Kemensos sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi (PT). Meski, kelulusan ini masih akan terjadi dua tahun ke depan.

“Kalau memang anak-anak punya minat bakat untuk melanjutkan kuliah, sesuai arahan presiden akan dikawal dan bahkan kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang mungkin nanti cocok dengan mereka,” bebernya.

Sedangkan murid yang memiliki semangat dan minat untuk langsung bekerja, mereka akan diarahkan sesuai dengan keterampilannya. Ke depan, Kemensos akan berkomunikasi dengan perusahaan yang cocok, baik BUMN maupun swasta.

“Yang ingin bekerja nanti di tahun kedua akan mulai kita arahkan dia sesuai dengan minat dan bakatnya sesuai dengan keterampilannya dan kita akan coba komunikasi dengan perusahaan yang cocok dengan dia,” kata Gus Ipul lebih lanjut.

Minat Bakat di Deteksi Sejak Dini

Ketika masuk ke Sekolah Rakyat, murid akan menjalani tes bakat minat atau tes DNA talent untuk mengetahui keistimewaannya masing-masing. Tes ini merupakan kerja sama Kemensos dengan ESQ Corp.

“Kita coba upayakan untuk mengetahui bakat siswa dari awal lewat satu teknologi yang berbasis AI. Lewat tes DNA talent ini kita bisa mengetahui potensi anak-anak ini ke depan seperti apa,” jelasnya.

Murid cukup mengerjakan beberapa pertanyaan dalam waktu 30 menit. Setelah selesai, sistem akan memaparkan kekuatan dan kelemahannya, penelusuran bakat minatnya, serta rekomendasi profesi apa yang cocok untuk sang murid.

Berdasarkan hasil sementara tes DNA talent, Kemensos menemukan 22% murid Sekolah Rakyat direkomendasikan menggeluti bidang teknik. Sedangkan sisanya tersebar di bidang kesehatan, penegakan hukum, pendidikan (dosen), hingga seni kreatif.

“Jadi sudah ada paling nggak udah bisa ketahui minat gambaran awal ini udah ketahuan,” lanjut Gus Ipul.

Sebelum diterapkan kepada murid, tes DNA talent ini juga dicoba kepada kepala sekolah dan guru-gurunya. Hasilnya, 99 persen kepala sekolah dan guru menyatakan hasilnya cocok dengan dirinya.

“Oleh karena itu kita teruskan ke para siswa. Kita coba ini sampai nanti mengantarkan mereka ke jenjang berikutnya. Tidak hanya di sekolah ini, tapi nanti setelah lulus mereka kemana,” ungkapnya.

Gus Ipul dan Kemensos punya harapan besar terhadap berjalannya program Sekolah Rakyat. Ia berharap program ini benar-benar bisa mengentaskan berbagai permasalahan bangsa Indonesia.

“Karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan mudah-mudahan Sekolah Rakyat menjadi jawaban dari itu semua,” pungkas Mensos.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Pendidikan

20 Soal TKA Mapel Pilihan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kerjakan!

Leave a comment



Jakarta –

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran (mapel) pilihan yang bisa dipilih pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat. Apa saja yang diujikan?

Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusmendik Kemendikdasmen) menjelaskan kehadiran mapel ini di TKA bertujuan untuk mengukur kemampuan murid dalam menerapkan dan menganalisis berbagai aspek kewarganegaraan. Setidaknya ada empat muatan yang akan diujikan seperti yang tertuang dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

Keempat materi yang akan diujikan, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen warga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh materi ini tertuang pada berbagai jenis contoh soal.


Dikutip dari laman resmi Pusmendik Kemendikdasmen, Kamis (9/10/2025) berikut ini 20 contoh soal TKA yang bisa dijadikan bahan latihan. Coba kerjakan yuk!

20 Soal TKA Mapel Pilihan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Sistem pemerintahan Indonesia terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang hubungannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Hubungan ini kerap menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, pembagian anggaran, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Berdasar ilustrasi tersebut, tantangan dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni….

A. ketidakmampuan pemerintah pusat dalam memenuhi semua kebutuhan anggaran pemerintah daerah
B. berbagai kebijakan pemerintah daerah kadangkala tidak sejalan dengan penerapan program nasional
C. terbatasnya kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur pembagian alokasi anggaran di daerah
D. masih belum adanya sinkronisasi ruang lingkup otonomi antara pemerintah pusat dan daerah
E. keterbatasan kewenangan dari pemerintah pusat dalam mengawasi pelaksanaan otonomi di daerah

Jawaban: B. berbagai kebijakan pemerintah daerah kadangkala tidak sejalan dengan penerapan program nasional

2. Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tentukan Benar (B) atau Salah (S) makna dari sila pertama Pancasila pada pernyataan berikut ini !

A. Semua penganut agama dan kepercayaan mengembangkan ajaran agama secara bersama: Benar / Salah
B. Sila tersebut menjadi dasar penerapan toleransi dengan penganut kepercayaan yang sama: Benar / Salah
C. Prinsip sila pertama Pancasila menjamin kebebasan beribadah semua agama dan kepercayaan: Benar / Salah

Jawaban: A. Salah / B. Salah / C. Benar

3. Masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia seharusnya memiliki kesadaran yang sama menjaga keutuhan NKRI, salah satunya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Melemahnya peran masyarakat untuk menjaga pertahanan berdampak pada munculnya ancaman yang bisa datang dari dalam maupun luar. Berdasarkan ilustrasi di atas, tentukan alasan pentingnya masyarakat ikut serta dalam menjaga keutuhan NKRI!

Pilihlah jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

A. memperkuat peran masyarakat untuk terlibat dalam mengatur urusan kenegaraan
B. membentuk lingkungan yang aman dan tertib untuk menjaga eksistensi NKRI
C. menjaga wilayah kedaulatan teritorial NKRI sesuai dengan amanah konstitusi
D. meringanan tugas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban di wilayahnya
E. mengimplementasikan peran masyarakat dalam sistem pertahanan negara

Jawaban:
B. membentuk lingkungan yang aman dan tertib untuk menjaga eksistensi NKRI
C. menjaga wilayah kedaulatan teritorial NKRI sesuai dengan amanah konstitusi
E. mengimplementasikan peran masyarakat dalam sistem pertahanan negara

4. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami berbagai tantangan seperti pembatasan kebebasan berpendapat, dominasi partai politik tertentu, serta lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Upaya paling tepat untuk mencegah terulangnya kondisi tersebut adalah ….

A. menyederhanakan sistem partai politik agar stabilitas politik terjaga
B. memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk urusan ketertiban
C. mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
D. menjaga ketertiban sosial dengan membatasi perbedaan cara pandang
E. menjamin penyaluran aspirasi rakyat secara terpusat melalui satu partai

Jawaban: C. mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

5. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terdapat sebanyak 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. Oleh karena berbahaya bisa menimbulkan ancaman terhadap negara terutama bagi Bhinneka Tunggal Ika, maka konten-konten tersebut telah diblokir.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, potensi akibat yang ditimbulkan dari ancaman tersebut, yaitu…

A. turunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah karena tidak mampu mengatasi permasalahan akibat intoleransi dalam keberagaman
B. bertambahnya aktivitas generasi muda dalam melakukan penelusuran berbagai berita terkait permasalahan intoleransi yang terjadi di masyarakat
C. meningkatnya penyebaran paham ekstrem yang berakibat munculnya perpecahan dan konflik antaranggota masyarakat yang beragam
D. menurunnya semangat warga negara dalam menjaga kebhinekaan karena terjadinya perilaku diskriminatif yang disebabkan intoleransi
E. semakin banyaknya informasi yang mengandung konten negatif pada berbagai media internet yang mudah di konsumsi masyarakat

Jawaban: C. meningkatnya penyebaran paham ekstrem yang berakibat munculnya perpecahan dan konflik antaranggota masyarakat yang beragam

6. Di suatu sekolah yang memiliki latar belakang yang beragam, Dimas aktif mengajak teman-temannya untuk saling menghargai perbedaan budaya dan tidak membeda-bedakan dalam bergaul. Ia juga mengingatkan agar tidak membuat konten media sosial yang dapat memecah belah.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan hubungan antara perilaku tersebut dengan menjaga keutuhan NKRI! Jawaban benar lebih dari satu.

A. menghargai budaya lain sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan
B. mengakui adanya perbedaan merupakan bentuk kewajiban warga negara
C. selektif terhadap informasi di media sosial dapat menghindari berita hoaks
D. berinteraksi tanpa membedakan asal usul dapat memperkuat kerukunan
E. mempelajari budaya lain sebagai wujud kepatuhan rakyat terhadap pemerintah

Jawaban:
A. menghargai budaya lain sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan
C. selektif terhadap informasi di media sosial dapat menghindari berita hoaks
D. berinteraksi tanpa membedakan asal usul dapat memperkuat kerukunan

7. Pada suatu peringatan hari besar keagamaan semua masyarakat menghormati pelaksanaan ibadah dan memberikan kesempatan untuk merayakannya dengan khidmat.

Perilaku tersebut merupakan perwujudan Sila Pertama Pancasila yang penting dilakukan karena….

A. membuat masyarakat agar tidak melupakan untuk selalu memperingati hari besar keagamaan
B. setiap peringatan hari besar keagamaan harus dilaksanakan dalam suasana damai dan menyenangkan
C. menjaga suasana agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat pada saat memperingati hari raya
D. kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan merupakan perwujudan perlindungan HAM
E. pemerintah menjaga pelaksanaan peringatan hari besar keagaaman yang mayoritas di masyarakat

Jawaban: D. kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan merupakan perwujudan perlindungan HAM

8. Pada sebuah wilayah perbatasan, pembangunan infrastruktur belum merata dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan keluhan dari masyarakat setempat. Beberapa kelompok mulai menyuarakan sikap antipemerintah dan mempertanyakan komitmen negara terhadap kesejahteraan seluruh rakyat. Jika dibiarkan, situasi ini dapat berkembang menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional.

Berdasar ilustrasi tersebut, solusi untuk mencegah dampak negatif dari kondisi tersebut terhadap persatuan bangsa, adalah….

A. mengutamakan dialog terbuka agar warga perbatasan merasa didengar dan dihargai
B. mendorong warga perbatasan untuk menunggu bantuan keuangan dari pemerintah
C. mengirim aparat keamanan mensosialisasikan program pemerintah di perbatasan
D. menunjuk tokoh adat untuk menjaga kondisi masyarakat agar tetap kondusif
E. memberikan bantuan langsung tunai secara rutin kepada warga perbatasan

Jawaban: A. mengutamakan dialog terbuka agar warga perbatasan merasa didengar dan dihargai

9. Di suatu sekolah yang memiliki latar belakang yang beragam, Dimas aktif mengajak teman-temannya untuk saling menghargai perbedaan budaya dan tidak membeda-bedakan dalam bergaul. Ia juga mengingatkan agar tidak membuat konten media sosial yang dapat memecah belah.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan hubungan antara perilaku tersebut dengan menjaga keutuhan NKRI! Jawaban benar lebih dari satu.

A. menghargai budaya lain sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan
B. mengakui adanya perbedaan merupakan bentuk kewajiban warga negara
C. selektif terhadap informasi di media sosial dapat menghindari berita hoaks
D. berinteraksi tanpa membedakan asal usul dapat memperkuat kerukunan
E. mempelajari budaya lain sebagai wujud kepatuhan rakyat terhadap pemerintah

Jawaban:
A. menghargai budaya lain sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan
B. mengakui adanya perbedaan merupakan bentuk kewajiban warga negara
C. selektif terhadap informasi di media sosial dapat menghindari berita hoaks

10. Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintah sering berganti dan tidak stabil karena koalisi partai politik pecah yang menyebabkan pengambilan kebijakan negara menjadi tidak efektif. Berdasarkan peristiwa tersebut, pelaksanaan demokrasi tidak berjalan lancar karena ….

A. sistem multipartai ekstrim dalam pelaksanaan demokrasi
B. seluruh kekuasaan terpusat pada Presiden Indonesia
C. negara mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat
D. rakyat dapat memilih secara langsung kepala negara
E. keterlibatan rakyat dalam pemerintahan masih terbatas

Jawaban: A. sistem multipartai ekstrim dalam pelaksanaan demokrasi

11. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan tajam tentang dasar negara karena perbedaan keinginan antara negara berdasarkan agama tertentu, paham sekuler, dan sosialisme. Namun pada akhirnya, Pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi negara. Alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologis tersebut karena Pancasila ….

A. menyatukan paham ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat
B. berfungsi sebagai identitas nasional yang menghilangkan keberagaman
C. menjadi dokumen resmi pertama yang ditulis dalam Pembukaan UUD 1945
D. menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil
E. merupakan ideologi yang nilai-nilainya mudah diterapkan pada masa tersebut

Jawaban: D. menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil

12. Pada suatu masyarakat adat di suatu desa terpencil, terjadi penolakan terhadap pembangunan gedung pemerintah desa, karena merasa tidak membutuhkan fasilitas tersebut. Pemerintah daerah setempat berupaya mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan dengan melakukan dialog dan bertemu dengan para tokoh masyarakat adat. Solusi yang dilakukan dengan mengangkat beberapa tokoh adat menjadi petugas di kantor desa tersebut.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan alasan pentingnya dilakukan solusi atas kasus tersebut berdasarkan pernyataan berikut! Jawaban benar lebih dari satu.

A. Menunjukkan kewenangan pemerintah pusat dalam mengendalikan masyarakat adat
B. Memudahkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat adat
C. Pemerintah menyadari masyarakat adat memiliki kekuasaan penuh pada daerahnya
D. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dapat dipenuhi secara merata
E. Menghindari konflik yang dapat merusak hubungan pemerintah dan masyarakat adat

Jawaban:
B. Memudahkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat adat
D. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dapat dipenuhi secara merata
E. Menghindari konflik yang dapat merusak hubungan pemerintah dan masyarakat adat

13. Platform media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dijadikan sebagai sarana menyuarakan aspirasi politik, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan ilustrasi, dampak strategis tersebut terhadap eksistensi NKRI yaitu ….

A. menguatkan stabilitas nasional dengan penyebaran informasi yang cepat dan merata ke seluruh wilayah
B. mendorong kemandirian masyarakat daerah dalam menentukan kebijakan politik secara otonom
C. meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat
D. menumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang mampu mengurangi konflik antarwilayah
E. menghasilkan kebijakan publik yang dapat menyerap seluruh keinginan dari masyarakat

Jawaban: C. meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat

14. Gotong royong dilakukan oleh warga lintas suku dalam membersihkan lingkungan di wilayah perkotaan yang penduduknya berasal dari berbagai daerah. Kondisi masyarakat tersebut sesuai dengan penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan di bawah ini terkait hal tersebut!

A.Kegiatan gotong royong mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman: Benar / Salah
B. Perilaku dalam ilustrasi aktualisasi nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika: Benar / Salah
C. Kegiatan lintas suku tersebut mengontrol kepentingan masyarakat yang beragam: Benar / Salah

Jawaban: A. Benar / B. Benar / C. Salah

15. Pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut terkait contoh penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi!

A. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: Benar / Salah
B. Mengawasi aktivitas organisasi lembaga partai politik: Benar / Salah
C. Memutuskan sengketa kewenangan organisasi masyarakat: Benar / Salah

Jawaban: A. Benar / B. Salah / C. Salah

16. Pada setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, DPR bersama pemerintah secara musyawarah melakukan pembahasan dengan berpedoman pada Pancasila sebagai landasan filosofis. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara.

Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu….

A. menjadi dasar dalam mengambil keputusan oleh para tokoh penting bangsa
B. merupakan cita-cita hukum yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia
C. mengakui Pancasila sebagai ideologi negara yang telah ditetapkan pendiri bangsa
D. manifestasi dari kesepakatan yang telah dirumuskan saat sebelum kemerdekaan
E. menunjukkan kepada dunia bahwa ideologi Pancasila dihormati seluruh bangsa Indonesia

Jawaban: B. merupakan cita-cita hukum yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia

17. Pemerintah daerah di suatu kabupaten mengusulkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah pegunungan. Usulan tersebut kemudian disetujui dan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat. Pembangunan berjalan lancar karena adanya hubungan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat dari hubungan tersebut, yakni … .

A. menguatkan peran pemerintah pusat di daerah karena kesehatan merupakan urusan wajib
B. meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat secara merata dan adil
C. menjamin terlaksananya semua kewajiban pemerintah pusat di daerah pada urusan kesehatan
D. memenuhi semua kebutuhan daerah dengan bantuan dana secara penuh oleh pemerintah pusat
E. menyelenggarakan urusan kesehatan masyarakat yang modern dan lengkap untuk masyarakat

Jawaban: B. meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat secara merata dan adil

18. Di sebuah desa yang beragam suku, agama, dan budaya, para pemudanya bekerja sama membangun balai desa. Mereka berbagi tugas secara adil dan saling menghargai perbedaan. Namun, sebagian warga enggan terlibat karena perbedaan pandangan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, tentukan perilaku yang tepat untuk mendukung modal sosial dalam pembangunan nasional! Jawaban benar lebih dari satu.

A. Pemuda bekerja sama tanpa mempersoalkan latar belakang masyarakat yang berbeda.
B. Keterlibatan sebagian warga pada aktivitas desa menunjukkan kesatuan cara pandang.
C. Mempelajari berbagai budaya yang ada sebagai wujud syukur terhadap keberagaman.
D. Mengakui perbedaan cara pandang sebagai kewajiban dari anggota masyarakat desa.
E. Berinteraksi dengan anggota masyarakat lain dengan menjunjung tinggi kesederajatan.

Jawaban:
A. Pemuda bekerja sama tanpa mempersoalkan latar belakang masyarakat yang berbeda.
C. Mempelajari berbagai budaya yang ada sebagai wujud syukur terhadap keberagaman.
E. Berinteraksi dengan anggota masyarakat lain dengan menjunjung tinggi kesederajatan.

19. Di sebuah wilayah perbatasan Indonesia, muncul konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan suku dan kesenjangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan menimbulkan kerawanan keamanan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, tentukan pernyataan berikut ini yang benar terkait dengan peran warga negara dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan! Jawaban benar lebih dari satu.

A. mendorong dialog antarkelompok untuk memperkuat solidaritas
B. membentuk kelompok swadaya untuk menjaga keamanan lingkungan
C. aktif menyebarluaskan seluruh informasi secara langsung kepada masyarakat
D. mengajak komunikasi aktif dengan aparat keamanan di wilayah setempat
E. menghindari keterlibatan dalam menyelesaikan konflik agar tetap netral

Jawaban:
A. mendorong dialog antarkelompok untuk memperkuat solidaritas
B. membentuk kelompok swadaya untuk menjaga keamanan lingkungan
D. mengajak komunikasi aktif dengan aparat keamanan di wilayah setempat

20. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan, bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Tentukan Benar atau Salah pada setiap pernyataan berikut terkait makna dari pasal tersebut!

A. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas pendidikan warga negaranya: Benar / Salah
B. Negara menjamin setiap warga negara untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi: Benar / Salah
C. Pasal tersebut menjadi dasar hukum bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga tanpa diskriminasi: Benar / Salah

Jawaban: A. Benar / B. Salah / C. Benar

Itulah 20 soal TKA mapel pilihan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat berlatih!

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com